Nukilan.id – Ketua Komisi V Dewan Pimpinan Rakyat Aceh (DPRA), M. Rizal Fahlevi Kirani menyampaikan bahwa, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang, namun pemerintah Aceh tidak mempunyai skema dalam membantu rakyat yang terdampak Covid-19.
“Pemerintah Aceh mempanjang PPKM dengan Ingubnya, tapi skema tidak ada. Kita dari komisi V sudah memberikan skema tapi tidak dijalankan, bahkan skema itu dari awal terjadinya pandemi sudah kita berikan,” kata Fahlevi kepada Nukilan.id, Minggu (12/9/2021).
Menurutnya, begitu banyak rakyat Aceh yang menjerit akibat dampak pandemi Covid-19, tetapi pemerintah Aceh tidak pernah hadir dalam hati rakyat.
“Jadi, selama ini pemerintah Aceh tidak melakukan apapun untuk rakyat Aceh,” terang Fahlevi.
Seharusnya dana refocusing yang begitu banyak, pemerintah Aceh bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.
“Pemerintah Aceh pernah membagikan sembako kepada Rakyat itupun pada awal pendemi melanda Aceh. Kalau bantuan-bantuan tunai dan PKH, semuanya itu bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dalam hal ini, kita sangat mengapresiasi pemerintah pusat,” ungkapnya.
Selain itu, kata Fahlevi, berbicara rumah sakit rujukan di tingkat Kabupaten/Kota pemerintah Aceh juga tidak memberikan bantuan apapun.
Oleh karena itu, Fahlevi menilai Nova Iriansyah gagal dalam memimpin pemerintah Aceh dan terkesan dalam menjalankan pemerintah Aceh seperti autopilot.
“Ini jelas ketidak mampuan Nova iriansyah gagal dalam memimpin pemerintah Aceh. Dan saya menegaskan bahwa di Aceh tidak ada pemerintah cuma ada autopilot,” tegas Fahlevi.
Reporter: Hadiansyah
, M. Rizal Fahlevi Kirani menegaskan bahwa, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dipersepsikan sebagai pemerintahan autopilot.){kind=link}