Beranda blog Halaman 326

MPP Aceh Barat Resmi Beroperasi, Wujud Layanan Publik Cepat dan Terpadu

0
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM secara resmi melaunching pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Barat [Foto Arif Rizalul/Reporter RRI Meualaboh]

NUKILAN.ID | MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat resmi mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat, Kamis (16/10/2025). Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, di Jalan Nasional, Kota Meulaboh, bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-437 Kota Meulaboh.

Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta perwakilan BUMN dan BUMD.

Dalam sambutannya, Tarmizi mengungkapkan rasa syukur atas hadirnya fasilitas baru ini yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempermudah akses pelayanan masyarakat.

“Kehadiran MPP ini membawa semangat baru bagi Aceh Barat, disinilah kita menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat dan ramah. Masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk mengurus berbagai keperluan tanpa harus berpindah–pindah kantor,” kata Tarmizi.

Bupati Tarmizi menjelaskan, MPP merupakan pusat pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya dalam satu atap.

“MPP Aceh Barat menghadirkan sebanyak 19 instansi dan lembaga pelayanan, mulai dari layanan kependudukan, perpajakan, perizinan, pertanahan, kesehatan hingga layanan keagamaan dan zakat semua bisa diakses di satu tempat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran MPP akan memangkas waktu dan tenaga masyarakat yang selama ini harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain.

“Kedepan insyaallah kami juga akan mendorong penerapan layanan berbasis elektronik digital servis agar masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen cukup dari rumah tanpa harus antri panjang,” tutur Tarmizi.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan MPP. Ia menegaskan agar seluruh aparatur dan petugas pelayanan bekerja dengan integritas dan hati yang tulus.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal menuju tata kelola pemerintah yang lebih baik, untuk itu mari kita bersama–sama mengawal agar MPP ini benar–benar menjadi Mal yang melayani bukan hanya Mal yang berdiri megah tanpa makna,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Barat, Edy Juanda, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 19 instansi yang telah bergabung dalam MPP, dan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 21 instansi dalam waktu dekat.

“Kami terus mendorong kolaborasi lintas instansi, baik vertikal maupun daerah, untuk memperluas cakupan layanan yang tersedia di MPP ini. Target kami, semua kebutuhan layanan masyarakat dapat diselesaikan di satu tempat,” ungkap Edy Juanda.

Berbagai layanan publik kini bisa diakses di MPP, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, kepolisian, BPJS, perpajakan, hingga layanan lembaga keuangan.

Peresmian MPP turut diakhiri dengan peninjauan fasilitas dan simulasi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran MPP dapat memperkuat profesionalisme aparatur, membangun birokrasi yang responsif, dan menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

DPMPTSP Aceh Perkuat Tata Kelola Layanan Perizinan Melalui Penyusunan SOP Baru

0
DPMPTSP Aceh Perkuat Tata Kelola Layanan Perizinan Melalui Penyusunan SOP Baru. (Foto: DPMPTSP ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dalam upaya memperkuat tata kelola pelayanan perizinan yang lebih terpadu dan sesuai dengan regulasi terbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Rekomendasi Teknis Terintegrasi dengan Penerbitan Perizinan.

Rakor yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Aceh, Saifullah, S.ST., M.Kes., itu turut membahas revisi SP dan SOP Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, serta Nonperizinan. Pembahasan ini menjadi tindak lanjut dari perubahan regulasi pemerintah, yakni pergantian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 menjadi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kegiatan yang berlangsung di Banda Aceh tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Dinas Sosial Aceh, serta Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A dan C DPMPTSP Aceh.

Melalui forum koordinasi ini, DPMPTSP Aceh berkomitmen memperkuat penyusunan dan penyempurnaan SOP agar proses pelayanan perizinan di Aceh semakin transparan, efisien, dan terintegrasi.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses penerbitan izin berusaha, tetapi juga memastikan seluruh mekanisme layanan publik di sektor perizinan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Melalui rakor ini, diharapkan proses penyusunan dan penyempurnaan SOP dapat memperkuat tata kelola pelayanan perizinan di Aceh agar lebih terpadu, transparan, dan selaras dengan regulasi terbaru,” ujar Saifullah.

