Beranda blog Halaman 633

Safari Ramadhan, Kakanwil Kemenag Aceh Sosialisasikan Program di Masjid Zadul Ma’ad Peureulak

0
**Safari Ramadhan, Kakanwil Kemenag Aceh Sosialisasikan Program di Masjid Zadul Ma'ad Peureulak** Aceh Timur – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si, melaksanakan Safari Ramadhan 1446 H di Masjid Zadul Ma'ad, Peureulak, Aceh Timur, Sabtu malam, 15 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda kunjungannya setelah sebelumnya meninjau madrasah dan dayah di wilayah Aceh Timur. Dalam ceramahnya, Kakanwil menyampaikan berbagai pesan spiritual mengenai keutamaan dan hikmah ibadah Ramadhan. Ia juga menekankan pentingnya membaca Al-Qur’an serta keagungan fadhilah dari mengkhatamkan kitab suci umat Islam tersebut. Di hadapan jamaah Masjid Zadul Ma'ad, Kakanwil turut menyosialisasikan program khataman massal Al-Qur’an yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada Ahad (16/3). “Ini merupakan momentum bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Qur’an, dengan harapan semakin banyak umat Islam yang rutin membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Selain itu, ia juga membahas Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh mengenai pentingnya shalat berjamaah serta program Lima Belas Menit (Limit) yang dicanangkan untuk meningkatkan kedisiplinan umat dalam beribadah. Sebagai bentuk kepedulian, dalam kesempatan tersebut Kakanwil Kemenag Aceh, didampingi Kepala Kankemenag Aceh Timur, H. Salamina, M.A., menyerahkan bingkisan berupa sajadah dan bantuan lainnya kepada jamaah. Sebelumnya, pada Sabtu siang (15/3), Kakanwil Azhari juga meninjau kegiatan Ramadhan di beberapa madrasah di Aceh Timur. Ia mengunjungi MIN 5 di Keude Geurobak, Idi Tunong, serta MIN 24 di Kampung Tanjong, Idi Rayeuk. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung kondisi bangunan dan sarana pendidikan yang ada, sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa agar terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Tidak hanya itu, Kakanwil juga mengisi kajian Ramadhan di madrasah yang berada di lingkungan perkebunan sawit. Setelahnya, tim Kanwil Kemenag Aceh melanjutkan agenda Safari Ramadhan ke Dayah Insan Qurani (IQ) Nurussalam, Aceh Timur. Di hadapan para santri, Kakanwil memberikan motivasi agar mereka semakin giat dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini. Pada kesempatan tersebut, Kakanwil juga mengingatkan para santri untuk selalu mendoakan para pendiri dayah, termasuk almarhum Ustadz Amin Chuzaini, seorang hafiz 30 juz yang dikenal sebagai pelatih, dewan hakim, dan pengajar Al-Qur’an. Beliau terakhir menjabat sebagai Kasi Pendidikan Al-Qur’an pada Bidang PD Pontren Kanwil Kemenag Aceh sebelum wafat pada akhir September 2020. Safari Ramadhan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat, dengan harapan meningkatkan semangat ibadah dan kebersamaan selama bulan suci Ramadhan. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si, melaksanakan Safari Ramadhan 1446 H di Masjid Zadul Ma’ad, Peureulak, Aceh Timur, Sabtu malam, 15 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda kunjungannya setelah sebelumnya meninjau madrasah dan dayah di wilayah Aceh Timur.

Dalam ceramahnya, Kakanwil menyampaikan berbagai pesan spiritual mengenai keutamaan dan hikmah ibadah Ramadhan. Ia juga menekankan pentingnya membaca Al-Qur’an serta keagungan fadhilah dari mengkhatamkan kitab suci umat Islam tersebut.

Di hadapan jamaah Masjid Zadul Ma’ad, Kakanwil turut menyosialisasikan program khataman massal Al-Qur’an yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada Ahad (16/3).

“Ini merupakan momentum bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Qur’an, dengan harapan semakin banyak umat Islam yang rutin membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Selain itu, ia juga membahas Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh mengenai pentingnya shalat berjamaah serta program Lima Belas Menit (Limit) yang dicanangkan untuk meningkatkan kedisiplinan umat dalam beribadah.

Sebagai bentuk kepedulian, dalam kesempatan tersebut Kakanwil Kemenag Aceh, didampingi Kepala Kankemenag Aceh Timur, H. Salamina, M.A., menyerahkan bingkisan berupa sajadah dan bantuan lainnya kepada jamaah.

