Beranda blog Halaman 383

Dua Pelaku Maisir di Aceh Besar Dicambuk

Penulis
Rezi
-
0
Pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap dua pelaku maisir di Aceh Besar, pada Jum'at 13 Juni 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.id | Aceh Besar – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap dua orang terhukum kasus jarimah maisir (perjudian) di halaman Masjid Al-Munawwarah, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, pada Jumat (13/6/2025) sore.

Kepala Seksi Interlijen Kejari Aceh Besar, Filman Ramadhan menyebutkan, kedua terhukum berinisial A dan N terbukti melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat karena melakukan jarimah maisir (perjudian). 

“Terhukum A dan N terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir, melanggar Pasal 18 Qanun Jinayat, masing-masing divonis 10 kali cambuk dan telah menjalani satu bulan tahanan, sehingga dilaksanakan 9 kali cambuk,” jelas Filman dalam keterangannya kepada Nukilan.

Filman menyampaikan, bahwa eksekusi dilakukan oleh Jaksa Eksekutor Kejari Aceh Besar berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Jantho nomor 12/JN/2025/MS-JTH dan 13/JN/2025/MS-JTH tertanggal 3 Juni 2025.

“Sebelum pelaksanaan eksekusi, kedua terhukum menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis dari Puskesmas Kota Jantho. Proses eksekusi berlangsung aman dan tertib di bawah pengawasan petugas,” katanya.

Filman menegaskan, eksekusi ini menjadi bentuk implementasi nyata penegakan Syariat Islam di Aceh serta memberikan efek jera kepada pelanggar hukum syariat, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

“Kejari Aceh Besar berkomitmen penuh dalam penegakan Qanun Jinayat, sebagai bagian dari pelaksanaan Syariat Islam yang berlaku di Aceh,” pungkas Filman.

Reporter: Rezi

Mahasiswa Sumut Kritik Pemprov Soal Empat Pulau Sengketa: Pengabaian Sejarah dan Keadilan

Penulis
Redaksi
-
0
Mahasiswa Sumut Kritik Pemprov Soal Empat Pulau Sengketa. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | MEDAN — Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang menetapkan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara memicu protes dari kalangan mahasiswa, termasuk Fualdhi Husaini Hasibuan, mahasiswa asal Sumatera Utara.

Fualdhi menilai klaim atas empat pulau tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap sejarah dan realitas sosial masyarakat Aceh yang telah lama bermukim dan mengelola wilayah tersebut. Ia mengingatkan bahwa keberadaan fasilitas seperti musala, dermaga, kebun, hingga makam masyarakat Aceh di pulau-pulau itu seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pemerintah.

“Empat pulau itu bukan kosong. Ada musala, dermaga, kebun, hingga makam masyarakat Aceh yang ditemukan oleh tim Kemendagri tahun 2022. Tapi semua itu seperti dihapus begitu saja dalam keputusan politik dan administratif. Ketika pemerintah berdalih soal verifikasi spasial dan hasil survei teknis, kita tidak boleh lupa bahwa di balik pulau-pulau itu ada masyarakat Aceh yang menanam, beribadah, bahkan dimakamkan di sana. Itu bukan titik koordinat; itu adalah kehidupan,” kata Fualdhi.

Ia juga menyoroti pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menyebut bahwa pengelolaan sumber daya di pulau-pulau tersebut bisa dilakukan bersama, serta pernyataan Ketua DPRD Sumut Erni Arniyanti yang menyebut bahwa pihaknya harus mempertahankan wilayah itu. Bagi Fualdhi, dua pernyataan tersebut mencerminkan sikap ekspansionis yang dibungkus dalam narasi pengelolaan bersama.

“Bila memang tak berniat mengambil, seharusnya tidak ada narasi tentang ‘pengelolaan bersama’ apalagi ‘mempertahankan’. Itu bahasa kekuasaan, bukan bahasa solidaritas antarwilayah,” ujarnya.

Fualdhi juga menyampaikan kritik terhadap jalur hukum yang saat ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa wilayah tersebut. Ia menilai jalur hukum saat ini lebih sering menjadi legitimasi terhadap ketimpangan struktural yang dilegalkan negara.

