Beranda blog Halaman 381

Wali Nanggroe Tawarkan 5 Sektor Utama Investasi Aceh di Forum Internasional Rusia

0
wali nanggroe
Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, hadir dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-10 di Vladivostok, Rusia, 3–6 September 2025. (Foto: Humas LWN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Aceh kembali mempertegas posisinya di panggung internasional. Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, hadir dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-10 di Vladivostok, Rusia, 3–6 September 2025, untuk menawarkan lima sektor utama investasi di Tanah Rencong.

“Sebagai bagian dari Indonesia yang damai dan dinamis, Aceh tetap menjadi wilayah dengan potensi besar untuk kerja sama internasional,” kata Malik Mahmud dikutip dari Antara, Sabtu (6/9/2025).

Forum ekonomi yang digelar setiap tahun di Universitas Federal Timur Jauh, Vladivostok, itu diikuti perwakilan dari lebih 70 negara. Tujuannya adalah mendorong investasi asing di kawasan Timur Jauh Rusia. Pada kesempatan itu, Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Rusia dan Yayasan Roscongress atas undangan dan sambutan hangat mereka kepada Aceh.

Dalam sesi bertajuk “The Greater Eurasian Partnership: New Paradigms for the Continent’s Development”, Malik Mahmud menegaskan posisi strategis Aceh sebagai pintu gerbang barat Indonesia yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Asia-Pasifik.

“Sejak berabad-abad lalu, Aceh menjadi persimpangan peradaban global yang mempertemukan pedagang, cendekiawan, dan budaya dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Maka Aceh memiliki potensi kerjasama internasional,” ujar mantan perdana menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini.

Lima Sektor Utama Investasi

Dalam paparannya, Malik Mahmud menyebutkan lima sektor unggulan investasi Aceh:

  1. Pertanian
    Aceh memiliki lahan subur dengan komoditas berkelas dunia. Kopi arabika Gayo yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh Indikasi Geografis menjadi andalan. Selain itu, Aceh membudidayakan kakao, kelapa sawit, kelapa, padi, hingga beragam buah dan rempah tropis.

  2. Peternakan dan Perikanan
    Wilayah ini memiliki lahan penggembalaan luas untuk budidaya sapi dan kambing. Garis pantai sepanjang 1.600 kilometer menyimpan potensi besar sektor perikanan dan akuakultur, khususnya tuna, udang, dan rumput laut yang telah merambah pasar internasional.

  3. Ekowisata
    Aceh memiliki ekosistem Leuser, salah satu hutan hujan tropis besar terakhir di Asia Tenggara. Ekosistem unik ini menghadirkan peluang berharga untuk konservasi, ekowisata, dan kolaborasi ilmiah. Kawasan ini menjadi habitat satwa langka seperti gajah, harimau, orangutan, dan badak sumatera.

  4. Energi dan Sumber Daya Alam (SDA)
    Aceh dianugerahi cadangan minyak dan gas alam signifikan, yang salah satunya pernah diwakili oleh lapangan gas Arun Lhokseumawe. Kini, Aceh juga membuka blok-blok baru untuk eksplorasi migas sekaligus mengembangkan energi terbarukan seperti PLTA, panas bumi, dan tenaga surya.

  5. Pariwisata dan Budaya
    Keindahan alam dan kekayaan tradisi menjadi daya tarik tersendiri. Dikenal sebagai Serambi Makkah, Aceh merepresentasikan tradisi Islam yang hidup, seraya menawarkan pengalaman unik seperti tari saman yang diakui UNESCO serta tradisi kuliner yang semarak, dari mi Aceh hingga kopi Aceh yang terkenal di dunia.

Dengan tawaran ini, Aceh meneguhkan diri bukan hanya sebagai wilayah dengan sejarah panjang, tetapi juga sebagai destinasi investasi yang menjanjikan di kancah global.

