NUKILAN.id | Jakarta – Perjuangan para pengemudi ojek online (ojol) untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) semakin mengemuka. Puluhan driver ojol berkumpul di halaman Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (17/2/2025) lalu, menuntut agar aplikator seperti Gojek dan Grab mengakui mereka sebagai pekerja tetap serta memberikan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk THR dalam bentuk uang tunai.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, turun langsung menemui massa aksi. Ia bahkan ikut berorasi di atas mobil komando dan menegaskan bahwa pemerintah siap memaksa aplikator untuk memenuhi tuntutan para pengemudi.

“Saya ingin menyampaikan bahwa negara adalah sifatnya memaksa (aplikator membayar THR kepada driver ojol). Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi,” ujar Noel.

Noel juga menekankan bahwa para driver ojol hanya meminta hak mereka sebagai pekerja di jalanan, bukan keuntungan besar seperti direksi perusahaan.

“Mereka tidak minta gaji direksi, mereka tidak minta yang namanya saham, mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Bukan lagi beras dan lain-lain (sembako). Kita mau itu (THR) berbentuk duit atau uang,” tegasnya.

Hingga kini, belum ada respons dari perusahaan aplikator terkait tuntutan tersebut, termasuk usulan agar nominal THR setara dengan upah minimum provinsi (UMP). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang menerima audiensi dengan perwakilan driver, menyebutkan bahwa pemerintah masih perlu waktu untuk mengupayakan solusi.

Belum Ada Landasan Hukum yang Kuat

Di sisi lain, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menilai bahwa pemerintah belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mewajibkan aplikator membayar THR bagi mitra driver ojol.

“Pemerintah boleh mengimbau, tetapi belum boleh mewajibkan (pembayaran THR ojol),” ujarnya.

Payaman menekankan bahwa sebelum THR bisa diwajibkan, pemerintah harus lebih dulu memastikan status hubungan kerja antara aplikator dan pengemudi. Menurutnya, aksi demonstrasi seharusnya berfokus pada tuntutan pengakuan status sebagai pekerja tetap agar hak-hak ketenagakerjaan mereka dapat dijamin secara hukum.

Pendapat serupa disampaikan oleh pengamat ketenagakerjaan Universitas Airlangga, Hadi Subhan. Ia menilai bahwa hubungan kerja antara pengemudi ojol dan aplikator masih belum diakomodasi dalam regulasi ketenagakerjaan saat ini.

“Sehingga, THR belum menjadi kewajiban normatif bagi perusahaan. Hanya kewajiban moral yang diserahkan ke perusahaan,” ungkapnya.

Hadi menambahkan bahwa selama regulasi belum direvisi, tuntutan THR bagi driver ojol akan tetap menjadi perdebatan tanpa kepastian hukum.

Desakan Regulasi THR untuk Driver Ojol

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan regulasi yang jelas terkait pemberian THR bagi pekerja kemitraan, termasuk driver ojol. Ia menilai langkah ini penting tidak hanya untuk kesejahteraan para pekerja, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang hari raya.

“Kehadiran THR bagi pekerja kemitraan ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Idulfitri. Pemberian THR ini pun akan mendukung peningkatan daya beli masyarakat sehingga perekonomian semakin meningkat,” ujar Timboel.

Untuk memastikan adanya kepastian hukum, Timboel menyarankan agar pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Aplikator kan terkait juga dengan Komdigi dan Kemenhub. Sehingga (SKB tiga menteri) lebih bisa memperkuat regulasi tersebut untuk diberikan sanksi juga. Misalnya, tidak dapat layanan publik, izinnya bisa dipertimbangkan. Ini memang penting untuk dilakukan,” desaknya.

Ia juga mengusulkan agar untuk tahap awal, besaran THR bagi driver ojol berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih perlu diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan dan mekanisme pembagian pendapatan antara pekerja dan aplikator.

