NUKILAN.id | Opini – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) semakin memperkuat dugaan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah membangun sistem politik berbasis komando dalam pemerintahannya. Dalam struktur militer, loyalitas tanpa syarat dan kepatuhan mutlak menjadi prinsip utama. Namun, ketika prinsip ini diterapkan dalam birokrasi sipil, potensi penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi menjadi tak terhindarkan.

Revisi UU TNI membuka jalan bagi peningkatan peran prajurit aktif dalam birokrasi sipil. Jika sebelumnya hanya 10 instansi yang bisa diisi oleh prajurit aktif, kini jumlahnya bertambah menjadi 15. Ini bukan sekadar upaya menyalurkan para perwira tanpa jabatan, melainkan langkah strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang tunduk pada pola komando. Dalam birokrasi sipil, kebebasan berpikir dan fleksibilitas kebijakan adalah kunci keberhasilan. Namun, dengan dominasi perwira aktif, risiko penyeragaman kebijakan yang kaku dan minimnya ruang perdebatan semakin besar.

Prabowo bukan sekadar mencari posisi bagi para juniornya di TNI. Ia tengah merancang cita-cita besar: membangun pemerintahan terpimpin ala Cina. Dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya (2022), Prabowo menyampaikan gagasan tentang kapitalisme negara dan politik komando sebagai resep Indonesia maju. Salah satu implementasinya adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang menggabungkan perusahaan-perusahaan negara dalam satu wadah dengan kendali langsung dari pemerintah. Revisi UU TNI menjadi elemen tambahan dalam upaya mewujudkan birokrasi yang lebih terpusat dan tunduk pada kepemimpinan komando.

Tidak sulit melihat siapa saja yang berada di balik dorongan revisi ini. Menteri Pertahanan Yudo Margono, yang memiliki kedekatan dengan Prabowo, menjadi pendorong utama revisi ini. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, turut mengawal pembahasannya di parlemen. Bahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sebelumnya berada di luar koalisi Prabowo, kini menjadi motor pembahasan. Hal ini tak lepas dari dinamika politik yang berkembang, terutama terkait tekanan hukum terhadap sejumlah kader PDIP, termasuk Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Alih-alih mengambil sikap oposisi, PDIP memilih berdamai dengan pemerintah demi kepentingan politik yang lebih besar.

Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa revisi UU TNI melaju mulus di DPR meskipun menyalahi prosedur legislasi? Rancangan undang-undang ini tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang telah diputuskan DPR dalam rapat paripurna akhir tahun lalu. Selain itu, meskipun merupakan inisiatif pemerintah, DPR memperlakukannya seolah-olah mereka yang menggagasnya. Parlemen yang seharusnya menjadi benteng demokrasi justru berubah menjadi pelindung utama revisi yang mengancam prinsip-prinsip reformasi.

Revisi ini secara nyata menghidupkan kembali dwifungsi TNI yang telah dihapus dalam era reformasi. Dengan keterlibatan tentara dalam berbagai sektor dan perpanjangan masa dinas, Indonesia bergerak mundur ke era Orde Baru, ketika militer tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan, tetapi juga memainkan peran dominan dalam pemerintahan sipil.

Lebih jauh, revisi ini juga dapat dilihat sebagai upaya menjustifikasi kesalahan masa lalu. Di era Presiden Joko Widodo, setidaknya terdapat 2.500 tentara aktif yang bekerja di lembaga sipil, baik yang sesuai maupun di luar ruang lingkup UU TNI. Dengan revisi ini, Prabowo seolah-olah sedang melegitimasi praktik tersebut dan menyempurnakan sistem yang telah ada.

Namun, di balik semua itu, ada dimensi politik yang tak kalah menarik. Hubungan Prabowo dan Jokowi tidak bisa dipisahkan dari dinamika kekuasaan. Prabowo berutang budi kepada Jokowi yang telah menyelamatkannya dari keterpurukan politik setelah dua kali kalah dalam pemilihan presiden. Jokowi, di sisi lain, membutuhkan Prabowo untuk memastikan perlindungan politik pasca-kekuasaan. Dengan segala sumber daya negara yang kini dapat dikendalikan, Prabowo bukan sekadar presiden, tetapi juga pemimpin dengan kekuasaan yang tak terbatas.

Dalam situasi ini, suara kritik dari publik nyaris tak didengar. Prabowo tampak menutup telinga terhadap berbagai peringatan mengenai dampak negatif revisi UU TNI terhadap demokrasi. Padahal, jika revisi ini diteruskan, Indonesia berisiko kehilangan esensi reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998. Demokrasi yang diperoleh dengan perjuangan panjang bisa saja berubah menjadi sekadar ilusi di bawah kendali politik komando.