Pemkab Aceh Utara Usulkan Bendungan Krueng Pase Jadi Wisata Islami

0
Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Ismail A Jalil meninjau progres pembangunan Bendungan Krueng Pase, di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (7/10/2025). (FOTO: KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengusulkan agar Bendungan Krueng Pase di Kecamatan Meurah Mulia dijadikan sebagai kawasan wisata Islami. Usulan itu disampaikan secara resmi kepada Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Banda Aceh.

Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengatakan langkah ini dilakukan agar bendungan yang tengah dibangun itu dapat berfungsi secara multifungsi, tidak hanya sebagai infrastruktur irigasi.

“Kami menyampaikan permohnan penataan kawasan Bendungan Krueng Pase menjadi obyek wisata lokal. Ini sekaligus untuk multifungsi bendungan,” ujar Ayahwa, Rabu (16/10/2025).

Surat permohonan tersebut dikirim dengan nomor 600/L.1.1/89/2025 tertanggal 13 Oktober 2025. Dalam surat itu, Pemkab Aceh Utara menekankan pentingnya pengelolaan kawasan bendungan agar tidak dibiarkan kosong setelah rampung.

“Kita menekankan pentingnya kawasan tersebut tidak dibiarkan kosong, melainkan harus diisi kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Ditambah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar bendungan,” tambahnya.

Bendungan Krueng Pase ditargetkan rampung pada Desember 2025. Proyek nasional ini berfungsi utama untuk mengairi area pertanian di Kabupaten Aceh Utara, yang selama ini mengandalkan curah hujan dan irigasi tradisional.

Ayahwa menilai, dengan keindahan alam yang mengelilinginya, bendungan tersebut berpotensi menjadi destinasi wisata baru bagi warga lokal maupun wisatawan dari luar daerah.

“Kami meyakini bahwa penataan kawasan ini tidak hanya akan memberikan nilai tambah bagi keberadaan bendung irigasi tersebut, namun juga sebagai salah satu upaya keberlanjutan operasional Bendung Irigasi serta memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air,” pungkasnya.

Bendungan yang dikelilingi sawah dan pegunungan ini diharapkan menjadi magnet baru pariwisata Aceh Utara. Selain menambah ruang rekreasi bagi masyarakat, penataan kawasan wisata Islami di sekitar bendungan juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekonomi lokal berbasis pariwisata berkelanjutan.

51 Hektar Hutan Lindung di Aceh Barat Rusak, Aktivis Minta Aparat Segera Bertindak

0
Ilustrasi kerusakan hutan Aceh. (Foto: lintasgayo)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Aktivis lingkungan dari Apel Green Aceh menemukan aktivitas perambahan di kawasan hutan lindung wilayah pedalaman Aceh Barat, Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil pemantauan citra satelit, kerusakan hutan tersebut diperkirakan telah mencapai lebih dari 51,7 hektar.

“Pemerintah jangan abaikan aktivitas ilegal ini. Hutan lindung itu jelas-jelas tidak boleh dirusak,” ujar Direktur Apel Green Aceh, Rahmad Syukur, di Meulaboh, Minggu (12/10/2025).

Rahmad menjelaskan, temuan itu diperoleh dari hasil analisis citra satelit dengan koordinat 96° 0’25.28″E 4°34’22.96″N. Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas penebangan diduga telah berlangsung cukup lama. Kayu hasil tebangan diangkut menggunakan truk yang melintasi sejumlah gampong di Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat.

Menurutnya, skala kerusakan yang cukup luas menunjukkan adanya penggunaan alat berat di kawasan hutan. Ia juga mencurigai adanya keterlibatan pihak perusahaan dalam aktivitas tersebut.

“Dari skala kerusakan yang terjadi, itu menggunakan alat berat di hutan dan ini sudah berlangsung lama. Kita minta aparat berwajib segera turun sebelum semua hutan lindung rusak,” tegas Rahmad.

