Nukilan.id | Banda Aceh – Puluhan seniman dan pelaku budaya yang tergabung dalam Suara untuk Kebudayaan Aceh Terarah (SUKAT) mendesak agar isu dan program strategis kebudayaan mendapat perhatian serius dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029. Desakan ini disuarakan dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar SUKAT bersama fasilitator Duek Pakat Kebudayaan Aceh yang dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh SUKAT dan tim penyusun RPJM Aceh di Banda Aceh, Selasa (13/5/2025).
Koordinator SUKAT, Iskandar Tungang, menegaskan pentingnya memasukkan usulan dari ekosistem kebudayaan ke dalam RPJM. Ia menyebut, SUKAT memanfaatkan keterlibatan anggotanya dalam tim RPJM Aceh sebagai jalur strategis untuk menyuarakan kepentingan kebudayaan.
“Usulan ini harus diperkuat dengan dukungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh. SUKAT berharap ada komunikasi lebih lanjut dengan Disbudpar untuk menyelaraskan program kerja dan memastikan kebijakan kebudayaan terakomodasi dalam RPJM,” kata Iskandar kepada Nukilan, Selasa (13/5/2025).
Menurutnya, RPJM mendatang perlu menyentuh aspek indikator tujuan dan program yang berpengaruh pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Aceh, yang saat ini masih berada di posisi 22 nasional dengan nilai 53,33—di bawah rata-rata nasional 57,13.
Dalam FGD tersebut, SUKAT juga menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, antara lain evaluasi indikator IPK, penguatan sumber daya manusia di bidang kebudayaan, pengembangan lembaga dan ekosistem kebudayaan, serta dukungan terhadap ekonomi budaya dan pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK).
Selain itu, SUKAT mendorong pemerintah daerah membentuk Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri, lepas dari struktur Disbudpar, sebagaimana telah dilakukan di tingkat nasional lewat pembentukan Kementerian Kebudayaan RI.
“Kebijakan pembangunan kebudayaan membutuhkan perangkat tersendiri agar lebih fokus dan berdampak nyata,” ujarnya. []
Reporter: Sammy
