NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan arah baru kepemimpinan yang mengedepankan prinsip bersih, transparan, dan pro-rakyat. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat memimpin Rapat Pimpinan dan Arahan Khusus di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (8/4/2025). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Plt Sekda Aceh Muhammad Nasir, serta seluruh kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh.
Dalam rapat tersebut, Gubernur menekankan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Ia mengingatkan bahwa kehati-hatian dalam pelaksanaan program adalah kunci untuk menghindari jeratan hukum yang bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan.
“Kita jangan terjerat hukum, dan saya sendiri tidak mau SKPA dipanggil-panggil karena akan menghambat kerja. Mari kita singkirkan hal-hal yang bisa menimbulkan temuan pada kita,” kata Gubernur.
Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya di Unit Layanan Pengadaan (ULP), juga menjadi sorotan. Gubernur meminta agar semua pihak menjauhkan diri dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.
Tak hanya soal integritas, Gubernur juga menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang harus menjadi fokus bersama, mulai dari perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, percepatan investasi, hingga pembenahan perizinan. Salah satu hal penting yang disorotnya adalah evaluasi izin Hak Guna Usaha (HGU) yang arealnya melebihi ketentuan.
Menurut Gubernur, banyak lahan perkebunan sawit di Aceh saat ini dikuasai oleh pihak luar daerah. Kondisi tersebut, ujarnya, tak bisa dibiarkan terus berlangsung. Ia pun meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk melakukan pengawasan lebih ketat serta mengambil langkah-langkah penertiban terhadap pelanggaran lahan.
Terkait sektor pertambangan, Gubernur menyebut akan segera disusun Qanun Pertambangan Rakyat. Tujuannya, agar aktivitas tambang rakyat dapat dikelola secara legal dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem koperasi dan kewajiban membayar pajak.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan proyek Bendungan Krueng Keuruto, yang sebelumnya telah dilaporkannya kepada Presiden. Ia meminta Dinas Pengairan untuk bergerak cepat serta menertibkan bangunan yang berdiri di atas lahan produktif milik masyarakat.
Wagub Soroti Pelaksanaan Haji dan Dana Otsus
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut memberikan arahan dalam rapat. Ia menyoroti pelaksanaan ibadah haji tahun ini, di mana Aceh mendapatkan kuota 36 orang untuk Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD). Wagub menegaskan bahwa pemilihan TPHD harus diputuskan langsung oleh Pemerintah Aceh.
Ia juga menyuarakan urgensi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya untuk memperpanjang keberlanjutan Dana Otonomi Khusus. Menurutnya, seluruh jajaran pemerintahan harus bersatu dan kompak dalam menyuarakan aspirasi ini ke pemerintah pusat dan DPR RI.
“Kita satu kapal yang sama, rakyat Aceh memberi mandat pada kita semua, jadi kekompakan harus sama-sama kita jaga,” ujar Fadhlullah.
Wagub juga meminta agar seluruh SKPA menyelaraskan program kerja dengan visi-misi kepemimpinan saat ini. Ia memberi penekanan khusus kepada Bappeda untuk segera menindaklanjuti kerja sama luar negeri, termasuk hasil kunjungan ke Uni Emirat Arab, demi mempercepat realisasi program prioritas.
Realisasi Anggaran Lampaui Target
Plt Sekda Aceh Muhammad Nasir dalam laporannya menyampaikan bahwa realisasi anggaran triwulan pertama 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa waktu yang tersisa hanya sembilan bulan, sehingga seluruh perangkat kerja harus menjaga momentum dan menyesuaikan program agar sejalan dengan visi pimpinan.
Ia juga menegaskan pentingnya komitmen SKPA dalam pembahasan perubahan APBA nantinya. Alokasi anggaran, katanya, harus diarahkan secara tepat untuk mendukung pencapaian program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pembagian tugas antarasisten, lanjutnya, juga telah diatur secara rinci untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dengan rapat ini, Pemerintah Aceh ingin menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Editor: Akil
