Beranda blog Halaman 231

Pengadilan Tinggi Banda Aceh Jadi Pelopor Uji Coba Penuh Platform Digital Badilum Learning Center

Penulis
Redaksi
-
0
Banda Aceh Jadi Pelopor Uji Coba Penuh Platform Digital Badilum Learning Center. (Foto: For PT Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh mencatat sejarah baru dengan menjadi pengadilan pertama di Indonesia yang melaksanakan uji coba penuh Badilum Learning Center (BLC), platform pembelajaran digital yang digagas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Kegiatan ini berlangsung secara daring dan luring di kantor PT Banda Aceh, Selasa (24/9/2025), serta diikuti oleh seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

“Program BLC sendiri resmi diluncurkan pada Ulang Tahun Mahkamah Agung lalu, namun baru kali ini diuji coba secara penuh,” ujar Junaedi Kamaludin, Kasubdit Mutasi Panitera & Jurusita dalam sambutannya.

Sebelumnya, penerapan BLC masih terbatas pada beberapa wilayah, khususnya untuk bimtek materi Restorative Justice (RJ), Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), serta Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menurut Junaedi, BLC merupakan bagian dari 15 program prioritas Badilum yang menjadi pijakan arah pengembangan peradilan umum. Program ini mencakup Smart TPM, Ganispedia, Inspira, Uji Kompetensi (Ukom), e-Eksaminasi, Perisai, SAQ, hingga digitalisasi Dandapala.

“Dengan anggaran yang minimal, BLC dirancang untuk tetap menjaga kualitas. Kita masih menggunakan metode blended learning, namun ke depan diharapkan seluruhnya bisa online. PT Banda Aceh menjadi pelopor uji coba penuh, dan hasilnya akan menjadi tolok ukur nasional,” terang Junaedi.

Dalam sosialisasi yang dipandu oleh Luthfan Hadi Darus, peserta diperkenalkan cara mengakses BLC melalui blc.mahkamahagung.go.id. Peserta diarahkan mulai dari proses login hingga mengikuti materi bimtek, seperti percepatan penyelesaian perkara, kode etik jurusita, dan eksekusi. Sertifikat elektronik yang diperoleh nantinya langsung terhubung dengan data BIS Ditjen Badilum.

“Bimtek di BLC dapat diikuti secara fleksibel sesuai kesibukan peserta. Setelah selesai, peserta langsung bisa mengunduh sertifikat dan melihat peringkatnya,” ungkap Luthfan.

Melalui uji coba perdana ini, Badilum berharap BLC segera dapat diterapkan secara daring di seluruh pengadilan negeri. Dengan begitu, meski anggaran terbatas, peningkatan kualitas aparatur peradilan tetap bisa dilakukan secara optimal dari masing-masing satuan kerja.

Editor: AKil

Ketum PRM Soroti Pasien Anak Dirujuk ke Banda Aceh dengan Motor, Desak Evaluasi Manajemen RSUDYA

Penulis
Redaksi
-
0
HAMAS VAKUM
Ketua Umum Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM) Robi Annamal. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Polemik terkait seorang pasien anak asal Trumon Timur, Aceh Selatan, yang dirujuk ke RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh menggunakan sepeda motor menuai sorotan publik.

Kasus ini melibatkan Hasnibar (6), yang mengalami gangguan serius pada mata yang terpaksa dibawa orang tuanya menggunakan sepeda motor menuju RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.

Pada Senin, 22 September 2025, Plt Direktur RSUD dr. H. Yuliddin Away (RSUDYA) Tapaktuan, Erizaldi, melalui Kabid Pelayanan Salwiyadi, telah memberikan klarifikasi bahwa pasien tersebut berstatus rawat jalan, bukan gawat darurat. Menurutnya, sesuai aturan Kementerian Kesehatan dan BPJS, pasien rawat jalan tidak difasilitasi ambulans.

Ia menjelaskan, Hasnibar awalnya dirujuk dari Puskesmas Trumon ke Poli Anak RSUDYA Tapaktuan. Namun, karena dokter spesialis mata tidak bertugas, keluarga kemudian meminta rujukan ke RSUDZA Banda Aceh.

“Poli mata kita memang tutup sementara. Insya Allah mulai Kamis, 25 September 2025 pelayanan kembali normal,” ujar Salwiyadi dikutip dari AJNN.

