Nukilan.id – Survei yang dilakukan oleh Parameter Politik Indonesia Elektabilitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno digusur oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma.
Survei dilakukan terkait ‘Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Jalan Panjang Menuju 2024’.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menjelaskan responden diberikan pertanyaan terkait siapa yang akan dipilih menjadi Presiden RI, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh maju mencalonkan lagi pada 2024 nanti.
Kata Adi, survei ini dibuat tiga skema dengan mencantumkan beberapa nama yang disiapkan untuk ikut sebagai calon Presiden RI pada Pemilu Presiden 2024 mendatang.
“Top of mind capres ada 24 nama, kemudian elektabilitas capres 15 nama dan elektabilitas capres 10 nama,” kata Adi melalui keterangannya dikutip Senin, 22 Februari 2021.
Menurut dia, elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi figur tak tergantikan dari calon berbasis militer. Dia secara konsisten memimpin kompetisi calon Presiden 2024, baik skenario elektabilitas terbuka maupun skenario elektabilitas tertutup.
“Sementara, elektabilitas Sandiaga Uno justru menurun. Elektabilitas Sandi pada survei sebelumnya selalu masuk 5 besar, saat ini terdepak dari 5 besar. Disinyalir persepsi negatif masuknya Sandi ke Kabinet Kerja Jokowi,” ujarnya.
Sebaliknya, kata Adi, elektabilitas Risma naik signifikan dan sudah mampu merangsek ke peringkat 5 menggeser Sandi. Namun, posisi Risma sangat tipis dengan AHY.
“Naiknya elektabilitas Risma akibat ekspose media yang meningkat sejak ditunjuk jadi mensos (menteri sosial),” jelas dia.
Adapun elektabilitas calon presiden 15 nama sesuai survei Parameter Politik, antara lain menempatkan Prabowo posisi puncak 22,1 persen; Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan urutan kedua dengan 14,6 persen; dan ketiga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 13,9 persen.
Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu 6,3 persen; Menteri Risma sebesar 5,8 persen; AHY 5,3 persen; Sandi Uno 4,1 persen; Jusuf Kalla (JK) 3,8 persen; Gatot Nurmantyo 3,4 persen; Ustad Abdul Somad (UAS) 2,9 persen.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD 2,0 persen; Menteri BUMN Erick Thohir 1,8 persen; Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 1,0 persen; Ketua DPR Puan Maharani 0,8 persen; Kepala Staf Presiden Moeldoko 0,2 persen.
“Responden yang ragu/tidak jawab sebanyak 12,0 persen,” katanya.
Sedangkan, survei pengumpulan data dilakukan dengan metode telepon karena situasi pandemi COVID-19 terhadap 1.200 responden pada 3 sampai 8 Februari 2021. Margin of error survei sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Nukilan.id – Data prakiraan cuaca yang dirilis BMKG di Jakarta, Aceh masuk dalam kategori waspada akan dampak hujan lebat selama dua hari ke depan. Selain Aceh yang dipridiksi hujan lebat adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu.
Kategori waspada akan dampak hujan lebat selama dua hari tersebut dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Ahad (21/2). 5 Provinsi di Pulau yang masuk kategori siaga banjir adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan masuk dalam kategori siaga banjir dan bandang akibat hujan lebat.
Di daerah Jawa dan Nusa Tenggara yang masuk dalam kategori waspada adalah provinsi Jawa Barat, D.I. Yogyakarta serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Beberapa kabupaten/kota yang diprakirakan masuk dalam siaga banjir akibat hujan lebat di Jawa Tengah adalah Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Pekalongan, Pemalang, Wonosobo, Temanggung, Kendal, Batang, Magelang, Purwokerto.
Sementara itu di Jawa Timur terdapat Malang, Pasuruan, Probolinggo. Sidoarjo, Kota Pasuruan, Mojokerto, Kota Batu, Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Situbondo memiliki status siaga.Kabupaten/kota yang masuk kategori siaga di Sulawesi Selatan adalah Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo, Toraja Utara, Tana Toraja, Barru, Soppeng, Sidenreng, Kota Parepare, Wajo, Jeneponto, Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Bone, Takalar dan Kota Makassar.
