Nukilan.id – Partai Islam Aceh (PIA) bakal menjadi salah satu partai lokal di Aceh,

Kepastian itu setelah Partai tersebut mendeklarasikan diri, Sabtu (6/2/2021) di Banda Aceh.

Deklarasi dilakukan dengan pembacaan Naskah Deklarasi PIA oleh Sekretaris Jenderal PIA Amiruddin Cut Hasan bersama pengurus partai Lainnya.

Partai Islam Aceh diketuai Bustami Usman dengan Sekretaris Jenderal PIA Amiruddin.

Bustami Usman, Ketua Umum PIA menjelaskan, pendirian PIA sekaligus menjawab muatan nota perdamaian GAM dengan Pemerintah RI terkait Partai Lokal.

“Dalam MoU Helsinki, Aceh diberi kesempatan mendirikan partai politik lokal. PIA lahir untuk mengulang peran Aceh sebagai daerah modal di Indonesia,” kata Bustami Usman.

Dijelaskan Bustami Usman, PIA lahir pada 22 Syakban 1438 H bertepatan 19 Mei 2017 Masehi. Visi diusung PIA mewujudkan tegaknya dienul Islam di Aceh secara kaffah.

“Sebagai partai lokal, PIA akan berupaya dapat meraih kursi parlemen dan pemerintahan Aceh, karena itu untuk mewujudkan visi dan misinya sebagai partai Islam yang berbasis lokal di Aceh,” ujarnya. [nukil]

Nukilan.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai revisi UU Pemilu tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Partai berlogo bola dunia dikelilingi sembilan bintang itu menilai kalau revisi UU Pemilu membutuhkan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat sipil.

“Agar keinginan memperbaiki undang-undang pemilu dapat dihindarkan dari jebakan interest politik jangka pendek yang bersifat elitis seperti yang sering terjadi pada pembahasan regulasi pemilu sebelumnya,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim dalam keterangan, Sabtu (6/2).

Dia mengatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah memerintahkan fraksi PKB di DPR RI agar menghentikan pembahasan draft RUU Pemilu yang saat ini sedang berjalan. Lanjutnya, Cak Imin menugaskan fraksi PKB untuk mendukung pilkada serentak nasional sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dia mengatakan, PKB menilai pandemi Covid-19 saat ini menjadi hambatan serius bagi upaya melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan revisi UU pemilu. Menurutnya, seluruh energi dan sumber daya bangsa sebaiknya dikerahkan untuk menangani dampak pandemi baik ekonomi, kemiskinan, pengangguran hingga pendidikan.

“Pemerintah perlu diberikan kesempatan yang leluasa mengatasi masalah-masalah ekstra mendesak tersebut,” katanya.

Luqman mengatakan, PKB memandang revisi harus dilakukan dengan mencakup masalah-masalah mendasar yang menjadi temuan kekurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019. Misalnya, banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada 2019 akibat aturan penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara.

Masalah lainnya adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pemilu gagal mencapai tujuan memperkuat sistem presidensialisme dan penyederhanaan partai politik. Dia menilai bahwa manuver Presiden Jokowi mengajak kubu Prabowo Subianto ke dalam koalisi pemerintah adalah upaya membangun efektivitas pemerintahan yang gagal dihasilkan pemilu.

Walaupun demikian, Luqman menilai partisipasi politik perempuan mengalami kemajuan, aturan pemilu belum cukup kuat memberikan afirmasi kepada kaum perempuan. Dia juga mengatakan tidak ada keharusan dalam aturan pemilu kepada partai politik untuk menempatkan caleg perempuan pada nomor urut satu pada sebagian daerah pemilihan.

“Aturan pemilu hanya mewajibkan setiap tiga daftar caleg dalam satu daerah pemilihan harus ada unsur perempuan,” katanya.

sumber: Republika

Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan Pilkada Aceh akan tetap digelar pada 2022. Pihaknya meminta Pemerintah dan DPR RI berkoordinasi dengan DPRA terkait perubahan undang-undang.

Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus, mengatakan seluruh legislatif DPRA tetap akan berpegang pada Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Pemerintah dan DPR harusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRA terkait perubahan undang-undang yang berdampak ke Aceh, karena ini sudah diatur dalam UUPA,” kata Yunus, Jumat, (5/2/2021) kemarin.

Pihaknya mengaku tetap akan fokus pada pasal 8 ayat 2 UUPA yang berbunyi ‘Rencana pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA’.

“Kami DPRA komitmen pilkada Aceh tetap digelar 2022. Masalah revisi UU pemerintah itu, tidak ada koordinasi dengan DPRA, jadi seandainya pun pusat menjalankan pemilu di 2024 berdasarkan aturan Nomor 10 Tahun 2016, kita tidak masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) se-Aceh menyatakan telah menyepakati pemilihan 21 kepala daerah (Pilkada) Aceh akan digelar pada 2022. Tahapan pilkada dimulai pada April 2021 dan pencoblosan pada 17 Februari 2022.

Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri, mengatakan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota telah menggelar rapat pleno tahapan pilkada Aceh tahun 2022.

“Kita sudah sepakat semua tahapan pilkada di Aceh dimulai pada April 2021 dan pencoblosan pada 17 Februari 2022. Dan tahapan itu sudah kita tanda tangani,” kata Syamsul.

Sumber: medcom