“Mengutip Tan Malaka: Tidak ada tawar menawar dengan maling yang menjarah di rumah kita sendiri. Jalur hukum hanya masuk akal ketika negara berdiri netral. Ketika negara menjadi alat pembenar penjajahan administratif, maka hukum hanya jadi catatan akhir dari pengkhianatan sejarah,” tuturnya.

Lebih jauh, Fualdhi mempertanyakan motif di balik langkah Pemprov Sumut dan menekankan bahwa perluasan administratif yang tidak memperhatikan aspek sejarah dan sosial tidak bisa disebut sebagai pembangunan.

“Mengambil pulau dari rakyat lain bukan pembangunan. Itu kolonialisme bergaya baru,” tegasnya.

Sebagai pemuda dari Sumatera Utara, ia menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai lebih fokus memperluas wilayah ketimbang menyelesaikan persoalan-persoalan internal.

“Sumatera Utara masih punya segudang persoalan internal. Dari infrastruktur desa yang rusak, ketimpangan kota-desa, hingga pengelolaan anggaran yang tidak merata. Lebih baik kita urus itu daripada bernafsu pada empat pulau yang jelas-jelas secara historis milik rakyat Aceh,” katanya.

Fualdhi menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa sikap diam terhadap ketidakadilan bukanlah bentuk netralitas, melainkan keberpihakan terhadap kekuasaan. Baginya, wilayah bukan semata-mata soal garis di peta, tetapi juga soal ingatan, sejarah, dan keadilan sosial.

Editor: Akil

TNGL Tergerus Deforestasi, P2LH: Pengawasan dan Penegakan Hukum Masih Lemah

Penulis
Akil
-
1
Tampak jelas hutan TNGL di Aceh Tamiang yang dirambah. (Foto: RAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sepanjang tahun 2024, Indonesia kehilangan hutan alam seluas 261.575 hektare. Fakta ini terungkap dari pemantauan yang dilakukan oleh Auriga Nusantara melalui tiga tahap verifikasi, yakni deteksi dugaan deforestasi, inspeksi visual, serta pemantauan langsung di lapangan.

Salah satu kawasan konservasi yang mengalami kerusakan cukup signifikan adalah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang terletak di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. TNGL tercatat menempati posisi keenam dalam daftar wilayah yang mengalami deforestasi terbesar dengan luasan mencapai 335 hektare.

Menanggapi kondisi ini, Nukilan.id menghubungi Afrizal, peneliti Bidang Hutan dan Pertambangan dari Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) untuk menanyakan sejauh mana efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan di kawasan TNGL.

Dalam keterangannya, Afrizal menilai bahwa hingga saat ini belum ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah maupun otoritas terkait untuk menghentikan laju perusakan kawasan hutan lindung tersebut.

“Sampai hari ini kami belum melihat ada upaya yang serius dan cepat dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di TNGL. Semacam ada upaya pembiaran yang disengaja oleh pihak berwenang,” ujarnya tegas.

Ia menambahkan, situasi ini tidak bisa terus dibiarkan tanpa respons yang konkret. Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata dan terukur untuk memutus rantai deforestasi, khususnya di kawasan konservasi yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati.

“Kami berharap pemerintah dan pemangku kebijakan bisa dengan cepat dan dengan langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya perusakan yang lebih besar,” katanya.

Lebih jauh, Afrizal menekankan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Ia menyoroti bahwa jika penindakan hanya menyasar pelaku kecil dan mengabaikan aktor besar di balik perusakan hutan, maka upaya penyelamatan hutan tidak akan pernah efektif.

“Orientasi penindakan harus merata tanpa pandang bulu. Sehingga, dengan adanya simetris oriental ini, pemerintah sebagai pemegang kendali dari arus kebijakan memiliki pengaruh dan posisi tawar yang begitu besar,” jelasnya.

TNGL sendiri merupakan salah satu kawasan konservasi terpenting di Indonesia dan menjadi rumah bagi spesies langka seperti orangutan Sumatra, harimau Sumatra, gajah, dan badak Sumatra. Kerusakan hutan di kawasan ini tidak hanya mengancam kelestarian satwa liar, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekologis yang berdampak luas bagi masyarakat di sekitarnya.