Editor: Akil

BPJS Kesehatan Pastikan Layanan JKN Sesuai Syariah di Langsa Aceh

0
Monitoring dan Evaluasi Layanan Syariah DPS BPJS Kesehatan di Kota Langsa, Kamis (4/9). (Foto: Arsip BPJS Kesehatan)

NUKILAN.ID | LANGSA – Dewan Penasehat Syariah (DPS) BPJS Kesehatan memastikan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Langsa berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hal ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat Aceh.

Dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Syariah, Kamis (4/9/2025), Ketua DPS BPJS Kesehatan, M. Cholil Nafis, menyampaikan bahwa seluruh mekanisme layanan, mulai dari pengelolaan dana, tata kelola pelayanan kesehatan, hingga sistem klaim, telah memenuhi ketentuan syariah.

“Layanan BPJS Kesehatan syariah ini hanya berlaku di Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh, harapannya ini bukan hanya memenuhi Qanun namun bisa memberikan ketenangan dan kepuasan masyarakat di Provinsi Aceh, termasuk di Kota Langsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/9).

Cholil menambahkan, pelayanan kepada peserta dijalankan dengan prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Hak peserta dari berbagai kelas tetap terpenuhi sesuai kebutuhan medis, tanpa bertentangan dengan syariat Islam. Ia juga menekankan pentingnya standardisasi dan sertifikasi syariah dalam layanan JKN.

“Alhamdulillah, di Langsa pelaksanaan akad sudah berjalan baik. Kami melihat langsung bagaimana prinsip syariah diterapkan, dan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang berada di Provinsi Aceh,” katanya.

Menurutnya, penerapan akad yang jelas, baik antara peserta dengan BPJS Kesehatan maupun dengan fasilitas kesehatan, menjadi inti dari layanan syariah. Ke depan, DPS mendorong adanya sertifikasi syariah menyeluruh agar Langsa bisa menjadi kota percontohan dalam klaster layanan JKN berbasis syariah.

Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S Putra, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai penerapan layanan syariah dalam JKN memberi ketenangan batin bagi masyarakat ketika mengakses pelayanan kesehatan.

“Harapannya melalui kegiatan ini bisa melahirkan rekomendasi dan inovasi dan langkah yang kuat layanan berbasis syariah,” ujarnya.

Jeffry menegaskan, Pemerintah Kota Langsa berkomitmen menerapkan prinsip syariah tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga di berbagai bidang lain sesuai prioritas pembangunan Aceh.

Dukungan serupa juga datang dari Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf. Ia menjelaskan bahwa akad seperti hibah, wakalah bil ujrah, hingga ijarah dengan fasilitas kesehatan di Langsa telah berjalan sesuai syariah.

“Ke depan, kami akan mendorong adanya sertifikasi layanan syariah sehingga pelaksanaannya lebih terstandar dan mendapat pengakuan secara nasional,” kata Iqbal.

Ia memaparkan, hingga Agustus 2025 BPJS Kesehatan Cabang Langsa telah bekerja sama dengan 127 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 12 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tingkat kepuasan peserta juga meningkat dari 92,8 persen pada 2023 menjadi 94,9 persen pada 2024.

Selain itu, sejumlah perbaikan layanan turut dilakukan, mulai dari standar pelayanan, sikap dan penampilan petugas, hingga formulir pendaftaran peserta yang disesuaikan dengan layanan syariah.

“Bukan hanya itu, inovasi tambahan lainnya untuk mendukung layanan syariah melalui tempat duduk yang telah diatur sesuai dengan gender dan penyesuaian terhadap waktu shalat,” pungkas Iqbal.

Kegiatan monitoring tersebut turut dihadiri Direktur RSUD Kota Langsa, Kepala Puskesmas Langsa Baro, perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kalangan akademisi setempat.

Baitul Mal Aceh Salurkan Rp2,1 Miliar Bantuan untuk 825 Korban Bencana

0
baitul mal aceh
Sekretariat Baitul Mal Aceh (Foto. Dok. BMA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Baitul Mal Aceh (BMA) menyalurkan bantuan dana zakat senif gharimin senilai Rp2,1 miliar kepada 825 mustahik yang menjadi korban bencana alam, kemanusiaan, maupun musibah lainnya di seluruh Aceh.

