Beranda blog Halaman 229

Gubernur Aceh Beri Peringatan Keras, Akan Tertibkan Tambang Ilegal

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan Pemerintah Aceh akan menata kembali aktivitas tambang ilegal yang marak di sejumlah daerah. Ia memberi peringatan keras kepada para pelaku untuk segera menghentikan kegiatan ilegal tersebut dan mengeluarkan seluruh alat berat dari kawasan hutan.

Pernyataan itu disampaikan Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, usai mendengar laporan Ketua Panitia Khusus Tambang DPRA Tgk Anwar, setelah penandatanganan rancangan perubahan KUA dan PPAS 2025 dalam rapat paripurna DPRA, Kamis (25/9/2025).

“Khusus tambang emas ilegal, saya beri amaran waktu, mulai hari ini, seluruh tambang emas ilegal yang memiliki alat berat harus segera dikeluarkan dari hutan Aceh. Jika tidak, maka setelah 2 minggu dari saat ini, maka akan kita lakukan langkah tegas,” ujar Mualem.

Ia menekankan, tambang ilegal selain merusak lingkungan juga tidak memberi manfaat bagi keuangan daerah maupun masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan penertiban dan penataan agar pengelolaan tambang lebih terarah.

“Segera akan kita buat Instruksi Gubernur terkait penataan penertiban tambang ilegal. Nantinya, penataan dan penertiban tambang ilegal akan kita arahkan untuk dikelola masyarakat dan UMKM atau skema pengelolaan lainnya,” ucapnya.

Mualem juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendata sedikitnya 1.630 sumur minyak ilegal di empat kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.

“Terhadap sumur minyak ilegal, Pemerintah Aceh dan Pemkab sudah melakukan upaya percepatan legalitas, agar bisa dikelola secara resmi oleh masyarakat melalui skema pertambangan rakyat,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, penertiban tidak hanya berlaku untuk tambang ilegal, melainkan juga pertambangan resmi agar seluruh aktivitas sesuai ketentuan hukum.

“Insya Allah, demi rakyat kita akan terus berbenah. Semua ini untuk kepentingan Aceh, untuk kepentingan masyarakat Aceh,” pungkas Mualem.

Mualem Akan Lantik Pejabat Baru Sore Ini, Delapan Eselon II Aceh Dicopot

Penulis
Akil
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. (Foto: Pemerintah Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dijadwalkan melantik sejumlah pejabat Pemerintah Aceh pada Jumat sore, 26 September 2025. Prosesi pelantikan akan berlangsung di Aula Pendopo Gubernur dengan fokus pada pejabat eselon II dan IV.

Kebijakan ini menyusul langkah tegas Mualem yang pada Jumat siang telah mencopot delapan pejabat eselon II dari jabatannya. Untuk mengisi kekosongan, sejumlah pelaksana harian (Plh) langsung ditunjuk pada posisi strategis.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Nukilan.id, pejabat yang diganti beserta penggantinya adalah Hanum menggantikan dr. Fatah sebagai Wakil Direktur RSZA, Wahyu menjadi Plh Direktur RSIA menggantikan Nurnikmah, T. Fahrizal ditunjuk sebagai Plh Kepala Dinas Peternakan menggantikan Zal Supran, dan Kariamansyah menjabat Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menggantikan Aliman.

Selain itu, Novita dipercaya sebagai Plh Wakil Direktur Pelayanan RSUZA, Syarifah Yessi Hediyati sebagai Plh Direktur RS Jiwa, Zulkarnain ditunjuk sebagai Plh Kepala Dinas Sosial menggantikan Muslem, Nizwar sebagai Plh Kepala Dinas Pertanahan menggantikan Sunawardi, serta Hendra Saputra sebagai Plh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menggantikan Azhari.

Beberapa pejabat yang diberhentikan memilih untuk tidak berkomentar panjang. Salah satunya, mantan Kepala Dinas Peternakan Aceh, Zal Supran, membenarkan dirinya telah resmi diberhentikan.

