NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Darul Aceh (PDA), Eddi Shadiqin, mendorong Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan pendirian Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) Sektor Pangan.
Langkah ini, menurutnya, menjadi strategi penting dalam memperkuat kedaulatan pangan sekaligus menjawab keresahan petani terhadap fluktuasi harga komoditas.
“BUMA sektor Pangan dapat berperan aktif dalam menyerap hasil pertanian rakyat, menstabilkan harga komoditas strategis, serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, kehadiran BUMA Pangan diharapkan mampu menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivitas usaha yang profesional dan berkelanjutan,” ungkap Eddi, sebagaimana dilansir dari KabarTamiang.com, Rabu (14/5/2025) lalu.
Potensi Aceh Belum Dioptimalkan
Aceh, kata Eddi, sebenarnya memiliki potensi pangan yang melimpah. Namun, hingga kini belum ada lembaga usaha yang mampu mengelola potensi tersebut secara optimal. Karena itu, pendirian BUMA Pangan dinilai menjadi kebutuhan yang mendesak.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya lembaga usaha daerah yang dikelola profesional. Hal ini penting untuk menyerap hasil pertanian masyarakat, menjaga stabilitas harga, dan memperkuat rantai distribusi pangan lokal.
“Dengan kekayaan potensi pertanian dan perkebunan Aceh, kita perlu lembaga usaha yang dikelola secara profesional untuk menyerap hasil petani, menjaga harga tetap stabil, dan memperkuat distribusi pangan lokal,” ujar politisi PDA tersebut.
Kontribusi BUMA Pangan untuk PAD dan Lapangan Kerja
Selain berdampak pada stabilitas harga, kehadiran BUMA Pangan juga dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Bahkan, jika dikelola dengan baik, BUMA ini bisa membuka lapangan kerja di sektor agroindustri.
“Aceh tidak boleh terus bergantung pada pasokan pangan dari luar. Kita butuh kemandirian, dan itu hanya mungkin jika ada Badan Usaha Milik Daerah yang kuat di sektor pangan,” tegasnya.
Komitmen Politik dan Landasan Hukum Sudah Siap
Eddi memastikan bahwa nomenklatur dan dasar hukum untuk pembentukan BUMD Pangan sudah tersedia. Maka, yang dibutuhkan sekarang hanyalah komitmen serta sinergi antarsektor agar rencana ini segera terwujud.
Tak hanya itu, Komisi III DPRA juga disebut siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi anggaran, pengawasan, hingga regulasi kebijakan.
“Selaku Anggota Komisi III DPRA, saya siap mengawal dan memfasilitasi proses pendirian BUMA Pangan sebagai bentuk komitmen terhadap kedaulatan dan keadilan ekonomi bagi petani kita,” pungkasnya.
 Sektor Pangan.){kind=link}