“Hingga September 2025, BMA telah menyalurkan bantuan dana zakat dari senif gharimin dengan total sebesar Rp2,145 miliar kepada 825 mustahik di berbagai wilayah Aceh,” kata Anggota Badan BMA Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Mukhlis Sya’ya, di Banda Aceh, Jumat (5/9/2025).

Mukhlis menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk respons tanggap darurat BMA terhadap masyarakat terdampak bencana. Penyalurannya dilakukan secara langsung ke lokasi agar segera dimanfaatkan penerima.

“Program tersebut untuk meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kejadian yang tidak diduga seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian Pemerintah Aceh melalui BMA terhadap kondisi mustahik yang tengah ditimpa musibah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para muzakki yang telah membayarkan zakat dan infaknya kepada BMA, sehingga BMA dapat menyalurkan bantuan tersebut kepada para mustahik,” kata Mukhlis.

Plh Kepala Sekretariat BMA, Didi Setiadi, menekankan bahwa program bantuan bencana tidak hanya sebatas dukungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari langkah mitigasi kebencanaan yang dilakukan cepat dan tepat.

“BMA berupaya hadir di tengah masyarakat pada saat-saat genting, agar mereka yang tertimpa musibah dapat segera bangkit dan melanjutkan kehidupannya,” ujar Didi.

Ia memastikan, penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme transparan dan akuntabel, berdasarkan data mustahik hasil verifikasi, sehingga benar-benar tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Didi juga mengajak masyarakat Aceh memperkuat kepedulian, gotong royong, serta solidaritas sosial.

“Dengan kebersamaan diharapkan masyarakat yang terkena musibah dapat segera pulih, dan Aceh semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan bencana di masa mendatang,” katanya.

Editor: Akil

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Aceh, PT PEMA dan PLN UID Jalin Kolaborasi Infrastruktur Kelistrikan

0
PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA menjalin kolaborasi strategis dengan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Foto: Humas PT PEMA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA menjalin kolaborasi strategis dengan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi manajemen PLN UID Aceh ke Kantor PT PEMA, Sabtu (6/9/2025). Kunjungan dipimpin langsung General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, dan disambut oleh Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, bersama jajaran direksi.

Diskusi kedua pihak berfokus pada rencana kerja sama pengembangan kawasan industri di Aceh. PLN UID Aceh menyatakan kesiapannya menjadi mitra strategis PT PEMA dalam penyediaan sarana dan prasarana kelistrikan.

Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, menegaskan pentingnya dukungan PLN untuk memperkuat daya tarik investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

“Kita apresiasi atas kunjungan dan inisiatif kerja sama dari PLN UID Aceh. Kita juga mendorong adanya join study dalam sarana prasarana industri untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Mawardi.

Menurut Mawardi, infrastruktur kelistrikan yang stabil dan andal merupakan kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta mendukung program-program pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, menyebutkan pihaknya berkomitmen penuh mendukung visi pembangunan Aceh melalui penyediaan energi listrik yang andal dan ramah lingkungan.

“Sinergi antara PLN dan PT PEMA akan membuka peluang besar bagi kemajuan Aceh. Dengan dukungan sistem kelistrikan yang baik, kami optimistis Aceh dapat menjadi contoh sukses dalam pengembangan industri dan ekonomi di Indonesia,” ungkap Mundhakir.

