Beranda blog Halaman 231

Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Terkait Pelanggaran Hutan

0
Perusahaan yang izinnya dicabut Prabowo (FOTO: Herdi Arif Al Hikam/detikcom).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha 28 perusahaan yang dinilai terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daftar perusahaan tersebut diumumkan langsung oleh Istana Kepresidenan.

“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut Prasetyo, perusahaan yang izinnya dicabut terdiri atas 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta enam badan usaha nonkehutanan yang bergerak di sektor tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

“28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, seluas 1.010.592 hektare, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK,” ujarnya.

Dari total 22 PBPH yang dicabut izinnya, tiga perusahaan beroperasi di Aceh, enam di Sumatera Barat, dan 13 di Sumatera Utara. Sementara itu, enam badan usaha nonkehutanan yang izinnya dicabut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Aceh, PBPH yang dicabut izinnya adalah PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Rimba Timur Sentosa, dan PT Rimba Wawasan Permai. Adapun badan usaha nonkehutanan di Aceh yang terkena pencabutan izin yakni PT Ika Bina Agro Wisesa dan CV Rimba Jaya.

Di Sumatera Barat, enam PBPH yang dicabut izinnya meliputi PT Minas Pagai Lumber, PT Biomass Andalan Energi, PT Bukit Raya Mudisa, PT Dhara Silva Lestari, PT Sukses Jaya Wood, serta PT Salaki Summa Sejahtera. Dua badan usaha nonkehutanan di provinsi ini yang izinnya dicabut adalah PT Perkebunan Pelalu Raya dan PT Inang Sari.

Sementara di Sumatera Utara, pencabutan izin PBPH mencakup 13 perusahaan, di antaranya PT Anugerah Rimba Makmur, PT Barumun Raya Padang Langkat, PT Gunung Raya Utama Timber, PT Hutan Barumun Perkasa, hingga PT Toba Pulp Lestari Tbk. Selain itu, dua badan usaha nonkehutanan di Sumatera Utara yang dicabut izinnya adalah PT Agincourt Resources dan PT North Sumatra Hydro Energy.

Kebijakan pencabutan izin ini disebut sebagai langkah tegas pemerintah dalam menertibkan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di wilayah terdampak bencana, agar pengelolaan hutan dan lingkungan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Kapolda Aceh Salurkan 300 Kasur dan Dana Hunian Sementara bagi Korban Banjir Bandang Ketambe

0
Kapolda Aceh Salurkan 300 Kasur dan Dana Hunian Sementara bagi Korban Banjir Bandang Ketambe. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa, 20 Januari 2026.

Bantuan tersebut berupa 300 unit kasur tidur, paket sembako, serta Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya hanyut diterjang banjir.

Ratusan kasur tersebut merupakan hasil kolaborasi Kapolda Aceh bersama Yayasan PT Mapanbumi, Paramitha Foundation, dan Yayasan HOPE. Selain itu, Kapolda Aceh juga menyerahkan secara simbolis Dana Tunggu Hunian sebesar Rp1,8 juta untuk jangka waktu tiga bulan kepada para korban terdampak.

Seluruh bantuan diantarkan langsung oleh Kapolda Aceh ke lokasi bencana sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Kepada Nukilan.id Kapolda menungkapkan bahwa dalam kunjungan tersebut ia juga berinteraksi langsung dengan para korban untuk melihat kondisi terkini serta mendengarkan kebutuhan mendesak warga, terutama menjelang bulan suci Ramadan yang akan datang pada Februari mendatang.

“Saya bersama pejabat utama Polda Aceh, didampingi Kapolres Aceh Tenggara beserta unsur Forkopimda, mengantar langsung bantuan kasur dan Dana Tunggu Hunian untuk korban banjir bandang di Ketambe. Sekaligus ingin menanyakan langsung apa saja kebutuhan mendesak para korban, khususnya menjelang bulan suci Ramadan,” ujar Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah.

Kapolda Aceh juga mengajak seluruh elemen untuk terus memberikan perhatian dan dukungan secara berkelanjutan terhadap para korban banjir bandang, khususnya dalam menghadapi Ramadan.

