NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mulai memperkuat langkah pengembangan industri nilam setelah Kementerian Perdagangan RI menetapkan minyak nilam sebagai salah satu komoditas yang dapat disimpan melalui Sistem Resi Gudang (SRG).
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta tim ekonomi Pemerintah Aceh segera mempercepat proses hilirisasi nilam agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani.
“Payung hukumnya sudah ada, sekarang tinggal dilaksanakan saja. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).
Penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang SRG.
Keputusan tersebut ditandatangani Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta pada 26 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyebut Mualem menyambut positif terbitnya kebijakan tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan terhadap pengembangan komoditas nilam Aceh.
“Bapak Gubernur Mualem mengapresiasi Menteri Perdagangan Budi Santoso. Terbitnya Kepmendag 2055 Tahun 2026 ini adalah terobosan penting. Aturan ini memperkuat langkah Pemerintah Aceh dalam menyiapkan ekosistem SRG untuk menstabilkan harga nilam,” ujar Nurlis.
Selain mengapresiasi pemerintah pusat, Mualem turut memberikan penghargaan kepada tim ekonomi Pemerintah Aceh yang telah mengawal proses pengusulan minyak nilam hingga ditetapkan sebagai komoditas SRG.
Nurlis menjelaskan, proses tersebut bermula dari rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh pada 22 Juli 2026.
Pertemuan itu dihadiri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, perwakilan perbankan, serta PT Razma Agro Jaya sebagai pelaku usaha sekaligus pihak yang menginisiasi pengusulan minyak nilam ke dalam skema SRG di Aceh.
Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah strategis, termasuk mendorong minyak nilam menjadi komoditas SRG serta memperkuat industri pengolahan dan akses pemasaran. Proses pengusulan itu kemudian terealisasi melalui penerbitan Kepmendag Nomor 2055 Tahun 2026.
Dengan keputusan tersebut, minyak nilam kini menjadi komoditas ke-31 yang tercatat dalam sistem resi gudang nasional.
“Minyak nilam kini bersanding dengan komoditas unggulan Aceh lainnya yang sudah lebih dulu masuk daftar SRG. Mulai dari kopi, kakao, pala, pinang, cengkeh, hingga ikan kayu,” kata Nurlis.
Menurut Nurlis, masuknya minyak nilam dalam skema SRG diharapkan dapat mengatasi persoalan tata niaga yang selama ini dihadapi petani dan penyuling. Salah satunya adalah ketidakstabilan harga pasar yang kerap merugikan mereka ketika harga mengalami penurunan secara tiba-tiba.
Selama ini, kondisi tersebut membuat posisi tawar petani relatif lemah ketika berhadapan dengan tengkulak.
“Kini petani punya instrumen tunda jual yang sah. Saat harga anjlok, minyak nilam tidak perlu buru-buru dijual. Barang bisa disimpan dulu di gudang SRG dengan mutu yang terjaga. Bukti resi gudangnya bisa diagunkan ke bank untuk modal kerja. Saat harga kembali membaik, barulah barang dilepas ke pasar,” Nurlis menegaskan.
Ia menambahkan, ketentuan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (3) Permendag Nomor 14 Tahun 2026 tersebut memiliki empat sasaran utama, yakni meningkatkan produktivitas, mempertahankan kualitas, menjaga kestabilan harga jual, serta mendorong peningkatan nilai ekonomi minyak nilam untuk kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.
“Dengan skema ini, posisi tawar petani makin kuat dan industri hilir nilam Aceh lebih berdaya saing di pasar nasional maupun global,” kata Nurlis.
Untuk mempercepat penerapan kebijakan tersebut, Mualem meminta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait segera mempersiapkan berbagai kebutuhan pendukung di lapangan.
“Bapak Gubernur meminta dinas terkait segera berkoordinasi dengan Bappebti, perbankan, pengelola gudang, serta pemerintah kabupaten/kota sentra nilam. Infrastruktur dan kelembagaan harus segera siap. Kita ingin petani nilam Aceh secepatnya merasakan dampak nyata dari kebijakan ini,” tutur Nurlis.
Sebagai tahap awal pelaksanaan, Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Aceh merencanakan peluncuran operasional SRG minyak nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada penghujung 2026.
“Peluncuran di Aceh Jaya ini menjadi titik awal penerapan SRG minyak nilam di Aceh. Operasionalnya akan didukung kesiapan gudang, standardisasi mutu, kelembagaan petani, dan akses pembiayaan perbankan,” kata Nurlis.
Nurlis menegaskan, penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Aceh, pelaku usaha nilam, dan Kementerian Perdagangan untuk memperbaiki tata niaga sekaligus mendorong percepatan hilirisasi komoditas tersebut.
“Implementasinya di Aceh Jaya nanti diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan stabilitas harga, peningkatan nilai tambah, dan kesejahteraan petani nilam Aceh,” ujar Nurlis. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