Sebelumnya, pada Sabtu siang (15/3), Kakanwil Azhari juga meninjau kegiatan Ramadhan di beberapa madrasah di Aceh Timur. Ia mengunjungi MIN 5 di Keude Geurobak, Idi Tunong, serta MIN 24 di Kampung Tanjong, Idi Rayeuk. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung kondisi bangunan dan sarana pendidikan yang ada, sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa agar terus bersemangat dalam menuntut ilmu.

Tidak hanya itu, Kakanwil juga mengisi kajian Ramadhan di madrasah yang berada di lingkungan perkebunan sawit. Setelahnya, tim Kanwil Kemenag Aceh melanjutkan agenda Safari Ramadhan ke Dayah Insan Qurani (IQ) Nurussalam, Aceh Timur. Di hadapan para santri, Kakanwil memberikan motivasi agar mereka semakin giat dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil juga mengingatkan para santri untuk selalu mendoakan para pendiri dayah, termasuk almarhum Ustadz Amin Chuzaini, seorang hafiz 30 juz yang dikenal sebagai pelatih, dewan hakim, dan pengajar Al-Qur’an. Beliau terakhir menjabat sebagai Kasi Pendidikan Al-Qur’an pada Bidang PD Pontren Kanwil Kemenag Aceh sebelum wafat pada akhir September 2020.

Safari Ramadhan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat, dengan harapan meningkatkan semangat ibadah dan kebersamaan selama bulan suci Ramadhan.

Editor: Akil

Aceh Targetkan 10 Juta Wisatawan pada 2025, Optimalkan 42 Agenda Wisata

0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menargetkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri mencapai 10 juta orang sepanjang 2025. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh pun telah menyiapkan berbagai strategi guna mencapai target ambisius tersebut.

“Kita bertekad untuk melanjutkan tren positif tahun-tahun sebelumnya dengan mengoptimalkan berbagai agenda wisata dan budaya yang digelar sepanjang tahun 2025,” kata Kepala Disbudpar Aceh, Almuniza Kamal, di Banda Aceh, Sabtu (15/3/2025).

Guna menarik lebih banyak wisatawan, Disbudpar Aceh telah meluncurkan 42 agenda wisata, budaya, dan ekonomi kreatif (ekraf) yang akan digelar sepanjang tahun. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai lembaga dan pihak terkait.

“Sebanyak 42 agenda wisata dan budaya yang terangkum dalam Khazanah Piasan Nanggroe tersebar di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.

Tren kunjungan wisatawan ke Aceh dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2022, tercatat 6,9 juta wisatawan mengunjungi Aceh. Angka tersebut melonjak menjadi 8,9 juta wisatawan pada 2023, dan terus meningkat drastis hingga mencapai 12,9 juta wisatawan pada 2024.

Dengan berbagai program yang telah dirancang, Aceh optimistis dapat terus meningkatkan daya tarik wisata, baik dari segi budaya, sejarah, maupun keindahan alamnya. Keberhasilan pencapaian target ini juga akan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, serta masyarakat setempat dalam menciptakan pengalaman yang berkesan bagi para wisatawan.

Editor: Akil

Bank Aceh Gelar RUPS, Usulkan Calon Dirut Baru

0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf memimpin rapat RUPS LB Bank Aceh Syariah yang di gelar di Kantor Gubernur Aceh, pada Jum’at (14/3/2025). (Foto: Humas Pemerintah Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bank Aceh Syariah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di Kantor Gubernur Aceh pada Jumat (14/3/2025). Rapat ini menjadi momen penting dalam menentukan kepemimpinan baru bank untuk periode 2025-2030.

RUPS LB yang diselenggarakan secara hybrid melalui platform Zoom itu dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, selaku Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, para bupati dan wali kota di Aceh turut hadir sebagai pemegang saham guna membahas berbagai keputusan strategis terkait kepengurusan Bank Aceh Syariah.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah pengusulan calon pengurus baru yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk posisi Direktur Utama, tiga nama yang diusulkan adalah Muhammad Syah, Syahrul, dan Fadhil Ilyas. Sementara itu, untuk jabatan Direktur Operasional, terdapat dua kandidat, yaitu Iskandar dan Tarmizi. Sedangkan untuk Direktur Bisnis, nama yang diajukan adalah Budi Kafrawi dan Abdul Rafur. Adapun untuk Direktur Kepatuhan, dua nama yang diusulkan adalah Imamil Fadli dan Zulkarnaini.