BMKG juga memperingatkan beberapa provinsi yang masuk dalam kategori waspada terhadap dampak hujan lebat, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kategori waspada juga berlaku untuk wilayah Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Sebelumnya, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai kemungkinan banjir yang masih berpeluang terjadi pada Maret dan April 2021. Dengan potensi banjir kategori menengah harus diwaspadai pada Maret meski daerah potensi banjir berkurang pada April.
Musim hujan 2020-2021 di Indonesia sendiri dipengaruhi fenomena iklim global La Nina yang dapat meningkatkan curah hujan hingga 40 persen dengan La Nina diperkirakan masih akan berlangsung setidaknya hingga Mei 2021. []
Nukilan.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut vaksinasi covid-19 untuk tenaga pendidik dimulai pada pekan terakhir Februari 2021. Tenaga pendidik meliputi guru dan dosen.
“Kita sudah mulai, nanti rencananya tanggal 24 (Februari) itu di Jakarta sudah akan kita mulai,” kata juru bicara vaksinasi covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, dalam webinar series Tim Advokasi Vaksinasi, Minggu, 21 Februari 2021.
Nadia mengatakan pengaturan vaksinasi akan dilakukan oleh dinas kesehatan di masing-masing daerah. Sementara itu, Ibu Kota diprioritaskan untuk memulai vaksinasi terhadap tenaga pendidik. Prioritas tersebut menyelesaikan tahapan vaksin satu klaster wilayah.
Vaksinasi untuk sasaran kelompok ini, kata Nadia, akan disesuaikan dengan stok vaksin. Pemerintah memiliki stok 7,5 juta vaksin covid-19 yang diproduksi PT Bio Farma.
“Untuk guru tenaga pendidik itu juga akan diatur nanti sesuai dengan stok vaksin yang diterima oleh teman-teman di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota,” ujar Nadia.
Kemenkes memasukkan tenaga pendidik sebagai salah satu sasaran vaksinasi covid-19 tahap dua. Total ada 5.057.582 tenaga pendidik di seluruh Indonesia yang akan disuntik vaksin.
Alasan pemerintah untuk memprioritaskan tenaga pengajar agar membantu murid-murid untuk bisa belajar tatap muka. Sebab, ada beberapa pelajar yang tidak bisa melakukan metode daring karena sejumlah keterbatasan.[]
Nukilan.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingattkan masyarakat agar mewaspadai potensi gelombang tinggi, hingga mencapai empat meter dalam beberapa hari ke depan di perairan Sumut-Aceh.
“Gelombang tinggi hingga empat meter di laut, kali ini akibat pengaruh angin kencang,” kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Belawan, Sugiyono di Medan, Minggu (21/2/2021).
Hingga pekan depan, lanjut dia, diperkirakan angin kencang berdampak pada meningkatnya gelombang laut, baik di Sumut maupun Aceh, dengan kecepatan antara lima hingga 30 knots atau sekitar 10 sampai 55 kilometer per jam.
Di antaranya gelombang tinggi terjadi di Samudera Hindia barat Nias, Samudera Hindia barat Aceh, perairan barat Aceh, perairan Sabang-Banda Aceh, Selat Malaka bagian utara, dan perairan utara Sabang.
Sementaran wilayah perairan Nias-Sibolga, perairan Lhokseumawe, dan perairan Meulaboh-Sinabang akan dilanda gelombang sedang, antara 1,25 hingga 2,5 meter.
“Yang rendah itu sekitar 0,5 sampai 1,25 meter di Selat Malaka bagian tengah. Kami imbau nelayan dan jasa pelayaran, jangan memaksakan diri melaut. Patuhi syahbandar setempat,” pungkasnya.
Nukilan.id – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 di Aceh, Saifullah Abdulgani, kembali menginformasikan progres vaksinasi Tenaga Kesehatan di Aceh berdasarkan data per tanggal 20 Februari 2021.
Sebanyak 48.347 orang Tenaga Kesehatan sudah disuntik vaksin Sinovac dosis pertama dari target sasaran 56.470 orang. Sementara kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sembilan orang dalam dua hari terakhir. ujarnya.
Pria yang akrab disapa SAG itu melaporkan perkembangan terakhir penanganan pandemi COVID-19 Aceh kepada media, Minggu (21/2/2021).
