NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait sektor kesehatan dan ketenagakerjaan. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (22/7/2026), Pemerintah Aceh mengusulkan adanya regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.
Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir. Menurutnya, langkah itu diperlukan agar pengelolaan anggaran kesehatan di daerah dapat dilakukan secara lebih efisien di tengah menurunnya kemampuan fiskal Pemerintah Aceh.
Nasir menjelaskan, Pemerintah Aceh pada tahun ini mengalokasikan sekitar Rp550 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan. Nilai tersebut dinilai cukup besar mengingat kondisi keuangan daerah yang terus mengalami penurunan.
“Kami berharap ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh. Sejak 2010, sekitar Rp9 triliun sudah digelontorkan untuk jaminan kesehatan,” kata Nasir.
Ia juga mendorong pemerintah pusat melakukan perubahan regulasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional sehingga tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan. Menurutnya, daerah perlu diberikan kewenangan untuk membentuk badan jaminan kesehatan sendiri.
“Kalau ada regulasi baru, provinsi bisa membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan bisa lebih hemat dan sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya,” ujarnya.
Selain Sekda Aceh, dalam pertemuan tersebut turut dipaparkan berbagai capaian dan tantangan sektor kesehatan serta ketenagakerjaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta Direktur RSUD Zainoel Abidin.
Kunjungan kerja itu dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini dan dihadiri sejumlah mitra kerja Komisi IX di Aceh, di antaranya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Gizi Nasional, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Masing-masing instansi memaparkan program yang telah dijalankan di Aceh beserta berbagai kendala yang masih dihadapi.
Muhammad Yahya Zaini mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh sebagai bahan penyusunan kebijakan di tingkat nasional.
“Kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan Pemerintah Aceh, khususnya di bidang kesehatan dan tenaga kerja,” ujar Yahya.
Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap mengalokasikan anggaran besar untuk pelayanan kesehatan meski pendapatan daerah dari transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan.
Meski demikian, Yahya menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian, seperti angka kematian bayi yang masih berada di atas target, belum optimalnya pemanfaatan rumah sakit regional, serta perlunya penguatan program percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, Komisi IX DPR RI akan mendorong Kementerian Kesehatan memberikan dukungan sesuai kapasitas pemerintah pusat guna memperkuat fungsi rumah sakit regional di Aceh.
Komisi IX juga menyoroti masih ditemukannya kasus campak di sejumlah daerah akibat rendahnya cakupan imunisasi. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, sebanyak 93,5 persen kasus campak terjadi pada anak yang belum menerima imunisasi campak.
“Ini patut menjadi perhatian Kementerian Kesehatan dan semua pihak,” kata Yahya.
Selain itu, cakupan imunisasi rubella di Aceh masih berada di bawah target nasional, yakni baru mencapai 39,9 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mengapresiasi capaian Pemerintah Aceh yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Melalui kunjungan ini kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih utuh terkait persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh sehingga menjadi bahan bagi kami dalam merumuskan dukungan kebijakan di tingkat pusat,” pungkasnya.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