Selain itu, dalam kunjungan kerjanya, Marzuki Ali Basyah menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yulhendri, unsur Forkopimda, serta masyarakat atas sinergi dan kerja sama dalam penanggulangan bencana banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025 lalu.

Berkat kolaborasi seluruh pihak, Kabupaten Aceh Tenggara tercatat sebagai daerah pertama yang berhasil menurunkan status dari tanggap darurat bencana ke tahap pemulihan pascabencana. Menurut Kapolda Aceh, semangat kebersamaan tersebut mencerminkan moto “sepakat segenep” yang menjadi identitas dan karakter masyarakat Aceh Tenggara. (XRQ)

Reporter: Akil

Rusak Parah Pascabanjir, SMAS–SMPS Bustanul Ulum Bener Meriah Ajukan Relokasi Sekolah

0
SMAS–SMPS Bustanul Ulum Bener Meriah. (Foto: Fo Nukilan)

NUKILAN.ID | REDELONG – Banjir bandang yang melanda Kabupaten Bener Meriah pada akhir November 2025 lalu masih meninggalkan dampak serius, terutama terhadap sektor pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan yang mengalami kerusakan berat adalah SMAS dan SMPS Terpadu Bustanul Ulum, yang hingga kini belum dapat menjalankan aktivitas belajar mengajar secara normal.

Kondisi tersebut disampaikan Kepala SMAS Bustanul Ulum, Jailani, S.Ag, saat menerima kunjungan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, S.Pd., MSP, bersama tim Humas pada Selasa (20/1/2026).

Jailani menjelaskan, banjir bandang disertai tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025 menyebabkan sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan parah. Letak sekolah yang berada di tepi aliran sungai dinilai sangat rawan terhadap bencana susulan.

“Pasca banjir, ada beberapa gedung yang tidak bisa lagi kami fungsikan. Lokasi sekolah kami berada di pinggir sungai, sehingga kami sangat khawatir akan adanya banjir susulan,” ujar Jailani.

Ia merinci, kerusakan terjadi pada berbagai bangunan vital, mulai dari gedung asrama siswa, ruang kelas, hingga kantor sekolah yang mengalami retakan serius dan dinyatakan tidak layak digunakan. Selain itu, bangunan laboratorium di bagian belakang sekolah juga terdampak longsor, termasuk jembatan penghubung menuju permukiman warga dan akses ke pusat kota.

“Musala putra juga tidak bisa kami manfaatkan lagi karena tangganya ambruk, besinya sudah rusak. Begitu juga dengan perumahan guru, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang administrasi, ruang guru, serta tiga unit ruang belajar, semuanya tidak bisa digunakan lagi,” jelasnya.

Tragedi banjir bandang tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga menelan korban jiwa. Seorang guru SMAS Bustanul Ulum dilaporkan meninggal dunia saat kejadian.

“Kami sangat berduka. Seorang guru kami, almarhum Sandika, meninggal dunia sekitar pukul 03.00 dini hari. Beliau terjebak di kamar mandi saat berupaya menyelamatkan siswa, hingga bangunan ambruk dan beliau terbawa arus banjir,” tutur Jailani.

Atas kondisi itu, pihak sekolah secara resmi mengajukan permohonan bantuan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk mendukung pembangunan ulang sekaligus relokasi sekolah ke lokasi yang lebih aman.

“Kami sangat berharap kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk membantu kami dalam relokasi dan pembangunan kembali gedung SMAS dan SMPS Terpadu Bustanul Ulum. Agar proses pendidikan di dayah kami bisa kembali normal pasca bencana banjir bandang ini,” ungkapnya.

Harga Emas di Banda Aceh Cetak Rekor Tertinggi, Per Mayam Tembus Rp 8,3 Juta pada 20 Januari 2026

0
Ilustrasi untung rugi jual emas di toko perhiasan (Photo by Pixabay)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Harga emas per mayam di Banda Aceh kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah perdagangan emas daerah tersebut. Pada Selasa (20/1/2026), harga emas mengalami kenaikan Rp 50.000 per mayam.

Kenaikan itu membuat harga emas yang sebelumnya berada di level Rp 8.250.000 per mayam, kini menjadi Rp 8.300.000 per mayam. Angka tersebut sekaligus menjadi harga tertinggi yang pernah tercatat di Banda Aceh.