“Progresnya sangat baik. Secara umum cakupan vaksinasi Nakes Aceh sudah mencapai 85,3 persen. Bahkan, tiga daerah sudah melampaui target,” tuturnya.
SAG menjelaskan tiga daerah yang sudah melampaui target sasaran awal vaksinasi Nakes meliputi Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar dan Kota Langsa. Target awal vaksinasi Nakes di Aceh Barat sebanyak 1.849 orang. Nakes yang sudah divaksin dosis pertama sebanyak 2.092 orang atau 113,1%.
Aceh Barat dibuntuti Aceh Besar yang telah memvaksinasi Nakesnya sebanyak 2.555 orang dari target awal sebanyak 2.521 orang. Cakupan vaksinasi Aceh Besar sudah mencapai 101,3 persen. Sementara Nakes di Kota Langsa sudah divaksin sebanyak 1.467 orang dari target 1.457 orang, sehingga cakupannya sudah 100,7 persen.
“Target awal terlampaui karena Nakes yang sebelumnya bukan target vaksinasi vaksin COVID-19 karena memiliki penyakit komorbid, para penyintas yang sembuh dari COVID-19, ibu menyusui, orang usia lanjut, kini direkomendasikan ikut vaksinasi juga,” tuturnya.
Dia juga mengatakan, selain Aceh Barat, Aceh Besar, dan Kota Langsa, yang cakupan vaksinasi Nakes sudah di atas target awal, ada 16 kabupaten/kota di Aceh yang cakupannya sudah di atas 75 persen.
Enam belas kabupaten/kota tersebut secara berurutan dari yang paling tinggi, yaitu Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Banda Aceh, Sabang, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Simeulue, Lhokseumawe, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Gayo Lues, dan Bireuen, rincinya.
Lanjut SAG, ada empat kabupaten/kota cakupannya masih di bawah 75 persen meliputi Aceh Tenggara, Pidie, Bener Meriah, dan Subulussalam. Progres vaksinasi di empat daerah ini terus meningkat. Kondisi per 20 Februari 2021 cakupan paling rendah saat ini Kota Subulussalam, masih 64,3 persen.
“Nakes yang memenuhi syarat segera melakukan vaksin COVID-19, kecuali secara medis memang masih harus ditunda,” imbau SAG.
Nukilan.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Partai Demokrat akan terus berkomitmen dalam agenda penyiapan dan pemberdayaan politik bagi kaum perempuan.
“Partai Demokrat merupakan rumah besar bagi para perempuan, termasuk juga bagi anak-anak muda Indonesia. Kami serius memperjuangkan mereka untuk lebih aktif dalam proses politik di Tanah Air,” tegas AHY, saat membuka dan memberikan keynote speech pada webinar “Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender” yang diselenggarakan Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) bekerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), Sabtu (20/2/2021) pagi.
Menurut AHY mengutip UN Women 2020, Selama 25 tahun terakhir representasi politik perempuan secara global telah meningkat tajam, namun jumlah skalanya masih sekitar satu dari empat kursi parlemen yang dipegang perempuan.
“Per Juni 2019, dari 500 kepala eksekutif yang memimpin perusahaan-perusahaan dengan pendapatan tertinggi, yang dipimpin oleh perempuan masih di bawah tujuh persen,” jelasnya mengenai kesetaraan gender di era modern.
Dalam keynote speech yang berjudul “Menyiapkan dan Memberdayakan Politisi Perempuan Indonesia” Ketum AHY menegaskan lima komitmen Partai Demokrat untuk memberdayakan perempuan. Selain menjadi rumah besar bagi perempuan dan anak-anak muda Indonesia, Partai Demokrat juga mendorong kader-kader perempuan Demokrat untuk aktif tampil dalam perdebatan wacana kebijakan publik di ruang publik, dengan analisa yang tajam, proporsional, dan senantiasa mengedepankan etika berdemokrasi.
AHY juga berjanji untuk terus meningkatkan program-program pendidikan dan pelatihan untuk memberdayakan minat, bakat, dan kemampuan optimal para kader perempuan Partai Demokrat. Selain itu juga Partai Demokrat terus fokus melakukan rekrutmen kader perempuan dari berbagai elemen, serta terus memperjuangkan nasib, dan masa depan kaum perempuan Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDRI, Titiek Budhisantoso, yang juga adalah istri Ketua Umum Partai Demokrat pertama Prof. Subur Budhisantoso, dalam pembukaannya menyampaikan bahwa webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kapasitas kader-kader perempuan Demokrat. “PDRI dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang politik guna mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat,” terang Titiek.