Selain mengusulkan jajaran kepengurusan baru, RUPS LB juga memutuskan untuk memberhentikan Fadhil Ilyas dari jabatannya sebagai Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah. Sementara itu, Numairi diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan, menunggu persetujuan pemberhentian definitif dari OJK.

Sebagai langkah transisi kepemimpinan, M. Hendra Supardi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Dana & Jasa PT. Bank Aceh, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama. Keputusan ini diambil guna memastikan stabilitas operasional serta kesinambungan strategi pertumbuhan bank di masa mendatang.

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Bank Aceh Syariah, Iskandar, menyatakan bahwa perubahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

“Kami optimis bahwa dengan kepengurusan baru ini, Bank Aceh Syariah akan semakin maju dan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat serta berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujar Iskandar.

Dengan kepengurusan yang baru, Bank Aceh Syariah diharapkan semakin siap menghadapi tantangan industri perbankan syariah. Transformasi ini juga diharapkan dapat menghadirkan inovasi, meningkatkan layanan bagi nasabah, serta memperkuat peran bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh melalui sistem keuangan syariah yang modern dan berdaya saing.

Editor: Akil

Program MBG Dikritik, BGN Diminta Bertanggung Jawab

0
Ilustrasi MBG di bulan Ramadan. (Foto: Inilah.com)

NUKILAN.id | Indepth – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). ICW menilai ada indikasi upaya menutupi berbagai permasalahan dalam program tersebut yang kini menjadi sorotan publik.

Program MBG menuai banyak kritik setelah ditemukan sejumlah masalah dalam penyajiannya, seperti buah busuk, ayam mentah, hingga kasus keracunan massal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan pangan yang disediakan bagi penerima manfaat program.

Pengamat kesehatan sekaligus anggota BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan bahwa BGN harus bertanggung jawab penuh atas berbagai permasalahan yang terjadi. Ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan dalam program ini.

“BGN adalah pengelola program makan siang bergizi yang harus berkoordinasi dengan BPOM. BPOM memiliki kewenangan dalam mengawasi pasokan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan makanan,” kata Timboel dikutip dari Inilah.com, Jumat (28/2/2025).

Sejumlah temuan mengenai penyimpangan dalam program MBG bermunculan di berbagai daerah. Di Surabaya, Ombudsman RI menemukan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti buah melon busuk dan sayuran tidak segar di SMPN 13 Surabaya.

Di Waingapu, Sumba Timur, NTT, makanan yang disajikan dalam program ini ditemukan mengandung potongan daging ayam mentah, yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.

Sementara itu, di Takalar, Sulawesi Selatan, puluhan siswa di tiga sekolah dasar mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG yang berisi nasi, ikan, tahu, sayur, dan pisang. Para siswa mengalami mual dan pusing usai menyantap makanan tersebut.

Di luar permasalahan kualitas makanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkap dugaan pengurangan nilai anggaran dalam program ini. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp10.000 hanya diberikan dengan nilai Rp8.000.

“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Setyo mengingatkan agar mekanisme distribusi dana yang terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menimbulkan potensi penyimpangan di tingkat daerah.

Ia menjelaskan bahwa hasil temuan terkait distribusi dana ini telah disampaikan kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk segera ditindaklanjuti. Dadan, kata Setyo, memberikan respons positif terhadap laporan tersebut.

Menanggapi hal ini, Dadan menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendapatkan informasi mengenai perbedaan pagu bahan baku sejak awal program berjalan.

“KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp8.000. Anak lainnya Rp10.000,” ujar Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).

Sementara itu, pihak Istana juga merespons temuan awal yang disampaikan KPK. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa BGN berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

“Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Dominasi Produk Mayora dalam Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyesuaikan menu yang disediakan selama bulan Ramadan dengan makanan yang dapat dibawa pulang oleh siswa. Beberapa di antaranya adalah kurma, telur rebus, dan biskuit. Menariknya, produk Mayora tampak mendominasi dalam kategori makanan instan yang disediakan.

Direktur Eksekutif Global Strategi Riset Indonesia (GSRI) Sebastian Salang menyoroti keterlibatan korporasi besar dalam program MBG. Dikutip dari Liputan7.id, ia menilai jika program ini lebih banyak menggandeng perusahaan besar seperti Mayora, maka perlu dicurigai motif di baliknya.

“Jika konsisten dengan tujuan program ini, maka BGN harus memprioritaskan kerja sama dengan pihak UMKM dan para petani, peternak, serta nelayan. Jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, perlu dipertanyakan dan dicurigai motif BGN,” ujar Sebastian pada Senin (10/3/2025).

