BMKG Prakirakan Cuaca Berawan Dominasi Banda Aceh dan Aceh Besar Sepekan ke Depan

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Memasuki hari ke-50 bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh sejak 26 November 2025, total korban yang meninggal dunia mencapai 560 orang dan 112.506 jiwa mengungsi hingga 16 Januari 2026 berdasarkan laporan dari Health Emergency Operational Center (HEOC) Aceh. Bencana tersebut berdampak pada 18 kabupaten/kota dan ribuan gampong di Aceh.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh sekaligus Koordinator HEOC Provinsi Aceh, Ferdiyus, mengatakan bahwa penanganan kesehatan bagi korban bencana terus dilakukan meski dihadapkan pada kerusakan fasilitas.

“Seluruh rumah sakit pemerintah sudah beroperasi, namun masih terdapat puskesmas yang rusak berat dan dua puskesmas belum beroperasi optimal. Pelayanan kesehatan di pengungsian tetap berjalan dengan dukungan tenaga medis dan relawan,” ujar Ferdiyus, dikutip Nukilan dari laporan Posko HEOC, Sabtu (17/1/2026).

Data HEOC mencatat 456 korban luka berat, 4.939 luka ringan, serta 31 orang masih dinyatakan hilang. Pengungsi tersebar di 988 titik, dengan layanan kesehatan mencatat lebih dari 105 ribu kunjungan, didominasi kasus ISPA dan penyakit kulit.

Ferdiyus menambahkan, Pemerintah Aceh bersama Kementerian Kesehatan terus memprioritaskan pemulihan fasilitas kesehatan, distribusi logistik medis, serta pencegahan penyakit menular di lokasi pengungsian. []

Reporter: Sammy

Mendagri Tegaskan Dana TKD Rp 10,6 Triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar Harus Tepat Sasaran

Penulis

-

17/01/2026

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah pusat memutuskan mengembalikan dana transfer ke daerah (TKD) kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk penanganan pascabencana banjir dan longsor. Total dana yang dikembalikan mencapai Rp 10,6 triliun.

Keputusan tersebut telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar pada Sabtu (17/1/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas kebijakan penguatan fiskal bagi tiga provinsi terdampak bencana tersebut.

“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun,” ujar Tito kepada wartawan di rumah dinasnya di Jalan Widya Candra, Jakarta.

Menurut Tito, pemerintah pusat berkomitmen penuh membantu pemulihan daerah terdampak, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Ia menegaskan Presiden telah mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk mendukung proses pemulihan tersebut.

“Pesan Pak Presiden ya jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah. Beliau sudah mobilisasi semua kekuatan pusat, dan itu ada anggaran yang tersendiri; dari PU, dari Kementerian Pendidikan, dari dana tentara, kesehatan, lain-lain, TNI, Polri, BNPB, kemudian juga Basarnas, macam-macam, semua di-backup semua, semua didorong,” kata Tito.

Meski demikian, Tito menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah untuk bergotong royong bersama pemerintah pusat. Pengembalian dana TKD ini disebut sebagai upaya memperkuat kemampuan daerah dalam menangani dampak bencana.

“Tapi daerah sendiri ini juga tentu perlu juga untuk bergerak, gotong royong. Nah, tapi untuk mereka kuat, ditambah anggaran. Kira-kira gitu,” ucapnya.

Tito juga menyampaikan pesan tegas Presiden agar dana TKD digunakan secara efektif dan efisien, khususnya untuk pemulihan kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan dana bencana tersebut.

“Ya jangan diselewengkan, ini anggaran bencana. Kalau anggaran bencana ini sampai diselewengkan, ini apa namanya itu, mudaratnya berlipat-lipat ganda. Satu, ini adalah pidana. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ini adalah artinya menari-nari di atas penderitaan masyarakatnya sendiri. Nggak boleh,” tegas Tito.

Dari total Rp 10,6 triliun, Pemerintah Provinsi Aceh akan menerima Rp 1,6 triliun untuk 23 kabupaten/kota. Sumatera Utara memperoleh Rp 6,3 triliun untuk 33 kabupaten/kota, sementara Sumatera Barat mendapatkan Rp 2,7 triliun untuk 19 kabupaten/kota.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, seperti perbaikan infrastruktur jalan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, serta pembersihan lingkungan pascabencana banjir dan longsor. Tito kembali menegaskan agar dana tersebut tidak disalahgunakan.