PDRI merupakan organisasi sayap Partai Demokrat yang sudah mempunyai 34 perwakilan DPD dan 384 DPC se-Indonesia, serta satu perwakilan luar negeri, yaitu Malaysia.
Saat membuka webinar dan menyampaikan pidatonya, Ketum AHY didampingi istri Annisa Pohan. Hadir dalam webinar tersebut antara lain, Sekjen DPP PDRI Lies Estherina, perwakilan WFD Sekar Panuluh, serta para narasumber lainnya seperti Direktur Pascasarjana Universitas Banda Lampung Andala Rama Putra Barusman, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka, dan Anggota Ombusman RI 2011-2016 Kartini Istikomah.[]
Nukilan.id – Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Dadan Supriyadi, SST, M.Si mengatakan dalam memilih daftar komoditas garis kemiskinan, tentunya berdasarkan penelitian sebelumnya (sejak tahun 1998). Salah satunya adalah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat diberbagai wilayah dan share terhadap pengeluaran cukup besar.
“Di seluruh wilayah Indonesia selain beras, rokok termasuk komoditas yg paling banyak dikonsumsi. Secara metodologi, BPS tentu bukan hanya sudah berstandar nasional namun juga internasional. Secara khusus BPS juga dikawal oleh FMS (Forum Masyarakat Statistik) yang beranggotakan pakar-pakar statistik dari Perguruan Tinggi dan praktisi dan senantiasa memberikan masukan untuk penyempurnaan metodologi seiring perkembangan jaman dan masyarakat.” jelas Supriyadi kepada Nukilan.id, Minggu (21/2/2021).
Sementara itu, Supriyadi membenarkan bahwa rokok mempengaruhi kemiskinan. Namun, sayangnya tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok di kaum muda. Hal itu terlihat dari data jumlah perokok semakin meningkat di usia Produktif.
“Iya betul, data Riskesdas 2018 (Riset Kesehatan Dasar) menunjukkan prevalensi pengguna rokok 15 tahun keatas sebesar 33,8% dan khusus umur 10-18 tahun sekitar 9 persen. Inilah potretnya, padahal kalau pengeluaran untuk rokok bisa dialihkan untuk hal lainnya yang positip tentunya akan lebih bermanfaat.” ujarnya
Selain itu, Supriyadi menyebutkan bahwa angka kemiskinan yg rutin dirilis oleh BPS, merupakan kemiskinan makro (gambaran tingkat kemiskinan suatu wilayah: Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan untuk mengukur kemiskinan makro, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach).
Hal ini, lanjutnya, tidak hanya digunakan di Indonesia. Sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga lainnya seperti World Bank, banyak negara menggunakan pendekatan ini utamanya negara-negara berkembang.
“Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.” jelasnya
Untuk makanan, sebut dia, ada 52 komoditas yang digunakan dan bukan makanan ada 47 komoditas (perdesaan) dan 51 komoditas (perkotaan). Setiap daerah dan setiap waktu memiliki Garis Kemiskinan yang berbeda. Pada Sept 2020 Garis Kemiskinan di Aceh sebesar 524.208 per orang per bulan.
“Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (apple to apple).” jelas Sapriyadi
Kemudian, untuk keperluan program intervensi melalui berbagai program, pemerintah menggunakan Basis Data Terpadu atau saat ini dikenal dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos.
Lanjutnya, data yang terdapat pada DTKS tidak hanya berisi data orang miskin saja, namun juga ada hampir miskin dan sebagainya. makanya disebut Data Terpadu dan kedua data ini, tentunya berbeda pendekatannya namun tetap ada hubungannya.
