NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengajukan pengalaman perdamaian Aceh sebagai salah satu model yang dapat dipertimbangkan Pemerintah Turki dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan dengan kelompok Kurdi.
Dalam pandangannya, penyelesaian konflik tidak cukup mengandalkan kekuatan militer. Diperlukan upaya dialog, membangun kepercayaan antarpihak, serta menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi penyebab konflik.
“Konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata. Kita harus memahami akar masalahnya. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri konflik adalah melalui negosiasi, membangun kepercayaan, dan memberikan kesempatan kepada mereka yang pernah berjuang untuk kembali ke masyarakat,” ujar JK dalam mengutip Antara, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam konferensi internasional bertajuk In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East di Ankara, Turki, Senin (9/11/2026).
Konferensi yang digelar OSRAM (Pusat Studi Timur Tengah), sebuah lembaga nirlaba di Turki, bekerja sama dengan Universitas Oxford itu membahas berbagai persoalan kawasan Timur Tengah.
Pada hari kedua kegiatan, JK bergabung dengan empat panelis dalam sesi yang secara khusus mengulas pengalaman Turki dalam menangani konflik dengan kelompok Kurdi.
Dalam kesempatan tersebut, JK menyarankan Pemerintah Turki mempertimbangkan pemberian amnesti kepada para pejuang dan aktivis Kurdi. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi mereka untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat tanpa rasa takut.
“Amnesti itu penting. Bagaimana mungkin orang mau kembali ke masyarakat kalau mereka masih merasa takut dan tidak memiliki jaminan keamanan? Mereka harus diberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru,” ujarnya.
JK menjelaskan, pemberian amnesti dan program reintegrasi juga menjadi bagian dari proses perdamaian di Aceh. Kebijakan tersebut diterapkan setelah Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mencapai kesepakatan damai di Helsinki pada Agustus 2005.
Selain itu, JK menilai komunikasi secara personal dengan para pemimpin kelompok perlawanan penting dilakukan untuk menciptakan kepercayaan. Ia juga menyoroti peran mediator netral yang dapat menjembatani kepentingan pihak-pihak yang berkonflik.
“Dalam proses perdamaian, mediator harus dipercaya oleh kedua belah pihak. Tidak boleh memihak, harus memahami persoalan secara mendalam, dan memiliki kemampuan untuk membawa pihak-pihak yang bertikai duduk bersama,” ucap JK.
Pengalaman perdamaian Aceh turut diperkenalkan dalam rangkaian konferensi tersebut. Pada hari pertama, Minggu (8/11/2026), para peserta mengikuti pemutaran film The Last Accord yang menceritakan perjalanan proses perdamaian Aceh.
Dalam sesi khusus itu, JK hadir bersama Hamid Awaludin dan Dino Patti Djalal. Ketiganya membahas film sekaligus membagikan pengalaman mengenai proses perundingan Helsinki yang mengakhiri konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM pada 2005.
Menurut JK, perjalanan perdamaian Aceh menjadi bukti bahwa konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun dapat diakhiri melalui kesediaan para pihak untuk berunding dan menemukan kesepakatan bersama.
“Pengalaman Aceh membuktikan bahwa perdamaian itu mungkin dicapai, bahkan setelah konflik berlangsung puluhan tahun. Kuncinya adalah keberanian untuk berunding, saling percaya, dan kemauan untuk mencari jalan tengah,” katanya. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