Kasus ini mendapat perhatian dari Ketua Umum Perhimpunan Rakyat Merdeka (PRM), Robi Annamal. Ia menilai kinerja RSUDYA perlu dipertanyakan mengingat status rumah sakit tersebut sebagai tipe B dan rujukan regional.

“Polemik ini bukan sekadar soal rujukan. Bagaimana mungkin rumah sakit tipe B yang menjadi rujukan regional tidak memiliki dokter mata yang siaga dan bahkan tidak memfasilitasi ambulans bagi pasien miskin? Ini kegagalan manajemen,” kata Robi Annamal kepada Nukilan.id, Rabu (24/9/2025).

Untuk itu, PRM mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam hal ini Dinas Kesehatan Aceh segera mengevaluasi kinerja manajemen serta Direktur RSUDYA.

Robi juga menekankan perlunya perbaikan sistem rujukan darurat agar pasien miskin tidak lagi menanggung risiko perjalanan panjang tanpa fasilitas medis.

“Ini bukan hanya tragedi medis, tetapi juga tragedi bagi manajemen pelayanan publik. Rumah sakit seharusnya memastikan hak kesehatan rakyat terpenuhi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRK Aceh Selatan, Adi Samridha, turut menyoroti persoalan ini. Ia menilai rumah sakit seharusnya bisa memfasilitasi ambulans bagi pasien dengan kondisi berat.

“Kondisinya (Hasnibar) kurus, matanya sudah tidak nampak. Layak sekali dibantu oleh rumah sakit. Jangan biarkan orang miskin membawa anak sakit sejauh ratusan kilometer dengan motor,” tegas Adi sebagaimana diberitakan AJNN. (XRQ)

Reporter: Akil

Agus Chusaini Resmi Dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BI Aceh

Penulis
Rezi
-
0
Proses pengukuhan Agus Chusaini sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. (Foto: Dok. Humas BI Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti resmi mengukuhkan Agus Chusaini sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh di Ballroom Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Rabu (24/9/2025).

Dalam sambutannya, Destry menyampaikan apresiasi atas kontribusi Rony Widijarto yang dinilai berhasil memperkuat sinergi kebijakan BI di daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi Aceh. Ia menegaskan, rotasi dan mutasi pegawai merupakan agenda rutin tahunan BI yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Para pimpinan kantor perwakilan BI di daerah yang terpilih adalah pilihan terbaik untuk wilayah masing-masing. Kami berharap Pak Agus dan Pak Rony dapat mengimplementasikan serta mendiseminasikan kebijakan dari pusat dengan sebaik-baiknya,” ujar Destry.

Lebih lanjut, Destry menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi perekonomian Aceh. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini tercatat 4,8 persen, di bawah rata-rata nasional sebesar 5,12 persen maupun rata-rata pertumbuhan provinsi di Sumatera sebesar 4,9 persen.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama. Selain itu, inflasi di Aceh tercatat sebesar 3,7 persen, lebih tinggi dari target nasional. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian bersama untuk kita gali akar permasalahannya,” jelasnya.

Destry menekankan pentingnya sinergi antara BI dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global perlu diantisipasi dengan memperkuat ketahanan domestik, termasuk membuka lapangan kerja baru.

“Yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. Inilah tantangan utama perekonomian Indonesia ke depan,” ujarnya.

Sebagai langkah mendukung pertumbuhan, Destry menyampaikan bahwa BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen menjadi 4,75 persen, level terendah sejak 2022. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kredit dan pembiayaan sehingga aktivitas ekonomi nasional bergerak lebih maju dan inklusif.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Aceh sebelumnya, Rony Widijarto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, pimpinan perwakilan kementerian/lembaga, unsur perbankan, serta mitra strategis BI di Aceh. Diketahui, Agus Chusaini telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Perwakilan BI Aceh sejak Januari 2025.

Pejabat BGP Aceh Didakwa Korupsi Rp7,03 Miliar, Kejaksaan Janji Tuntaskan Kasus

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi korupsi. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Dua pejabat Balai Guru Penggerak (BGP) Aceh didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran tahun 2022 hingga 2024. Keduanya adalah TW (49), Kepala BGP Aceh, dan M (45), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini hingga memberikan kepastian hukum dan mengembalikan kerugian keuangan negara,” ujar Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Filman Ramadhan kepada Nukilan, Rabu (24/9/2025).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Besar menyebutkan, perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp7,03 miliar.

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (23/9/2025). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fauzi dengan anggota Harmi Jaya dan Zul Azmi.

