NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Forum Bersama Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh (Forbes Aceh) menyatakan akan menempuh langkah-langkah politik lanjutan apabila keputusan Presiden terkait polemik empat pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Forbes Aceh, Azhari Cage, saat diwawancarai oleh Nukilan.id pada Minggu (15/6/2025). Ia menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan wilayah Aceh adalah komitmen yang tidak bisa ditawar.
“Jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, tentunya Forbes Aceh dan seluruh elemen masyarakat Aceh akan melakukan langkah-langkah politik besar lainnya. Karena kita komitmen mempertahankan hak atas wilayah kita,” ujar Azhari dengan tegas.
Menurut anggota DPD RI tersebut, persoalan ini bukan lagi semata-mata soal batas wilayah biasa, melainkan menyangkut identitas, sejarah, dan keadilan bagi rakyat Aceh. Ia menegaskan bahwa konteks perbatasan saat ini harus dipahami secara proporsional.
“Kita hari ini tidak lagi sedang berbicara ruang lingkup (perbatasan) antara Aceh dengan RI. Namun, yang kita bicarakan adalah ruang lingkup perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumut,” lanjutnya.
Azhari juga mengkritik langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinilai gegabah dalam memasukkan empat pulau tersebut ke dalam wilayah administratif Sumatera Utara hanya karena alasan geografis semata. Menurutnya, keputusan itu seharusnya dilandasi oleh kajian yang menyeluruh.
“Makanya tidak boleh juga Kemendagri dengan serta merta memasukkan empat pulau itu ke dalam Provinsi Sumut karena alasan lebih dekat dengan Sumut. Seharusnya ada pertimbangan dari bukti sejarah, bukti historis, dan bukti peta,” tegas Azhari.
Forbes Aceh, kata Azhari, hingga kini terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan unsur pemerintah daerah, guna memperkuat argumentasi historis dan yuridis atas klaim Aceh terhadap keempat pulau tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mengambil alih penanganan polemik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang melibatkan empat pulau. Langkah ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah adanya komunikasi antara DPR dan Presiden.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Dasco kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025) lalu. (XRQ)
Reporter: AKil