Lebih lanjut, Timboel menyoroti pentingnya jaminan sosial bagi pekerja kemitraan berbasis digital. Ia meminta agar seluruh aplikator diwajibkan mendaftarkan pengemudi mereka ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Selain jaminan sosial, penting diregulasikan tentang pembagian pendapatan antara pekerja dan aplikator, jam kerja, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) termasuk alat pelindung diri, hak berserikat dan bernegosiasi, dan sebagainya,” tutupnya.

Hingga kini, tuntutan para driver ojol masih menggantung di meja pemerintah. Keputusan mengenai apakah THR akan menjadi hak wajib bagi mereka atau tetap sebatas kebijakan sukarela aplikator, masih harus menunggu langkah konkret dari pemerintah dan pembahasan lebih lanjut dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Editor: Akil

NUKILAN.id | Banda Aceh – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol) sebaiknya diberikan dalam bentuk uang tunai. Kendati demikian, ia belum dapat memastikan kapan pencairan THR tersebut akan dilakukan.

“Kami mintanya nanti dalam bentuk uang tunai,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Maret 2025.

Saat ini, aturan terkait pemberian THR bagi pengemudi ojol masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah, kata Yassierli, terus berupaya menyusun kebijakan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk penyedia layanan aplikasi dan para mitra pengemudi.

Yassierli menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan dialog dalam menyusun regulasi ini. “Saya sendiri sudah beberapa kali bertemu dan kami ingin memastikan, sebelum kami umumkan, itu nanti adalah hasil dari proses musyawarah,” katanya. “Saya optimistis tidak lama lagi akan selesai.”

Menurutnya, kompleksitas dalam perumusan kebijakan ini cukup tinggi. Beberapa faktor yang harus diperhitungkan antara lain jenis layanan yang diberikan pengemudi, durasi kerja, serta status pengemudi sebagai mitra atau pekerja penuh waktu.

“Kami mencari formula yang kemudian bisa cover kompleksitas tadi,” ujar dia. “Ini butuh waktu.”

Sejumlah perusahaan penyedia layanan transportasi online merespons kebijakan ini dengan kesiapan. Namun, Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah dan aplikator masih terus mencari solusi terbaik agar hak-hak pekerja layanan berbasis daring ini dapat terpenuhi dengan adil.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyebutkan bahwa tantangan utama dalam penyusunan aturan ini adalah penentuan formula pemberian THR. Data terkait jumlah pasti pengemudi aktif serta status kerja mereka masih terus diverifikasi.

“Berdasarkan data yang kami miliki, jumlah pengemudi ojol di Indonesia mencapai 9,1 juta. Tapi itu ada yang aktif dan tak aktif, maka sedang kami telusuri,” kata Indah.

Ia juga belum dapat memastikan apakah THR hanya akan diberikan kepada pengemudi penuh waktu atau juga mereka yang bekerja paruh waktu. “Begitu pula formula dan berapa besarannya,” tambahnya.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak pemerintah untuk segera menegakkan kepastian hukum terkait hak pengemudi ojol, taksi online, dan kurir dalam mendapatkan THR. Ketua SPAI, Lily Pujiati, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kebijakan ini agar perusahaan aplikasi memenuhi kewajibannya.

“Kebijakan populis ini terus kami kawal untuk memastikan terpenuhinya hak kami mendapatkan THR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Februari 2025.

Lily menyoroti bahwa selama 10 tahun terakhir, perusahaan aplikasi hanya mengakui pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja, sehingga menghindari kewajiban untuk memberikan hak-hak ketenagakerjaan sesuai undang-undang.

“Aturan ini untuk menolak Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan platform untuk mengakui pengemudi ojol sebagai pekerja dan memenuhi hak-hak pekerja,” katanya.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, kebijakan THR bagi pengemudi ojol masih menjadi isu yang hangat. Keputusan akhir pemerintah akan sangat menentukan kesejahteraan para pekerja transportasi daring di Indonesia.

Editor: Akil