NUKILAN.id | Banda Aceh – Memasuki triwulan kedua tahun 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tak kunjung berjalan. Kondisi ini menuai sorotan tajam dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), yang mendesak Pemerintah Aceh untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Koordinator MaTA, Alfian, menilai lambannya realisasi APBA 2025 telah berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam aspek pembangunan dan perekonomian daerah.
“Gubernur dan wakil gubernur Aceh perlu menjelaskan kepada rakyat Aceh atas belum berjalannya realisasi anggaran Aceh 2025 sehingga berdampak buruk atas percepatan pembangunan dan ekonomi,” ujar Alfian kepada wartawan, Kamis (1/5/2025).
Menurut Alfian, publik saat ini belum mendapatkan kepastian maupun informasi yang transparan mengenai keterlambatan tersebut. Padahal, ketergantungan Aceh terhadap anggaran daerah masih sangat tinggi.
“Ketergantungan pada APBA sangat kuat terjadi sehingga di level kabupaten dan kota di Aceh, ekonomi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Maka realisasi anggaran APBA menjadi penting dipercepat dan tidak saling lempar tangung jawab,” tambahnya.
MaTA juga mendorong pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan Fadhlullah TM Daud, agar segera menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Langkah itu dinilai krusial untuk mengakselerasi program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Salah satu dinas yang disorot adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim). Program pembangunan rumah untuk masyarakat kurang mampu disebut masih jauh dari target awal.
“Dinas Perkim belum mengumumkan 1.000 unit rumah duafa lagi dari 2.000 yang telah diumumkan. Ini kesannya tidak serius dari sisi keterbukaan dan tata kelola pada dinas tersebut sesuai dengan rencana awal. Jadi peran gubernur dan wakil gubernur dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan menjadi penting, sehingga capaian harapan yang diharapkan dapat terjadi,” tegas Alfian.
Lebih lanjut, Alfian meminta agar duet kepemimpinan Mualem–Dek Fadh tidak ragu mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi terhadap anggaran pokok pikiran (pokir) yang selama ini dinilai rawan diselewengkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Peran Gubernur dalam melakukan review atas kebijakan anggaran pokir menjadi penting, sehingga visi Aceh menjadi keutamaan dibandingkan membiarkan para oknum yang hanya memikirkan kepentingan ekonominya dari uang rakyat Aceh,” katanya.
Sebagai penutup, Alfian mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Menurutnya, harapan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini sangat besar pascapemilihan kepala daerah 2024 lalu.
“Terakhir gubernur dan wakil gubernur perlu segera melakukan langkah-langkah evaluasi atas birokrasi saat ini, langkah tegas menjadi penting mengingat kemenangan Muzakir Manaf sebagai gubernur Aceh menjadi klimaks bagi rakyat Aceh dalam membangunkan Aceh yang berkelanjutan, sehingga langkah kepatutan perlu segera mungkin dilakukan dan melahirkan tata kelola yang baik dan kuat,” pungkas Alfian.
Editor: Akil
