Nukilan.id – Ketua Komisi V dari Fraksi PNA DPRA M Rizal Falevi Kirani mengatakan permohonan maaf yang disampaikan Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada masyarakat calon penerima rumah dhuafa, hanyalah sandiwara belaka.
“Nova pura-pura minta maaf, seolah-olah dia sangat peduli pada nasib rakyat miskin. Faktanya hampir 4 tahun ia berkhianat pada masyarakat calon penerima bantuan rumah dhuafa. Tiap tahun ada saja pencoretan atau pembatalan rumah dhuafa. Selain itu usulan pembangunan rumah dhuafa juga tidak pernah sesuai dengan target RPJM, yaitu 6.000 unit pertahun,” kata Falevi Kirani melalui rilis yang diterima Nukilan.id, Rabu (29/9/2021).
Permohonan Nova Iriansyah disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA. Kata Jubir, batalnya pembangunan rumah dhuafa karena DPRA tidak menyetujui APBA Perubahan 2021.
Menurut Falevi Kirani, sandiwara Nova berdasar fakta. Tahun 2018 misalnya, dari 4200 unit rumah dhuafa yang telah dianggarkan di APBA, semuanya dibatalkan Plt Gubernur Nova. Dengan tidak menerbitkan Pergub Hibah setelah Irwandi ditangkap KPK. Sementara tahun 2019 dari 5.987 unit yang dianggarkan dalam APBA, hanya 4.076 unit yang dibangun. Artinya ada 1.800 unit lebih yang juga dibatalkan pembangunannya. Pada tahun 2020 hanya dibangun 4.040 unit dari seharusnya 6.000 unit.
“Yang paling parah tentu saja pada tahun 2021. Tak satu unitpun rumah dhuafa dianggarkan oleh Pemerintah Aceh dalam APBA. Semuanya dicoret, digantikan dengan proyek siluman yang bernama “apendiks”. Kalaupun ada 780 unit yang sudah dan sedang dibangun oleh Dinas Perkim, itu semua usulan Pokir DPRA. Itu belum termasuk 1.100 unit rumah dhuafa di Baitul Mal yang 3 tahun berturut-turut dibatalkan, ” katanya
Fakta diatas–katanya–menunjukkan bahwa Gubernur Nova adalah pengkhianat bagi kaum dhuafa Aceh. Karena pembangunan 30.000 unit rumah dhuafa selama 5 tahun merupakan janji kampanye Irwandi – Nova yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022. Artinya setiap tahun Pemerintah Aceh berkewajiban membangun 6.000 unit rumah dhuafa.
“Namun itu tak pernah diwujudkan dalam arah kebijakan anggaran tahunan APBA. Malah ia lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan lain yang nilainya ratusan milyar hingga trilyunan rupiah. Padahal bukan program prioritas dalam RPJMA,” jelas Falevi.
Menurutnya, Gubernur Nova minta maaf jelas itu hanya upaya cuci tangan dari dosa-dosa politiknya kepada masyarakat miskin.
“Saya curiga jangan-jangan permintaan maaf ini hanyalah improvisasi pribadi dari Jubir MTA dengan mencatut nama Gubernur Nova. Demi kepentingan propaganda mendiskreditkan lembaga DPRA dihadapan rakyat. Kalau ini yang terjadi sungguh sangat disayangkan,” kata Falevi Kirani. []
Reporter: Adiansyah
