NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah pusat mulai memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp100,1 triliun untuk mendukung proses pemulihan selama tiga tahun ke depan.
Proses tersebut akan dilakukan melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Kepastian pelaksanaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Tito. Rapat itu dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah terdampak, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bersama perwakilan kementerian dan lembaga.
“Masa tanggap darurat dan transisi sudah selesai, sekarang masuk ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani oleh Satgas. Pelaksanaannya berpedoman pada rencana induk yang disusun oleh Bappenas,” ucap Tito dikutip dari Primetime News, Metro TV, Jumat 25 September 2026.
Untuk mempercepat pemulihan di daerah, pemerintah pusat telah menyalurkan Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi dan Rp4 miliar untuk masing-masing kabupaten/kota.
Selain itu, pemerintah menyediakan dukungan melalui Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun. Pemerintah juga telah menyetujui alokasi Rp38,5 triliun untuk 25 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan.
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan lima program strategis untuk memulihkan kembali kegiatan belajar mengajar bagi siswa yang terdampak bencana.
Salah satu prioritasnya ialah pemulihan infrastruktur pendidikan. Sebanyak 4.932 sekolah tercatat mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi maupun relokasi.
“Ada lima program yang kami selenggarakan. Pertama, pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak ringan, rusak berat, maupun yang harus dibangun total. Kedua adalah program pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran,” jelas Mu’ti.
Program pemulihan pendidikan juga mencakup pelatihan dukungan psikososial bagi guru. Pemerintah turut menyiapkan kebutuhan teknis pelaksanaan asesmen akademik bagi siswa kelas 12 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.
Proses pemulihan masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kebutuhan relokasi puluhan sekolah dan potensi terjadinya bencana susulan. Pemerintah menargetkan perbaikan layanan dasar serta fasilitas umum di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat segera diselesaikan.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