“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin. Itu saja,” ujarnya.

Tito memastikan seluruh kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut menerima pengembalian TKD secara utuh tanpa pengecualian. Menurutnya, meski tidak semua wilayah terdampak langsung bencana, efek sosial dan ekonomi dirasakan secara luas.

“Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi. Jadi meskipun misalnya di Aceh itu ada 18 yang terdampak dari 23, tapi empatnya lagi juga mengalami problema,” jelasnya.

Ia mencontohkan kondisi di Aceh dan Sumatera Utara, di mana perpindahan penduduk dan terputusnya jalur distribusi menyebabkan kenaikan harga di wilayah yang sebelumnya tidak terdampak langsung.

“Sumatera Utara misalnya, di Nias enggak terlalu terdampak, tapi Kota Sibolga itu terdampak ya, lumpur segala macam mengakibatkan jalan terputus. Akibatnya pasokan ke Sibolga sulit masuk, Sibolga tuh pintunya pelabuhannya adalah pintu untuk menuju Nias, sehingga seluruh kabupaten di Nias terdampak. Akibatnya harga-harga naik,” paparnya.

“Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,” sambung Tito.

Muslim Ayub Apresiasi Ketegasan Wali Kota Subulussalam Tangani Konflik Agraria

Penulis

-

17/01/2026

IMG-20251009-WA0005 — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi NasDem, Muslim Ayub, SH, MM. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dari daerah pemilihan Aceh, Muslim Ayub, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Subulussalam H. Rasyid Bancin (HRB) atas langkah tegas dan strategis dalam menyelesaikan konflik agraria berkepanjangan antara perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat.

Muslim Ayub menilai kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam di bawah kepemimpinan HRB mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak masyarakat atas tanah serta ketegasan kepala daerah dalam menata persoalan agraria yang selama ini tak kunjung selesai.

“Ini terobosan bersejarah. Wali Kota Subulussalam berani mengambil langkah tegas dan konstitusional dalam menyelesaikan konflik agraria antara perusahaan HGU dan masyarakat. Ini patut diapresiasi,” ujar Muslim Ayub dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Sabtu (17/1/2026).

Ia menjelaskan, keberhasilan Pemkot Subulussalam mengambil alih lahan eks HGU yang dikuasai secara ilegal oleh sebuah perusahaan menjadi bukti kehadiran negara dalam menegakkan prinsip keadilan agraria. Lahan tersebut kemudian dihibahkan kepada sejumlah dayah dan pesantren untuk mendukung operasional serta keberlangsungan pendidikan keagamaan.

“Penghibahan lahan kepada dayah bukan hanya penyelesaian agraria, tetapi investasi sosial dan keumatan. Ini kebijakan yang berpihak pada pendidikan dan masa depan generasi Aceh,” kata Muslim.

Selain itu, Muslim Ayub turut mengapresiasi keterlibatan Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang turun langsung ke daerah dalam membantu penyelesaian sengketa agraria. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan sinergi nyata antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.

Ia juga memuji pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) oleh Wali Kota Subulussalam sebagai instrumen resmi untuk memastikan tata kelola agraria berjalan adil, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami berharap kepala daerah lain di Aceh dapat mencontoh langkah strategis ini. Subulussalam bisa menjadi role model dalam penyelesaian sengketa agraria secara damai, tegas, dan konstitusional,” lanjutnya.

Tak hanya di sektor agraria, Muslim Ayub juga menyoroti kepemimpinan HRB yang dinilai berhasil memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Hal itu tercermin dari kehadiran tiga menteri ke Subulussalam dalam rangka penanganan kebencanaan dan penguatan ketahanan pangan.