“Benar, saya tidak lagi menjabat. Itu sudah keputusan pimpinan,” ujar Zal Supran kepada wartawan, Jumat pagi, 26 September 2025.

Sumber di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh menyebutkan, pelantikan sore ini akan diisi dengan penyerahan surat keputusan sekaligus penyampaian arahan langsung dari Gubernur. (XRQ)

Reporter: Akil

Sekda Aceh Tunjuk Ahmad Fazil Pimpin Cabang Dinas Pendidikan Aceh Besar

Penulis
Redaksi
-
0
Sekda Aceh Tunjuk Ahmad Fazil Pimpin Cabang Dinas Pendidikan Aceh Besar. (Foto: Disdik Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh kembali melakukan rotasi sekaligus pengisian jabatan strategis dalam struktur birokrasi pendidikan. Pada Jumat (26/9/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, mewakili Gubernur, melantik serta mengambil sumpah 290 pejabat eselon III dan IV di Anjungan Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh.

Salah satu pejabat yang mendapat amanah baru adalah Ahmad Fazil, S.Pd., M.Pd., yang resmi dipercaya memimpin Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Aceh Besar. Jabatan ini dinilai penting karena Aceh Besar merupakan salah satu daerah dengan jumlah sekolah dan peserta didik terbanyak di provinsi.

Dalam sambutannya, Sekda Aceh menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia.

“Sektor pendidikan menjadi prioritas pemerintahan Mualem dek Fadh, karena pendidikan adalah jalan menuju kemajuan,” ujarnya.

Ahmad Fazil bukanlah sosok baru di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh. Ia meniti karier dari bawah dan pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Pada 2019–2021, ia menjabat sebagai Kasi Manajemen GTK dan Mutu Kesiswaan di Cabdin Kota Subulussalam dan Aceh Singkil. Selanjutnya, pada 2021–2022, ia dipercaya sebagai Kasi Pengembangan Mutu Guru di Cabdin Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.

Kariernya kemudian berlanjut di Cabdin Bireuen sebagai Kasi Manajemen GTK dan Mutu Kesiswaan sejak 2022 hingga 2025. Pengalaman panjang tersebut menunjukkan konsistensi Ahmad Fazil dalam memperkuat kualitas guru, meningkatkan mutu kesiswaan, serta membangun sistem manajemen pendidikan di berbagai daerah.

Penunjukan Ahmad Fazil sebagai Kacabdin Aceh Besar diharapkan menghadirkan energi baru bagi dunia pendidikan setempat. Tantangan yang menanti antara lain pemerataan sarana prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta percepatan transformasi digital dalam proses belajar-mengajar.

Pemerintah Aceh menaruh harapan besar agar kehadiran Ahmad Fazil mampu menjembatani kebijakan provinsi dengan kebutuhan sekolah di tingkat daerah. Dengan demikian, mutu pendidikan di Aceh Besar dapat terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Selain melantik Ahmad Fazil, pemerintah juga menetapkan ratusan pejabat lain di lingkungan Pemerintah Aceh. Langkah ini diharapkan mempercepat realisasi program prioritas, terutama dalam membangun generasi muda Aceh yang berkompetensi di tingkat nasional maupun internasional.

Kadisdik Aceh Tutup Program Kerja Sama Singapura tentang TOT Perencanaan Kurikulum dan Pedagogi Bahasa Inggris

Penulis
Redaksi
-
0
Kadisdik Aceh Tutup Program Kerja Sama Singapura tentang TOT Perencanaan Kurikulum dan Pedagogi Bahasa Inggris. (Foto: Disidik Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., resmi menutup Training of Trainer (TOT) Course on Teaching English As a Second Language – Curriculum Planning and Pedagogy for Teachers di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh, Jumat (26/9). Program ini diikuti 30 guru Bahasa Inggris dari SMA, SMK, dan SLB se-Aceh.

Kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari tersebut merupakan kerja sama antara Dinas Pendidikan Aceh dan Kementerian Luar Negeri Singapura melalui Singapore Cooperation Program (SCP) serta SEAMEO Regional Language Centre (RELC), lembaga yang fokus pada pengembangan pengajaran bahasa di Asia Tenggara.

Dalam sambutannya, Marthunis menegaskan pentingnya pelatihan ini untuk memperkuat kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih kontekstual dan menarik. Ia berharap pembelajaran Bahasa Inggris di Aceh bisa lebih menyenangkan dan efektif.

Marthunis menambahkan, penguasaan Bahasa Inggris adalah kompetensi vital bagi generasi muda Aceh agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. “Kami mendukung penuh pelatihan ini karena tidak hanya menambah wawasan, tapi juga keterampilan praktis bagi guru. Setelah TOT, diharapkan para guru dapat menjadi pelatih di sekolah masing-masing sehingga ilmu yang didapat dapat tersebar lebih luas,” ujarnya.

Ia optimistis kegiatan ini berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan Bahasa Inggris di Aceh.

“Dengan guru yang semakin kompeten, kualitas proses pembelajaran akan meningkat, sehingga membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk menguasai Bahasa Inggris dengan baik,” jelasnya.

Sudirman, salah satu peserta asal Gayo Lues, menyebut pelatihan ini sebagai pengalaman terbaik.

“Kami berharap bahwa pelatihan seperti ini dapat terus berlanjut, bahkan jika mungkin langsung ke Singapura,” harapnya.

Sementara itu, Dr. Marie Alina Yeo, trainer dari SCP sekaligus perwakilan RELC Singapura, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas dukungan dan kerja sama selama pelatihan berlangsung.

“Ia memuji peran aktif Dinas Pendidikan Aceh yang berhasil menyelenggarakan kegiatan dengan lancar dan efektif, sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai dengan baik,” ujarnya.

Menurut Dr. Marie, pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan guru dalam mengajar Bahasa Inggris melalui pendekatan kurikulum dan pedagogi yang kreatif dan inovatif. Ia yakin program tersebut mampu mendongkrak kualitas pendidikan di Aceh.

Ia juga mengapresiasi kesungguhan para peserta selama mengikuti kegiatan. “Dr. Marie berharap ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat menjadi bekal berharga bagi guru saat kembali mengajar, dan dapat diteruskan kepada siswa agar manfaatnya semakin luas,” tutupnya.

Rapat Paripurna DPRA: KUA-PPAS 2025 Disepakati, Pansus Minerba-Migas Dilaporkan

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat Paripurna dengan sejumlah agenda penting, mulai dari penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, hingga penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Minerba dan Migas. Rapat ini sekaligus menandai penutupan Masa Persidangan II dan pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRA, Kamis (25/9), dipimpin langsung oleh Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md., bersama unsur pimpinan dewan. Hadir pula Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, anggota DPRA, unsur Forkopimda, serta para tamu undangan lainnya.

Salah satu agenda utama rapat adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2025 antara Pemerintah Aceh dengan DPRA. Ketua DPRA menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin baik antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh dan Badan Anggaran DPRA selama proses pembahasan.

Pansus Minerba dan Migas yang dibentuk berdasarkan Keputusan DPRA Nomor 1/DPRA/2025 turut melaporkan hasil kerja selama enam bulan. Laporan tersebut mencakup investigasi ke lapangan dan pertemuan dengan berbagai instansi terkait guna memperkuat pengawasan sektor pertambangan dan migas di Aceh.

Dalam kesempatan itu, DPRA juga menyampaikan capaian utama pada Masa Persidangan II Tahun 2025. Beberapa di antaranya adalah pembahasan sejumlah qanun strategis, pelaksanaan reses anggota dewan, serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2024.

Secara resmi, Masa Persidangan II ditutup dan Masa Persidangan III Tahun 2025 dibuka. Ketua DPRA berharap seluruh agenda dapat terlaksana sesuai rencana kerja tahunan.