“Jadi data Kemiskinan Makro digunakan untuk melihat capaian, progres dari program pengentasan kemiskinan di suatu daerah. Sedangkan data DTKS sebagai data targeting dari program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan (PKH, Bansos dll).” demikian jelas Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Aceh, Dadan Supriyadi.[]
Habib Bugak dan wakaf tanahnya yang kini jadi hotel di dekat Masjidil Haram dan dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh dan juga orang Aceh yang menetap di Makkah
Nukilan.id – Di manakah para ulama besar dan orang Indonesia tinggal di Makkah pada masa lalu? Pertanyaan inilah yang paling menggelayuti pikiran selama tinggal di Makkah beberapa tahun silam. Bertanya kepada para mukimin tetap saja sulit. Apalagi, bagi orang seperti mereka yang kebanyakan datang ke Arab Saudi hanya sekadar cari duit. Jangan harap akan bisa tahu soal-soal keberadaan para pendahulunya yang sudah ratusan tahun lebih dahulu tinggal di Makkah.
Namun, perlahan misteri itu terkuak. Ini berkat informasi dari seorang pria asal Palembang yang sudah 30 tahun lamanya tinggal di Makkah. Namanya Khudri. Dia pun peduli soal-soal ini karena merasa masih keturunan ulama besar Palembang yang pernah tinggal di Makkah, Abd al-Samad al-Palimbani.
“Para leluhur itu tinggal di kawasan yang disebut Rubath atau Zaqaq Jawa (rumah, kampung atau gang pendatang asal Nusantara dan Asie Tenggara yang kala itu lazim dipanggil sebagai orang Jawa). Sisa-sisa tempatnya masih ada dan beberapa anak keturunannya pun masih ada di sana,” katanya. Ada juga yang menyebut zaqaq dengan panggilan rubath. Dua istilah ini hampir mirip dan sebangun.
Tak cukup memberitahu, dengan menggunakan mobil mewahnya, Khudri pun mengantarkan saya ke sebuah tempat yang berada di dekat jembatan layang Misfalah. Di seberang Hotel Falistine berdiri bangunan gedung yang disebut Burj al-Abbas. Menurut dia, di situlah area yang disebut Zaqaq Jawa.
“Tiga puluh tahun lalu, ketika saya baru datang pertama kali ke Makkah, di situ banyak tinggal keturunan orang-orang Jambi, Banten, Kalimantan Selatan, Palembang, Jawa, dan lainnya. Tapi, kini tinggal beberapa saja karena rumahnya sudah banyak yang dijual. Kini, masih ada seorang keturunan Muara Enim di sana. Namanya Abdul Hakim,” kata Khudri.
Memang bila membayangkan seperti apa kira-kira suasana kampung Jawi (sebutan bagi orang Indonesia pada masa lalu di Arab), pada masa kini sangatlah sulit. Bangunan sudah berubah total menjadi gedung-gedung tinggi. Bayangan sebagai padang pasir pun tak terlihat. Tak ada lagi gundukan gunung batu atau padang pasir. Yang ada kini hanyalah kompleks gedung modern, sebuah terowongan, serta begitu banyak ruas jalan.
Tak jauh dari tempat itu, Khudri pun membawa kami ke depan sebuah gang yang dia sebut sebagai Rubath Jawa. Karena saat itu sudah malam, di sana terlihat banyak orang berpeci putih tengah duduk-duduk di atas permadani yang digelar di depan sebuah rumah. “Ya, itulah para penghuni Rubath Jawa. Mereka adalah para santri Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Makkah,” ujar Khudri .
Keterangan dia makin nyambung ketika dia menggeser sedikit arah perjalanannya. Selang beberapa ratus meter dia menunjuk sebuah rumah besar yang ada di pinggir jalan. Dia kemudian menceritakan beberapa tokoh ulama besar yang pernah tinggal di situ. Salah satunya adalah pakar tasawuf dan mantan Menteri Agama, Said Agil Husin al-Munawar.
Khudri menuturkan, bila ditelusuri sebenarnya banyak sekali ikatan emosional antara orang Indonesia dan kawasan Makkah. Bahkan, harap diketahui hingga kini banyak sekali tanah wakaf milik para leluhur orang Indonesia yang menjadi kawasan Masjidil Haram. Lahan tanah yang kini berdiri Hotel Daarut Tauhiid, Grand Zamzam, Hotel Hilton, dan pelataran Masjidil Haram sekalipun, sebenarnya banyak merupakan lahan wakaf orang Indonesia.