Ia menambahkan, praktik illegal logging di kawasan hutan lindung itu telah menyebabkan deforestasi besar-besaran. Tutupan hutan berkurang drastis akibat penebangan yang masif dan terorganisir.

Rahmad juga mengungkapkan bahwa para pelaku perambahan di Aceh Barat diduga kuat memiliki keterkaitan dengan jaringan perusahaan yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan serupa di Kabupaten Nagan Raya.

“Jaringan tersebut patut diwaspadai sebagai ancaman perambahan hutan di provinsi paling ujung barat Indonesia,” ujarnya.

Apel Green Aceh meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bertindak cepat untuk menghentikan aktivitas tersebut serta melakukan investigasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Usai Lawatan ke Tiongkok, Mualem Lanjutkan Diplomasi Ekonomi ke Timur Tengah

0
Rombongan Gubernur Aceh saat menghadiri Forum Kerja Sama ASEAN di Tiongkok. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya Pemerintah Aceh menarik investasi luar negeri terus digencarkan. Setelah menghadiri Forum Kerja Sama ASEAN di Tiongkok, Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melanjutkan lawatan kerjanya ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh, H. Muhammad Fauzan Kamil, Lc, MA, kepada Nukilan.id mengatakan bahwa dalam kunjungan ke dua negara tersebut, Mualem dijadwalkan bertemu dengan sejumlah investor yang bergerak di bidang energi, minyak, gas, dan pertanian.

“Ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penanaman modal dan membuka ruang kerja sama baru dengan negara-negara di Timur Tengah,” ujar Fauzan.

Fauzan menilai langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan Mualem merupakan strategi penting untuk memperkuat posisi Aceh sebagai wilayah potensial bagi investasi. Ia pun optimistis upaya tersebut akan membawa dampak nyata bagi kebangkitan ekonomi daerah.

“Insya Allah, di bawah kepemimpinan H. Muzakir Manaf dan H. Fadhlullah, Aceh akan kembali menjadi destinasi investasi yang menjanjikan, baik bagi investor nasional maupun internasional. Aceh kini berada dalam kondisi aman dan damai, pascakonflik yang berakhir melalui MoU Helsinki,” katanya penuh keyakinan.

Menurut Fauzan, keterlibatan HKTI Aceh dalam rombongan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk sinergi nyata antara pemerintah dan organisasi masyarakat tani dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

“HKTI akan terus berada di garis depan, mendampingi langkah Gubernur Aceh dalam membangun ekonomi berbasis pertanian dan investasi yang berkelanjutan. Karena pada akhirnya, kesejahteraan petani adalah kunci kemajuan Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Akil

Bangun Ekosistem Bisnis Pangan Lokal, Rumoh Pangan Aceh Jajaki Kolaborasi dan Investasi di Pulau Jawa

0
Rumoh Pangan Aceh (RPA) melakukan kunjungan bisnis serta penjajakan investasi ke sejumlah pelaku usaha dan lembaga di Pulau Jawa pada 14–18 Oktober 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.IDBANDA ACEH — Dalam upaya memperkuat rantai nilai dan ekosistem bisnis kacang koro pedang di Aceh, Rumoh Pangan Aceh (RPA) melakukan kunjungan bisnis serta penjajakan investasi ke sejumlah pelaku usaha dan lembaga di Pulau Jawa pada 14–18 Oktober 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Kacang Koro Pedang yang didukung oleh Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dan difasilitasi oleh Narasa Indonesia. RPA diwakili oleh Rivan Rinaldi selaku Executive Director dan Puteri Handika selaku Direktur Operasional Rumoh Tempe Nusa.

Rivan Rinaldi kepada Nukilan.id, menyebutkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperluas jejaring, membangun kolaborasi strategis, sekaligus mempelajari praktik baik dalam pengembangan bisnis pangan lokal dari hulu ke hilir.