“Kehadiran tiga menteri membuktikan bahwa isu-isu Subulussalam kini masuk dalam perhatian serius pemerintah pusat. Ini prestasi kepemimpinan yang patut diapresiasi,” tutup Muslim Ayub. (XRQ)

Reporter: Akil

Dana Transfer ke Aceh dan Dua Provinsi di Sumatra Mulai Cair Pekan Depan

Penulis

-

17/01/2026

53b1f41f-d24f-4888-a64c-067a68475654 — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Kemendagri)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah pusat memastikan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk tiga provinsi di Sumatra yang terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, akan mulai dicairkan pada pekan depan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut proses pencairan direncanakan dimulai pada Senin, 20 Januari 2026, setelah dilakukan koordinasi antarkementerian.

Tito menjelaskan, koordinasi tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pencairan TKD ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam menangani dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Menurut Tito, besaran TKD tahun 2026 untuk seluruh kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut akan disamakan dengan alokasi tahun 2025 setelah efisiensi. Pemerintah memastikan tidak ada pemangkasan anggaran TKD bagi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada tahun ini.

“Kalau seandainya TKD 2026 itu lebih tinggi daripada hasil efisiensi 2025, ya kita pakai yang 2026. Supaya daerah punya instrumen keuangan yang cukup untuk membantu penanganan bencana, karena salah satu yang dibutuhkan tentu anggaran,” kata Tito.

Kebijakan pengembalian TKD ini telah disepakati Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.

“Presiden memutuskan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan tahun 2025. Dengan kata lain, total anggarannya menjadi Rp10,6 triliun,” ujar Tito.

Secara rinci, Aceh bersama 23 kabupaten dan kota memperoleh pengembalian TKD sebesar Rp1,6 triliun. Sumatra Utara dengan 33 kabupaten dan kota menerima Rp6,3 triliun, sementara Sumatra Barat dengan 19 kabupaten dan kota mendapatkan Rp2,7 triliun. (xrq)

Pelita Air–Pos Logistik Kirim Bantuan Bencana ke Sumatra Lewat Program Kargo Gratis

Penulis

-

17/01/2026

ilustrasi-pelita-air_169 — Pelita Air. (Foto: Dok. Istimewa)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pelita Air bekerja sama dengan Pos Logistik Indonesia meluncurkan program pengiriman kargo gratis untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Sumatra. Program ini telah berjalan sejak 6 Januari 2026 dan melayani pengiriman logistik menuju tiga bandara utama, yakni Bandara Kualanamu (KNO), Padang (PDG), dan Banda Aceh (BTJ).

Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan, mengatakan program ini bertujuan mempercepat distribusi bantuan agar kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera terpenuhi.

“Kami memahami bahwa dalam situasi darurat, kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan menjadi hal yang sangat krusial. Melalui Program Kargo Gratis ini, Pelita Air ingin hadir dan berkontribusi secara langsung agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan di wilayah Sumatra,” ungkap Dendy dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026).

Menurut Dendy, kolaborasi dengan Pos Logistik merupakan langkah strategis untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lebih efektif dan terkoordinasi, sekaligus menjadi wujud sinergi antaranak usaha BUMN dalam mendukung upaya kemanusiaan dan pemulihan pascabencana.

“Kami percaya bahwa sinergi antar instansi sangat penting dalam upaya kemanusiaan. Dengan dukungan Pos Logistik, kami berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat terdampak,” kata Dendy.

Program kargo gratis ini diperuntukkan khusus bagi instansi pemerintah maupun lembaga terkait yang terlibat langsung dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Pelita Air menyatakan komitmennya untuk terus terlibat aktif dalam berbagai inisiatif sosial sebagai bagian dari kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara itu, CEO Pos Logistik Arifin Muchlis menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai sinergi dunia usaha sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak bencana.

“Kolaborasi yang kita lakukan bersama dengan Pelita Air adalah wujud nyata sinergi perusahaan dalam membantu pemerintah mempercepat pemulihan di daerah-daerah pasca bencana,” ujar Arifin.

Jembatan Bailey di Baroh Bugeng Selesai Dibangun, Aktivitas Warga Nurussalam Kembali Lancar

Penulis

-

17/01/2026

a_696a3f97751eb — Peresmian Jembatan bailey di Gampong Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur. (Foto: Istimewa)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pembangunan Jembatan Bailey di Gampong Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, telah selesai dan kini kembali menghubungkan wilayah Baroh Bugeng dengan Peulawi. Jembatan tersebut sebelumnya terputus akibat banjir yang melanda kawasan itu pada akhir November 2025.

Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Aceh, Muthalamuddin, menyampaikan bahwa jembatan Bailey tersebut telah diresmikan langsung oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky. Pembangunan jembatan dilakukan dengan dukungan Kementerian Pertahanan dan dikerjakan oleh prajurit TNI.

Jembatan Bailey ini memiliki panjang 13 meter dengan lebar 4 meter dan diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Semoga terbangunnya jembatan ini masyarakat bisa kembali beraktivitas normal, termasuk kegiatan ekonomi,” kata Muthalamuddin, Jumat, 16 Januari 2026.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan pembangunan delapan unit jembatan Bailey. Saat ini, pembangunan difokuskan pada dua titik di Kecamatan Nurussalam, yakni di Gampong Baroh Bugeng dan Gampong Seneubok Rambong.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga mengusulkan pembangunan jembatan gantung di wilayah Simpang Jernih yang menghubungkan Gampong Batu Sumbang dengan kawasan Pantai Kera.

Iskandar menuturkan bahwa tidak seluruh wilayah memungkinkan dibangun jembatan Bailey karena faktor kondisi tanah dan konstruksi.

“Tidak semua lokasi memungkinkan untuk dibangun jembatan Bailey karena kondisi konstruksi tanah,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan pemetaan terhadap jembatan-jembatan di Aceh Timur yang berada dalam kondisi kritis dan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur darurat dapat segera direalisasikan.

“Sehingga pembangunan infrastruktur darurat bisa segera dilakukan demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat,” jelas Iskandar.

Gubernur Aceh Desak Percepatan Pembangunan Jembatan Antarwilayah

Penulis

-

17/01/2026

6931979accc3f — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa kebutuhan paling mendesak di Aceh saat ini adalah pembangunan jembatan, terutama di tingkat kecamatan dan antar desa. Hingga kini, banyak wilayah masih mengalami keterbatasan infrastruktur sehingga masyarakat terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai dalam aktivitas sehari-hari.

“Jembatan yang sudah dibenahi saat ini baru yang berada di jalur nasional, dan itu sudah sekitar 60 persen teratasi. Namun jembatan antarkecamatan dan antardesa masih belum tersentuh,” kata Muzakir Manaf di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2026.

Ia menyebut kondisi paling memprihatinkan terjadi di Aceh Timur dan Aceh Utara. Di dua daerah tersebut, warga masih harus menyeberangi sungai selebar 100 hingga 150 meter menggunakan rakit. Kondisi ini juga dialami anak-anak sekolah yang setiap hari bergantung pada rakit untuk pergi dan pulang sekolah.

“Ini sangat berisiko dan membutuhkan kebijakan cepat dari pemerintah pusat agar masyarakat bisa menyeberangi sungai dengan aman,” ujar Muzakir.

Muzakir berharap pemerintah pusat, khususnya kementerian yang membidangi pembangunan infrastruktur, dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan jembatan sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan Aceh pascabencana.

Aceh Tamiang Dinilai Ideal Jadi Posko Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera, Ini Alasan Aryos Nivada

Penulis

-

16/01/2026

IMG-20240407-WA0018 — Pendiri JSI, Aryos Nivada. (Foto: Youtube Jalan Ary Official)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kabupaten Aceh Tamiang dinilai sebagai lokasi paling rasional untuk ditetapkan sebagai Posko Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pascabencana di Pulau Sumatera. Penilaian tersebut disampaikan Pendiri Jaringan Survei Inisiatif, Aryos Nivada, yang menilai keputusan itu akan berdampak besar terhadap efektivitas pemulihan wilayah terdampak bencana lintas provinsi.

Menurut Aryos, penentuan lokasi posko induk RR tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan geostrategis, kesiapan infrastruktur, serta efisiensi kebijakan publik. Aceh Tamiang dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi simpul penghubung antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sekaligus berada di jalur utama distribusi logistik Pulau Sumatera.

“Aceh Tamiang berada pada titik yang sangat strategis. Ia menjadi simpul penting antara Aceh dan Sumatera Utara, sekaligus berada di jalur utama distribusi logistik Pulau Sumatera,” kata Aryos kepada Nukilan.id, Jumat (16/1/2026).