“Ingat, dahulu yang datang ke Makkah adalah orang-orang yang benar-benar kaya. Jadi, jangan heran kalau mereka punya lahan di sekitar Ka’bah. Tapi, sayang pihak ahli warisnya tak jelas lagi karena tanah itu kemudian diwakafkan ke Masjidil Haram,” katanya.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Saudi sempat mencari anak keturunan orang Indonesia yang bernama Fatimah. Rencananya akan mendapat ganti rugi karena tanah wakaf leluhurnya dipakai untuk pelebaran pelataran Masjidil Haram dan Hotel Grand Zamzam. “Tapi, sayang tak ketemu, padahal jumlah ganti ruginya sangat besar,” ujar Khudri.
Lalu, di manakah para orang Jawi dahulu belajar di Makkah? Khudri kemudian menunjuk ke sebuah lahan parkir Bus Saptco yang ada di samping Hotel Daarut Tauhiid. Lahan ini dahulu adalah Madrasah Shaulatiyah.
“Nah, di madrasah yang kini menjadi lahan parkir inilah para ulama besar, seperti KH Ahmad Dahlan, Hasyim Asy’ari, Muhammad Arsyad al-Banjari, Syekh Nawawi al-Bantani, Abd al-Samad al-Palimbani, Ahmad Khatib al-Minangkabawi pernah menuntut ilmunya selama di Makkah.”
Namun, jejak sejarah soal rumah dan pemukiman warga Nusantara–termasuk Aceh ada pada berbagai tulisan Snouck Hurgronje. Di sana dijelaskan bahwa mukimin Makkah selalu erat berubungan dengan masalah politik di Tanah Air.
Salah satu contoh pastinya ada pada sosok penulis “Syair Prang Sabi” yang legendaris: Chik Panti Kulu. Dalam perjalanan pulang dari Makkah itulah dia menulis syair perlawanan yang memberi pupuk yang membuat kian berkobarnya Perang Aceh.
Orang kaya asal Aceh, Habib Abdurrahman Al-Habsyi (Habib Bugak Asyi), pun sejak awal tahun 1800-an sudah mewakafkan tanah dan rumah miliknya di Makkah. Lahan tanah itu memang berada di tempat strategis karena sangat dekat dengan Ka’bah, bahkan kini ada di area perluasan Majidil Haram. Harga lahannya kini jelas selangit alias mahal sekali.
Dalam ikrar wakaf Habi Bugal Asyi berikrar begini. Ikrar ini diambil dari biografi Habib Adurrahman bin Alwi al-Habsyi (Habib Bugak Aceh. Buku ini hasil kajian dan ditulis Prof Dr Syahrizal Abbas MA, Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad PhD, Dr Munawar A Djalil MA, Dr Khairuddin, dan Ir Sulaiman AW MP.
“Rumah tersebut (Baitul Aysi) dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Makah untuk menunaikan ibadah haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Makah. Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Makah untuk haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar (santri atau mahasiswa) Jawi,”. (Jawi atau Jawa adalah istilah yang waktu itu digunakan untuk menyebut pelajar atau mahasiswa wilayah Asia Tenggara) yang belajar di Makkah).
Keterangan: Acara pemberian uang saku bagi jamaah haji asal Aceh di pemondokan 605, Syisya, Makkah, Arab Saudi oleh badan wakaf Habib Bugak Al Asyi pada tahun 2017 lalu
“Sekiranya karena sesuatu sebab mahasiswa Asia Tenggara pun tidak ada lagi yang belajar di Makah maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Makkah yang belajar di Masjidil Haram, sekiranya mereka inipun tidak ada juga, maka wakaf ini diserahkan kepada Imam Masjidil Haram untuk membiayai keperluan Masjidil Haram.”
”Para mukimin dari berbagai penjuru dunia bertukar pikiran dengan aneka isu yang terjadi di negaranya masig-masing. Mereka tidak hanya belajar, berhaji, atau tinggal. Mereka juga berdikusi mengenai isu mutakhir. Ada perkumpulan diskusi, tak hanya berbahasa Arab tapi banyak juga memakai bahasa asalnya, termasuk bahasa Melayu,” begitu catatan Snouck Hurgonje. Pada kemudian hari Snouck mempelajari karakter orang Aceh–dan juga orang nusantara. Makkah dengan para mukiminnya saat itu adalah pusat “pusat pergerakan Islam” di Indonesia.
