NUKILAN.ID | SIMEULUE — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan Pemerintah Kabupaten Simeulue belum optimal mengidentifikasi kebutuhan dan menyediakan akses, prasarana umum, fasilitas umum serta fasilitas pariwisata di sejumlah destinasi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan dalam pemeriksaan kinerja BPK terhadap efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mendukung pengelolaan pariwisata Tahun Anggaran 2024 dan 2025 sampai Triwulan III 2025.
Dikutip Nukilan dari laporan tersebut, BPK menilai keterbatasan tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya peluang kunjungan wisatawan baru maupun kunjungan kembali wisatawan yang pernah datang ke Simeulue. BPK menyebut kondisi itu antara lain disebabkan pemerintah daerah belum memiliki strategi yang memadai dalam mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pariwisata.
Temuan ini menjadi penting karena Simeulue memiliki 85 lokasi daya tarik wisata yang tersebar di 10 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 70 merupakan daya tarik wisata alam, 13 wisata budaya dan dua wisata buatan manusia.
Dalam pemeriksaannya, BPK mencakup aspek kebijakan dan perencanaan pariwisata, pengelolaan destinasi, serta pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia pariwisata. Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, reviu dokumen dan teknik uji petik pada sejumlah lokasi daya tarik wisata.
BPK juga menemukan persoalan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Pemerintah Kabupaten Simeulue dinilai belum optimal dalam aspek tersebut sehingga belum tercipta iklim yang cukup kondusif bagi pertumbuhan sektor pariwisata. Salah satu faktor yang disebut BPK adalah keterbatasan jumlah dan kualitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
Menurut BPK, pemerintah daerah belum memetakan potensi, kapasitas dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Simeulue memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas pariwisata, termasuk fasilitas keamanan, kesehatan dan keuangan yang mendukung pengembangan destinasi.
BPK menyimpulkan, jika permasalahan tersebut tidak segera diperbaiki, kondisi itu akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Simeulue. []
Reporter: Sammy