Sayangnya, lemahnya pengawasan dan minimnya penindakan hukum menjadi celah bagi praktik pembalakan liar, perambahan, dan alih fungsi hutan secara ilegal yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Pemerintah dan otoritas penegak hukum kini dihadapkan pada pilihan penting: membiarkan kerusakan ini berlanjut atau segera bertindak menyelamatkan salah satu paru-paru terakhir di Sumatra. (XRQ)

Reporter: Akil

ICMI Aceh Harap Presiden Prabowo Bijak Selesaikan Polemik Pulau di Perbatasan Aceh-Sumut

Penulis
Redaksi
-
0
ICMI Aceh Harap Presiden Prabowo Bijak Selesaikan Polemik Pulau di Perbatasan Aceh-Sumut. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Aceh mengharapkan kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan polemik batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara terkait empat pulau di wilayah perbatasan.

Ketua ICMI Aceh, Taqwaddin Husin, menyatakan bahwa keempat pulau tersebut—Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—sejak lama telah dianggap sebagai bagian dari wilayah Aceh Singkil.

Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, pulau-pulau tersebut kini ditetapkan sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Karena sejak dahulu kala hingga selama ini masuk dalam wilayah Aceh Singkil, tetapi karena kebijakan Kemendagri 2025 menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Maka, kita harap ada kearifan Presiden untuk masalah ini,” kata Taqwaddin di Banda Aceh, Kamis.

Menurut Taqwaddin yang juga menjabat sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, keputusan dari Kemendagri tersebut sarat muatan politis dan antropologis. Ia menilai persoalan ini menyentuh harga diri masyarakat Aceh, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui jalur hukum.

EDITOR: AKIL

Deforestasi RI Capai 261 Ribu Hektare, Kawasan TNGL Juga Ikut Tergerus

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi Deforestasi (Foto: Ilustrasi/proxsisgroup)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sepanjang tahun 2024, Indonesia kembali mencatatkan kehilangan hutan alam dalam skala besar. Berdasarkan pemantauan Auriga Nusantara, total deforestasi tahun ini mencapai 261.575 hektare.

Pemantauan tersebut dilakukan melalui tiga tahap ketat, yaitu deteksi dugaan deforestasi, inspeksi visual, serta pemantauan lapangan.

Yang mengejutkan, deforestasi tak hanya terjadi di kawasan umum yang kerap menjadi sasaran alih fungsi lahan, tetapi juga merambah kawasan konservasi yang secara hukum seharusnya memiliki perlindungan ketat.

Auriga mencatat, deforestasi terjadi di 198 kawasan konservasi, dengan luas kehilangan hutan mencapai 7.704 hektare.

Salah satu kawasan yang paling terdampak adalah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Pulau Sumatra yang kehilangan 1.283 hektare hutan alam. Sedangkan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), yang mencakup wilayah Provinsi Aceh dan Sumatra Utara, berada di urutan keenam dengan kehilangan mencapai 335 hektare hutan.

Menanggapi temuan tersebut, Nukilan.id menghubungi Afrizal, peneliti Bidang Hutan dan Pertambangan dari perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) Aceh, untuk menggali lebih dalam penyebab deforestasi yang terus menggerus kawasan konservasi, terutama TNGL.

Menurut Afrizal, hilangnya tutupan hutan di TNGL bukan sekadar soal kehilangan fisik belaka, melainkan mencerminkan kemunduran yang melibatkan banyak aspek struktural dan sosial.

“Deforestasi yang terjadi di TNGL hari ini merupakan sebuah fenomena kemunduran yang menyeret banyak aspek didalamnya,” katanya kepada Nukilan.id, Jumat (13/6/2025).

Fenomena tersebut, lanjutnya, memicu dampak berantai yang kompleks, mulai dari krisis ekologi hingga konflik sosial di masyarakat sekitar kawasan hutan.

“Mulai dari ancaman bencana alam, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga membentur tatanan sosial masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya.

Afrizal menjelaskan bahwa meski kawasan konservasi dilindungi oleh regulasi, pelanggaran terhadapnya tetap terjadi secara masif, bahkan sistematis. Ia menyoroti bahwa pelaku perusakan hutan tidak terbatas pada individu tak bertanggung jawab, namun juga melibatkan aktor-aktor berpengaruh.