Lonjakan harga emas per mayam di Banda Aceh dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dunia serta meningkatnya harga emas Antam di pasar nasional. Situasi global yang belum stabil mendorong para investor kembali menjadikan emas sebagai aset lindung nilai atau safe haven.

Harga emas dunia sendiri dilaporkan berada pada level tertinggi, seiring meningkatnya kekhawatiran pasar global. Salah satu pemicunya adalah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap sejumlah negara Eropa dalam sengketa terkait wilayah Greenland.

Dengan kondisi geopolitik dan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, harga emas diperkirakan masih berpotensi bergerak fluktuatif, namun cenderung bertahan di level tinggi dalam waktu dekat.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Toko Emas Al-Fath di Pasar Ulee Kareng, Banda Aceh, harga emas hari ini dijual Rp 8.300.000 per mayam, atau naik Rp 50.000 dibandingkan hari sebelumnya.

“Harga emas hari ini di Toko Emas Al-Fath Rp 8.300.000 per mayam, belum termasuk ongkos. Naik lagi. Harga emas bisa berubah sewaktu-waktu,” demikian keterangan dari pihak Toko Emas Al-Fath dikutip dari SerambiNews.

Harga tersebut belum termasuk ongkos pembuatan, yang berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per mayam, tergantung tingkat kerumitan model perhiasan.

Selain emas perhiasan, amatan Nukilan.id harga emas bersertifikat produksi Antam juga tercatat mengalami kenaikan. Mengacu pada data dari situs resmi Logam Mulia, harga emas Antam untuk pecahan 1 gram pada Selasa (20/1/2026) berada di level Rp 2.705.000. (XRQ)

Reporter: Akil

Bencana Banjir dan Longsor di Aceh Tewaskan 561 Orang, Lebih dari 91 Ribu Warga Mengungsi

0
Sejumlah pengendara melintasi jalan yang tergenang banjir di Bukit Tempurung, Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Jumat (9/1/2026). (FOTO: BNPB)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh sejak 26 November 2025 telah menimbulkan dampak serius di 18 kabupaten/kota. Hingga 20 Januari 2026, tercatat 561 orang meninggal dunia, ribuan lainnya luka-luka, dan puluhan orang masih dinyatakan hilang.

Data tersebut dikutip Nukilan.id dari Laporan Harian Posko Health Emergency Operation Center (HEOC) Dinas Kesehatan Aceh. Bencana ini ditetapkan dalam Status Tanggap Darurat Bencana berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 300.2/05/2026 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat selama 14 hari, terhitung sejak 9 Januari hingga 22 Januari 2026.

Selain korban meninggal, tercatat 456 orang mengalami luka berat, 4.939 luka ringan, serta 30 orang dilaporkan hilang. Dampak bencana juga memaksa warga mengungsi ke 988 titik pengungsian, dengan total 91.703 jiwa terdampak.

Sektor kesehatan turut mengalami tekanan berat. Sebanyak 23 rumah sakit pemerintah dan 309 puskesmas berada di wilayah kabupaten/kota terdampak. Dari jumlah tersebut, dua puskesmas dilaporkan belum dapat beroperasi, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara.

Kerusakan parah juga terjadi pada fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Sedikitnya 23 puskesmas mengalami rusak berat, di antaranya Puskesmas Langkahan, Blang Geulumpang, Simpang Tiga, Lhok Beuringen, Ranto Peurlak, Peunaron, Lokop, Matang Pudeng, Pante Bidari, Sungai Iyu, Manyak Paed, Sekerak, Karang Baru, Banda Mulia, Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Simpang Kiri, Rantau, Bendahara, Kuala Simpang, Jambur Lak Lak, dan Jangka Buya.

