Nukilan.id | Banda Aceh – Perempuan berkontribusi dalam pembangunan Aceh, namun belum optimal terlibat dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Partisipasi perempuan dalam Musrenbang masih harus ditingkatkan, begitu pun dalam struktur pengambilan kebijakan di tingkat gampong sampai provinsi. Saat ini hanya Kota Banda Aceh yang menginisiasi MUSRENA sebagai mekanisme perencanaan daerah yang memberikan ruang khusus bagi perempuan dan kelompok marjinal di Banda Aceh untuk terlibat aktif.
Pemerintah dengan dukungan semua pihak berkewajiban melakukan upaya serius untuk pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan, termasuk anak, meningkatkan kualitas hidup, serta memastikannya terlibat aktif dalam proses perdamaian dan pembanguan Aceh yang berkelanjutan.Upaya perlindungan dan pemberdayaan berbasis sumber daya perempuan pada fase pencegahan, fase konflik, maupun pasca konflik sosial dan bersenjata penting dilaksanakan secara terpola, sistematis dan berkelanjutan.
Musyawarah Rencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 dalam proses pembahasan. Untuk mengawal suara, pengalaman hidup, harapan dan usulan kelompok perempuan akar rumput dan penyintas konflik masuk dalam perencanaan dan acuan penyusunan kebijakan di tingkat Gampong, maka Flower Aceh dengan dukungan Nonviolent Peaceforce dan Kedutaan Besar Belanda akan menyelenggarakan Konsultasi Publik Kelompok Perempuan dengan Pengambil Kebijakan di Tingkat Gampong.
Kegiatan konsultasi publik ini dilaksanakan pada Minggu (7/4/2024) lalu di Kantor Geuchik Gampong Lamkareng, Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini dipandu oleh Staf Program SPEAR Project Flower Aceh-NP, Darmaji dan CO Flower Aceh, Lilis Suryani sebagai Tim Fasilitator dengan menghadirkan Kabid PP DPPKBP dan PA Aceh Besar, Azhari SE. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga melibatkan 20 orang peserta dari perwakilan tokoh perempuan akar rumput dan perempuan penyintas konflik di Gampong Krueng Lamkareng, Indrapuri dan Gampong Lampisang, Sibreh, Kabupaten Aceh Besar.
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati mengatakan kegiatan ini menjadi bagian upaya nyata untuk menjembatani perempuan akar rumput dan penyintas konflik mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang bermakna dalam perdamaian dan pembangunan di tingkat gampong. Kemudian perempuan dan anak rentan di masa konflik, pemenuhan haknya, dan keamanan. Dampak tsunami dan pandemi juga memengaruhi ekonomi sangat menurun.
“Proses dan pengambilan kebijakan belum maksimal, tidak sebaik yang sudah terjadi, tentu hal ini menjadi tantangan untuk memastikan pembangunan suara perempuan tersampaikan dan bisa membantu program pemenuhan perempuan dan anak tingkat desa,” ucapnya pada kegiatan tersebut yang juga diikuti oleh Tim Nukilan.id
Riswati juga menyampaikan, kegiatan ini juga menjadi ruang pondasi atau silaturrahmi dalam ajang diskusi ini. Juga menjadi acuan dalam perencanaan yang ditanggungjawapi oleh semuanya. Proses dilakukan beberapa, mulai dari Musrena dan dikonsultasikan ke tingkat provinsi nantinya.
“Saya berharap kegiatan ini bisa memastikan harapan perempuan diterima dan dijalankan,”tutupnya.
Reporter : Auliana Rizky