Kemkomdigi Siapkan Banda Aceh Academy untuk Dorong Ekosistem Startup

0
Wamenkomdigi Nezar Patria bersama Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal saat meninjau rehabilitasi Gedung BAA dalam rangka pengembangan startup di Aceh, Kamis (4/9/2025). (Foto: Humas Komdigi)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Pemerintah Kota Banda Aceh menyiapkan Banda Aceh Academy (BAA) sebagai pusat pengembangan ekosistem startup lokal. Fasilitas ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar, berkolaborasi, dan membangun usaha rintisan berbasis teknologi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama Kemkomdigi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Konsep Banda Aceh Academy ini sudah dipresentasikan oleh Ibu Wali Kota (Illiza Sa’aduddin Djamal) dan kita cukup gembira dengan inisiatif ini,” ujar Nezar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Nezar menilai kehadiran BAA menjadi kebutuhan generasi muda Aceh untuk menyalurkan kreativitas serta memperluas akses usaha rintisan. Ia menyebut BAA juga sejalan dengan program yang digalakkan Kemkomdigi terkait pembangunan ekosistem digital.

“Kita harapkan ini bisa menguatkan ekosistem bisnis digital di Banda Aceh. Karena di sini saya lihat anak-anak mudanya cukup kreatif, punya ekspektasi yang besar dan menginginkan akses yang lebih luas terutama permodalan,” katanya.

Melalui BAA, Kemkomdigi menyiapkan jalur pembinaan startup, mulai dari peningkatan keterampilan, perluasan jaringan, hingga membuka pintu kerja sama dengan kementerian, universitas, maupun industri.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengapresiasi dukungan tersebut. Menurutnya, kehadiran BAA selaras dengan program nasional yang menargetkan lahirnya 1.000 startup baru.

Ia berharap fasilitas ini mampu membuka peluang kerja sekaligus memperkuat daya saing UMKM berbasis digital.

“Karena Banda Aceh Academy tidak hanya ditujukan bagi anak muda Banda Aceh, tetapi juga untuk seluruh Aceh. Sehingga kolaborasi dengan universitas, BUMN hingga pemerintah pusat akan memperluas akses permodalan, peluang kerja, serta meningkatkan daya saing UMKM berbasis digital,” ungkapnya.

Dengan adanya BAA, Illiza optimistis Banda Aceh dapat berkembang sebagai pusat ekonomi digital baru di Aceh. Generasi muda pun tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen inovasi digital.

Editor: Akil

Masady Manggeng: Kekecewaan Ketua DPRA atas Kondisi Aceh Itu Wajar, Pemerintah Pusat Harus Bertindak Nyata

0
masady manggeng
Politisi PDI Perjuangan, Masady Manggeng. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BLANGPIDIE – Politisi PDI Perjuangan, Masady Manggeng, menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli atau yang akrab disapa Abang Samalangga, terkait wacana “pisah dengan Republik Indonesia” sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi Aceh merupakan hal yang wajar.

Menurut Masady, hingga kini rakyat Aceh belum merasakan keadilan atas kekayaan daerah yang dimiliki.

“Aceh kaya tapi rakyatnya miskin, jadi kekecewaan itu bukan hanya wajar, tapi nyata dan beralasan,” ujar Masady, Jumat (5/9/2025).

Ia menyoroti Aceh yang memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari tambang hingga migas, namun hasilnya belum dinikmati masyarakat. Kerusakan lingkungan kian nyata, pendapatan asli daerah (PAD) masih minim, implementasi butir-butir MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak tuntas, sementara mantan kombatan, anak korban konflik, hingga masyarakat kecil banyak yang terabaikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 masih berada di angka 12,33 persen, tertinggi di Sumatera. Angka kemiskinan di perdesaan memang turun menjadi 14,44 persen, namun di perkotaan justru naik tipis menjadi 8,54 persen.

Sementara itu, PAD Aceh tahun 2024 tercatat Rp 5,86 triliun atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Aceh masih sangat bergantung pada transfer pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus) yang porsinya mencapai 83,6 persen.

“Dana Otsus Aceh yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan, seringkali tidak efektif karena lemahnya tata kelola dan tidak fokus pada sektor prioritas,” papar Masady.

Masady menegaskan, pemerintah pusat tidak boleh lagi setengah hati dalam menyelesaikan persoalan Aceh.