Ia menjelaskan, Aceh Tamiang terletak di koridor Jalan Nasional Lintas Sumatera, jalur vital yang menghubungkan wilayah barat hingga timur Pulau Sumatera. Posisi tersebut memungkinkan mobilisasi personel, logistik, serta peralatan berat berlangsung lebih cepat menuju daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Riau bagian utara. Kedekatan wilayah ini dengan pusat ekonomi dan transportasi Kota Medan turut memperkuat keunggulan tersebut.

Dari sisi risiko kebencanaan, Aceh Tamiang memiliki karakteristik yang mencerminkan sebagian besar wilayah Sumatera. Kawasan ini rawan banjir, banjir bandang, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Menurut Aryos, kesamaan karakter bencana tersebut justru menjadi nilai tambah.

“Respons rehabilitasi dan rekonstruksi akan lebih kontekstual karena berbasis pengalaman lapangan yang nyata,” ujarnya bernada tegas.

Selain faktor geografis dan risiko bencana, kesiapan infrastruktur Aceh Tamiang juga dinilai relatif memadai untuk menopang operasional posko induk. Akses jalan nasional dan provinsi berfungsi dengan baik, jaringan listrik dan komunikasi relatif stabil, serta tersedia fasilitas pemerintahan, layanan kesehatan, dan utilitas dasar lainnya. Konektivitas dengan Bandara Internasional Kualanamu dan Pelabuhan Belawan melalui jalur darat turut memperkuat posisi Aceh Tamiang sebagai simpul logistik regional.

“Dengan kondisi itu, negara tidak perlu mengeluarkan investasi awal yang besar hanya untuk membangun pusat koordinasi,” ungkap Aryos.

Pengalaman Aceh Tamiang sebagai wilayah perbatasan provinsi juga dinilai menjadi keunggulan tersendiri. Selama ini, pemerintah daerah setempat terbiasa melakukan koordinasi lintas administrasi dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai strategis untuk menyatukan kerja berbagai aktor, mulai dari BNPB, kementerian dan lembaga, TNI-Polri, BUMN, hingga mitra internasional dalam satu komando rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari sisi anggaran, Aryos menilai penempatan posko induk di Aceh Tamiang berpotensi meningkatkan efisiensi belanja negara. Lokasinya yang dekat dengan sumber suplai utama Sumatera bagian utara dan tidak terisolasi secara geografis diyakini dapat menekan biaya logistik serta mempercepat pelaksanaan program. Tahapan krusial seperti verifikasi kerusakan, penyaluran bantuan, hingga pengendalian pembangunan kembali lintas wilayah dinilai dapat berjalan lebih cepat.

Lebih jauh, kebijakan ini juga dinilai memiliki dampak strategis jangka panjang bagi Aceh, khususnya kawasan perbatasan. Keberadaan posko induk dipandang mampu mendorong penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia di bidang kebencanaan, serta pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah hinterland yang selama ini kerap berada di pinggiran kebijakan nasional.

Dukungan pemerintah daerah dan penerimaan sosial masyarakat Aceh Tamiang turut menjadi faktor penentu. Menurut Aryos, pemerintah kabupaten menunjukkan komitmen kuat dalam penanggulangan bencana serta memiliki rekam jejak kerja sama yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi.

“Stabilitas dukungan politik dan sosial ini penting agar posko induk tidak bersifat sementara, tetapi berfungsi optimal dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Aryos menyimpulkan Aceh Tamiang memenuhi kriteria sebagai lokasi Posko Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pulau Sumatera. Penetapan ini dinilai tidak hanya mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana lintas provinsi, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem kebencanaan di kawasan barat Indonesia.

Ia menambahkan, jika diperlukan, kajian tersebut dapat disederhanakan ke dalam bentuk naskah kebijakan, bahan paparan pimpinan, atau draf surat usulan resmi kepada BNPB maupun Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (XRQ)

Reporter: Akil

Menanti Rektor Baru USK, Mahasiswa Sampaikan Kriteria Ideal Pemimpin Kampus

Penulis

-

16/01/2026