Dalam pembacaan dakwaan, JPU menegaskan bahwa TW dan M dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pelatihan guru penggerak justru diduga diselewengkan.

Ke depan, terdakwa TW dijadwalkan akan menyampaikan nota keberatan (eksepsi), sementara perkara terdakwa M akan langsung masuk ke tahap pembuktian. []

Reporter: Sammy

LBH Kantara Gugat Presiden dan Menhub, Tuntut Implementasi UUPA Pelabuhan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Direktur LBH Kantara, Muhammad Suhaji. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | Kuala Simpang – Lembaga Bantuan Hukum Kajian Advokasi dan Tata Regulasi (LBH Kantara) resmi mengajukan gugatan citizen lawsuit terhadap Presiden dan Menteri Perhubungan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. Gugatan dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2025/PN Ksp itu menyoal pengelolaan pelabuhan di Aceh yang hingga kini masih dikuasai pemerintah pusat.

Direktur LBH Kantara, Muhammad Suhaji, menyatakan gugatan ini dilatarbelakangi keprihatinan mendalam atas tidak dilaksanakannya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut marwah otonomi khusus Aceh dan janji perdamaian MoU Helsinki yang sudah disepakati secara internasional,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Nukilan.id, Rabu 24 September 2025.

Dalam gugatannya, LBH Kantara menilai keberadaan PP No. 105 Tahun 2012, PP No. 31 Tahun 2021, dan Permenhub No. 50 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 19 UUPA. Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan penuh pengelolaan pelabuhan di Aceh harus dilimpahkan kepada Pemerintah Aceh.

Namun, hingga kini kewenangan itu masih diambil alih pusat. Kondisi ini bahkan telah menjadi sorotan publik, salah satunya melalui pemberitaan media dengan tajuk “Implementasi UU Pemerintah Aceh Masih Minim.”

LBH Kantara menekankan bahwa gugatan ini merupakan bentuk akses keadilan bagi masyarakat Aceh. Suhaji menilai PN Kuala Simpang tepat menjadi lokasi gugatan karena persoalan yang disengketakan terjadi di Aceh.

“Kalau masyarakat Aceh dipaksa menggugat ke Jakarta, itu justru menutup akses keadilan. Hakim harus menafsirkan hukum secara progresif dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Melalui gugatan ini, pihaknya meminta PN Kuala Simpang menyatakan pemerintah pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pelaksanaan Pasal 19 UUPA, menghentikan penerapan peraturan yang bertentangan, serta menyerahkan kewenangan pengelolaan pelabuhan dan bandara kepada Pemerintah Aceh.

“Ini bukan hanya perjuangan hukum, tapi juga perjuangan sejarah. Putusan yang adil akan menjadi kemenangan generasi Aceh ke depan dalam menagih janji otonomi yang sejati,” pungkasnya.

Reporter: Akil

Harga Emas di Banda Aceh Kembali Melesat, Sentuh Rp6,44 Juta per Mayam

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi untung rugi jual emas di toko perhiasan (Photo by Pixabay)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Harga emas di Banda Aceh kembali mencatatkan kenaikan signifikan. Pada Senin (22/2/2025), harga emas berada di angka Rp6.200.000 per mayam, belum termasuk ongkos. Hanya berselang dua hari, tepatnya Rabu (24/2/2025), berdasarkan pantauan Nukilan.id dari akun media sosial Toko Emas Bina Nusa, harga emas telah menembus Rp6.440.000 per mayam, belum termasuk ongkos. Kenaikan tersebut setara 3,87 persen.

Lonjakan harga di Banda Aceh sejalan dengan tren nasional. Harga emas Antam 24 karat kembali memecahkan rekor baru atau all-time high (ATH). Hari ini, harga emas Antam naik Rp10.000 per gram menjadi Rp2.174.000 per gram.

Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Selasa (23/9/2025), harga emas terkecil ukuran 0,5 gram dipatok Rp1.137.000. Untuk ukuran 10 gram dijual Rp21.235.000, sedangkan ukuran terbesar 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp2.114.600.000.

Dalam sepekan terakhir, pergerakan harga emas Antam berada di rentang Rp2.090.000 hingga Rp2.174.000 per gram. Sementara dalam sebulan terakhir, harga bergerak dari Rp1.929.000 hingga Rp2.174.000 per gram.