Dan bila melihat ke belakang lagi, yakni zaman dahulu, sebenarnya tak hanya Aceh yang punya tanah di Makkah. Berbagai kesultanan yang ada di nusantara punya tanah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi warganya yang tengah berada di kota suci. Mereka tinggal di sana secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun, misalnya, sewa atau hingga biaya akomodasi harian.
Maka, di Makkah kala itu di kenal banyak bait atau rumah milik orang Banjar, Riau, Minangkabau, Bugis, Ternate, Banten, Jawa, dan lainnya. Para orang kaya yang berasal dari suku itu yang membelinya. Para sultan di Nusantara adalah salah satu pihak yang punya di antaranya.
Uniknya lagi, mereka tidak membeli tanah di Makkah yang sembarangan atau tidak stategis. Mereka membeli tanah di siktar area Masjidil Haram. Mereka jelas bisa membelinya karena orang nusantara pasti orang yang punya duit, bahkan kadang merupakan orang yang diutus oleh para sultan (dahulu tahun 1620-an ada utusan Kesultanan Mataram Jawa dan Banten).
Pada tahun yang lebih modern ada orang yang mendapat restu sultan untuk pergi dan belajar di Makkah. Orang ini adalah KH Ahmad Dahlan yang notabene juga anak abdi dalem Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta. Dia pergi beberapa kali pada awal tahun 1900-an.
Sayangnya, saking ikhlasnya tidak ada yang mengelola secara profesional tanah atau rumah itu selayaknya orang Aceh itu. Mereka tak secara jelas mewakafkan atau mengalihkan kepada pihak siapa dan untuk tujuan apa atas tanah tersebut. Apalagi kini perluasan Masjidil Haram terus berlangsung. Rumah dan aneka bangunan milik pribadi di sekitar Ka’bah dibongkar dan dipinggirkan. Akibatnya, hanya rumah wakaf milik orang Aceh itu yang memang letaknya tak jauh dari Masjidil Haram yang jelas nasibnya.
Jadi, tanah wakaf di Makkah itu ternyata mengandung soal begitu komplek dan rumit. Pertaruhannya tak hanya soal fulus belaka, tapi juga menyangkut soal sejarah perkembangan Islam di nusantara. Bahkan, bisa lebih jauh, yakni soal perlawanan dan perjuangan melawan kolonial sampai eksistensi pendirian negara republik Indonesia.
Nukilan.id – Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Indonesia Drs. H. Amlir Syaifa Yasin, MA mewakili Dewan Pimpinan Pusat Melantik Dr. Muhammad AR, M. Ed Sebagai Ketua Pengurus Provinsi Aceh Masa Khidmat 2021-2026 di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Sabtu (20/2/2021) malam.
Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Zahrol Fajri, S. Ag, MA sekaligus mewakili pemerintah Aceh menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua terpilih beserta seluruh jajaran pengurus Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Aceh.
Kata Kadis, pemerintah Aceh saat ini terus melakukan berbagai upaya mensukseskan program unggulan visi dan misi Aceh hebat, seperti program “Aceh Meuadap”.
“Untuk mewujudkan program Aceh Meuadap ini Pemerintah Aceh tidak dapat berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak termasuk organisasi Islam di Aceh,” katanya.
Zahrol menekankan, Dewan Dakwah sebagai salah satu organisasi Islam, dapat mengambil peran terutama dalam penguatan pelaksanaan syariat islam di Aceh.
“Peran yang besar Dewan Dakwah Islamiyah untuk dapat berkiprah secara maksimal dalam kegiatan dakwah di Aceh, sangat diharapkan,” ujarnya.
Namun demikian–katanya– yg perlu kami tekankan aat ini banyak tugas yang harus dilakukan untuk tujuan pencerahan dan pembaikan bagi ummat islam.
“Pemerintah Aceh berharap Dewan Dakwah Islamiyah Aceh agar terus melakukan evaluasi, terobosan dan inovasi baru dalam rangka menjawab seluruh permasalahan umat islam, terutama terjadinya dekadensi moral generasi muda di era kekinian” kata Zahrol.
