NUKILAN.ID | YOGYAKARTA – Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Yogyakarta (HIMPASAY) mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka seluruh bukti terkait insiden kekerasan di pekarangan meunasah Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang menyebabkan seorang pemuda bernama Abzalul Riza (20) meninggal dunia dan 13 warga lainnya terluka.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum HIMPASAY, Rahmad Furqan, melalui pernyataan sikap yang dirilis yang diterima Nukilan.id pada Selasa. (10/11/2026). HIMPASAY menilai peristiwa yang terjadi pada Rabu, 4 November 2026, saat perayaan Maulid Nabi tersebut bukan persoalan kecil karena telah merenggut nyawa warga sipil dan menyebabkan belasan orang lainnya mengalami luka-luka.
HIMPASAY menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban sekaligus meminta agar seluruh fakta di balik peristiwa tersebut diungkap secara terbuka melalui pemeriksaan yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kericuhan terjadi sekitar pukul 16.00 hingga 17.05 WIB. Sementara itu, TNI Angkatan Darat (TNI AD) mengakui terdapat 14 warga yang menjadi korban, terdiri atas satu orang meninggal dunia dan 13 lainnya mengalami luka-luka. Enam prajurit TNI juga dilaporkan mengalami luka-luka.
HIMPASAY menilai jumlah korban dari kalangan warga sipil menunjukkan bahwa dampak terbesar insiden tersebut dirasakan masyarakat yang sedang menghadiri kegiatan keagamaan.
Peristiwa itu bermula dari upaya aparat TNI menurunkan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam acara Maulid Nabi. Namun, hingga kini masih terdapat perbedaan keterangan mengenai penyebab dan penggunaan senjata dalam insiden tersebut.
Pihak TNI menyebut massa melakukan pelemparan batu dan kayu, bahkan sebagian orang terlihat membawa senjata tajam. Pangdam juga menyatakan tidak ada peluru tajam yang ditembakkan dalam peristiwa tersebut.
Di sisi lain, Komnas HAM menduga kuat korban meninggal dunia terkena proyektil. Warga juga melaporkan menemukan selongsong peluru di sekitar musala. Namun, penyebab kematian Abzalul Riza belum dapat dipastikan secara medis karena jenazah dimakamkan tanpa melalui proses autopsi.
Atas perbedaan keterangan tersebut, HIMPASAY menilai bantahan mengenai tidak adanya penggunaan peluru tajam belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Menurut organisasi tersebut, pernyataan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan terbuka dan berbasis bukti.
HIMPASAY menegaskan bahwa pihak yang menguasai senjata, amunisi, catatan perintah, serta rekaman operasi memiliki kemampuan paling besar untuk membuka fakta secara menyeluruh. Karena itu, TNI dinilai memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada lembaga independen.
“Kami tidak menghakimi lebih dahulu, tetapi kami menuntut semua bukti dibuka dan semua pihak yang bertanggung jawab, mulai dari prajurit di lapangan sampai pemberi perintah, diperiksa secara adil,” demikian sikap HIMPASAY.
Soroti Persoalan Bendera dan Impunitas di Aceh
Selain menyoroti insiden Pulo Keunari, HIMPASAY menilai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan panjang penyelesaian konflik dan penegakan hak asasi manusia di Aceh.
Menurut HIMPASAY, status Bendera Bulan Bintang yang belum terselesaikan lebih dari satu dekade setelah penandatanganan MoU Helsinki menunjukkan masih adanya persoalan politik yang menggantung. Ketidakjelasan penyelesaian tersebut dinilai berpotensi memicu penggunaan kekuatan aparat di lapangan.
HIMPASAY juga menyoroti belum terbentuknya Pengadilan HAM di Aceh sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sementara itu, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dinilai hanya memiliki kewenangan menggali kebenaran tanpa kewenangan penegakan hukum.
Di sisi lain, rekomendasi Komnas HAM dinilai lebih bersifat moral dan tidak mengikat secara hukum. Kondisi tersebut membuat aparat dinilai jarang diuji melalui mekanisme pertanggungjawaban yang terbuka dan independen. Dalam literatur, situasi seperti ini disebut mendekati impunitas.
HIMPASAY turut mengingatkan bahwa Pidie merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang kekerasan selama masa Daerah Operasi Militer (DOM). Kecamatan Tiro juga memiliki catatan sejarah penting karena menjadi tempat deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976.
Salah satu studi mencatat terdapat 7.727 kasus pelanggaran HAM selama konflik Aceh. HIMPASAY menegaskan bahwa pembicaraan mengenai pola kekerasan tidak semata-mata merujuk pada jumlah kasus, tetapi juga pada kemungkinan terjadinya pengulangan peristiwa serupa.
Selain itu, organisasi tersebut menilai trauma akibat konflik masa lalu masih dirasakan para korban, terutama perempuan dan anak-anak, yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan dan pemulihan. Kekerasan yang terjadi dalam kegiatan keagamaan, terlebih di hadapan keluarga dan anak-anak, dikhawatirkan kembali membuka luka dan trauma kolektif masyarakat Aceh.
Sampaikan Tujuh Tuntutan
Atas peristiwa tersebut, HIMPASAY menyampaikan tujuh tuntutan sebagai upaya mendorong pengungkapan fakta, pertanggungjawaban hukum, perlindungan korban, serta pencegahan kejadian serupa.
Pertama, HIMPASAY mendesak TNI segera membuka seluruh bukti terkait insiden Pulo Keunari. Bukti yang dimaksud meliputi selongsong dan proyektil, hasil visum korban luka, rekaman kejadian, serta keterangan saksi.
