NUKILAN.ID | NAGAN RAYA – Masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan mencabut dua izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi tembaga milik PT Hasil Bumi Sembada (HBS) dan PT Alam Cempaka Wangi (ACW).
Tuntutan tersebut disampaikan anggota Generasi Beutong Ateuh Banggalang (GBAB), Rusliadi, dalam aksi penolakan tambang di Beutong Ateuh Banggalang, Selasa (10/11/2026), sehari menjelang kedatangan Presiden Prabowo ke Nagan Raya.
Rusliadi mengatakan, masyarakat berharap Presiden memberikan perhatian terhadap keresahan warga akibat penerbitan izin pertambangan di wilayah mereka.
“Kami meminta pemerintah agar mencabut izin tambang yang sudah dikeluarkan tanpa sepengetahuan kami. Setahu kami ada dua IUP yang sudah dikeluarkan, PT Hasil Bumi Sembada (HBS) dan PT Alam Cempaka Wangi (ACW),” kata Rusliadi saat dikonfirmasi Nukilan, Rabu (11/11/2026).
Ia berharap Presiden Prabowo dapat mengambil langkah tegas dengan meminta pemerintah mengevaluasi dan mencabut kedua izin tersebut demi melindungi kehidupan masyarakat Beutong Ateuh Banggalang.
Berdasarkan data yang dihimpun, PT Alam Cempaka Wangi memperoleh IUP eksplorasi tembaga seluas sekitar 1.820 hektare pada 13 Januari 2026. Sementara PT Hasil Bumi Sembada memperoleh IUP eksplorasi seluas sekitar 1.039 hektare pada 22 April 2026. Dengan demikian, total luas wilayah eksplorasi kedua perusahaan tersebut mencapai sekitar 2.859 hektare.
Rusliadi menyebutkan, wilayah perizinan kedua perusahaan berada tidak jauh dari permukiman masyarakat. Bahkan, menurut dia, sebagian lokasi IUP hanya berjarak sekitar satu kilometer dari kawasan perumahan warga.
Ia khawatir kegiatan pertambangan di kawasan tersebut akan meningkatkan risiko bencana lingkungan, terutama banjir dan tanah longsor.
“Daerah kami ini daerah pegunungan, beda dengan daerah Nagan Raya di dataran rendah sana. Kalau kami kan pegunungan, jadi rawan banjir, rawan longsor. Ini mengancam kehidupan kami ke depan,” ujarnya.
Menurut Rusliadi, terdapat tiga kampung yang terdampak oleh wilayah perizinan pertambangan tersebut, yakni Blang Meurandeh, Blang Puuk, dan Kuta Teungoh.
Ia menegaskan, penolakan masyarakat terhadap tambang di Beutong Ateuh Banggalang merupakan sikap yang tidak akan berubah selama pemerintah belum mencabut izin kedua perusahaan tersebut.
“Kami masyarakat Beutong Ateuh Banggalang ini, terkait perjuangan tolak tambang memang bisa dikatakan harga mati, pantang surut. Tapi sekarang tergantung sama pemerintah, kalau pemerintahan sekarang sengaja dibiarkan kami seperti ini, atau membuat kami aman dan nyaman dengan mencabut izin tambang tersebut,” katanya.
Rusliadi berharap Presiden Prabowo mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan tidak ada kebijakan pertambangan yang mengorbankan keselamatan warga serta lingkungan di Beutong Ateuh Banggalang. []
Reporter: Sammy