“Tuntutan untuk kami kepada pemerintah pusat harus segera menuntaskan implementasi MoU Helsinki dan UUPA tahun 2006, memastikan pengelolaan SDA lebih berpihak kepada rakyat Aceh, serta memberikan perhatian khusus bagi mantan kombatan, korban konflik, dan generasi muda Aceh. Tanpa kebijakan yang serius, kesenjangan antara potensi dan kenyataan akan semakin lebar,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran wakil rakyat Aceh di Senayan, baik DPR maupun DPD, agar bersatu memperjuangkan kepentingan daerah.

“DPR RI dan DPD RI asal Aceh harus bersatu memperjuangkan kepentingan Aceh. Jangan terpecah oleh kepentingan politik jangka pendek. Dengan soliditas, mereka bisa memperjuangkan revisi regulasi yang merugikan Aceh, memperkuat alokasi dana pusat untuk pembangunan, serta memastikan kekhususan Aceh benar-benar dihormati,” katanya.

Masady menilai, solusi dari persoalan ini bukanlah dengan mengedepankan narasi pemisahan, melainkan konsistensi perjuangan politik yang disertai kerja nyata.

“Kekecewaan harus menjadi energi perjuangan yang konstruktif. Jalan kita adalah memperkuat posisi tawar politik Aceh di pusat, menuntut hak-hak Aceh secara konstitusional, dan mendorong pemerintah pusat untuk hadir dengan kebijakan nyata. Hanya dengan cara ini, Aceh bisa bangkit dari kemiskinan dan keterbelakangan,” pungkasnya.

Editor: Akil

26 Calon Kepala Dinas Baru Akan Ikut Uji Kompetensi Pemerintah Aceh Pekan Depan

0
ampon man
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman. (Foto: Dok Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akan melaksanakan Uji Kompetensi (Ujikom) dan Evaluasi Jabatan terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada awal pekan depan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, menyebutkan pelaksanaan uji kompetensi ini akan digelar pada Senin dan Selasa, 8–9 September 2025. Kegiatan akan dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Drs. T. Setia Budi, bersama tim penilai lainnya.

“Ini dilakukan segera dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan publik,” ujar Ampon Man, Jumat (5/9/2025).

Menurutnya, dari seluruh pejabat yang akan mengikuti proses ini, sebagian menjalani uji kompetensi, sementara satu orang lainnya mengikuti evaluasi jabatan. Jumlah lengkap peserta akan diumumkan kemudian.

Namun, sebuah sumber menyebutkan terdapat 26 calon kepala dinas baru yang bakal ikut uji kompetensi.

Ampon Man menegaskan, pelaksanaan ujian telah mendapat izin resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat nomor 13145/R-AK.02.03/SD/K/2025 dan 12773/RAK.02.03/SD/K/2025.

Ia menjelaskan, mekanisme ini merupakan bagian dari pembinaan dan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh. Tujuannya untuk memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi, sekaligus memberi ruang evaluasi agar kinerja birokrasi semakin efektif, transparan, dan profesional.

“Ini bagian dari ikhtiar kita bersama agar birokrasi Pemerintah Aceh berjalan lebih efektif dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Ampon Man.

Selain itu, ia menambahkan, Pemerintah Aceh berkomitmen melaksanakan uji kompetensi secara objektif dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, pejabat yang dinyatakan lulus nantinya benar-benar memiliki kapasitas dalam mendukung program pembangunan daerah.

Editor: Akil

Tanggapi Tuntutan 17+8 Rakyat, DPR RI Setop Tunjangan Perumahan dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri

0
Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada Kamis (4/9/2025). (Foto: tangkapan layar)

NUKILAN.ID | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk menghentikan sejumlah fasilitas dan tunjangan bagi anggotanya. Keputusan itu diambil dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada Kamis (4/9/2025), menanggapi tuntutan 17+8 rakyat.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani bersama para wakil ketua DPR RI, disebutkan DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

Selain itu, DPR juga menetapkan penghentian perjalanan luar negeri untuk sementara waktu.

“DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.” demikian tertulis dalam surat tersebut, dikutip Nukilan, Sabtu (6/9/2025).