TNI juga diminta menyerahkan daftar senjata dan amunisi yang dibawa, catatan penggunaan amunisi, rekaman operasi, serta perintah lapangan kepada Komnas HAM. HIMPASAY turut meminta dilakukannya uji balistik dan pemeriksaan forensik secara independen dengan pengawasan Komnas HAM. Adapun langkah yang berkaitan dengan jenazah harus mengikuti keputusan keluarga dan pihak berwenang.
Kedua, HIMPASAY menilai penyelidikan internal TNI saja tidak cukup untuk menjamin independensi pemeriksaan. Oleh karena itu, organisasi tersebut meminta hasil investigasi internal TNI diumumkan secara terbuka.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, HIMPASAY mendukung agar proses pemeriksaan dilakukan melalui peradilan umum yang dapat diawasi publik, dengan tetap menjamin hak atas peradilan yang adil bagi seluruh pihak.
Ketiga, HIMPASAY mendesak agar tanggung jawab komando turut diperiksa. Pemeriksaan harus mencakup seluruh rantai komando, mulai dari prajurit yang terlibat di lapangan, pemberi perintah penertiban, hingga pengambil keputusan pengerahan pasukan.
Menurut HIMPASAY, tanggung jawab komando tidak dapat dihindari dengan hanya menyalahkan oknum, tetapi juga tidak boleh dijatuhkan semata-mata berdasarkan pangkat. Pemeriksaan harus mempertimbangkan hubungan komando, pengetahuan terhadap peristiwa, serta kemungkinan adanya kelalaian dalam mencegah terjadinya kekerasan.
HIMPASAY juga menyinggung permintaan Komnas HAM agar Panglima TNI bertanggung jawab. Organisasi tersebut menuntut evaluasi dan pemberian sanksi tegas apabila terbukti terdapat kelalaian dari komandan yang bertanggung jawab.
Keempat, HIMPASAY meminta agar istilah hukum digunakan secara tepat tanpa menganggap remeh peristiwa tersebut. Organisasi itu menjelaskan bahwa kategori pelanggaran HAM berat mensyaratkan adanya serangan yang meluas atau sistematis sehingga belum tentu terpenuhi dalam satu kejadian.
Meski demikian, hilangnya nyawa warga sipil akibat dugaan penggunaan kekuatan secara berlebihan tetap merupakan persoalan serius yang harus diproses secara hukum. HIMPASAY menegaskan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses tanpa harus menunggu perdebatan mengenai istilah hukum.
Kelima, HIMPASAY mendesak agar persoalan Bendera Bulan Bintang diselesaikan melalui jalur politik, bukan dengan pendekatan kekuatan aparat. Pemerintah Aceh sebelumnya menyatakan belum ada keputusan final mengenai status bendera tersebut.
Dalam situasi hukum yang belum tuntas, HIMPASAY menilai penertiban bendera menggunakan pengerahan pasukan di tengah kegiatan keagamaan berpotensi memicu benturan. Karena itu, organisasi tersebut meminta penghentian penertiban bendera dengan pendekatan kekuatan selama status hukumnya belum diselesaikan.
HIMPASAY juga mendesak dimulainya dialog yang bermartabat antara Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemerintah Pusat.
Keenam, HIMPASAY meminta pemerintah dan pihak terkait menjamin perlindungan saksi serta korban luka. Keluarga korban, termasuk anak-anak yang menyaksikan peristiwa tersebut, juga harus mendapatkan pemulihan psikososial dan pendampingan.
Ketujuh, HIMPASAY mendesak penguatan KKR Aceh secara berkelanjutan serta perwujudan mekanisme keadilan transisional yang mencakup pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, pembenahan kelembagaan, dan jaminan agar kekerasan serupa tidak terulang.
Menurut HIMPASAY, selama Pengadilan HAM di Aceh belum terbentuk dan KKR Aceh masih memiliki keterbatasan kewenangan, setiap insiden baru berisiko ditangani melalui mekanisme yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat.
Ajak Masyarakat Kawal Kasus Secara Damai
Di akhir pernyataannya, HIMPASAY mengajak seluruh masyarakat Aceh, terutama kalangan anak muda dan mahasiswa yang berada di perantauan, untuk tidak diam dalam menyuarakan keadilan, tetapi tetap mengedepankan sikap tenang dan tidak terpancing kemarahan.
Masyarakat diminta mengawal kasus tersebut hingga tuntas melalui berbagai cara, seperti diskusi, tulisan, doa, maupun aksi damai.
HIMPASAY juga mengingatkan aparat dan pemerintah bahwa kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui senjata, melainkan melalui keterbukaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Organisasi tersebut menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dari pihak mana pun, termasuk kekerasan terhadap aparat yang sedang bertugas.
Menurut HIMPASAY, keterbukaan dalam mengungkap kebenaran justru menjadi bagian dari upaya TNI menjaga kehormatan institusinya.
“Damai Aceh dibayar mahal dengan puluhan ribu nyawa. Kita tidak boleh membiarkan satu pun nyawa lagi hilang tanpa jawaban,” demikian seruan HIMPASAY.
HIMPASAY menegaskan bahwa Abzalul Riza bukan sekadar nama dalam pemberitaan, melainkan seorang anak, saudara, dan warga negara yang memiliki hak untuk pulang dengan selamat setelah menghadiri kenduri Maulid.
Bagi organisasi tersebut, pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi Abzalul Riza merupakan ujian bagi seluruh pihak dalam menjaga perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Aceh. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