Menutup rapat, Ketua DPRA menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir. Ia juga menegaskan bahwa rekomendasi Pansus Minerba dan Migas harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh guna memperbaiki tata kelola pertambangan dan migas demi kepentingan masyarakat Aceh.

Sebagian Karhutla di Aceh Barat Berhasil Dipadamkan

Penulis
Redaksi
-
0
Karhutla di Aceh Selatan Meluas Capai 65 Hektare. (Foto: BPBA)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat memastikan sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah setempat berhasil dipadamkan. Plt Kepala BPBD Aceh Barat, Teuku Ronal Nehdiansyah, menyebut salah satunya berada di Kecamatan Meureubo.

“Alhamdulillah, satu lokasi kebakaran lahan di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo telah berhasil dipadamkan 100 persen,” ujarnya, Kamis (26/9/2025) malam. Lahan yang terbakar di desa tersebut mencapai sekitar 0,3 hektare.

Sementara itu, kebakaran lahan di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, sudah tertangani 80 persen dengan total area terbakar seluas 0,5 hektare. Di desa lainnya, yakni Leuhan dan Lapang-Ujong Beurasok, Kecamatan Johan Pahlawan, penanganan telah mencapai 70 persen dari total lahan terbakar sekitar 2 hektare.

Kebakaran lahan di Desa Keub, Kecamatan Arongan Lambalek, juga berhasil ditangani 80 persen dari total area terbakar seluas 7 hektare. Adapun di Desa Napai, Kecamatan Woyla Barat, kebakaran yang melanda lahan seluas 3 hektare juga telah tertangani 80 persen.

Teuku Ronal menambahkan, kebakaran di Desa Deuah, Kecamatan Samatiga, dengan luas lahan terbakar sekitar 7 hektare, hingga Kamis malam sudah tertangani 75 persen. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya penyekatan di empat lokasi kebakaran.

“Penyekatan lokasi kebakaran ini bertujuan agar kobaran api tidak menjalar ke lokasi lain, yang berdampak meluasnya area kebakaran,” kata dia.

Lokasi penyekatan dilakukan di Desa Keub, Kecamatan Arongan Lambalek; Desa Deuah, Kecamatan Samatiga; serta Desa Leuhan, Desa Lapang, dan Desa Suak Raya di Kecamatan Johan Pahlawan.

Dengan langkah tersebut, hingga kini tidak ada penambahan luas kebakaran di Aceh Barat. Total lahan yang terbakar masih tercatat seluas 19,8 hektare.

Gubernur Aceh Minta Pembangunan BLK Khusus, Menaker Janji Lakukan Kajian

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) berspesifikasi khusus di Aceh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI membangun Balai Latihan Kerja (BLK) berspesifikasi khusus di Aceh. Permintaan itu ia sampaikan langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam kunjungan kerja ke Pendopo Gubernur Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Mualem menekankan pentingnya keberadaan BLK yang memiliki program pelatihan sesuai dengan kebutuhan sektor strategis di Aceh, mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga migas. Ia menilai, Aceh sangat membutuhkan tenaga kerja terampil, khususnya di bidang operator dan mekanik alat berat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

 

“Pemerintah Aceh sudah menyiapkan lahan seluas 5 hektar di Kabupaten Aceh Besar, tidak jauh dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Kami berharap pembangunan BLK ini dapat segera diwujudkan sebagai bentuk dukungan pusat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja Aceh,” ujar Mualem.

Menaker Yassierli menyambut baik usulan tersebut. Namun, ia menegaskan perlunya kajian mendalam agar pembangunan BLK benar-benar berbasis kebutuhan industri. Dengan begitu, lulusan pelatihan nantinya dapat langsung terserap di pasar kerja.

