NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya pemulihan dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan di Aceh mulai memperlihatkan perkembangan. Ribuan pelaku usaha yang terdampak bencana kembali menjalankan kegiatan ekonomi melalui rehabilitasi tambak, penyaluran sarana produksi, serta pengoperasian kembali fasilitas pengolahan garam di sejumlah kawasan pesisir.
Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyebutkan bahwa pemulihan tidak sebatas memperbaiki infrastruktur yang rusak. Pemerintah juga berupaya memastikan masyarakat terdampak dapat kembali berusaha dan memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.
“Berbagai capaian yang telah terwujud menunjukkan proses pemulihan di Aceh berjalan positif dan memberikan harapan baru bagi masyarakat terdampak,” ujar Safrizal, melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 Oktober 2026.
Berdasarkan data Satgas PRR Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebanyak 29.781 pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Aceh terdampak bencana. Jumlah tersebut meliputi 23.414 pembudidaya ikan, 4.809 nelayan, 1.450 petambak garam, serta 108 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang tersebar di berbagai kawasan pesisir.
Sejumlah program rehabilitasi yang dijalankan pemerintah mulai menghasilkan capaian. Salah satunya ditandai dengan panen perdana udang vaname oleh pembudidaya di Kabupaten Pidie Jaya pada 19 Oktober 2026.
Panen tersebut dilakukan di tambak yang telah direhabilitasi melalui program KKP. Capaian ini menunjukkan aktivitas budidaya perikanan di kawasan terdampak mulai berjalan kembali.
Pemulihan juga dilakukan dengan mengaktifkan kembali kawasan tambak produktif di sejumlah daerah melalui kerja sama KKP, Tim Satgas PRR, dan pemerintah setempat. Pengoperasian tambak secara simbolis dilakukan di lahan seluas 300 hektare di Gampong Sungai Pauh Pusaka, Kota Langsa, serta tambak udang seluas 120 hektare di Kabupaten Aceh Timur.
Di sektor pergaraman rakyat, pemerintah menargetkan pembangunan 506 unit rumah perebusan garam yang tersebar di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 unit di Kabupaten Bireuen telah beroperasi penuh dan memulai perebusan garam perdana.
Adapun 491 unit rumah perebusan garam lainnya masih dalam tahap pembangunan. Seluruh fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026.
Untuk mendukung pemulihan infrastruktur tambak, KKP juga mendistribusikan delapan unit excavator tipe PC-135 ke delapan kabupaten/kota di Aceh. Alat berat itu ditempatkan di Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Barat, Bireuen, Aceh Timur, dan Kota Langsa.
Dukungan lainnya diberikan melalui penyaluran mesin dan kapal penangkap ikan, alat tangkap, 75 paket peralatan pengolahan hasil perikanan, serta 500 unit coolbox. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat pesisir kembali menjalankan usaha perikanan mereka.
Dalam Rencana Aksi PRR KKP, pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Aceh dilaksanakan secara bertahap dengan target yang berlanjut hingga 2027. Pada 2026, pemerintah menargetkan pengoperasian kembali tambak dan kolam budidaya seluas 15.111 hektare serta 950 unit keramba.
Selanjutnya, pada 2027, program akan dilanjutkan melalui rehabilitasi tambak seluas 18.695 hektare, penyaluran alat tangkap dan sarana usaha perikanan, serta penambahan rumah perebusan garam hingga mencapai 944 unit.
Melalui berbagai program tersebut, KKP berupaya memulihkan mata pencaharian puluhan ribu masyarakat pesisir sekaligus mendorong kebangkitan perekonomian daerah setelah bencana.
Safrizal, mantan Penjabat Gubernur Aceh, menilai kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemulihan sektor kelautan dan perikanan.
“Kami optimistis berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan secara bertahap dapat mengembalikan mata pencaharian masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” ujar Safrizal. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