Sebastian mengingatkan bahwa selain bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil, program MBG juga ditujukan untuk memberdayakan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan UMKM.

“Sebab, jika BGN memilih bekerja sama dengan korporasi besar, maka UMKM akan mati dan sulit terlibat dalam program ini, karena tak bisa bersaing dengan korporasi yang memiliki segala-galanya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai dominasi korporasi besar bisa jadi merupakan upaya jalan pintas akibat kegagalan BGN dalam membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

“Jangan sampai pelibatan korporasi besar, karena kegagalan BGN mencapai target pembentukan SPPG sehingga memilih jalan pintas dan jalan yang paling mudah,” tambahnya.

Sebastian pun menegaskan bahwa kinerja BGN harus segera dievaluasi agar dana negara tidak diselewengkan. Menurutnya, BGN perlu menjelaskan alasan di balik kerja sama dengan perusahaan besar seperti Mayora.

“BGN harus transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara. Mengingat anggaran program MBG sangat besar, maka pengelolaannya harus lebih berhati-hati dan transparan. Selain itu, MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo. Jika pengelolaannya amburadul, maka presiden akan dipermalukan bahkan dimintai pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Terkait dugaan adanya praktik rente dalam dominasi produk Mayora, Sebastian menilai bahwa setiap pihak yang terlibat dalam program MBG tentu memiliki kepentingan bisnis.

“Jika tidak ada keuntungan pasti, tidak ada yang mau mengerjakannya. Persoalannya jika dikerjakan oleh korporasi besar, maka UMKM tidak akan mendapat bagian, dan keuntungan akan menumpuk di satu korporasi,” pungkasnya.

Desakan Kepala BGN untuk Dicopot

Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Desakan ini muncul setelah KAMAKSI menyoroti dugaan praktik rente dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait dominasi produk Mayora selama Ramadan.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai bahwa program MBG seharusnya melibatkan produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar turut mendorong perekonomian rakyat. Namun, menurutnya, keterlibatan Mayora yang dominan menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu dalam pengadaan produk MBG.

“Seharusnya produk MBG di Ramadan ini melibatkan produk UMKM, hal tersebut juga bisa menstimulus perekonomian rakyat khususnya para pelaku UMKM. KAMAKSI menduga ada yang janggal atas dominasi produk Mayora di MBG. KPK perlu mendalami dugaan praktik rente atas dominasi Mayora di MBG, jangan sampai menjadi bancakan oknum tertentu,” tegas Joko Priyoski.

Lebih lanjut, KAMAKSI menilai bahwa program MBG yang dikerjakan oleh korporasi besar berisiko mengesampingkan peran UMKM. Jika keuntungan hanya menumpuk di satu perusahaan besar, maka UMKM tidak akan mendapatkan bagian dalam program ini.

Sekretaris Jenderal KAMAKSI, Sutisna, mengingatkan bahwa potensi praktik rente dalam pengadaan barang sering kali berujung pada dugaan suap dan korupsi. Menurutnya, program MBG yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat harus bebas dari kepentingan tertentu.

“Pembentukan Badan Gizi Nasional dan program MBG adalah cita-cita mulia Presiden Prabowo untuk memakmurkan rakyat sesuai amanat Konstitusi. Jangan sampai ada oknum di BGN yang diduga ‘bermain’ dalam program MBG,” ujar Sutisna.

Ia pun mendesak Presiden Prabowo agar segera mengambil langkah tegas terhadap Kepala BGN. “Saatnya Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana karena kinerjanya amburadul dan tidak selaras dengan program Presiden,” imbuhnya.

ICW Desak BGN Evaluasi Program MBG

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). ICW menilai terdapat berbagai permasalahan yang belum terselesaikan dalam program tersebut, sementara akses informasi mengenai pelaksanaannya tertutup bagi publik.

Peneliti ICW Bidang Akademi Antikorupsi, Dewi Anggraeni, menyoroti adanya sejumlah persoalan dalam implementasi MBG yang diduga sengaja tidak diungkap oleh BGN.

“Menilai program MBG cacat dari sektor anggaran, kebijakan teknis, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selain itu, segala informasi mengenai program MBG tertutup untuk publik,” kata Dewi dikutip dari Inilah.com, Minggu (9/3/2025).

