NUKILAN.ID | IKLAN – Bank Aceh menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam membangun perekonomian Aceh melalui strategi pengelolaan likuiditas dan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penempatan dana yang dilakukan Bank Aceh dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa melanggar prinsip syariah. Langkah ini merupakan bagian dari pengelolaan likuiditas, investasi, pemanfaatan excess likuiditas, serta optimalisasi pendapatan untuk menjaga stabilitas fiskal dan moneter pemerintah sekaligus memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Sumber pendanaan jangka pendek yang diterima bank tidak disalurkan ke sektor pembiayaan dengan jangka waktu panjang karena tidak sesuai karakteristiknya. Seluruh kegiatan tersebut tercatat secara transparan dalam Annual Report Bank Aceh setiap tahunnya.

Adapun rincian kegiatan pengelolaan likuiditas Bank Aceh antara lain:

1. Penempatan pada Bank Indonesia. Selain kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah, Bank Aceh juga melakukan investasi jangka pendek berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (Fasbis) dengan tenor 1 hari serta Sukuk Bank Indonesia dengan tenor 7 hari hingga 1 tahun. Total penempatan mencapai Rp2,65 triliun yang dimanfaatkan sebagai sarana pengelolaan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan operasional rupiah harian.

2. Penempatan pada Kementerian Keuangan. Dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp2,91 triliun. Penempatan ini bertujuan optimalisasi pendapatan sekaligus pemenuhan kewajiban Giro Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) oleh Bank Indonesia sebesar 3,5 persen dari rata-rata Dana Pihak Ketiga yang dihimpun.

3. Penempatan ke BPD Syariah. Sebesar Rp1,1 triliun dengan tenor 1 hingga 14 hari melalui Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA). Kegiatan ini menjadi bagian dari kerjasama pengelolaan likuiditas jangka pendek untuk mendukung operasional rupiah Bank Aceh.

4. Investasi Sukuk Korporasi dan Reksadana. Masing-masing sebesar Rp290 miliar dan Rp100 miliar. Diversifikasi investasi ini dilakukan untuk optimalisasi pendapatan sekaligus memperoleh insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan memasukkan surat berharga sebagai komponen perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Dengan demikian, seluruh kegiatan pengelolaan dan investasi yang dilakukan Bank Aceh tidak hanya memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga sesuai prinsip syariah. Aktivitas penempatan dana tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan bank setelah memastikan kewajiban likuiditas tetap terjaga.

Regulasi yang menjadi dasar antara lain: Giro Wajib Minimum (PADG No 24/8/PADG/2022 dan PADG No 8/2025), Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG No 7/2025), serta Operasi Moneter (PADG No 22/23/PADG/2020 dan PADG No 3/2024).

Sekretaris Perusahaan Bank Aceh, Abdul Rafur, menjelaskan bahwa penempatan dana pada surat berharga merupakan strategi pengelolaan likuiditas yang lazim dilakukan oleh perbankan.

“Namun, penyaluran pembiayaan tetap menjadi fokus utama kami dalam rangka membangun struktur ekonomi Aceh yang kuat sekaligus menjalankan fungsi intermediasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, total penyaluran pembiayaan Bank Aceh mencapai Rp20,4 triliun pada triwulan IV 2024. Angka tersebut tumbuh 9,19 persen dibandingkan posisi setahun sebelumnya sebesar Rp18,7 triliun.

“Jika dibandingkan total penyaluran pembiayaan dengan total aset, komposisi penyaluran pembiayaan Bank Aceh itu mencapai 63,88 persen dari total aset Bank Aceh sebesar Rp31,9 triliun,” katanya.

Sebagai lembaga perbankan, pengelolaan likuiditas Bank Aceh juga tunduk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 42/POJK.03/2015 mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum.

Dalam upaya mendorong ekspansi pembiayaan, Bank Aceh telah melaksanakan sejumlah program. Antara lain pelatihan dan pembinaan bagi pelaku UMKM dalam bentuk workshop bersama stakeholder, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta kerjasama dengan koperasi, BPRS, dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam penyaluran pembiayaan segmen ultra mikro dan mikro.

“Ini merupakan wujud nyata kami untuk terus berkomitmen memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam rangka menggerakkan roda perekonomian Aceh melalui penyaluran pembiayaan produktif,” tutup Abdul Rafur.

NUKILAN.ID | IKLAN – Bank Aceh kembali mempertegas komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera di Aceh. Hal itu diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan sebesar Rp50 miliar kepada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Syariah.

Penandatanganan kerja sama dilakukan pada Rabu (17/9/2025) di Neuheun, Aceh Besar.

Kolaborasi ini bukan kali pertama dilakukan. Bank Aceh dan KOMIDA Syariah telah menjalin kemitraan sejak 2006. Bahkan pada 2019, di tengah pandemi COVID-19, Bank Aceh menyalurkan pembiayaan serupa sebesar Rp200 miliar. Selama 19 tahun, sinergi tersebut terus berjalan untuk memperkuat perekonomian masyarakat Aceh.

KOMIDA Syariah sendiri berfokus pada pembiayaan bagi perempuan berpenghasilan rendah. Hingga kini, koperasi tersebut melayani lebih dari 43.000 anggota perempuan yang tersebar di 21 kabupaten/kota Aceh melalui 22 kantor cabang. Lahir dari Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA) yang berdiri pada 2004, KOMIDA mulai bergerak sejak 2005 dengan memberikan pendampingan bagi korban Tsunami Aceh.

Direktur Utama Bank Aceh, Fadhil Ilyas, mengatakan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan produktif.

“Dengan modal usaha yang kami gulirkan, kami berharap dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan,” ujar Fadhil.

Ia menambahkan, penyaluran pembiayaan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai sektor sekaligus meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.

“Penyaluran pembiayaan ini bukan hanya bersifat transaksional, tetapi juga disertai dengan pembinaan melalui pertemuan rutin mingguan bagi setiap kelompok yang terdiri dari 4-8 perempuan prasejahtera,” terangnya.

Menurut Fadhil, pembiayaan ini diberikan kepada KOMIDA Syariah dengan skema linkage program. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman, dengan besaran mulai dari Rp500 ribu hingga Rp35 juta dan jangka waktu maksimal 36 bulan.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kemitraan Bank Aceh dengan KOMIDA Syariah merupakan wujud nyata dukungan perbankan daerah terhadap program pengentasan kemiskinan.

“Kami akan terus bersinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat peran UMKM dan koperasi dalam mendorong daya saing serta ketahanan ekonomi masyarakat Aceh.

Editor: Akil