“Kunjungan bisnis seperti ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas lembaga dan membangun pembelajaran lintas sektor. Kami ingin memastikan bahwa pengembangan kacang koro pedang di Aceh tidak hanya berhenti pada sisi pertanian, tetapi juga memiliki keberlanjutan bisnis yang kuat,” ujar Rivan Rinaldi pada Kamis (16/10/2025).

Belajar dari UMKM Inspiratif di Yogyakarta

Perjalanan dimulai dari Yogyakarta. Di kota ini, tim RPA mengunjungi dua UMKM yang telah berhasil menembus pasar ekspor, yakni Oriflakes dan Agradaya.

Oriflakes dikenal sebagai perusahaan pangan fungsional berbasis umbi garut yang menghasilkan produk sehat untuk penderita maag dan diabetes, sementara Agradaya merupakan perusahaan sosial yang membangun ekosistem rempah dan herbal berkelanjutan bersama petani dengan model bisnis regeneratif dan adil.

Dari kedua kunjungan tersebut, tim RPA memperoleh wawasan berharga mengenai strategi pengembangan produk, kemitraan petani, serta peluang ekspor produk lokal bernilai tambah.

Eksplorasi Potensi Pendanaan dan Pasar di Jakarta

Usai dari Yogyakarta, perjalanan berlanjut ke Jakarta. Di ibu kota, tim RPA bertemu dengan Instellar, lembaga inkubasi bisnis sosial, untuk menggali potensi pendanaan dan strategi scaling up perusahaan.

Selain itu, mereka juga menghadiri Trade Expo Indonesia — pameran dagang terbesar di Tanah Air — guna menjalin koneksi dengan para pelaku usaha potensial dan membuka peluang kerja sama dalam pemasaran serta distribusi produk berbasis kacang koro pedang.

Menimba Ilmu di Rumah Tempe Indonesia

Sebagai penutup rangkaian kunjungan, tim RPA bertandang ke Rumah Tempe Indonesia di Bogor. Di sana, mereka mempelajari sistem produksi tempe yang telah terstandarisasi hingga mampu menembus pasar ekspor.

“Melalui rangkaian kunjungan ini, kami belajar langsung dari para pelaku usaha yang telah berhasil membangun sistem bisnis berkelanjutan. Kami berharap, pengalaman ini bisa menjadi pijakan bagi Aceh untuk mengembangkan produk berbasis kacang koro pedang hingga memiliki daya saing nasional dan global,” tambah Puteri Handika.

Langkah ini mempertegas komitmen Rumoh Pangan Aceh dalam mendorong transformasi ekonomi pangan lokal yang berkelanjutan, bernilai tambah, serta berpihak pada petani. Melalui kolaborasi lintas daerah dan pembelajaran dari para pelaku usaha sukses, RPA berharap pengembangan kacang koro pedang dapat menjadi pintu masuk menuju kemandirian pangan dan ekonomi baru bagi masyarakat Aceh. (XRQ)

Reporter: Akil

HKTI Aceh Dampingi Mualem Jemput Investasi Luar Negeri

0
Gubernur Aceh turut didampingi oleh jajaran pejabat pemerintah dan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh, H. Muhammad Fauzan Kamil, Lc, MA. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya Pemerintah Aceh menarik investasi luar negeri semakin gencar dilakukan. Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, saat ini tengah melaksanakan lawatan kerja ke luar negeri dalam rangka Forum Kerja Sama ASEAN di Tiongkok.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Aceh turut didampingi oleh jajaran pejabat pemerintah dan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh, H. Muhammad Fauzan Kamil, Lc, MA.

Fauzan kepada Nukilan.id mengatakan bahwa forum internasional itu menjadi momentum penting bagi Aceh untuk memperkuat jejaring ekonomi dan memperkenalkan potensi investasi di berbagai sektor, terutama pertanian, energi, dan industri pengolahan.

“Sejak awal dilantik, Pak Mualem bersama Wakil Gubernur H. Fadhlullah berkomitmen membangun kesejahteraan rakyat Aceh, terutama melalui kerja sama ekonomi lintas negara. Langkah-langkah konkret sudah terlihat, baik dalam mendatangkan investor dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Fauzan Kamil, Kamis (16/10/2025).

