NUKILAN.id | Banda Aceh — Pemerintah Aceh melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh bekerja sama dengan Kesbangpol Kota Banda Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Aula De Kupi Aceh, Kamis (17/4/2025). Diskusi ini digelar sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam menangani isu-isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.
FGD yang dibuka langsung oleh Kepala Kesbangpol Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko, S.STP, M.Si, menghadirkan berbagai perwakilan Ormas dari beragam sektor, mulai dari sosial, keagamaan, hingga lingkungan. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk saling bertukar informasi, menyampaikan aspirasi, dan merumuskan strategi bersama.
Isu penyalahgunaan narkoba menjadi sorotan utama dalam diskusi. Ketua Ikatan Keluarga Anti Narkoba (IKAN) Kota Banda Aceh, Hasri Hasan, menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya penyalahgunaan zat adiktif di kalangan pelajar sekolah dasar dan menengah pertama, terutama lewat penggunaan lem. Ia menjelaskan bahwa IKAN telah menjalankan berbagai program pencegahan, seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, kolaborasi dengan Dinas Syariat Islam, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong.
Sementara itu, Ruslan dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) menyoroti lemahnya pengawasan penggunaan dana desa. Ia menyebutkan masih sering terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran dan menegaskan perlunya penguatan peran pendamping serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Di sisi pelayanan administrasi, Muhammad Zuhri dari RAPI Banda Aceh mengusulkan pemanfaatan teknologi dalam proses pendaftaran Ormas. Ia mendorong penggunaan Google Form serta peningkatan responsivitas komunikasi daring sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik.
Salah satu pernyataan menarik datang dari Yanto, perwakilan Yayasan Wihara Budha. Ia mengungkapkan apresiasinya terhadap kondisi toleransi beragama di Banda Aceh.
“Saat perayaan Imlek kemarin, kami merasa sangat nyaman. Acara berjalan lancar tanpa kendala atau gangguan. Ini bukti nyata bahwa toleransi di Banda Aceh sangat baik,” ujarnya.
Dalam bidang lingkungan, Sahabat Hijau (SAHI) memaparkan kiprahnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui program Bank Sampah. Program ini dinilai tidak hanya berkontribusi pada pengurangan sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga.
Menanggapi berbagai masukan, Kepala Kesbangpol Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko, menekankan pentingnya peran aktif Ormas sebagai mitra strategis pemerintah. Ia menilai tantangan sosial seperti peredaran narkoba dan pelanggaran syariat masih kerap ditemukan di tingkat gampong dan perlu penanganan kolaboratif.
“Ormas adalah ujung tombak di masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan Ormas sangat penting agar penanganan berbagai isu bisa lebih efektif dan menyentuh akar permasalahan,” kata Heru.
Mewakili Kepala Kesbangpol Aceh, Diana Purmasuri, SH, turut menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif Ormas dalam diskusi. Ia secara khusus menyoroti testimoni dari Yayasan Wihara Budha yang menilai tinggi kondisi toleransi antarumat beragama di Aceh.
“Ini testimoni yang sangat berharga, terutama di tengah masih adanya narasi yang menyudutkan Aceh sebagai daerah intoleran. Kenyataannya, sejak dulu masyarakat Aceh hidup berdampingan dengan damai. Banyak masyarakat kita yang bekerja dan berinteraksi dengan saudara-saudara Tionghoa tanpa masalah. Kita baik-baik saja – dari dulu hingga kini, dan insyaAllah akan terus demikian ke depannya,” ujar Diana.
FGD ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam membangun Banda Aceh yang aman, inklusif, serta berdaya saing tinggi di masa depan.
