Nukilan.id – Disampaikan Azhari Cage sebagai sekretaris Tim Komite Peralihan Aceh (KPA) yang diketuai Mualem dan Wakil Aburazak, hari ini melakukan pertemuan di Gedung Nusantara III, tepatnya di ruang wakil ketua MPR RI H Ahmad Muzani dengan menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil, kata Tarmizi Age warga Aceh di Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Dikatakan Azhari Cage pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani ini adalah yg ke 4 kalinya, dalam rangka membahas tentang pembangunan kebun bagi eks kombatan GAM yang berjumlah tiga ribu orang seperti di sebut dalam MoU Helsinki.
Dalam pertemuan tadi, Aburazak selaku wakil ketua KPA dengan didampingi oleh Tgk Aiyub Abbas (Abuwa) Bupati Pidie Jaya serta jubir KPA Pusat Azhari Cage menyerahkan nama-nama eks kombatan kepada menteri ATR Sofyan Djalil untuk segera disertifikasi lahan dan dibangun kebun bagi eks kombatan sesuai MoU Helsinki.
Dalam pertemuan tadi telah disepakati oleh menteri ATR Sofyan Djalil bahwa yang tiga ribu tersebut segera diproses dan disertifikasi, lokasinya sudah ada yaitu di Aceh Timur dengan luas nya sekitar 15 ribu hektar, ujar Azhari Cage.
Aburazak menyampaikan terimakasih kepada Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang telah memfasilitasi sehingga kebun eks kombatan segera tersedia,
Abu Razak menambahkan sebenarnya bukan hanya tiga ribu, tapi eks kombatan serta tapol napol mencapai puluhan ribu, tapi karna dalam MoU antara RI – GAM tiga ribu kita serahkan data ini dulu, selanjutnya Abu Razak mengharapkan untuk bisa menyusul bagi kombatan, tapol napol dan anak-anak korban konfli.
Jubir KPA Azhari cage menyampaikan kepada Menteri ATR Sofyan Djalil dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani bahwa persoalan ini sudah 17 tahun berlarut-larut, semenjak damai ditanda tangani.
Azhari mengharapkan agar pembagunnan kebun eks kombatan segera tuntas, jadi bukan hanya penyerahan tanah kalau cuma tanah masyarakat Aceh juga bisa mengambil sendiri karna tanahnya tanah Aceh juga, sebut Azhari Cage, akan tetapi ini harus benar-benar dibangun kebun sesuai dengan yang disebut dalam MoU Helsinki
Azhari Cage kembali mengingatkan, harus mendapat perhatian juga bagi tapol napol dan anak-anak korban konflik, Ia mengakui selama ini Badan Reintegrasi Aceh (BRA) kewalahan karna anggaran yg tersedia di BRA untuk program eks kombatan, tapol napol dan masyarakat korban konflik sangat terbatas, kami terus berusaha agar butir-butir MoU benar-benar dituntaskan.
Kalau ada suara-suara sumbang biarkan saja, yang penting kami terus bekerja dan terus berusaha agar kewenangan Aceh bisa segera terimplementasikan, jelas Azhari Cage yang juga merupakan ketua BRA.
Tgk Aiyub Abbas turut menambahkan bahwa MoU merupakan perjanjian damai antara GAM dengan Pemerintah Republik indonesia, maka ini agar benar-benar dijalankan sehingga persoalan konflik benar-benar selesai, harapnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI asal pemilihan Aceh Fadhlullah akrab disapa Dek Fad dihadapan sejumlah pihak memaparkan tentang perlu kilas balik konflik Aceh dahulu, dan sikap serta komitmen GAM dalam mempertahankan dan menjaga perdamaian Aceh sampai saat ini, sudah 17 tahun dari perjanjian damai ditanda tangani di Helsinki, Finlandia pada 2005.
Sikap dan keiklasan GAM harus juga dibarengi dengan tindak lanjut oleh pemerintah dalam merealisasi butir-butir perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak, tegas Fadhlullah.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani Wakil Ketua MPR RI, Sofyan Djalil menteri ATR, Aburazak Wakil Ketua KPA Pusat, Tgk Aiyub Abbas Bupati Pidie Jaya, Jubir KPA Pusat Azhari Cage, Anggota DPRA Ridwan Yunus, Kanwil BPN Aceh, Dirjen Pertanahan, Anggota DPR RI asal Aceh Fadhlullah (Dek Fad) ,Ketua banleg DPR RI Supratman, Anggota DPR RI Husni, serta jubir menhan Dahnil Anzar Simanjuntak. []