Pemerintah Aceh bersama lintas sektor terus melakukan penanganan darurat, termasuk pemenuhan layanan kesehatan bagi pengungsi dan percepatan pemulihan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana. (XRQ)

Reporter: Akil

Pajak Kendaraan Bermotor Masih Jadi Penopang Utama PAD Aceh Barat

0
Ilustarsi pajak kendaraan bermotor. (Foto: Suarapemerintah)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor masih menjadi salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD yang digelar di Ruang Rapat Teuku Umar Setdakab Aceh Barat, Senin, 19 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Aceh Barat, Awal Muhaddir SR, SE, MSi, memaparkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025. Pemaparan dilakukan di hadapan Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Awal Muhaddir menyampaikan bahwa hingga akhir tahun 2025, realisasi penerimaan PKB dan BBNKB di Aceh Barat telah mencapai sekitar Rp21,8 miliar. Angka tersebut setara dengan 79,8 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp31 miliar.

Ia menilai, potensi peningkatan PAD dari sektor kendaraan bermotor di Aceh Barat masih terbuka lebar. Berdasarkan data Samsat, jumlah kendaraan yang beredar di wilayah tersebut mencapai sekitar 40 ribu unit setiap tahunnya, baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas.

“Potensi kendaraan yang ada di Aceh Barat menjadi peluang utama dan terbesar dalam peningkatan PAD, khususnya dari sektor PKB dan BBNKB,” ujarnya.

Selain PKB dan BBNKB, Awal Muhaddir juga menyoroti peran penting opsen pajak kendaraan bermotor yang dibagikan kepada pemerintah kabupaten. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerima porsi sebesar 66 persen dari setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan BBNKB.

“Sebesar 66 persen dari setiap pajak kendaraan yang dibayarkan langsung disetorkan ke rekening PAD Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Untuk tahun 2025, total realisasi opsen yang diterima tercatat sekitar Rp11,33 miliar,” katanya.

Menurut Awal Muhaddir, capaian tersebut menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD Aceh Barat. Ia memproyeksikan, penerimaan dari opsen pajak kendaraan bermotor akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan di daerah tersebut.

“Ini menjadi pedoman bagi kita bahwa penerimaan dari opsen setiap tahun akan terus bertambah. Sumber PAD ini dapat disinergikan untuk peningkatan layanan publik, fasilitas daerah, serta program pembangunan lainnya di Aceh Barat,” ucapnya.

DPRK Aceh Selatan Apresiasi Program MBG, Dorong Perbaikan Gizi dan Ekonomi Gampong

0
Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Novi Rosmita, S.E., M.Kes. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian di tingkat gampong.

Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, SE., M.Kes, menilai kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mitra pelaksana di gampong menjadi pendekatan pembangunan yang relevan dalam menjawab tantangan gizi dan kesejahteraan masyarakat.

“Dari perspektif kami di legislatif, MBG adalah sebuah lompatan besar. Program ini tidak hanya soal memberi makan anak-anak, tetapi membangun fondasi generasi emas Aceh Selatan. Dampaknya langsung terasa, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi masyarakat,” ujar Novi Rosmita saat meninjau salah satu dapur pelayanan MBG, Selasa (20/1/2026).

Sebagai Sekretaris Komisi IV yang membidangi kesehatan dan kesejahteraan rakyat, Novi menyebut aspek standar kesehatan dan tata kelola program menjadi perhatian utama DPRK. Ia menilai keberhasilan operasional dapur-dapur MBG di Aceh tidak terlepas dari sistem manajemen yang kuat di tingkat regional.

Dalam kesempatan tersebut, Novi juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Badan Gizi Nasional Regional Aceh yang dipimpin oleh Mustafa Kamal. Menurutnya, komunikasi yang terjalin antara BGN dan pemerintah daerah berlangsung baik dan konstruktif.

“Kami mengapresiasi kinerja BGN Aceh. Komunikasi yang dibangun sangat harmonis dengan pemerintah daerah. Standar kesehatan diterapkan secara ketat, namun tetap memberi ruang bagi UMKM dan mitra lokal untuk berkembang. Ini penting, terutama karena program berskala nasional tetapi dijalankan dengan pendekatan lokal,” tegas Novi.

Lebih lanjut, Novi menyoroti perhatian Kepala BGN Regional Aceh terhadap persoalan yang sempat dialami sejumlah mitra dapur MBG di Aceh Selatan, yang sebelumnya terdampak kasus penipuan oleh yayasan pusat. Ia menyebut respons cepat dan pendampingan langsung dari pimpinan regional menjadi faktor penting keberlangsungan program.

