Stafsus, Pensus dan Tim Kerja Gubernur Aceh Harus Kembalikan Honorarium Rp6 Miliar

Nukilan.id – Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menegaskan kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk memerintahkan Staf Khusus, Penasehat Khusus (Pensus), dan Tim Kerja Gubernur agar segera mengembalikan honorarium yang telah diterima sejak tahun 2020-2021 sebesar Rp. 6.030.500.000,-.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus LHP BPK, Tarmizi, SP saat membacakan laporan Pansus dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (30/12/2021).

Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk honorarium Stafsus, Pensus dan Tim Kerja Gubernur Aceh itu tidak sesuai dengan aturan, dan telah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Pembayaran honorarium untuk 4 orang staf khusus, 63 orang penasehat khusus dan 19 orang tim kerja Gubernur Aceh dengan anggaran Rp6.030.500.000 ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak didukung laporan hasil kerja,” tegas Tarmizi.

Sementara itu, Tarmizi juga meminta Gubernur Aceh untuk segera mengembalikan dana pembayaran honorarium non PNS berupa Insentif khusus Gubernur Aceh, yang dianggarkan pada kode rekening honorarium Non PNS sebesar Rp1.200.000.000,-.

“Dan anggaran Intensif Gubernur ini kita minta untuk segera dikembalikan, karena juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas,” ujarnya.

Bukan itu saja, sambung Tarmizi, Pansus LHP BPK DPRA juga meminta Gubernur Aceh untuk memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Sekretariat TAPA untuk mengembalikan honorarium yang telah diterima sepanjang tahun 2020-2021 sebesar Rp5.058.800.000,- dan pada Sekretariat TAPA sebesar Rp. 877.200.000,-.

“Semua ini adalah temuan BPK yang telah viral dikalangan masyrakat. Dan kita minta Pemerintah Aceh harus menindaklanjuti semua hasil temuan BPK RI dan hasil temuan Pansus LHP BPK DPR Aceh,” tutup Politisi Partai Aceh (PA) itu.

Reporter: Hadiansyah