Menurut ICW, salah satu permasalahan utama dalam program MBG adalah ketiadaan kebijakan yang mengatur tata kelola dan mekanisme pelaksanaannya secara menyeluruh. Produk kebijakan yang ada dinilai hanya mengakomodasi kepentingan politik Presiden Prabowo Subianto.

Sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang menetapkan BGN sebagai koordinator pelaksanaan MBG, program ini langsung dijalankan dalam waktu empat bulan di seluruh Indonesia. Namun, ICW menilai pelaksanaannya dilakukan dengan tergesa-gesa, minim transparansi, dan kurang melibatkan pemangku kepentingan serta masyarakat.

Selain itu, ICW juga menyoroti adanya indikasi pemotongan anggaran negara untuk membiayai program MBG serta program lain yang menjadi prioritas pemerintah. Larangan publikasi mengenai program ini semakin memperbesar potensi terjadinya praktik korupsi. (XRQ)

Reporter: Akil

Tular Nalar Gelar Survei Most Significant Change di Aceh Jelang Summit 2025

0
Tular Nalar Gelar Survei Most Significant Change di Aceh Jelang Summit 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Di era digital yang semakin berkembang, literasi digital dan pemikiran kritis menjadi keterampilan yang krusial. Data We Are Social mencatat bahwa 97,8% pengguna internet di Indonesia mengakses media sosial, sementara 96,6% menggunakan internet melalui ponsel. Ketergantungan ini membuat masyarakat rentan terhadap hoaks dan disinformasi.

Menjelang Tular Nalar Summit 2025, ajang puncak literasi digital di Indonesia, program edukasi Tular Nalar yang berada di bawah naungan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menggelar survei Most Significant Change (MSC) di Aceh.

Survei ini berlangsung pada 12-15 Maret 2025 dan menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program Akademi Digital Lansia (ADL) serta Sekolah Kebangsaan (SK), yang sukses menjangkau lebih dari 50.000 peserta pada tahun 2024. Selain Aceh, survei MSC juga digelar di Bandung, Kendari, Kupang, Pontianak, dan Ternate.

Mengukur Dampak Literasi Digital di Aceh

Di Aceh, pelaksanaan survei ini melibatkan Mafindo Aceh sebagai mitra Sekolah Kebangsaan dan Aceh Women’s Peace Foundation (AWPF) yang menangani Akademi Digital Lansia. Survei dilakukan pada 14 dan 15 Maret 2025 dengan metode wawancara mendalam, melibatkan perwakilan fasilitator, peserta pelatihan, serta anggota keluarga mereka. Tujuannya adalah mengukur perubahan yang dialami peserta setelah mengikuti program literasi digital.

“Setelah masyarakat mengikuti program edukasi literasi digital Tular Nalar yaitu ADL dan SK, apakah ada perubahan yang terjadi dalam diri peserta, apakah perubahan tersebut berpengaruh terhadap kualitas kehidupan peserta, dan apakah perubahan tersebut memiliki dampak di masyarakat,” ungkap Adven Sarbani, penanggung jawab survei MSC.

Hasil survei ini akan dirangkum dalam sebuah laporan yang menggambarkan dampak program di tingkat individu maupun komunitas. Laporan tersebut akan dipublikasikan dalam sebuah kegiatan khusus dan turut dipresentasikan dalam Tular Nalar Summit 2025.

Tular Nalar Summit 2025: Semesta Kolaborasi

Tular Nalar Summit 2025 akan berlangsung pada Mei di Jakarta dengan mengusung tema “Semesta Kolaborasi.” Acara ini menjadi puncak perjalanan program literasi digital yang telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui forum ini, Tular Nalar berharap dapat terus memperkuat gerakan literasi digital agar semakin bermakna dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari rangkaian menuju acara tersebut, survei MSC memegang peran penting dalam mengukur efektivitas program dan menyusun strategi pengembangan ke depan. Dengan kolaborasi berbagai pihak, Tular Nalar berkomitmen untuk terus memberdayakan masyarakat agar lebih cakap dalam menghadapi tantangan dunia digital.

Editor: Akil

Pesona Ramadan di Masjid Keuchik Leumiek

0
Pesona Ramadan di Masjid Keuchik Leumiek. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Masjid Keuchik Leumik di Gampong Lamseupeung, Banda Aceh, menjadi salah satu destinasi favorit bagi umat Islam untuk menunaikan salat tarawih selama Ramadan. Arsitektur bergaya Timur Tengah yang elegan serta suasana yang nyaman membuat masjid ini ramai dikunjungi, bukan hanya oleh warga sekitar, tetapi juga oleh jemaah dari berbagai wilayah di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Salah satu jemaah yang datang dari luar daerah adalah Ali, warga Blang Bintang, Aceh Besar. Bersama istri dan anaknya, ia sengaja menempuh perjalanan jauh untuk merasakan suasana ibadah di Masjid Keuchik Leumik.

