NUKILAN.id | Jakarta – Retret kepala daerah yang baru-baru ini digelar mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kritik yang mencuat menyebutkan bahwa acara tersebut dinilai hanya membuang anggaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi yang sedang diterapkan pemerintah. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia, Nicholas Siagian, mengungkapkan pandangannya.
Menurutnya, kritik publik muncul karena ada ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
“Sebenarnya kritik masyarakat itu terjadi karena di satu sisi memberikan instruksi efisiensi anggaran, di satu sisi menyelenggarakan retret kepala daerah,” ungkapnya kepada Nukilan.id pada Senin (24/2/2025).
Ketidakkonsistenan kebijakan ini, lanjut Nicholas, membuat publik semakin mempertanyakan penggunaan anggaran negara.
“Artinya, apa yang diatur dan apa yang dijalankan saling bertabrakan,” tambahnya.
Tak hanya itu, kritik terhadap retret ini juga tak lepas dari kekecewaan masyarakat terhadap pemotongan anggaran di berbagai sektor strategis.
“Apalagi, publik akhirnya fokus kepada anggaran pelaksanaan kegiatan ini juga bentuk meluapkan emosi atas wacana pemotongan anggaran yang terjadi beberapa sektor penting, seperti pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Namun demikian, Nicholas menekankan bahwa retret ini seharusnya dimanfaatkan sebagai ajang bagi kepala daerah untuk memahami tugas dan fungsinya secara lebih mendalam.
“Sekali lagi, retret ini seharusnya menjadi momentum bagi masing-masing kepala daerah mempelajari tupoksinya, apa saja tugas kepala daerah, bagaimana koordinasi dari kabupaten/kota kepada provinsi, provinsi ke Kemendagri, dan kementerian/lembaga lainnya,” katanya.
Ia juga berharap kegiatan ini tidak malah memperkuat sentralisasi pemerintahan, melainkan justru mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam mengambil kebijakan.
“Satu lagi, harapannya retret ini juga bukan membuat pemerintah daerah semakin tersentralisasi, namun semakin memantapkan pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah, artinya kepala daerah bisa berinovasi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing,” pungkasnya.
Kritik terhadap penyelenggaraan retret ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. (XRQ)
Reporter: Akil
