Friday, 20 November 2026 Banda Aceh 25°C
Jernih dan Mendalam
Mode Terang
Langganan
TERKINI
Hukum

Presiden Setujui Blang Padang Kembali Jadi Tanah Wakaf

Surat Nomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. (Foto: Tangkapan layar)
Surat Nomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. (Foto: Tangkapan layar)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Pusat menyetujui pengembalian status tanah Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, menjadi tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman. Persetujuan tersebut merupakan bagian dari penyelesaian polemik kepemilikan dan status hukum lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh.

Persetujuan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melalui surat Nomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh.

Dilansir Nukilan dari dokumen tersebut, Yusril menyebutkan bahwa keputusan pengembalian status tanah Blang Padang telah disetujui Presiden Republik Indonesia. Pengembalian status itu dilakukan agar lahan tersebut kembali pada fungsi sejarahnya sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman.

Sebagai bagian dari penyelesaian persoalan tersebut, pemerintah pusat juga menyiapkan pengadaan lahan baru yang representatif untuk diperuntukkan bagi Kementerian Pertahanan RI. Lahan tersebut nantinya digunakan oleh Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi atas peralihan fungsi lahan Blang Padang.

Yusril menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan Blang Padang, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan penyelesaian yang arif.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf, Yusril meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan itsbat wakaf kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Itsbat wakaf diperlukan agar status hukum tanah tersebut memiliki kepastian formal dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam proses pengajuan permohonan tersebut, Yusril menugaskan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dengan adanya persetujuan pemerintah pusat tersebut, tahapan selanjutnya adalah pengajuan itsbat wakaf oleh Pemerintah Aceh ke Mahkamah Syar’iyah Aceh guna memperoleh kepastian hukum atas status tanah Lapangan Blang Padang. []

Reporter: Sammy