Pada acara itu Pengurus Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia melalui Wakil Ketua Umum DPP DDI Indonesia Drs. H. Amlir Syaifa Yasin MA memberikan cerndera mata kepada Pemerintah Aceh.
Hadir dada pelantikan tersebut Pimpinan Forkopimda Aceh yang diwakili pangdam IM, Wakil Ketua Umum DPP DDI Indonesia Drs. H. Amlir Syaifa Yasin, MA, Wasekjen DPP DDI Drs. H. Ade Salamun, MA, Ketua MPU Aceh, Kepala kanwil kemenag Aceh Dr. H. Iqbal, S. Ag, MA, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Dr. EMK. Alidar, S. Ag, M.H, Wakil Ketua Baitul Mal Aceh, Direktur RSUZA, Para Pengurus DDI kab/kota Aceh, Ketua Dewan Syura Tgk. Dr. H. Hasanuddin Yusuf Adan.
Nukilan.id – Kalau ke Blang Padang, Banda Aceh, jangan lupa lewat dan singgah di Jalan Imam Bonjol, Gampong Baro, Kota Banda Aceh.
Disitulah pusat penjual kelapa muda, langsung Minum di tempat.
Plus banyak pilihan, sebab tersedia aneka jenis kelapa muda.
Disaat Suhu panas akibat peralihan musim saat ini, bagi pedagang kelapa muda, tentu mendapat berkah tersendiri, sebab pembeli datang silih berganti karena air kelapa memang menjadi salah satu pilihan untuk hilangkan rasa dahaga.
Itu cerita sekarang pasca diijinkan kembali berjualan, sebelumnya, sejak Covid-19 melanda dunia, pedagang kelapa muda juga bernasip sama dengan pedagang lainnya, bahkan mengaku sempat terpuruk gara-gara sepi pelanggan, penjualan air kelapa ikut turun drastis dari rata-rata penjualan 200 buah perhari diwaktu normal, turun hingga paling banyak 100 buah saja.
“Sejak pandemi covid-19 tahun lalu, bulan Agustus 2020 penjualan kelapa muda sangatlah menurun, hanya laku 100 buah kelapa muda sehari.
Namun, mulai beberapa hari ini, alhamdulih kelapa muda bisa laku kurang lebih 200 buah sehari.” kata zulkarnain (30), pedagang kelapa muda di Jalan Imam Bonjol, Gampong Baro, Kota Banda Aceh” Sabtu (20/2/2021)
Dia belum bisa menebak untuk bulan ramadhan mendatang–bila terjadi lonjakan–tentu akan berdampak pada ekonomi mereka.
“Mudah-mudahan pada bulan Ramadhan mendatang keadaan membaik,” Ujar Zul, panggilan akrab Zulkarnain.
Zulkarnain tentu gundah, sebab peningkatan penjualan kepala muda hingga dua kali lipat hanya di Bulan Ramadhan.
Zulkarnain, laki-laki yang tercatat sebagai warga Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Di Area penjual kelapa muda itu, dia bukan orang yang baru. Katanya, dirinya sudah menjalani usaha dagang kelapa muda, sejak puluhan tahun silam, bahkan sudah turun temurun.
“Mulai dari ayah dulu tahun 90-an, dilanjutkan Abang dan saya sampai sekarang. Adik juga berjualan kelapa muda,” kata Zulkarnain.
Dia bercerita, ketika ayahnya berjualan dulu, kelapa masih seharga Rp1.500/buah dibanding sekarang sudah dijual menjadi Rp8.000/buah.
“Walaupun peminatnya tinggi, namun harga kelapa muda tetap stabil, tidak naik,” jelas Zul.
Ketarangan Zul, kelapa muda yang dia jual juga disuplai ke penjual di pantai lampu’uk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, untuk pedagang sepanjang lokasi wisata.
“kita suplai juga ke Lampu’uk. Permintaannya juga banyak,” ungkap zul
Namun begitu, Zul hanya dapat berharap pandemi covid-19 dapat segera berlalu, agar ekonomi masyarakat kembali normal dan aktifitas dagang bisa tumbuh, termasuk usaha kelapa muda, teman sehari-hari bila dilanda dahaga, silakan singgah ke Jalan Imam Bonjol, rasakan keaslian air kelapa muda disana, Segar!!!.