Menurut Fauzan, sejumlah proyek investasi yang sudah berjalan menjadi bukti keseriusan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem. Ia menyebutkan di antaranya peresmian pabrik karet di Aceh Barat, pabrik rokok di Aceh Utara, serta sejumlah industri lainnya yang tengah berkembang.

“Kepercayaan investor kepada Aceh terus tumbuh melalui diplomasi ekonomi yang dibangun secara konsisten oleh Pemerintah Aceh,” tambahnya.

Fauzan menjelaskan, dalam beberapa pertemuan strategis dengan calon investor, DPD HKTI Aceh selalu ikut mendampingi Gubernur Aceh. Selain menjabat sebagai Ketua DPD HKTI Aceh, Fauzan juga dipercaya sebagai staf khusus Gubernur Aceh bidang pendidikan dan hubungan luar negeri, sehingga memiliki peran langsung dalam menjembatani komunikasi lintas negara.

Dalam forum di Tiongkok, kata Fauzan, Gubernur Aceh menerima undangan khusus dari Gubernur Provinsi Hainan, Mr. Wang Kai, untuk menyampaikan presentasi mengenai potensi dan peluang investasi di Aceh.

“Di hadapan para duta besar negara Asia, para gubernur, dan perwakilan negara ASEAN, Mualem menjelaskan bagaimana Aceh kini menjadi wilayah yang aman, stabil, dan terbuka untuk investasi. Banyak investor yang tertarik pada potensi energi, pertanian, dan industri pengolahan hasil bumi kita,” ungkap Fauzan.

Pada kesempatan yang sama, Mualem juga turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Pembangunan Aceh (PEMA Perseroda) dengan perusahaan asal Tiongkok untuk pembangunan pabrik pengolahan ayam petelur modern di Aceh.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, yang didampingi oleh Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh.

“Kesepakatan ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat ketahanan pangan Aceh dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. DPD HKTI Aceh akan berkolaborasi dengan PT PEMA dan Kadin Aceh untuk memastikan proyek ini berjalan sukses,” tutur Fauzan.

Selain sektor peternakan, Fauzan menyebut HKTI juga akan mengawal berbagai program agrikultura yang sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. (XRQ)

Reporter: Akil

YARA Desak Pertamina Transparan Atasi Kelangkaan BBM di Dataran Tinggi Gayo

0
Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Bener Meriah, Muhammad Dahlan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | REDELONG – Antrean panjang kendaraan kembali menghiasi sejumlah SPBU di dataran tinggi Gayo dalam sepekan terakhir. Warga di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis Pertalite dan Solar. Kondisi ini dinilai telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada BBM untuk transportasi dan pertanian.

Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Bener Meriah, Muhammad Dahlan atau yang akrab disapa Alan, kepada Nukilan.id menyatakan keprihatinannya atas kelangkaan yang kian parah tersebut. Ia menilai pasokan BBM dari PT Pertamina (Persero) ke wilayah dataran tinggi Gayo tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Antrean panjang ini sudah berlangsung hampir dua pekan dan semakin parah dibanding sebelumnya. Kami meminta Pertamina segera menambah stok BBM untuk mengantisipasi kelangkaan di Aceh Tengah dan Bener Meriah,” ujar Dahlan, Rabu (15/10/2025).

Menurut YARA, masalah ini terjadi karena lemahnya mitigasi dan perencanaan distribusi dari pihak Pertamina. Padahal, persoalan pasokan seharusnya bisa diantisipasi sejak jauh hari.

“Ini menunjukkan lemahnya antisipasi dan mitigasi dari Pertamina. Akibatnya, masyarakat yang sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari, terutama di sektor transportasi dan pertanian, kini merasakan dampak langsung,” tegas Dahlan.

Ia menjelaskan, keterlambatan distribusi BBM tidak hanya menyebabkan antrean panjang, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi wilayah Gayo. Para petani dan pelaku usaha kecil kesulitan mendistribusikan hasil bumi seperti kopi, sayuran, dan buah-buahan ke daerah lain di Aceh.