“Banyak faktor yg bisa ditemui dalam konteks hilangnya tutupan hutan yang terjadi di Aceh. Jika kita membedah klausul pelaku tindak perusakan, terdapat golongan-golongan dari bawah dan elit yang seakan terus berhasrat untuk membabat hutan demi kebutuhan dan dorongan ekonomi,” ungkapnya.

Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan dilakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi baik dalam skala kecil maupun besar. Afrizal mengungkapkan bahwa motif ekonomi menjadi alasan utama, yang kemudian menjerat aktor perseorangan hingga jaringan terorganisir.

“Aktornya mulai dari perseorangan untuk ekonomi rumah tangga hingga sekelompok orang untuk kepentingan industri dan korporasi,” tuturnya.

Temuan ini menjadi pengingat bahwa upaya konservasi belum berjalan efektif jika tidak disertai penegakan hukum yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat.

Di tengah gelombang perubahan iklim global dan krisis keanekaragaman hayati, deforestasi dalam kawasan konservasi seperti TNGL menambah daftar panjang persoalan lingkungan hidup yang harus segera ditangani secara serius. (XRQ)

Reporter: Akil

Kapolda Aceh Resmi Lepas Tim Ekspedisi Gunung Leuser

Penulis
Redaksi
-
0
Kapolda Aceh Resmi Lepas Tim Ekspedisi Gunung Leuser. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Dr. Achmad Kartiko secara resmi melepas Tim Ekspedisi Gunung Leuser dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-79. Acara pelepasan berlangsung di depan Gedung Satya Haprabu Polda Aceh pada Kamis (12/6/2025).

Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan bahwa Gunung Leuser bukan hanya sekadar puncak tertinggi di Aceh, tetapi juga merupakan simbol penting konservasi alam dunia. Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa.

Menurut Irjen Kartiko, ekspedisi ini tidak sekadar menjadi kegiatan penjelajahan alam. Pengibaran bendera Merah Putih di puncak Leuser menjadi lambang nasionalisme dan komitmen Polri dalam menjaga setiap jengkal wilayah Indonesia, termasuk aspek kelestarian lingkungan hidup.

Kapolda juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam ekspedisi ini, yang melibatkan personel Polda Aceh, komunitas pecinta alam, Mapala dari berbagai perguruan tinggi, tokoh masyarakat, hingga pemandu profesional. Menurutnya, sinergi tersebut mencerminkan kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian alam.

Ia turut mengingatkan para peserta untuk menjaga keselamatan, menjunjung tinggi semangat kebersamaan, dan tetap menghormati alam selama ekspedisi berlangsung.

Di akhir kegiatan, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berperan dalam menyukseskan ekspedisi ini. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi pengalaman berharga yang dapat membangkitkan kembali semangat mencintai dan menjaga alam.

Editor: Akil

Jemaah Haji Aceh Siap Pulang, Kesehatan dan Cuaca Jadi Perhatian

Penulis
Redaksi
-
0
Jemaah haji Indonesia. (Foto: Detik.com)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Ibadah haji 1446 H/2025 M bagi jemaah asal Aceh telah mencapai puncaknya. Saat ini, ribuan jemaah berada di Makkah dan bersiap untuk kepulangan gelombang pertama yang dijadwalkan pada 28 Juni 2025. Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan jemaah serta cuaca ekstrem di Arab Saudi.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Aceh, Arijal, dalam talkshow RRI Banda Aceh pada Rabu (11/6/2025), menyampaikan bahwa sebagian besar jemaah telah menyelesaikan tawaf ifadah. Ia mengingatkan agar baik petugas maupun jemaah tetap menjaga kebugaran selama berada di Makkah maupun saat nantinya menuju Madinah.

Dari total 4.446 jemaah asal Aceh, tercatat tiga jemaah meninggal dunia, masing-masing berasal dari Pidie, Banda Aceh, dan Aceh Selatan. Sementara itu, sepuluh jemaah masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi dan sebelas lainnya telah kembali bergabung bersama rombongan. Menurut Arijal, sebagian besar pasien adalah lanjut usia, meski ada pula yang mengalami sesak napas dan gangguan jantung.