Selain harga jual, harga buyback emas Antam juga ikut naik Rp10.000 per gram menjadi Rp2.021.000 per gram. Harga buyback adalah jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Editor: AKil

Dinas Pendidikan Aceh Dukung Program Cek Kesehatan Gratis

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi cek kesehatan di sekolah. (Foto: Indonesia.go.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Pendidikan Aceh menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah-sekolah. Program prioritas nasional ini lahir dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya deteksi dini kesehatan peserta didik guna menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

Kepala Bidang SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni, S.Pd., M.Pd., dalam dialog interaktif bersama RRI Banda Aceh, Rabu (24/9/2025), menyampaikan bahwa pelaksanaan CKG telah diperkuat oleh berbagai regulasi, termasuk Permendagri dan surat edaran bernomor 403.2/298.3 D3.

“Program ini bukan hanya arahan pemerintah pusat, tetapi juga sudah mendapatkan dukungan regulasi yang jelas. Ini menjadi pedoman bagi kami di daerah untuk bergerak cepat,” ujarnya.

Menurut Syarwan, Pemerintah Aceh melalui Biro Isra telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sebagai leading sector. Saat ini, pihaknya tengah memfinalisasi edaran gubernur agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan maksimal.

“Kami memastikan seluruh sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Aceh, khususnya SMA, SMK, dan SLB, dapat menerapkan program ini sesuai standar,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung CKG di jenjang PAUD, SD, dan SMP.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Dengan dukungan kabupaten/kota, kami bisa menjangkau seluruh satuan pendidikan agar pemeriksaan kesehatan gratis ini terlaksana dengan baik,” tutur Syarwan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa upaya kesehatan di sekolah bukanlah hal baru. Selama ini, setiap satuan pendidikan telah menjalankan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang mencakup pencegahan, deteksi dini, dan penanganan dasar.

“UKS tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, tetapi juga memastikan lingkungan sekolah tetap sehat dan kondusif bagi proses belajar,” katanya.

Syarwan menilai kehadiran CKG sangat tepat dan sejalan dengan Gerakan Sekolah Sehat yang sudah ada.

“Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, kita menjamin peserta didik memiliki tubuh yang sehat. Dengan tubuh sehat, pemikiran mereka pun lebih prima sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung optimal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan di sekolah akan dilakukan pada tahap dasar dengan melibatkan puskesmas setempat.

“Walaupun pemeriksaannya mendasar, koordinasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas akan memastikan bahwa setiap murid mendapat layanan yang memadai,” jelasnya.

Syarwan menutup dengan menegaskan komitmen Dinas Pendidikan Aceh. “Dinas Pendidikan Aceh menyambut baik langkah ini karena kesehatan peserta didik adalah fondasi utama dalam membentuk generasi emas Indonesia. Kami akan terus mendorong pelaksanaan cek kesehatan gratis secara menyeluruh agar setiap murid siap menghadapi masa depan,” pungkasnya.

7 Muda-mudi di Aceh Besar Digerebek Warga saat Pesta Seks dan Miras

Penulis
nukil
-
0
Ilustrasi miras. (Foto: kabargarut.com/Dok. Pikiran Rakyat)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Warga Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, menggerebek tujuh muda-mudi yang diduga menggelar pesta minuman keras hingga pesta seks di dalam sebuah rumah. Mereka kemudian diserahkan ke Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) setempat.

Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir, mengatakan penggerebekan terjadi pada Minggu (21/9) sekitar pukul 04.30 WIB. Warga yang curiga melihat sekelompok muda-mudi masuk ke sebuah rumah langsung melakukan pemeriksaan.

“Dalam penggerebekan tersebut, warga mendapati tujuh orang muda-mudi terdiri dari tiga laki-laki dan empat perempuan sedang pesta minuman keras dan melakukan perbuatan asusila,” kata Muhajir, Rabu (24/9/2025).

Saat ini, ketujuh orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Kantor Satpol PP-WH Aceh Besar.

Muhajir mengingatkan generasi muda agar menjauhi perbuatan yang melanggar hukum maupun norma agama. “Kami mengingatkan seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Selain melanggar aturan hukum, perbuatan itu juga merusak moral dan masa depan mereka sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, aksi warga itu merupakan wujud kepedulian dalam menjaga ketertiban serta mencegah pelanggaran syariat Islam di wilayahnya. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program Pageu Gampong yang dicanangkan Bupati Aceh Besar, yakni mendorong masyarakat ikut serta menjaga ketertiban umum serta mencegah kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

BPBA: Karhutla di Aceh Barat Masih Dalam Penanganan

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi kebakaran lahan. (Foto: BPBD Aceh Selatan)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Aceh Barat masih terus ditangani tim gabungan hingga Selasa (23/9/2025) sore. Total lahan yang terbakar tercatat mencapai 12,8 hektare tersebar di empat kecamatan.

