NUKILAN.id | Jakarta – Koordinator Lab Demokrasi, Hilarius Bryan Pahalatua Simbolon, mengungkapkan bahwa pernyataan Muslim Ayub menunjukkan realitas biaya politik yang masih mahal di Indonesia.
Pada Rabu (30/10/2024) lalu, Muslim Ayub, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Baleg DPR RI menyampaikan bahwa untuk maju sebagai caleg, seorang calon harus mengeluarkan modal yang sangat besar mencapai lebih dari Rp20 miliar. Ia berpendapat bahwa perpanjangan periode pemilu menjadi 10 tahun akan lebih efisien dan membantu meringankan beban finansial yang harus ditanggung oleh para calon.
“Apa yang diungkapkan oleh anggota DPR tersebut juga menegaskan secara terbuka bahwa biaya politik di Indonesia ini masih mahal, paling tidak katanya minimal 20 miliar. Realitas ini tentunya menjadi catatan penting,” kata Bryan pada Jumat, (1/11/2024).
Bryan juga menekankan pentingnya menciptakan ruang dan partisipasi politik yang mampu menekan biaya pemilu seefisien mungkin. Menurutnya hal ini sangat penting agar orang yang ingin terjun ke politik tidak kesulitan secara finansial dan tidak terpaksa berpikir untuk mengembalikan modal mereka dengan cara yang tidak etis.
“Perlu diciptakan ruang dan partisipasi politik yang mampu menekan biaya seefisien mungkin, sehingga caleg ini tidak berpikir bagaimana mengembalikan modal hingga menghalalka segala cara,” lanjutnya.
Kekhawatiran Bryan beralasan, mengingat tingginya biaya politik yang sering kali mendorong anggota DPR terjerat dalam kasus suap dan korupsi. Ia menegaskan bahwa upaya bersama harus dilakukan untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil dan transparan. (XRQ)
Reporter: Akil Rahmatillah