“Kami berangkat sejak pukul 17.00 WIB. Sambil jalan-jalan sore, sekalian berburu takjil dan menikmati suasana Ramadan di sini,” kata Ali saat ditemui Nukilan.id sebelum salat tarawih pada Sabtu (15/3/2025).

Ali mengaku tidak khawatir mengenai tempat berbuka puasa karena istrinya telah membawa bekal dari rumah. Selain itu, di sekitar masjid juga terdapat banyak pedagang yang menjual aneka takjil.

“Masjid ini juga punya taman yang luas, jadi banyak jemaah yang berbuka puasa di sini sambil menikmati pemandangan sungai,” tambahnya.

Keindahan dan kenyamanan Masjid Keuchik Leumik memang menjadi daya tarik tersendiri. Selain taman yang luas, fasilitas di masjid ini juga sangat memadai, mulai dari tempat wudu yang bersih hingga sistem tata suara yang jernih, membuat ibadah semakin khusyuk.

Seiring datangnya bulan suci Ramadan, Masjid Keuchik Leumik terus menjadi magnet bagi umat Muslim yang ingin merasakan suasana tarawih yang berbeda, penuh ketenangan, dan sarat akan kebersamaan. (XRQ)

Reporter: Akil

Kebersamaan Warga Lamdingin dalam Tradisi Buka Puasa di Masjid Al-Abrar

0
Suasana buka bersama antar warga Gampong Lamdingin. (Foto: Nukilan/Akil)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Semangat kebersamaan dan solidaritas kembali terpancar di Gampong Lamdingin, Kota Banda Aceh, ketika masyarakat setempat berkumpul untuk melaksanakan tradisi buka bersama di Masjid Al-Abrar untuk memperingati malam Nuzulul-Quran. Dengan penuh kegembiraan, para jamaah memadati area masjid, membawa hidangan lezat untuk berbagi dengan sesama.

Tradisi buka bersama di Masjid Al-Abrar telah menjadi bagian dari warisan budaya yang dijaga dengan cermat oleh penduduk Gampong Lamdingin selama bertahun-tahun. Setiap tahunnya, pada bulan Ramadan, mereka berkumpul di masjid untuk berbagi kebahagiaan dengan tetangga dan saudara-saudara mereka.

Menurut pantauan Nukilan.id, kegiatan dimulai sejak pukul 17.30 Wib, di mana para pengurus masjid dan pemuda setempat melakukan persiapan, seperti menggelar karpet merah di halaman masjid. Suasana khidmat dan penuh keramahan terasa begitu kental di antara hadirin yang bermacam-macam latar belakangnya.

Saat azan Maghrib berkumandang, semua mata tertuju pada hidangan yang telah disajikan. Mulai dari hidangan khas Aceh seperti Kuah Beulangong hingga hidangan minuman seperti es timun.

Salah seorang penduduk setempat yang telah lama mengikuti tradisi ini, Tarmizi, kepada Nukilan.id menjelaskan bahwa kegiatan buka bersama sudah menjadi tradisi di gampong tersebut.

“Tradisi buka bersama ini adalah momen yang sangat dinantikan bagi kami di Gampong Lamdingin. Ini adalah saat kami bisa berkumpul dengan tetangga, teman untuk berbagi berkah Ramadan,” ujar Tarmizi kepada Nukilan.id pada Sabtu (15/3/2024) sore.

Sementara itu, warga lainnya, Abdul, mengatakan yang terpenting dari kegiatan buka bersama tersebut adalah terjalinnya semangat persaudaraan antar warga Gampong Lamdingin.

“Yang paling penting semangat kebersamaan dan persaudaraan sangat terasa di malam ini. Yang terpenting adalah silaturahmi yang terjalin di antara warga semua,” ungkap Abdul.

Setelah berbuka, kegiatan dilanjutkan dengan salat Maghrib berjamaah di dalam Masjid Al-Abrar.

Tradisi buka bersama di Masjid Al-Abrar menjadi salah satu momentum penting yang memperkuat tali persaudaraan dan kebersamaan di antara masyarakat Gampong Lamdingin. Dengan semangat yang sama, mereka berharap tradisi ini akan terus berlangsung dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya mereka.