“Sebagian titik api sudah bisa dikendalikan, namun ada beberapa lokasi yang masih dalam proses pemadaman. Kami mengerahkan seluruh sumber daya agar kebakaran tidak meluas ke permukiman warga,” kata Kepala Pelaksana BPBA, Teuku Nara Setia kepada Nukilan, Selasa (23/9/2025).

Kebakaran terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, Arongan Lambalek, dan Woyla Barat. Lokasi terparah berada di Gampong Keub, Kecamatan Arongan Lambalek, dengan luas terbakar sekitar 7 hektare. Sementara di Gampong Napai, Kecamatan Woyla Barat, api masih berkobar di area sekitar 3 hektare.

Upaya pemadaman melibatkan BPBD Aceh Barat, regu damkar, TNI/Polri, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta masyarakat setempat. Tim di lapangan menggunakan peralatan darat dan mengandalkan dukungan warga untuk mempercepat proses pemadaman.

Penyebab karhutla masih dalam penyelidikan aparat. BPBA mengimbau masyarakat untuk waspada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di musim kemarau. []

Reporter: Sammy

Banda Aceh dan Selandia Baru Jajaki Kerja Sama Ekonomi dan Pendidikan

Penulis
Akil
-
0
Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah menerima kunjungan Deputi Kepala Misi Selandia Baru untuk Indonesia, Dr Giselle Larcombe, pada Selasa (23/9/2025). (Foto: Pemko Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh menerima kunjungan Deputi Kepala Misi Selandia Baru untuk Indonesia, Dr Giselle Larcombe, pada Selasa (23/9/2025). Kunjungan tersebut bertujuan menjajaki peluang kerja sama di bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dialihbahasakan oleh Nukilan.id dari AntaraNews English, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, mengatakan pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Banda Aceh itu turut membahas perkembangan politik, sosial, dan ekonomi Aceh pascaperdamaian Helsinki.

“Kami membahas perkembangan politik, sosial, dan ekonomi di Aceh 20 tahun setelah nota kesepahaman (MoU) perdamaian Helsinki, sekaligus melihat peluang kerja sama bilateral di berbagai bidang,” ujar Afdhal.

Pertemuan itu juga bertepatan dengan dua dekade perjalanan damai Aceh. “Ini adalah perjalanan panjang dari konflik menuju perdamaian yang kita nikmati hari ini. Banda Aceh juga menjadi simbol pemulihan setelah tsunami 2004,” kata Afdhal.

Ia menekankan, transformasi politik dan keamanan setelah MoU Helsinki 2005 telah menciptakan stabilitas yang menjadi landasan pembangunan, khususnya di Banda Aceh. Afdhal memaparkan, Banda Aceh saat ini dihuni sekitar 270 ribu penduduk, mayoritas berusia produktif, dengan capaian pertumbuhan ekonomi 6,08 persen tahun lalu.

“Pertumbuhan ini ditopang oleh lebih dari 34 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah, sektor ekonomi kreatif, serta lebih dari 77 destinasi wisata,” tambahnya.

Sementara itu, Larcombe menegaskan kunjungannya ke Banda Aceh bertujuan melihat langsung kemajuan provinsi ini setelah 20 tahun perdamaian. Ia menyebut Selandia Baru tertarik menjalin kemitraan dalam sejumlah sektor.

“Selandia Baru tertarik pada kemitraan di beberapa sektor, termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan, energi terbarukan, pertanian, serta program beasiswa pascasarjana bagi masyarakat Aceh, termasuk untuk pengembangan aparatur sipil negara,” jelas Larcombe.

Selain itu, ia mengaku antusias untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya Aceh. “Kami bersyukur bisa berada di sini dan sangat bersemangat mengunjungi situs-situs budaya. Kami ingin melihat bagaimana pembangunan sosial dan ekonomi berjalan langsung di lapangan,” ujar Larcombe. (XRQ)

Reporter: Akil

1...230231232...2,405Halaman 231 dari 2,405

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id