Nukilan.id – Secara umum perempuan di Aceh belum memanfaatkan potensi politik dengan maksimal, padahal 52 persen penduduk Aceh adalah perempuan yang membuktikan bahwa peran perempuan di ranah politik sangatlah tinggi.
Hal itu disampaikan Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol Aceh) Drs Mahdi Efendi saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Aceh ke-II di Aula Serba Guna DPR Aceh, Sabtu (4/9/2021).
“Kita berharap KPPI Aceh mampu membuat perempuan Aceh bangkit dan mampu memberi warna politik di daerah Aceh,” kata Mahdi Efendi.
Menurut Mahdi Effendi, KPPI di Aceh penting diperkuat, sebab pada dasarnya banyak perempuan Aceh yang memiliki potensi hebat yang layak tampil sebagai pemimpin di masyarakat.
“Namun memang masih berat tantangannya karena masalah gender masih menjadi persoalan di negeri ini. Itu dapat kita lihat dari keterwakilan perempuan di parlemen, dari total 575 Anggota DPR-RI, hanya 117 keterwakilan perempuan atau setara dengan 21%,” ujar Mahdi.
Namun–kata Mahdi angka 21% naik dibanding tahun 2014 yang hanya 17,32%, masih jauh dari harapan 30%.
“Untuk Aceh dari total 721 kursi legislatif, hasil pemili 2019 untuk DPRK dan DPRA, hanya 83 kursi dimiliki perempuan atau 11,3%,” ujar Mahdi.
Termasuk dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 dan 2018, dari 82 pasangan calon kepala daerah, tanpil sebagai calon, dan hanya 1 yang terpilih yakni wakil Bupati Kabupaten Simeulu.
Untuk itu–Pemerintah Aceh berharap KPPI dapat membangkitkan partisipasi perempuan dalam politik dan mampu mendorong semangat ini, sehingga bisa lebih banyak perempuan Aceh yang bersaing di pentas politik.
“Harapan ini agar kelak bisa lebih banyak perempuan di parlemen, dan pemilu 2024 adalah momen untuk meningkatkan peran itu,” ujarnya.
Musda KPPI Provinsi Aceh ke-2 kembali memilih Hj Ismaniar Mizan, SE sebagai ketua DPD KPPI Aceh.[js]