Reporter: Akil Rahmatillah

Tugas TNI Bertambah, Kini Bisa Bantu Atasi Narkotika

0
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/3/2025).(Foto: KOMPAS.com)

NUKILAN.id | Jakarta — Pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus bergulir di DPR RI. Salah satu perubahan signifikan dalam revisi tersebut adalah penambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang, termasuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah narkotika.

Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus (TB) Hasanuddin, mengungkapkan bahwa dalam revisi ini, jumlah tugas TNI dalam operasi militer selain perang bertambah dari 14 menjadi 17. Salah satu tugas baru yang disepakati adalah keterlibatan TNI dalam penanganan narkotika.

“Jadi dari 14 (tugas operasi militer selain perang) berubah menjadi 17, tadi panjang lebar dan sebagainya, dan kemudian disepakati 17 itu dengan narasi-narasi yang diubah,” ujar Hasanuddin saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Tiga Kewenangan Baru

Selain membantu dalam upaya pemberantasan narkotika, revisi UU TNI juga menambahkan dua kewenangan baru lainnya. Hasanuddin menyebut bahwa TNI akan diberikan peran dalam pertahanan siber serta tugas lain yang belum dirinci lebih lanjut.

“Dari 17 (tugas) itu intinya, satu yang ke-15 adalah TNI punya kewajiban untuk membantu di dalam urusan siber. Pertahanan siber yang ada di pemerintah. Kemudian yang kedua mengatasi masalah narkotika. Kemudian yang lain-lainnya, jadi ada tiga,” ungkapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pemberantasan narkotika tidak mencakup aspek penegakan hukum, melainkan hanya bersifat dukungan operasional yang nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.

“Tapi yang jelas TNI tidak ikut dalam penegakan hukumnya,” imbuhnya.

Usia Dinas Prajurit Diperpanjang

Selain penambahan tugas, revisi UU TNI juga mencakup perubahan dalam batas usia pensiun prajurit. Dalam rancangan revisi ini, usia masa dinas keprajuritan bagi bintara dan tamtama akan diperpanjang hingga 58 tahun, sementara perwira dapat mengabdi hingga usia 60 tahun. Bahkan, ada kemungkinan perpanjangan hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Tak hanya itu, revisi ini juga berpotensi mengubah aturan mengenai penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai institusi yang membutuhkan personel TNI dalam tugas-tugas tertentu.

Pembahasan di Hotel Mewah

Pembahasan revisi UU TNI ini dilakukan secara intensif sejak Selasa (12/3/2025). Namun, keputusan DPR untuk menggelar rapat di Hotel Fairmont, sebuah hotel mewah di Jakarta, menimbulkan pertanyaan publik. Hasanuddin sendiri enggan berkomentar banyak soal alasan pemilihan tempat tersebut.

“Tanya pimpinan,” katanya singkat.

Revisi UU TNI ini menjadi salah satu kebijakan strategis yang akan berdampak pada peran dan kewenangan TNI di masa depan. Meski menuai berbagai respons, revisi ini diharapkan dapat memperkuat institusi pertahanan dalam menghadapi tantangan baru, termasuk ancaman narkotika dan serangan siber di era digital.

Editor: Akil

Wakil Gubernur Aceh Serahkan Bantuan di Aceh Timur, Tegaskan Komitmen Pembangunan Berbasis Syariat

0
Wakil Gubernur Aceh Serahkan Bantuan di Aceh Timur. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.id | Idi Rayeuk – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, menegaskan komitmen pemerintah dalam pembangunan berbasis syariat Islam saat menghadiri Safari Ramadhan di Masjid Manzilul Minan, Gampong Seunebok Baroh, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, Jumat (14/3/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyerahkan bantuan bagi masyarakat dan masjid setempat.

“Kita di Aceh daerah khusus yang menerapkan syariat Islam. Insya Allah program pembangunan yang kami lakukan menyentuh syariat Islam. Tolong dukung program kami untuk mewujudkan Aceh yang Islami. Kami akan berupaya melakukan yang terbaik untuk membangun Aceh dengan berlandaskan syariat Islam,” ujar Fadhlullah di hadapan jamaah.

Wakil gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Aceh Timur atas dukungan yang diberikan dalam Pilkada lalu. Ia menegaskan bahwa Aceh Timur menjadi salah satu prioritas pembangunan ke depan, dengan berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya memperkuat nilai-nilai agama, Fadhlullah mengumumkan rencana peluncuran program wajib mengaji di sekolah pada 16 Maret mendatang. “Aceh adalah daerah khusus, kita harus menanamkan nilai-nilai agama sejak dini,” katanya, mengutip pesan Umar bin Khattab tentang pentingnya pendidikan agama sebelum menjadi pemimpin.