Situasi ini turut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar di tingkat pengecer. “Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu inflasi karena terganggunya arus barang dan jasa. Banyak petani dan sopir angkutan yang mengeluh karena harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan solar,” jelasnya.

YARA juga menyoroti distribusi BBM bersubsidi yang dinilai tidak merata. Faktor geografis wilayah pegunungan membuat distribusi lebih sulit, sementara kuota BBM yang diterima Aceh Tengah dan Bener Meriah disebut belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Atas situasi tersebut, YARA mendesak Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PT Pertamina agar segera menambah stok BBM untuk kedua kabupaten di dataran tinggi Gayo. Pertamina juga diminta bertanggung jawab atas keterlambatan distribusi yang telah menimbulkan keresahan masyarakat.

“Pertamina harus lebih transparan dalam menyampaikan data pasokan dan distribusi BBM. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kejelasan selama berhari-hari,” ungkap Dahlan.

Sebagai langkah konkret, YARA mengusulkan agar SPBU di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah dapat beroperasi 24 jam hingga situasi kembali normal, serta mendorong Pertamina untuk menyampaikan informasi stok dan jadwal distribusi BBM secara rutin kepada publik melalui media resmi.

“Keterbukaan informasi seperti ini penting agar masyarakat tahu kondisi sebenarnya. Dengan begitu, kepanikan dan antrean panjang bisa diminimalisir,” tambahnya.

Selain itu, YARA meminta pemerintah daerah turut aktif berkoordinasi dengan Pertamina dan melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“ Kami berharap pemerintah dan Pertamina tidak hanya mencari solusi sementara. Perlu langkah permanen agar kelangkaan BBM seperti ini tidak terulang di masa depan,” kata Dahlan.

Hingga kini, antrean panjang kendaraan masih terlihat di sejumlah titik utama seperti kawasan Takengon, Bandar, dan Simpang Tiga Redelong. Warga berharap langkah cepat dari Pertamina segera dilakukan agar roda ekonomi masyarakat Gayo dapat kembali bergerak normal. (XRQ)

Reporter: Akil

USK dan BRA Sepakat Wujudkan Beasiswa Afirmasi dan Museum Perdamaian Aceh

0
USK dan BRA Sepakat Wujudkan Beasiswa Afirmasi dan Museum Perdamaian Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya memperkuat semangat perdamaian dan pemberdayaan generasi muda Aceh kembali mendapat angin segar. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan Universitas Syiah Kuala (USK) resmi menjalin kerja sama strategis dalam bidang pendidikan dan pelestarian sejarah perdamaian, melalui kesepakatan program beasiswa afirmasi serta rencana pendirian Museum Perdamaian Aceh.

Kesepakatan tersebut lahir dari pertemuan kedua lembaga di Kampus USK, Banda Aceh. Ketua BRA, Jamaluddin, kepada Nukilan.id menyebut bahwa program beasiswa afirmasi menjadi langkah nyata dalam melanjutkan komitmen perdamaian Aceh lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami ingin memastikan generasi penerus dari keluarga mantan kombatan, tapol napol, dan korban konflik juga mendapat kesempatan pendidikan yang layak, sebagai bagian dari proses reintegrasi yang berkelanjutan,” ujar Jamaluddin.

Selain membuka akses pendidikan, BRA dan USK juga bersepakat membangun Museum Perdamaian Aceh di lingkungan kampus USK. Museum tersebut akan menjadi pusat edukasi dan riset tentang sejarah konflik dan proses perdamaian Aceh, sekaligus ruang refleksi bagi masyarakat dan generasi muda.

Rektor USK, Prof. Marwan, menyambut baik kerja sama itu. Ia menilai sinergi antara BRA dan USK bukan sekadar memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjaga ingatan kolektif tentang pentingnya perdamaian bagi masa depan Aceh.

“USK siap menjadi ruang pembelajaran dan pelestarian nilai-nilai damai bagi masyarakat Aceh dan dunia,” ungkap Prof. Marwan.

