Nukilan.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh bersama koordinator wilayah Barat Selatan (Barsela) Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan diskusi dengan topik Percepatan Pembangunan Wilayah Barsela di Ivory Café Banda Aceh, Sabtu (10/9/2022).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani dan Pj. Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si hadir menjadi narasumber dalam giat diskusi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Achris mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan menjadi salah satu faktor penting untuk percepatan pembangunan. Pembanguan jalan sesuai dengan konsep jaring laba-laba sangatlah penting untuk membuka konektivitas dan menghubungkan berbagai sentra ekonomi.
“Di samping itu, perlu adanya usulan pembangunan break water di Pelabuhan Calang. Dalam pelaksanaannya, sudah semestinya dibentuk tim ataupun satuan tugas khusus yang bertugas melaksanakan penjajakan pembangunan beberapa proyek infrastruktur tersebut,” katanya.
Dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Barsela, lanjut Achris, perlu adanya upaya ataupu program “Industrialiasi Berbasis Masyarakat”. Konsep tersebut dapat dimulai dengan langkah korporatisasi dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Pelaksanaannya dapat diawali dengan optimalisasi pengelolaan 25 ribu Ha lahan eks HPH (Hak Pengusahaan Hutan) di bawah satu manajemen/konsorsium BUMG. Pengelolaan konsorsium BUMG tetap dilakukan secara profesional dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik (good governance).
“Perlu adanya upaya untuk mendorong industri peternakan, salah satunya melalui pembangunan feedlot penggemukan sapi,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Aceh Jaya, Dr. Nurdin menyampaikan, wilayah Barsela khususnya Aceh Jaya memiliki potensi yang sangat besar dalam budidaya kepiting bakau, rumput laut, singkong/mocaf. Saat ini Pemerintah Aceh Jaya sedang berupaya menggandeng Pemerintah Pusat agar dapat memfasilitasi pengembangan komoditas tersebut melalui penyediaan pembibitan dan revitalisasi balai benih.
“Pemerintah Daerah di wilayah Barsela saat ini juga sedang berupaya membangun lumbung padi,” sebutnya.
Untuk itu, kata Nurdin, diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam rangka pengendalian inflasi di wilayah Barsela. Kota Meulaboh menjadi parameter inflasi di Barsela. Hal ini karena Meulaboh merupakan salah satu kota pemantauan inflasi (Indeks Harga Konsumen/IHK) di Aceh di samping Banda Aceh dan Lhokseumawe.
“Oleh karena itu, seluruh stakeholder terkait sudah semestinya memberikan perhatian ekstra dalam pengendalian inflasi di pantai barat selatan khususnya Meulaboh,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu strategi pengendalian inflasi komoditas pangan adalah upaya peningkatan kapasitas produksi di wilayah Barsela melalui industrialisasi peternakan, pertanian dan perikanan.
“Pemerintah Aceh Jaya secara khusus sangat mengapresiasi seluruh program Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dalam pengembangan ekonomi di wilayah Barsela khusus Aceh Jaya,” terang Nurdin.
Ia berharap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dapat mengoptimalisasi fungsi RIRU (Regional Investor Relation Unit) di wilayah Barsela untuk menarik investor dalam pengembangan carbon conversion.
Untuk diketahui, dalam rangka memperkuat kemitraan untuk pertumbuhan ekonomi hijau di wilayah Barsela khususnya Aceh Jaya, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Menteri Lingkungan Hidup (LHK) dan Menteri Parekraf pada 15 September 2022. []