Keputusan rapat tersebut juga memuat pemangkasan fasilitas anggota dewan setelah evaluasi, yang meliputi biaya langganan daya listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.

Lebih lanjut, DPR menegaskan bahwa anggota yang dinonaktifkan partai politiknya tidak lagi berhak atas pembayaran keuangan. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh Partai Politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya.

Pimpinan DPR juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik terkait pemeriksaan terhadap anggota yang dinonaktifkan.

Dalam poin terakhir, DPR menekankan pentingnya keterbukaan. DPR RI juga akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. []

Reporter: Sammy

Kapolda Aceh Konsolidasi dengan Mualem Pasca Aksi Demonstrasi

0
Kapolda Aceh Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah Bertemu Dengan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, Konsolidasi Pasca Aksi Demonstrasi, Jumat (5/9/2025). (Foto: PID Humas Polda Aceh).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kapolda Aceh Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah bertemu dengan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Jumat (5/9/2025). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai itu menjadi ajang konsolidasi dan silaturahmi pasca aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Brigjen Pol Marzuki menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga stabilitas dan kondusivitas di Aceh.

“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga Aceh tetap damai, aman, dan sejuk. Pertemuan ini sebagai wujud komitmen kita merawat kebersamaan dan kedamaian di Aceh,” ujarnya.

Kapolda menegaskan, aspirasi masyarakat adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi dengan bijak. Langkahnya yang mengedepankan komunikasi terbuka dalam merespons situasi demonstrasi pun mendapat apresiasi, termasuk dari Mualem.

Pertemuan antara Kapolda dan Gubernur Aceh tersebut diharapkan memberi pesan positif bagi masyarakat bahwa dialog dan kerja sama tetap menjadi prioritas demi kepentingan bersama.

“Polri siap bersinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen bangsa dalam menjaga kedamaian Aceh. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa memastikan situasi tetap kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” pungkas Brigjen Pol Marzuki.

Ketika JKN Menjaga Harapan Seorang Guru Swasta

0
Ilustrasi JKN. (Foto: Medcom)

NUKILAN.ID | FEATURE — Amal baru berusia 26 tahun. Di usia semuda itu, seharusnya ia bisa menikmati hidup dengan lebih leluasa. Namun, kenyataan berkata lain. Laki-laki yang sehari-hari mengajar sebagai guru kontrak di sebuah sekolah swasta di Banda Aceh ini harus berhadapan dengan penyakit lambung yang terus menggerogoti tubuhnya sejak kuliah.

Bukan sekali dua kali tubuhnya tumbang, bahkan hingga membuatnya pingsan di jalan. Hidup baginya bukan lagi sekadar tentang mengajar dan bertahan di tengah penghasilan yang tak menentu, tetapi juga tentang bagaimana berdamai dengan rasa sakit yang bisa datang kapan saja.

Sudah dua kali ia menjalani prosedur endoskopi akibat penyakit lambung yang menggerogoti tubuhnya sejak kuliah. Tubuhnya yang gembul nyaris selalu tumbang setiap bulan. Ia kerap harus menjalani rawat inap akibat serangan mendadak yang membuatnya pingsan di tempat. Bahkan, ia pernah tak sadarkan diri di dalam ojek online, hingga sopirnya membawanya ke rumah sakit terdekat.

“Saya sudah tidak bisa hitung lagi berapa kali dirawat. Minimal sekali sebulan,” ujar Amal, ketika ditemui Nukilan.id di ruang istirahat guru pada Kamis (4/9/2025).

Amal tampak lelah, tetapi senyum di wajahnya tetap hangat. Ia sudah terbiasa dengan rasa nyeri yang muncul tiba-tiba di perut bagian atas. Asam lambungnya bisa naik tanpa aba-aba. Kadang, saat sedang mengajar, ia harus meminta waktu sejenak kepada murid-muridnya.

“Pernah saya muntah darah, langsung dibawa ke IGD,” katanya, menahan napas. “Tapi saya bersyukur, semua pengobatan saya selama ini ditanggung penuh oleh BPJS.”