Pada kesempatan itu, Fadhlullah menyerahkan bantuan senilai Rp25 juta dan sajadah panjang kepada pengurus Masjid Manzilul Minan. Selain itu, santunan Ramadhan dari Muzaki Baitul Mal Aceh sebesar Rp320 juta juga disalurkan kepada 320 mustahik di Aceh Timur, dengan masing-masing penerima mendapat Rp1 juta.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya kesejahteraan rakyat dengan mendukung berbagai program nasional. Mulai dari kebijakan penurunan biaya Ongkos Naik Haji, penyeragaman harga gabah, hingga pendirian koperasi di setiap gampong guna memperkuat ekonomi masyarakat. “Dengan koperasi, kita akan mengelola dana yang besar untuk memperkuat ekonomi gampong,” tegasnya.

Pj Bupati Aceh Timur, Amrullah M. Ridha, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi kehadiran tim Safari Ramadhan dan berharap masyarakat terus mendukung pembangunan di Aceh Timur. Ia juga menekankan pentingnya persatuan dalam mendukung pemimpin terpilih demi kelancaran pembangunan di daerah.

Safari Ramadhan kali ini juga dihadiri sejumlah pejabat penting, seperti Wakil Bupati Aceh Timur terpilih, Kepala Dinas Pangan Aceh, Kapolres Aceh Timur, Dandim Aceh Timur, serta berbagai tokoh masyarakat. Dengan sinergi dan dukungan berbagai pihak, pembangunan di Aceh Timur diharapkan terus berlanjut demi kesejahteraan rakyat.

Editor: Akil

Wali Nanggroe Dukung Transformasi IAIN Takengon Menjadi UIN

0
Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar, menyatakan dukungan penuh terhadap perubahan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.id | Takengon – Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar, menyatakan dukungan penuh terhadap perubahan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Hal ini disampaikannya dalam kunjungan ke kampus IAIN Takengon pada Jumat (14/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe menegaskan pentingnya pengembangan pendidikan di wilayah tengah Aceh guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Ia menyoroti potensi besar yang dimiliki daerah Gayo, termasuk sektor pendidikan yang harus terus berkembang.

“Apalagi Gayo memiliki destinasi yang sangat indah. Ini harus dikembangkan, dan perguruan tinggi harus mampu menjawab tantangan tersebut,” ujar Wali Nanggroe.

Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapan untuk mendukung transformasi IAIN Takengon menjadi UIN, termasuk dalam hal peningkatan sumber daya manusia melalui program beasiswa ke luar negeri.

“Kami siap mendukung IAIN Takengon menuju Universitas Islam Negeri dan akan berupaya memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia, salah satunya melalui program beasiswa ke luar negeri,” lanjutnya.

Wali Nanggroe juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi di luar negeri, termasuk Rusia, yang dalam tiga tahun terakhir memberikan beasiswa bagi mahasiswa Aceh.

Terkait proses alih status IAIN menjadi UIN, ia meminta agar seluruh persiapan dilakukan dengan optimal.

“Siapkan semua yang diperlukan. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, saya akan membantu,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor IAIN Takengon, Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Wali Nanggroe. Ia mengungkapkan bahwa proses transformasi IAIN Takengon menjadi UIN tengah dipersiapkan secara bertahap hingga tahun 2027.

“Transformasi IAIN Takengon menjadi UIN terus kami persiapkan hingga tahun 2027. Dalam dua tahun terakhir, kebijakan yang kami terapkan telah meningkatkan jumlah mahasiswa, yang merupakan salah satu syarat utama untuk menjadi UIN,” jelasnya.

Selain peningkatan jumlah mahasiswa, pengembangan kelembagaan juga menjadi perhatian utama. Prof. Ridwan menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari persiapan perubahan status institusi tersebut.

“Semoga dengan dukungan semua pihak, terutama dari Wali Nanggroe, IAIN Takengon dapat bertransformasi menjadi UIN pada tahun 2027,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Nanggroe turut menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan kampus, termasuk Ketua Senat, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, serta Ketua Lembaga, guna membahas langkah-langkah strategis dalam pengembangan institusi. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat proses perubahan status IAIN Takengon menjadi UIN, sehingga semakin berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di wilayah tengah Aceh.

Editor: Akil