“Alhamdulillah, berkat bantuan dan respons cepat dari Kepala Regional Aceh, para mitra bisa terselamatkan dan dapur kembali beroperasi. Ini menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir melindungi pelaksana di lapangan,” ujarnya.

Novi menegaskan, DPRK Aceh Selatan akan terus memberikan dukungan politik sekaligus melakukan pengawasan agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi anak-anak serta perekonomian masyarakat gampong.

BPBD Aceh Barat Salurkan Masker untuk Siswa SD di Tengah Ancaman Asap Karhutla

0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat melakukan pembagian masker kepada murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Meulaboh di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, seiring meluasnya kebakaran lahan di kawasan tersebut, yang berpotensi terjadinya gangguan pernapasan dan kesehatan. Hingga Selasa (20/1/2026) luas lahan yang terbakar di kawasan tersebut sudah mencapai sembilan hektare. ANTARA/HO-BPBD Aceh Barat

NUKILAN.ID | MEULABOH – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat menyalurkan masker kepada murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Meulaboh yang berada di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan. Langkah ini dilakukan menyusul meluasnya kebakaran lahan di wilayah tersebut yang berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan dan kesehatan, khususnya pada anak-anak.

“Pembagian masker kepada murid SD ini sebagai upaya untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, terhadap bahaya asap yang ditimbulkan dari bencana kebakaran lahan,” kata Plt Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat, Teuku Ronal Nehdiansyah, kepada wartawan di Meulaboh, Selasa (20/1/2026).

Selain membagikan masker, BPBD Aceh Barat juga memberikan sosialisasi kepada para murid mengenai bahaya kabut asap bagi kesehatan serta cara melindungi diri saat beraktivitas di lingkungan yang terpapar asap.

Ronal menjelaskan, partikel halus yang terkandung dalam asap kebakaran lahan memiliki risiko tinggi memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama bagi anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu, pihaknya terus mengintensifkan upaya edukasi dan pencegahan di sekolah-sekolah yang berada di sekitar lokasi kebakaran.

Sebagai langkah perlindungan dini, BPBD Aceh Barat turut mendistribusikan ratusan masker kepada seluruh siswa dan guru. Masker tersebut berasal dari stok bantuan Dinas Kesehatan Aceh Barat yang dialokasikan khusus untuk penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kesehatan anak-anak adalah prioritas utama. Kami ingin memastikan mereka terlindungi saat berada di area sekolah yang terpapar asap,” ujarnya.

Sementara itu, BPBD Aceh Barat hingga Selasa (20/1/2026) masih terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di Desa Lapang dan Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh. Total luas lahan yang terbakar di kedua lokasi tersebut telah mencapai sekitar sembilan hektare.

Rinciannya, kebakaran di Desa Suak Raya telah menghanguskan sekitar enam hektare lahan, sedangkan di Dusun Ujong Beurasok, Desa Lapang, luas lahan yang terbakar mencapai tiga hektare.

Ia menambahkan, kebakaran lahan yang berlangsung sejak pekan lalu telah menimbulkan asap tebal yang mengganggu pernapasan masyarakat di sekitar lokasi. Kondisi cuaca yang terik serta tiupan angin kencang juga menyebabkan api terus menjalar dan berpotensi meluas ke area lain, sehingga petugas harus bekerja ekstra dalam melakukan pemadaman di berbagai titik.

PDIP Beri Bantuan Sarana Pendidikan bagi Siswa Korban Banjir di Aceh

0
Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Jamaluddin Idham dan Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, MY Esti Wijayati salurkan bantuan untuk sekolah terdampak bencana banjir. (Foto: Dok. PDIP)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Aceh. Memasuki 50 hari pascabencana, partai berlambang banteng moncong putih itu kini memfokuskan perhatian pada pemulihan aktivitas sosial, khususnya di sektor pendidikan.

Bantuan yang disalurkan berupa sarana pendidikan bagi siswa di Aceh Utara, meliputi seragam sekolah, tas, perlengkapan belajar, serta berbagai kebutuhan penunjang kegiatan belajar-mengajar lainnya yang diperlukan oleh siswa dan pihak sekolah.

Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Jamaluddin Idham bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Aceh serta Kepala Dinas Pendidikan Aceh Utara.

Jamaluddin Idham mengatakan, peninjauan dan penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian partai dalam membantu pemulihan proses belajar-mengajar setelah bencana banjir melanda wilayah tersebut.

“Banjir tidak boleh menghambat anak-anak untuk terus mendapatkan pendidikan yang layak. Kami ingin memastikan kegiatan belajar tetap berjalan dan semangat siswa tidak surut,” kata Jamaluddin Idham, Selasa (20/1).

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban siswa dan orang tua, sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas pendidikan di daerah terdampak banjir. Jamaluddin juga mengajak para siswa untuk tetap bersemangat belajar meskipun sementara waktu proses pembelajaran masih dilakukan di tenda-tenda pengungsian.

Sementara itu, MY Esti Wijayati yang juga membidangi pendidikan di Komisi X DPR RI menegaskan akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang terdampak banjir agar kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berlangsung secara normal.

“PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan sektor pendidikan di daerah terdampak bencana,” imbuh Jamaluddin.

Karhutla Aceh Barat Meluas 9 Hektare, Asap Mulai Ganggu Kesehatan Warga

0
Kebakaran lahan di Aceh Barat meluas hingga sembilan hektare. BPBD berupaya padamkan api dan bagikan masker untuk lindungi kesehatan anak-anak. (Foto: ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS) Baca artikel CNN Indonesia "Karhutla Meluas Jadi 9 Hektare, Kabut Asap Mulai Selimuti Aceh Barat" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260120101717-20-1318772/karhutla-meluas-jadi-9-hektare-kabut-asap-mulai-selimuti-aceh-barat. Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Aceh Barat terus meluas hingga mencapai sekitar sembilan hektare. Peristiwa ini terjadi di Desa Suak Raya dan Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, dan telah menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas serta kesehatan warga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat masih melakukan upaya pemadaman di sejumlah titik kebakaran.

Pelaksana Tugas Kepala BPBD Aceh Barat, Teuku Ronal Nehdiansyah, mengatakan, “Saat ini upaya pemadaman masih terus kami lakukan.”

Rinciannya, luas lahan terbakar di Desa Suak Raya mencapai sekitar enam hektare, sedangkan di Dusun Ujong Beurasok, Desa Lapang, sekitar tiga hektare. Kebakaran yang telah berlangsung sejak pekan lalu itu diperparah oleh cuaca panas dan angin kencang sehingga api terus menjalar ke area lain.

Teuku Ronal menjelaskan bahwa kabut asap mulai dirasakan masyarakat sekitar dan berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan. Kondisi tersebut membuat petugas harus bekerja ekstra dalam memadamkan api di berbagai sisi lokasi kebakaran.

Ia menambahkan, “Saat ini jilatan api terus menjalar perlahan dan berpotensi meluas, karena tiupan angin di sekitar lokasi kejadian sangat kencang.”

Dalam proses pemadaman, BPBD Aceh Barat dibantu oleh personel TNI, Polri, serta masyarakat setempat guna mencegah kebakaran semakin meluas.

Selain fokus pada pemadaman, BPBD Aceh Barat juga membagikan masker kepada murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Meulaboh di Desa Suak Raya sebagai langkah perlindungan kesehatan.

“Pembagian masker kepada murid SD ini sebagai upaya untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, terhadap bahaya asap yang ditimbulkan dari bencana kebakaran lahan,” ujar Teuku Ronal.

BPBD turut memberikan sosialisasi kepada siswa mengenai bahaya kabut asap dan cara menghindarinya saat beraktivitas. Menurut Ronal, partikel halus dari asap kebakaran berisiko menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada anak-anak usia sekolah.

Sebagai langkah pencegahan dini, ratusan masker didistribusikan kepada siswa dan guru dengan dukungan stok dari Dinas Kesehatan Aceh Barat.

“Kesehatan anak-anak adalah prioritas utama. Kami ingin memastikan mereka terlindungi saat berada di area sekolah yang terpapar asap,” katanya.