Amal merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen mandiri. Sejak kuliah, orang tuanya telah mendaftarkannya sebagai peserta. Kini, meski berstatus sebagai guru kontrak dengan penghasilan yang tidak menentu, ia tetap membayar iuran setiap bulan agar status kepesertaannya aktif.

“Kalau sampai nonaktif, saya panik sendiri. Karena saya tidak tahu kapan akan kambuh,” katanya sambil tertawa kecil.

Amal tidak hanya satu dua kali harus berpindah-pindah rumah sakit. Karena penyakitnya kerap datang tiba-tiba, ia kadang harus dirawat di rumah sakit mana pun yang paling dekat saat itu. Beruntung, semua rumah sakit yang pernah ia datangi telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini memungkinkannya untuk fokus pada proses penyembuhan, bukan pada biaya.

“Pernah dirawat di RSUZA, pernah juga di RS Meuraxa, bahkan bukan sekali dua kali di rumah sakit swasta. Alhamdulillah semua ditanggung,” jelasnya.

Ia mengaku, penyakitnya tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga mental. Pernah satu waktu, ketika sedang mengurus administrasi rumah sakit, ia merasa malu karena hanya berstatus sebagai peserta kelas tiga. Namun, belakangan ia mulai berdamai dengan hal itu.

“Apapun kelasnya, yang penting saya bisa tetap berobat. JKN itu penyelamat. Tanpa itu, saya tidak tahu bagaimana bisa membayar endoskopi dua kali. Biayanya jutaan,” katanya.

Amal kini menjadikan pengalamannya sebagai pelajaran. Setiap kali berbincang dengan teman-temannya yang belum menjadi peserta JKN, ia selalu menyarankan agar mereka segera mendaftar. Menurut Amal, banyak yang masih menganggap remeh, terutama karena merasa masih muda dan sehat.

“Padahal penyakit tidak lihat umur. Saya sendiri kena ini sejak usia 21. Kalau bukan karena JKN, mungkin saya sudah putus asa sejak lama,” katanya sambil menatap kosong ke luar jendela.

Amal tinggal di sebuah kos-kosan kecil bersama temannya di kawasan Syiah Kuala, Banda Aceh. Ayah dan ibunya berjualan kue di kampung untuk membantu biaya hidup mereka. Karena itu, Amal tidak ingin menjadi beban. Ia terus berusaha bekerja dan membayar iuran JKN secara mandiri.

Ia kini rutin menjalani kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam setiap dua bulan. Pola makannya pun sangat dijaga. Ia harus menjalani diet ketat, menghindari makanan pedas, asam, kopi, dan makanan berminyak. Kadang, murid-muridnya membawa makanan ringan ke kelas, tapi ia hanya bisa menolak dengan senyum.

“Sakit lambung ini sangat membatasi, tetapi saya tidak ingin menyerah,” ujarnya.

Bagi Amal, program JKN bukan sekadar jaminan kesehatan, melainkan jaring pengaman yang menjaga hidupnya tetap berjalan. Ia berharap semua orang bisa merasakan manfaat yang sama, dan yang lebih penting, sadar betapa pentingnya menjadi peserta aktif.

“Saya cuma ingin bilang ke semua orang, jangan tunggu sakit. Jangan tunggu parah. Daftar dari sekarang,” tutupnya.

Langit Banda Aceh siang itu mulai mendung. Di ujung obrolan, Amal merapikan spidol dan buku tulis, bersiap kembali masuk kelas. Dua puluh lebih siswanya sudah menanti. Mereka mungkin tak tahu bahwa guru yang berdiri di hadapan mereka sedang menahan nyeri di perutnya.

Namun di balik tubuhnya yang gembul, ada keteguhan yang tak bisa diukur oleh nominal. Sebuah semangat untuk tetap mengajar, tetap hidup, dan terus percaya bahwa hari esok masih ada, bersama JKN.

Reporter: Akil