NUKILAN.ID |Â BANDA ACEH – Pemerintah tengah menyiapkan skema pembukaan rekening bank secara otomatis bagi masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat. Untuk wilayah Aceh, layanan tersebut nantinya akan ditangani Bank Syariah Indonesia (BSI), sedangkan wilayah Indonesia lainnya akan dilayani Bank Rakyat Indonesia (BRI).
CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan BRI dan BSI telah berkoordinasi untuk mempercepat pembukaan rekening bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
“Memang BRI dan BSI, manajemennya sudah berkoordinasi untuk merencanakan akselerasi pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI. Sementara untuk Aceh, secara khusus akan dilaksanakan melalui BSI secepatnya,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (9/9/2026).
Rosan mengatakan teknis pelaksanaan program tersebut masih disusun pemerintah. Ia juga belum memastikan waktu dimulainya pembukaan rekening secara nasional.
“Mekanismenya sedang segera dirancang,” ujarnya.
Kebijakan ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menjelaskan setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan mendapatkan rekening bank secara otomatis.
Rekening tersebut akan dikaitkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemerintah menyiapkannya sebagai salah satu upaya memperluas akses dan inklusi keuangan masyarakat.
“Begitu mereka berusia 17 tahun, langsung otomatis diberikan KTP sekaligus rekening koran,” kata Airlangga dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Selasa (8/9/2026).
Selain rekening, pemerintah juga akan memberikan saldo awal sebesar Rp50 ribu. Saldo tersebut diberikan tanpa potongan biaya administrasi maupun biaya lainnya.
Pemerintah, kata Airlangga, akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan regulasi yang memastikan saldo awal tersebut tetap utuh di rekening masyarakat.
Rekening tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk menyimpan uang. Pemerintah juga akan memanfaatkannya sebagai sarana penyaluran berbagai program, termasuk bantuan sosial (bansos), secara langsung kepada penerima.
Integrasi dengan data kependudukan diharapkan dapat membuat penyaluran bantuan pemerintah menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.
Selain itu, rekening tersebut akan terhubung dengan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nantinya dapat memperoleh fasilitas QRIS secara otomatis tanpa dikenakan merchant discount rate (MDR).
“Ada payment system QR yang otomatis tersedia. QR tidak dikenakan biaya, sehingga nol biaya bagi para pedagang. Diharapkan hal ini dapat mendorong UMKM sekaligus perekonomian syariah,” ujar Airlangga.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
