Friday, 20 November 2026 Banda Aceh 27°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Edukasi

FISIP USK Gelar FGD Komunikasi Kebencanaan, Dorong Penguatan Sistem Informasi yang Inklusif dan Berbasis Kearifan Lokal

FISIP USK Gelar FGD Komunikasi Kebencanaan, Dorong Penguatan Sistem Informasi yang Inklusif dan Berbasis Kearifan Lokal

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Komunikasi Kebencanaan: Tantangan dan Peluang” pada Jumat (20/11/2026) di lingkungan FISIP USK, Banda Aceh.

Forum tersebut melibatkan pemerintah, akademisi, lembaga kebencanaan, media massa, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh masyarakat untuk membahas persoalan komunikasi dalam penanggulangan bencana serta merumuskan upaya penguatan sistem informasi yang efektif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Dekan FISIP USK, Dr. Hamdani M. Syam, M.A., serta Analis Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Hardy Kembar Pribadi. Sejumlah perwakilan lembaga turut hadir, di antaranya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Aceh, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Aceh, tokoh masyarakat Aceh Timur, akademisi, peneliti, serta media RRI, Sagoe TV, dan Dialeksis.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dan arahan, kemudian dilanjutkan pemaparan hasil sementara penelitian komunikasi kebencanaan oleh tim riset FISIP USK, Maimun, M.A., dan Nur Anisah, M.Si. Hasil penelitian tersebut menjadi bahan awal untuk membahas berbagai kendala penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama ketika menghadapi situasi darurat maupun pemulihan pascabencana.

Dalam diskusi, peserta menilai persoalan komunikasi kebencanaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga menyangkut koordinasi yang belum optimal, informasi yang tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan, serta penyampaian pesan yang belum mudah dipahami dan dipercaya masyarakat.

Perwakilan BMKG menekankan perlunya memperluas penyebaran informasi kebencanaan melalui saluran komunikasi yang menyesuaikan kondisi dan kemampuan teknologi masyarakat. Penggunaan platform digital dinilai belum cukup menjamin informasi resmi dapat diterima dan dipahami seluruh warga, terlebih ketika berbagai informasi dari sumber berbeda beredar secara bersamaan dan berpotensi menimbulkan kebingungan.

Aryos Nivada turut menyoroti peran masyarakat sipil dalam mendukung komunikasi kebencanaan. Menurutnya, keberadaan berbagai kanal informasi yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat menjadi bukti kepedulian dan partisipasi publik dalam membantu penyebaran informasi saat bencana.

Namun, proses peralihan dari masa tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi masih menjadi fase yang rentan terhadap beredarnya informasi keliru, terutama akibat koordinasi antarlembaga yang belum berjalan optimal.

Peserta diskusi juga mengusulkan pembentukan kanal komunikasi publik khusus kebencanaan dengan pembagian peran dan kewenangan yang jelas. Saluran tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi, keakuratan, serta keberlanjutan informasi yang disampaikan kepada masyarakat selama proses penanggulangan bencana.

Kondisi masyarakat terdampak turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Mastur, tokoh masyarakat Aceh Timur, mengungkapkan adanya perbedaan antara informasi kondisi bencana yang disampaikan kepada pemerintah pusat dengan situasi sebenarnya yang dialami warga di lapangan.

Ia juga menilai tokoh gampong memiliki peran penting dalam penyampaian informasi karena merupakan pihak yang dipercaya dan dekat dengan masyarakat.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebencanaan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi digital. Ketika jaringan internet maupun listrik terputus, diperlukan sarana komunikasi alternatif agar masyarakat tetap dapat memperoleh informasi dalam keadaan darurat.

Said Mohd. Ridha dari RAPI Aceh menilai radio komunikasi memiliki potensi besar untuk mendukung penyebaran informasi kebencanaan karena dapat digunakan tanpa bergantung pada jaringan internet. Penguatan jaringan radio komunikasi serta keterlibatan organisasi masyarakat dinilai dapat membantu menciptakan sistem komunikasi yang lebih andal ketika infrastruktur komunikasi mengalami gangguan.

Selain persoalan akses informasi, integrasi data dan transparansi juga menjadi salah satu isu yang dibahas. Perwakilan masyarakat sipil dan Forum PRB Aceh menilai informasi kebencanaan selama ini masih banyak menitikberatkan pada data korban serta kerusakan infrastruktur.

Padahal, masyarakat juga membutuhkan informasi yang berkaitan langsung dengan kondisi wilayah, perkembangan pemulihan, penyaluran bantuan, serta langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi situasi bencana.

Transparansi dalam penyampaian informasi bantuan dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan potensi konflik sosial, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Dari kalangan media, Muhadzier M. Halda dari Sagoe TV menekankan pentingnya penyesuaian strategi komunikasi pada setiap tahapan bencana, mulai dari sebelum bencana, ketika krisis berlangsung, hingga masa pascabencana.

Pada situasi darurat, informasi harus disampaikan secara cepat dan akurat dengan menggunakan bahasa yang sederhana, menenangkan, serta mampu memberikan kepastian kepada masyarakat.

Pemanfaatan kearifan lokal juga dinilai perlu menjadi bagian dari sistem komunikasi kebencanaan. Keterlibatan tokoh gampong dan tokoh agama, penggunaan radio komunikasi, hingga pemanfaatan media tradisional seperti beduk dan pengeras suara di lingkungan masyarakat dinilai relevan untuk membantu penyebaran informasi, khususnya ketika teknologi komunikasi modern tidak dapat berfungsi.

Di sisi lain, peningkatan pendidikan dan literasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan mengenali sumber informasi resmi, memahami peringatan dini, serta menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi ancaman bencana.

Dari hasil diskusi, sejumlah rekomendasi dirumuskan untuk memperkuat komunikasi kebencanaan. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan koordinasi dan integrasi informasi antarlembaga, penyediaan saluran komunikasi alternatif, penguatan transparansi informasi publik, serta pelibatan tokoh lokal dan organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, diperlukan strategi komunikasi yang disesuaikan dengan setiap tahapan bencana, penyederhanaan informasi teknis agar mudah dipahami masyarakat, penguatan literasi kebencanaan, serta pelaksanaan simulasi komunikasi dalam situasi krisis.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat penyampaian informasi, tetapi juga memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat, dapat dipercaya, dan mendukung keselamatan warga.

Melalui FGD ini, FISIP USK berupaya memperkuat peran perguruan tinggi dalam mempertemukan akademisi, pemerintah, media, dan masyarakat sipil untuk membahas serta mencari solusi atas persoalan komunikasi kebencanaan.

Hasil forum diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan komunikasi kebencanaan yang lebih terpadu, melibatkan partisipasi berbagai pihak, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Aceh.

Diskusi tersebut juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Kemampuan menyampaikan informasi secara tepat, membangun kepercayaan, serta memastikan akses komunikasi dapat dijangkau seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, juga menjadi bagian penting dalam menghadapi bencana.