Sementara itu, dari Tanah Suci, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, dr. Iman Murahman, Sp.KKLP, MKM., menggambarkan tantangan berat yang dihadapi jemaah akibat suhu yang mencapai 45 derajat Celcius di siang hari. Kondisi ini, ditambah kelembaban rendah, membuat jemaah kerap tidak merasa haus dan kurang minum.

Ia menjelaskan bahwa keluhan umum di kalangan jemaah adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), seperti batuk, yang muncul akibat kepadatan di tenda Arafah dan Mina serta kamar hotel. Meski edukasi penggunaan masker telah dilakukan, kepatuhan jemaah, terutama saat berihram, masih menjadi tantangan. Penanganan lansia dengan demensia juga membutuhkan perhatian khusus karena kerap kehilangan arah dan membutuhkan pendampingan ketat.

Tim kesehatan haji, lanjut dr. Iman, aktif melakukan edukasi agar jemaah banyak minum dan mengonsumsi oralit. Bahkan, beberapa jemaah baru memahami bahwa oralit tidak hanya untuk diare, tetapi juga bermanfaat menjaga kebugaran tubuh.

Kunjungan rutin ke kamar jemaah, terutama bagi mereka yang masuk kategori risiko tinggi, terus dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan. Koordinasi antara Kanwil Kemenag Aceh, pemerintah pusat, dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi juga dilakukan secara intensif guna memastikan kelancaran akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

Meski sempat terjadi kendala dalam pengangkutan jemaah saat puncak haji, seluruh masalah dapat diatasi. Pelayanan konsumsi mendapat apresiasi, dan jemaah ditempatkan di tiga hotel yang memudahkan interaksi antarkelompok.

Dr. Iman turut menyoroti perubahan prosedur penanganan jemaah sakit yang kini langsung dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, tidak lagi ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah sepenuhnya. Hal ini menuntut petugas kesehatan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik untuk menjelaskan kondisi pasien kepada pihak rumah sakit. Koordinasi mengenai informasi jemaah yang dirawat pun menjadi lebih kompleks.

Jika ada jemaah yang masih dirawat saat kloter pulang, akan diberlakukan tanazul atau penundaan kepulangan ke kloter berikutnya.

Terkait kepulangan ke Tanah Air, hingga kini belum ada kebijakan resmi mengenai isolasi mandiri dari Kementerian Kesehatan meskipun terdapat kenaikan kasus COVID-19. Dr. Iman berharap seluruh jemaah asal Aceh dalam keadaan sehat dan tidak terpapar.

Editor: Akil

Satu Jemaah Haji Asal Aceh Besar Wafat di Makkah

Penulis
Redaksi
-
0
Satu Lagi Jemaah Haji Aceh Wafat di Makkah. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | MAKKAH – Seorang jemaah haji asal Kabupaten Aceh Besar yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) BTJ-11, Nurbaiti Muhammad Saleh (63), meninggal dunia di Arab Saudi, Kamis, 12 Juni 2025.

Kabar duka ini disampaikan oleh Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) Embarkasi Aceh, Azhari, berdasarkan laporan dari petugas kloter BTJ-11 di Makkah. Nurbaiti wafat di Pemondokan Abeer Al Fadila, Wilayah Misfalah, Makkah, pada pukul 05.10 waktu Arab Saudi.

Azhari menyampaikan bahwa petugas kloter bersama pihak syarikah sedang menangani proses fardu kifayah dan pengurusan jenazah. Almarhumah akan disalatkan di Masjidil Haram dan dimakamkan di Syaraya. “Kita doakan semoga diampuni segala dosanya dan ditempatkan di sisi Allah swt,” ujar Azhari.

Berdasarkan sertifikat kematian (Certificate of Death/CoD), Nurbaiti didiagnosis mengalami sindrom koroner akut yang dipicu oleh sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) dan hipertensi primer.

Dengan meninggalnya Nurbaiti, jumlah jemaah haji asal Aceh yang wafat di Arab Saudi hingga saat ini tercatat lima orang. Mereka berasal dari kloter 3, kloter 6, kloter 11, serta dua jemaah dari kloter 8.

