NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa masuknya bantuan asing ke Aceh diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan dan dikoordinasikan secara baik oleh pemerintah.

Penegasan itu disampaikan JK saat meninjau langsung lokasi bencana dan pengungsian di Desa Palu Raya dan Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dalam kunjungan tersebut, JK melihat kondisi permukiman warga yang terdampak bencana, mulai dari rumah yang rusak berat hingga bangunan yang masih memungkinkan untuk ditempati.

“Kita lihat banyak rumah yang hancur, tapi ada juga yang masih bisa ditinggali. Rumah yang tidak bisa lagi dipakai tentu diganti, sementara yang masih bisa, dibersihkan. Itu solusinya,” kata Jusuf Kalla dikutip dari Antara, Sabtu (20/12).

Menanggapi keluhan warga yang menyebut hampir 20 hari belum ada penanganan maksimal dari pemerintah, JK menyatakan bahwa penerimaan bantuan asing sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menangani dampak bencana.

“Kalau pemerintah sanggup, tidak perlu minta. Tapi kalau terlalu besar bebannya, ya boleh. Apalagi kalau ada masyarakat internasional yang ingin membantu, itu baik sebagai bentuk kemanusiaan,” imbuhnya.

JK kembali menekankan bahwa nilai kemanusiaan bersifat universal dan tidak dibatasi oleh wilayah administratif maupun negara.

“Kalau kemanusiaan itu tidak ada batas wilayah,” tegasnya.

Terkait peran Palang Merah Indonesia, JK menjelaskan bahwa PMI tidak memiliki kewenangan untuk membangun rumah bagi warga terdampak bencana. Peran PMI difokuskan pada penyaluran bantuan logistik serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau bangun rumah itu urusan Pemerintah. PMI membantu bahan-bahan seperti makanan, kompor gas, kesehatan, logistik, air bersih,” katanya.

Selain itu, JK mengajak seluruh unsur, baik pemerintah, lembaga kemanusiaan, maupun masyarakat, untuk saling bekerja sama dalam penanganan bencana agar solusi dapat segera direalisasikan.

“Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat bekerja. Semua harus bersama agar solusi bisa tercapai,” ujarnya.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan bencana berjalan dengan baik sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat terdampak di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.

NUKILAN.id | Bireuen — Antrian panjang kendaraan terjadi di jembatan alternatif Awe Geutah, Kabupaten Bireuen, Kamis (18/12/2025). Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh pengguna jalan yang harus menunggu berjam-jam untuk dapat melintasi jembatan penghubung utama Banda Aceh–Aceh Tamiang itu.

Wawan, warga Banda Aceh, mengaku telah menghabiskan waktu sekitar lima jam untuk menunggu giliran melintasi jembatan. Ia mulai mengantre sejak pukul 06.00 WIB dan baru dapat melintas sekitar pukul 10.55 WIB.

“Ini satu-satunya akses menuju Aceh Tamiang maupun sebaliknya. Sejak jembatan Kuta Blang putus akibat banjir, semua kendaraan dialihkan ke jembatan darurat ini,” ujarnya kepada Nukilan di lokasi.

Menurut Wawan, berdasarkan informasi yang diterimanya di lokasi, sistem buka-tutup diberlakukan dengan durasi sekitar satu jam untuk masing-masing arah, baik dari arah Banda Aceh maupun sebaliknya. Hal tersebut menyebabkan penumpukan kendaraan yang cukup panjang.

Selama menunggu, ia juga mengaku mengalami kesulitan mencari fasilitas toilet. Dengan jarak tempuh yang jauh dan waktu tunggu yang lama, kondisi tersebut dinilai sangat menyulitkan pengendara.

Di sisi lain, Wawan menyebut sejumlah warga sekitar memanfaatkan situasi dengan berjualan makanan dan buah-buahan di sepanjang jalur antrian. Ia berharap Pemerintah Aceh dapat segera menyelesaikan pembangunan jembatan Kuta Blang agar arus lalu lintas kembali normal dan masyarakat tidak perlu menunggu berjam-jam.

Sementara itu, Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa pemberlakuan sistem buka-tutup (BT) di jembatan Awe Geutah merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelancaran dan keselamatan arus transportasi bagi masyarakat umum pascabencana banjir.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan masyarakat pengguna jalan, baik kendaraan roda dua, roda empat, maupun roda enam, diminta untuk benar-benar mematuhi arahan petugas di lapangan demi ketertiban bersama.

“Walaupun terjadi antrian, kami berharap arus transportasi melalui jembatan alternatif Awe Geutah ini tetap berjalan tertib dan aman,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi jalan di sepanjang jalur alternatif tersebut masih terdapat material sisa banjir seperti lumpur dan puing. Oleh karena itu, pengendara diimbau untuk lebih berhati-hati demi keselamatan.

Untuk pengamanan dan pengaturan lalu lintas, petugas gabungan dari Polres Bireuen, unsur TNI, BPJN, serta Dinas PUPR Aceh dikerahkan di lapangan.

Ia juga menyampaikan perkembangan pembangunan jembatan Bailey di Krueng Tingkrum–Kuta Blang. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Aceh, penyelesaian jembatan darurat tersebut telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai fungsional pada 25–26 Desember 2025, dengan kapasitas beban kendaraan hingga 20 ton.

“Jika jembatan tersebut selesai sesuai target, rekayasa lalu lintas akan semakin lancar di bawah pengaturan petugas,” ujarnya.

Sebagai informasi, jembatan Awe Geutah mulai difungsikan sebagai jalur alternatif pada Kamis, 18 Desember 2025, menyusul terputusnya jembatan Kuta Blang akibat banjir.

Reporter: Rezi