Nukilan.id – Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr Amri, SE, MSi mengatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dilakukan pemerintah Aceh yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan pelanggaran keuangan negara.
“Karena APBA adalah perencanaan antara Eksekutif dan Legislatif yang dijadikan qanun/undang-undang, kalau melanggar undang-undang itu namanya pelanggaran. Jadi jelas SiLPA adalah pelangaran keuangan negara,” kata Dr. Amri di sela kegiatan diskusi refleksi kinerja pembangunan ekonomi masyarakat Aceh akhir tahun 2021 di Elpe Kupi, Banda Aceh, Jum’at (17/12/2021).
Selain itu, kata dia, sekarang ini program kegiatan Aceh yang dikerjakan tidak sesuai yang telah direncanakan, namun yang tidak direncanakan itu yang dikerjakan oleh Pemerintah Aceh, seperti dana refocusing dan Multiyears.
“Dan ini jelas kosekuensi secara hukum menjadi tidak bagus, makanya terjadi SiLPA mencapai angka 3,9 triliun, karena SiLPA merupakan bagian dari program yang direncanakan, namun tidak dikerjakan,” jelas Mantan Sekretaris Magister Manajemen/MM, Program PascaSarjana USK itu.
Dr. Amri menjelaskan, bahwa yang berhak memeriksa keuangan negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Jadi, kata dia, angka SiLPA tahun 2020 mencapai Rp. 3,9 triliun itu adalah angka resmi bukan angka rekayasa.
“Bukan itu saja, dari sisi pengelolaan keuangan negara juga amburadul, hal ini terlihat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tahun 2020 ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),” tegas pemegang sertifikat Planning dan budgting level nasional dan internasional, dari Graduate Research Institute for Policy Studies (GRIPS) Tokyo Jepang itu.
Selanjutnya, terkait dengan target SiLPA tahun 2021 Rp. 0,-. Dr. Amri menyampaikan, bahwa itu tidak mungkin terjadi. Karena menurutnya, perencanaan program itu butuh persyaratan yang harus dilalui.
“Jadi yang digunakan ini bukan anggaran pribadi, karena semua itu ada syaratnya, dan juga mengingat waktu yang sudah sangat singkat, sehingga sangat tidak mungkin untuk pengerjaan proyek fisik. Kecuali anggaran tersebut dibuat khusus untuk pelatihan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Dr. Amri berpesan kepada pemerintah Aceh khususnya Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bahwa uang adalah jantungnya ekonomi, ketika jantung bermasalah maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami stagnan.
“Jadi baginilah perekonomian di Aceh hari ini, seperti orang stroke,” tutupnya.[]
Reporter: Hadiansyah
 Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Dr Amri, SE, MSi mengatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dilakukan pemerintah Aceh yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan pelanggaran keuangan negara.){kind=link}