NUKILAN.ID | JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ketua umum partai politik ke Istana Negara untuk membicarakan dinamika yang tengah mengemuka di masyarakat. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah langkah tegas yang akan langsung berdampak pada kinerja lembaga legislatif.
Hal itu disampaikan Prabowo melalui konferensi pers di Istana pada Minggu sore, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, sebagaimana dilansir oleh Nukilan.id.
“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo, Minggu (31/8/2025).
Prabowo menambahkan, laporan serupa juga disampaikan oleh pimpinan DPR. Menurutnya, lembaga legislatif bersepakat untuk melakukan evaluasi serius terhadap sejumlah fasilitas yang selama ini dinikmati anggota dewan.
“Kemudian, para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tutur Prabowo.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama partai politik dalam merespons keresahan publik, terutama terkait gaya hidup dan kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan semangat pengabdian wakil rakyat. (XRQ)
Reporter: Akil
