NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pembina Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS), M. Fauzan Febriansyah, mendesak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli atau yang akrab disapa Abang Samalanga, mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan penyelesaian polemik Bendera Bulan Bintang.
Fauzan meminta Zulfadhli tidak hanya menyampaikan pernyataan, tetapi juga menunjukkan sikap politik melalui tindakan nyata. Salah satu langkah yang diusulkannya ialah mengibarkan Bendera Bulan Bintang pada salah satu tiang di halaman gedung DPRA sebagai bentuk keseriusan dalam merespons aspirasi masyarakat Aceh.
Menurut Fauzan, polemik bendera tersebut tidak seharusnya terus berlarut tanpa kepastian. Persoalan yang berulang dinilainya berpotensi meningkatkan kekecewaan masyarakat, terlebih ketika pengibaran bendera berujung pada ketegangan antara warga dan aparat keamanan.
“Ketua DPRA harus menunjukkan sikap yang jelas. Jangan sampai masyarakat menilai lembaga yang seharusnya menjadi rumah rakyat justru terlihat ragu ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut aspirasi dan identitas masyarakat Aceh,” demikian komentar keterangan tertulis di sampaikan Fauzan kepada Dialeksis.
Ia menilai DPRA memiliki tanggung jawab politik untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut bersama pemerintah pusat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRA dinilai perlu aktif membangun komunikasi, meminta kepastian, serta menyampaikan sikap politik yang tegas, alih-alih hanya menunggu perkembangan.
Fauzan juga meminta agar persoalan Bendera Bulan Bintang menjadi agenda serius DPRA, bukan sekadar kembali dibahas ketika muncul ketegangan di tengah masyarakat.
“Kalau Ketua DPRA sungguh-sungguh ingin berdiri bersama rakyat Aceh, tunjukkan melalui tindakan. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar janji, sementara persoalan yang sama terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas. Rakyat membutuhkan keberanian, bukan sekadar pernyataan yang meredakan suasana untuk sementara,” demikian tegasnya.
Fauzan Kritik Wakil Rakyat yang Dinilai Kurang Berani Memperjuangkan Aspirasi
Fauzan turut mengkritik kemungkinan munculnya pandangan bahwa anggota DPRA lebih nyaman menjalankan rutinitas di gedung parlemen dibandingkan memperjuangkan persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.
Menurutnya, fasilitas dan kewenangan politik yang dimiliki anggota DPRA harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan publik.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa wakil rakyat sudah nyaman duduk di ruangan berpendingin udara, menjalankan aktivitas kedewanan, dan berkutat dengan pembahasan anggaran maupun dana aspirasi, tetapi terlihat tidak cukup berani ketika harus memperjuangkan persoalan mendasar yang menjadi perhatian masyarakat Aceh,” kritik Fauzan.
Ia menjelaskan, kritik tersebut bukan untuk mengesampingkan tugas kedewanan, melainkan mengingatkan bahwa jabatan politik harus diukur dari keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Fauzan juga menilai besarnya kewenangan dan sumber daya yang dimiliki lembaga legislatif harus disertai kesungguhan dalam menyelesaikan persoalan publik. Menurutnya, perjuangan memperoleh kepastian atas persoalan masyarakat tidak boleh terkesan kalah menonjol dibandingkan pembahasan anggaran dan kepentingan politik rutin.
“Jabatan Ketua DPRA bukan sekadar kehormatan atau posisi protokoler. Ada amanah rakyat di dalamnya. Kalau persoalan ini terus berlarut, masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana keseriusan pimpinan DPRA memperjuangkannya ke pemerintah pusat,” lanjutnya.
Minta DPRA Berikan Kepastian kepada Masyarakat
Fauzan menyoroti potensi dampak sosial apabila polemik Bendera Bulan Bintang terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas. Ia menilai masyarakat tidak semestinya terus menghadapi ketegangan akibat persoalan simbol daerah ketika kepastian mengenai penyelesaian regulasinya belum tercapai.
Untuk itu, ia meminta Ketua DPRA menyusun langkah perjuangan yang terukur, membuka komunikasi resmi dengan pemerintah pusat, serta menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan tersebut secara transparan kepada masyarakat.
Menurut Fauzan, DPRA perlu menjelaskan langkah yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, serta waktu penyampaian perkembangan berikutnya kepada publik.
Ia menilai keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui arah perjuangan DPRA dan tidak hanya menerima pernyataan umum tanpa penjelasan mengenai langkah yang sedang ditempuh.
“Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya, sementara lembaga yang memiliki mandat untuk memperjuangkan aspirasi mereka tidak memberikan penjelasan yang memadai. Publik perlu mengetahui langkah konkretnya, bukan hanya mendengar bahwa persoalan ini masih dibicarakan,” demikian usulan Fauzan.
Meski mendesak penyelesaian, ia juga meminta seluruh pihak bertindak secara bertanggung jawab dan menghindari langkah yang dapat memperburuk ketegangan. Menurutnya, upaya menjaga ketertiban tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda pembahasan politik dan hukum yang mendasari persoalan tersebut.
Fauzan Minta Ketua DPRA Buktikan Keberpihakan
Fauzan menegaskan, desakannya kepada Ketua DPRA bukan semata-mata berkaitan dengan pengibaran Bendera Bulan Bintang di halaman gedung dewan. Ia memandang persoalan tersebut sebagai ujian atas keberanian politik dan kemampuan DPRA dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh.
Ia meminta Zulfadhli menunjukkan bahwa DPRA tetap dekat dengan keresahan masyarakat serta bersedia menggunakan kewenangan politiknya untuk mendorong penyelesaian yang memberikan kepastian.
“Jangan sampai rakyat melihat DPRA hanya lantang ketika menyampaikan pernyataan, tetapi kehilangan ketegasan ketika harus menekan pemerintah pusat agar memberikan kepastian. Ketua DPRA harus membuktikan keberpihakannya melalui langkah yang bisa dinilai dan diawasi masyarakat,” ungkapnya Fauzan.
Ia menambahkan, penyelesaian polemik tersebut membutuhkan konsistensi, komunikasi politik yang serius, dan keterbukaan kepada publik. Upaya penyelesaian, menurutnya, tidak boleh berhenti ketika perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut mulai berkurang.
Fauzan berharap polemik Bendera Bulan Bintang dapat diselesaikan melalui proses politik dan hukum yang bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, masyarakat Aceh berhak mendapatkan kepastian, sedangkan DPRA memiliki kewajiban untuk memastikan aspirasi yang disampaikan rakyat diperjuangkan secara sungguh-sungguh.
“Rakyat tidak meminta wakilnya hanya hadir dalam acara resmi atau memberikan komentar ketika persoalan menjadi sorotan. Rakyat ingin melihat hasil kerja, keberanian mengambil sikap, dan kesungguhan memperjuangkan penyelesaian. Ketua DPRA harus menjawab harapan itu dengan tindakan nyata,” ujar Fauzan menutup pernyataannya. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