Revisi UU TNI bukan hanya tentang restrukturisasi peran militer dalam birokrasi, tetapi juga tentang arah masa depan demokrasi Indonesia. Jika revisi ini menjadi kenyataan, maka perjalanan Indonesia menuju pemerintahan yang lebih demokratis bisa saja berbalik arah, kembali ke pola lama yang pernah dikritik habis-habisan dalam sejarah reformasi. Pertanyaannya kini: akankah publik membiarkan hal ini terjadi? (XRQ)

Penulis: Akil

NUKILAN.id | Opini – Pengagungan terhadap seseorang berdasarkan garis keturunan merupakan salah satu bentuk feodalisme yang masih lestari di masyarakat kita. Salah satu contohnya adalah pemujaan berlebihan terhadap mereka yang menyandang gelar Habib—sebutan bagi keturunan Nabi Muhammad. Tidak jarang, mereka yang memiliki gelar ini dianggap memiliki kedudukan sosial lebih tinggi, bahkan dijadikan panutan tanpa mempertimbangkan rekam jejak moral maupun legalnya.

Fenomena ini mencerminkan dua karakter masyarakat Indonesia yang dikritik oleh sastrawan dan jurnalis Mukhtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia, yakni berjiwa feodal dan bermental inferior. Feodalisme ini terus hidup dalam alam bawah sadar kita, diwariskan dari generasi ke generasi, dan bahkan semakin menguat di era modern. Feodalisme agama yang mengagungkan keturunan Nabi menjadi jalan pintas bagi sebagian orang untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan, meskipun tidak memiliki kapasitas keilmuan atau akhlak yang baik.

Feodalisme Agama dan Kasus Habib Palsu

Kepercayaan membuta terhadap keturunan Nabi kerap dimanfaatkan oleh segelintir orang demi kepentingan pribadi. Kasus-kasus penipuan dengan kedok nasab mulia semakin marak terjadi. Misalnya, beberapa tahun terakhir di Kalimantan Selatan, sejumlah individu mengaku sebagai Habib dan mengumpulkan pengikut demi keuntungan pribadi. Salah satu kasus yang mencuat adalah perkara Ahmadan Asegab, yang dikenal dengan inisial JMW oleh pihak kepolisian. Ia menggunakan platform daring, termasuk WhatsApp dan blog pribadi, untuk mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi dan menawarkan jasa pencatatan nasab bagi orang-orang yang ingin menyandang status Habib. Tidak sedikit yang rela mengeluarkan uang demi gelar tersebut.

Fakta bahwa ada individu yang rela membayar demi gelar Habib menunjukkan bagaimana feodalisme agama masih mengakar kuat. Gelar tersebut dianggap sebagai modal sosial yang berharga, yang dapat membuka akses terhadap kedudukan religius, kehormatan, dan bahkan kekuasaan. Masyarakat yang masih terjebak dalam mentalitas inferior akhirnya menerima klaim-klaim ini tanpa kritis.

Warisan Kolonial yang Tak Kunjung Luntur

Mentalitas inferior yang melahirkan feodalisme ini sebenarnya bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Sejarah mencatat bahwa sistem sosial kolonial turut membentuk pola pikir tersebut. Pada masa Hindia Belanda, masyarakat dibagi menjadi tiga kelas: Eropa sebagai kelas tertinggi, Timur Asing (termasuk keturunan Arab dan Cina) sebagai kelas menengah, dan Bumiputra di lapisan terbawah. Ketidaksetaraan ini lambat laun diterima sebagai sesuatu yang alami, hingga membentuk perasaan rendah diri yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Psikolog Alfred Adler pernah menjelaskan bahwa individu yang memiliki perasaan rendah diri cenderung mengkompensasi kekurangannya dengan cara berlebihan. Dalam konteks ini, masyarakat yang mengalami inferioritas secara historis cenderung mencari sesuatu untuk dipuja, dan salah satu bentuknya adalah mengagungkan keturunan Nabi secara tidak rasional. Feodalisme agama yang terbentuk akibat warisan kolonial ini membuat masyarakat menerima tanpa kritis segala klaim kemuliaan nasab, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukungnya.

Meruntuhkan Feodalisme Agama

Sudah saatnya masyarakat Indonesia mengikis warisan feodalisme agama ini. Menghormati keturunan Nabi tentu bukan sesuatu yang salah, tetapi mendewakan mereka tanpa mempertimbangkan kualitas pribadi, moral, dan intelektualitasnya adalah bentuk kepatuhan buta yang bisa merugikan. Agama mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh garis keturunan, tetapi oleh ketakwaan dan perbuatannya.

Buya Hamka pernah berkata bahwa mengistimewakan keturunan Nabi secara berlebihan justru bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kesetaraan manusia. Sebab, tidak ada satu pun manusia yang lahir dengan keistimewaan absolut hanya karena garis keturunannya.

Menjadi tugas kita bersama untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap figur-figur yang diagungkan atas dasar nasab semata. Feodalisme agama harus dikikis agar masyarakat bisa menilai seseorang berdasarkan integritas dan kompetensinya, bukan sekadar karena status turun-temurun. Jika mentalitas feodal ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin kita akan terus terjebak dalam lingkaran pemujaan tanpa alasan yang rasional. (XRQ)

Penulis: Akil