Sunday, 22 November 2026 Banda Aceh 27°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Pemerintahan

BNPB Perkuat Kesiapan Operator Lokal untuk Jaga Keberlanjutan Sistem Peringatan Dini Banjir di Aceh Barat

Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Studi Kelayakan Peralatan Peringatan Dini Bencana Hidrometeorologi yang digelar BNPB bersama pemerintah daerah pada Jumat (20/11/2026). (Foto: For Nukilan)
Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Studi Kelayakan Peralatan Peringatan Dini Bencana Hidrometeorologi yang digelar BNPB bersama pemerintah daerah pada Jumat (20/11/2026). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong kesiapan sumber daya manusia di tingkat gampong untuk mendukung keberlanjutan pengoperasian sistem peringatan dini banjir di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Melalui Direktorat Peringatan Dini, BNPB mengupayakan keterlibatan personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan kader Gampong Siaga Bencana sebagai operator lokal yang bertanggung jawab mengoperasikan serta menjaga keberlangsungan fungsi peralatan peringatan dini.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Studi Kelayakan Peralatan Peringatan Dini Bencana Hidrometeorologi yang digelar BNPB bersama pemerintah daerah pada Jumat (20/11/2026).

FGD tersebut melibatkan camat, keuchik, tokoh masyarakat, Satgas Pageu Gampong, perwakilan penyandang disabilitas, unsur perempuan, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Pertemuan ini bertujuan menghimpun masukan terkait kebutuhan peralatan dan penentuan lokasi pemasangan pada 12 gampong sasaran.

Dalam pembahasan tersebut, kesiapan operator menjadi salah satu perhatian utama. Sebab, keberadaan peralatan peringatan dini harus didukung oleh tenaga yang mampu mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan secara berkelanjutan.

Personel Satlinmas maupun kader Gampong Siaga Bencana yang telah tersedia di masing-masing gampong dinilai dapat diberdayakan sebagai operator. Penetapan personel nantinya dilakukan oleh keuchik, disertai pembekalan mengenai prosedur pengoperasian peralatan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Barat, Muchtar, menyampaikan bahwa pemerintah gampong dapat memanfaatkan personel yang sudah tersedia tanpa harus merekrut tenaga baru.

Personel dari Satlinmas maupun Gampong Siaga Bencana dapat ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Keuchik. Sebelum mengikuti pembekalan khusus, data personel dari 12 gampong sasaran perlu disesuaikan dengan data Gampong Siaga Bencana di BPBD serta basis data Satlinmas pada Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat.

Pengolah Data dan Informasi BNPB, Andika Kurnia Fajar, menjelaskan bahwa setiap gampong akan memperoleh pembekalan dan pelatihan teknis mengenai pengoperasian peralatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah gampong juga diharapkan berperan menentukan personel yang akan bertanggung jawab mengoperasikan peralatan peringatan dini di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Camat Sungai Mas, Zulkifli, turut menyoroti sejumlah aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam pemasangan dan pengoperasian sistem tersebut. Hal-hal yang dibahas mencakup penempatan sirene dan sensor, mekanisme pengoperasian otomatis, kebutuhan jaringan internet dan pasokan listrik, hingga ketersediaan operator di lapangan.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat, Darmawan, menyebutkan bahwa daerahnya telah memiliki dua unit sistem peringatan dini tsunami (EWS) bantuan BMKG. Kedua perangkat tersebut berada di kawasan Masjid Agung Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, serta Gampong Peunaga Paya, Kecamatan Meureubo.

Menurutnya, kedua peralatan tersebut masih berfungsi dan secara rutin menjalani uji coba setiap tanggal 26 setiap bulan.

Keberadaan dua perangkat peringatan dini tsunami itu menjadi salah satu pengalaman yang dapat dijadikan pembelajaran dalam pengembangan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi, khususnya banjir.

Penguatan sistem tersebut dinilai penting dengan mempertimbangkan kejadian banjir pada November 2025. Saat itu, sejumlah wilayah tidak sempat memperoleh informasi peringatan sebelum genangan banjir mencapai kawasan permukiman.

Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Aminingrum, menjelaskan bahwa 12 gampong telah ditetapkan sebagai lokasi sasaran dari total 322 gampong di Kabupaten Aceh Barat. Penentuan tersebut didasarkan pada hasil kajian awal (desk study) dan usulan BPBD dengan mempertimbangkan skala prioritas, tingkat kerawanan, serta kebutuhan penguatan sistem peringatan dini di setiap wilayah.

Melalui studi kelayakan ini, BNPB bersama pemerintah daerah dan masyarakat akan mengidentifikasi berbagai kebutuhan di lapangan, mulai dari kondisi wilayah, kebutuhan peralatan, kesiapan lahan, hingga infrastruktur pendukung.

Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi sistem peringatan dini yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ancaman banjir di Kabupaten Aceh Barat.

Selain dukungan teknologi, keterlibatan masyarakat dan kesiapan operator lokal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem tersebut. Dengan demikian, informasi mengenai potensi banjir diharapkan dapat diterima masyarakat lebih cepat sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan langkah penyelamatan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News