Editor: Akil

Polemik Empat Pulau: Nasrul Zaman Minta Pemerintah Pusat Jangan Memantik Emosi Rakyat Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman ST M Kes (Foto: dialeksis.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pengamat kebijakan publik Aceh, Dr. Nasrul Zaman, menyoroti langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengalihkan empat pulau yang sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menimbulkan pertanyaan dari sisi yuridis, tetapi juga memantik reaksi emosional masyarakat Aceh.

Dalam tayangan podcast YouTube Shaleh Abdullah, Dr. Nasrul menjawab pertanyaan host mengenai kemungkinan empat pulau itu bisa kembali menjadi bagian dari Aceh. Dengan yakin, ia menyatakan bahwa hal itu sangat mungkin terjadi.

“Dari awal kan Sumut tidak punya argumentasi yang cukup kuat pulau itu menjadi milik dia,” ujarnya lugas.

Meskipun demikian, ia tak menampik bahwa secara faktual, saat ini pulau-pulau tersebut telah dicatat sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

“Itu yang menjadi soal, bahwa negara ini disusun antara like dan dislike dan ini sangat penting untuk pemerintah pusat tahu. Namun negara ini lahir dari argumentasi-argumentasi yang cerdas dan adil,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah pusat agar tidak memantik emosi masyarakat Aceh, terutama dalam persoalan-persoalan yang menyentuh kedaulatan wilayah.

“Harus diingat juga (pemerintah pusat) janganlah memantik emosi orang Aceh itu lebih besar dalam soal-soal ini. Pertama memang wilayah ini (diambil) nanti bisa jadi yang lain lagi,” katanya.

Menurutnya, jika wilayah yang menjadi bagian dari Aceh bisa diambil dengan mudah, maka bukan tidak mungkin kekayaan alam Aceh, seperti minyak dan gas, juga akan menjadi sasaran berikutnya.

“Misal wilayah ini di tes lalu kita lepas, nanti diambil lagi itu minyak dan gas kita. Akhirnya akan dicoba terus oleh pemerintah pusat untuk mengangkangi otonomi khusus kita,” lanjutnya.

Nasrul juga menyerukan agar seluruh elemen di Aceh tidak saling menyalahkan dalam menghadapi persoalan ini. Ia menekankan pentingnya kontribusi bersama dari semua pihak untuk menyikapi secara bijak, strategis, dan terarah.

“Maka kita semua unsur di Aceh ini tidak perlu saling menyalahkan, tapi kita harus punya kontribusi apa untuk (permasalahan) ini,” pungkasnya.

Pernyataan Nasrul Zaman ini mempertegas bahwa persoalan perbatasan bukan semata-mata isu administratif, melainkan juga menyangkut kedaulatan daerah, otonomi khusus Aceh, dan relasi yang adil antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengingatkan bahwa negara seharusnya berdiri di atas landasan keadilan dan nalar, bukan atas dasar suka atau tidak suka. (xrq)

Reporter: Akil

Gubernur Aceh Hadiri Gala Dinner ICI 2025 di Jakarta

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh Hadiri Gala Dinner ICI 2025 di Jakarta. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Gala Dinner dalam rangkaian International Conference on Infrastructure (ICI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI. Acara tersebut berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Rabu (11/6/2025).

Kehadiran Gubernur Muzakir turut disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menyampaikan sambutan di acara tersebut.

Konferensi ICI 2025 sendiri berlangsung pada 11–12 Juni 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), dan diikuti oleh perwakilan dari lebih 33 negara dari enam benua.

Dalam sambutannya, Menko AHY menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi bagi masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Ia juga menyerukan pentingnya tindakan transformatif melalui kolaborasi global.

Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia berada pada titik krusial dalam sejarah dengan menghadapi tiga jendela besar, yaitu demografi, ekonomi, dan ekologi.

“Kita harus membangun infrastruktur yang bukan hanya kuat, tapi juga adil dan inklusif. Setiap jalan, pelabuhan, dan jaringan energi harus menjawab kebutuhan rakyat dan memperkuat daya saing nasional,” ungkapnya.

EDITOR: Akil

1...382383384...2,411Halaman 383 dari 2,411

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id