NUKILAN.id | Jakarta — Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan presidential threshold dalam pemilihan presiden terus memicu diskusi di kalangan pengamat politik. Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program di The Indonesian Institute, mengungkapkan pandangannya terkait dampak jangka panjang dari putusan ini terhadap sistem perpolitikan di Indonesia.
“Salah satu kekhawatiran utama yang muncul adalah mengenai tata kelola pemilu yang harus tetap dijaga agar efisien dan efektif. Penghapusan presidential threshold membuka peluang bagi lebih banyak partai politik untuk mencalonkan pasangan presiden, yang bisa menyebabkan terjadinya fragmentasi politik yang lebih besar,” ujarnya saat diwawancarai oleh Nukilan.id pada Jumat (10/1/2024).
Lebih lanjut, Felia menyoroti bahwa bertambahnya calon presiden dan wakil presiden dapat membuat proses pemilu menjadi lebih rumit bagi masyarakat pemilih. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi kemudahan pemilih dalam menentukan pilihan mereka.
“Dengan semakin banyaknya calon presiden dan wakil presiden yang muncul, proses pemilu bisa menjadi lebih kompleks dan membingungkan bagi pemilih. Selain itu, potensi untuk terbentuknya koalisi yang lebih luas dan tidak stabil dapat memperburuk proses pembentukan pemerintahan pasca-pemilu,” tambahnya.
Felia juga menekankan bahwa koalisi yang terbentuk dari beragam partai dengan berbagai kepentingan bisa menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas politik di masa depan. Ia mengingatkan bahwa kesulitan mempertahankan koalisi yang solid berisiko meningkatkan ketidakstabilan.
“Koalisi yang terbentuk dari banyak partai dengan kepentingan yang berbeda-beda bisa saja sulit untuk bertahan, yang dapat menambah ketidakstabilan politik dalam jangka panjang,” pungkasnya.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, putusan MK ini mencerminkan langkah untuk membuka ruang politik lebih luas bagi berbagai partai. Namun, tantangan menjaga stabilitas pemerintahan tetap menjadi sorotan penting yang perlu mendapat perhatian lebih dari para pemangku kebijakan dan pelaku politik. (XRQ)
Reporter: Akil