Dukungan serupa disampaikan oleh Direktur Pascasarjana USK, Prof. Dr. Hizir Sofyan, yang menilai inisiatif ini sebagai langkah awal dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Aceh melalui jalur beasiswa afirmasi.

“Dengan tersinerginya BRA dan USK tentu langkah awal meningkatkan SDM mereka melalui jalur beasiswa afirmasi untuk putra putri korban konflik Aceh akan menjadi nilai plus bagi Aceh khususnya dan juga Indonesia dalam mengimplementasikan mandat MoU Helsinki. Untuk sumbernya, pendanaan bisa dari LPDP maupun BPSDM Aceh,” jelas Prof. Hizir.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Wakil Direktur Bidang Akademik Pascasarjana USK, Dr. Mhd. Ikhsan Sulaiman, S.TP., M.Sc, Koordinator Prodi Magister Damai dan Resolusi Konflik USK, Dr. Masrizal, M.A, serta Kabid Hukum BRA, Ghazi.

Kolaborasi antara BRA dan USK ini diharapkan menjadi model sinergi antara lembaga pemerintah dan perguruan tinggi dalam memperkuat proses rekonsiliasi, memperluas akses pendidikan, serta melahirkan generasi Aceh yang berpendidikan, inklusif, dan berdaya saing tinggi. (xrq)

Reporter: Akil

Muslim Ayub Kecam Aksi Aparat di Pesawat Garuda: Ini Penghinaan terhadap Akal Sehat dan Hukum

0
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Muslim Ayub, SH, MM. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.IDJAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mengecam keras tindakan aparat penegak hukum yang memaksa menurunkan Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, dari pesawat Garuda Indonesia GA 193 rute Kualanamu–Soekarno Hatta, Rabu petang (15/10/2025).

Belakangan diketahui, insiden tersebut merupakan kasus salah tangkap, yang dinilai memperlihatkan buruknya koordinasi antar aparat dan mencederai rasa keadilan publik.

“Ini bukan sekadar salah prosedur, ini penghinaan terhadap akal sehat dan hukum. Aparat telah mempermalukan warga negara di ruang publik, melanggar wilayah steril penerbangan, dan menabrak undang-undang yang seharusnya mereka jaga,” tegas Muslim Ayub dalam keterangannya yang diterima Nukilan.id, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, tindakan aparat tersebut jelas melanggar Pasal 54 dan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menegaskan larangan bagi siapa pun untuk mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.

Lebih jauh, intervensi ke dalam pesawat yang sudah berada di area steril disebut sebagai pelanggaran hukum udara yang tidak bisa ditoleransi.

“Garuda Indonesia sudah benar menolak intervensi karena pesawat berada dalam fase sterile area. Justru aparat yang menginjak-injak hukum dengan alasan kekuasaan. Ini tindakan liar yang mencoreng wibawa institusi,” ujarnya.

Muslim Ayub menilai, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan penerbangan, tetapi menyangkut keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

“Ketika hukum dipakai sesuka hati, rakyat kehilangan rasa aman. Ini tamparan keras bagi citra penegakan hukum kita,” tambahnya.

Politisi NasDem asal Aceh itu mendesak Kapolri untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap aparat yang terlibat dalam insiden tersebut.

“Kapolri harus menunjukkan bahwa institusi kepolisian masih punya nurani hukum. Jangan biarkan kesewenang-wenangan seperti ini dianggap normal. Setiap penyalahgunaan kewenangan harus diganjar hukuman tanpa kompromi,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta Kementerian Perhubungan memperkuat koordinasi lintas sektor agar area penerbangan sipil benar-benar steril dari intervensi pihak non-otoritatif.

“Rasa keadilan rakyat telah dilukai. Ketika aparat bertindak di luar hukum, negara wajib menegakkan hukum di atas mereka. Tidak ada yang lebih berbahaya dari kekuasaan tanpa batas dan tanpa tanggung jawab,” pungkas Muslim Ayub dengan nada tegas. (XRQ)

Reporter: Akil