Dalam pertemuan itu, Gubernur turut didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen. Kehadiran Akmil disebut memastikan kesiapan jajaran dinas dalam mengawal proses teknis, mulai dari penyediaan lahan hingga penyusunan kurikulum pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Selain membahas rencana pembangunan BLK, Menaker Yassierli juga berkunjung ke Museum Tsunami Aceh. Ia menekankan pentingnya edukasi bencana sebagai bagian dari upaya membangun ketangguhan bangsa. Menurutnya, museum tersebut bukan hanya monumen peringatan, tetapi juga ruang refleksi dan pembelajaran kolektif.

Pesan itu disambut baik oleh Gubernur Aceh. “Aceh pernah melalui masa sulit akibat tsunami. Dari peristiwa itu, kita belajar bahwa pembangunan manusia bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga soal ketangguhan dan kesiapan menghadapi tantangan,” kata Mualem.

Dengan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan dan peran aktif Pemerintah Aceh, Mualem berharap pembangunan BLK khusus serta program penguatan sumber daya manusia dapat segera diwujudkan demi meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Aceh.

Editor: Akil

Warga Gagalkan Pesta Sabu di Aceh Utara, Dua Orang Diamankan

Penulis
Redaksi
-
0
Hendak pesta sabu, wanita berinisial IN, 27 dan seorang pemuda berinisial TS, 22, berhasil diamankan Polres Aceh Utara. (Foto: Dokumentasi/ Istimewa)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Aksi cepat warga Gampong Tutong, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, berhasil menggagalkan pesta sabu. Seorang wanita berinisial IN (27) dan seorang pemuda berinisial TS (22) diamankan, sementara tiga pria lainnya melarikan diri. Dari lokasi, polisi turut menyita satu paket sabu.

Kasi Humas Polres Aceh Utara, AKP Bambang, mengatakan kedua pelaku langsung diserahkan warga kepada Polsek Matangkuli. Hasil pemeriksaan awal mengungkapkan, IN dan TS datang bersama tiga pria lain berinisial R, I, dan P. Mereka berencana mengisap sabu di rumah tersebut, namun aksi itu terhenti setelah warga lebih dulu melakukan penggerebekan.

“Fakta lain yang terungkap, perempuan berinisial In ini merupakan wanita panggilan. Ia dijanjikan oleh TS bisa bermesraan dengan R, salah satu pria yang berhasil kabur, setelah pesta sabu berlangsung,” ujar Bambang, Kamis, 25 September 2025.

Rumah yang menjadi lokasi kejadian diketahui merupakan kediaman nenek dari I. Sementara P disebut sebagai teman dekat I yang juga ikut melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan urine, IN dan TS positif mengonsumsi sabu.

 

“Saat ini keduanya telah ditahan di Rutan Polres Aceh Utara dan diserahkan ke Satres Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut, sementara tiga pria lain yang buron masih dalam pengejaran,” jelas Bambang.

Polres Aceh Utara menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah sigap mengamankan kedua pelaku. Bambang mengimbau masyarakat untuk tetap berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan narkoba dan menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang.

“Warga bersikap sigap namun tetap tertib tanpa melakukan kekerasan. Ini contoh positif sinergi masyarakat dalam membantu aparat kepolisian memberantas penyalahgunaan narkoba,” tambahnya.

Polda Aceh Siap Dukung Pembentukan WPR untuk Cegah Penambangan Ilegal

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.id | Banda Aceh — Polda Aceh menyatakan siap mendukung pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk komoditas emas dan minerba sebagai langkah preventif mencegah maraknya tambang ilegal. Setelah terbentuk, WPR tersebut nantinya akan diawasi pemerintah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Zulhir Destrian kepada awak media, Kamis, 25 September 2025.

Upaya pembentukan tambang rakyat tersebut telah dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah dinas terkait di Aula Bhara Daksa Ditreskrimsus Polda Aceh, pada Rabu, 17 September yang lalu. FGD tersebut juga diikuti secara virtual oleh para Kasat Reskrim dan Kanit Tipidter Polres jajaran yang wilayahnya terindikasi terdapat aktivitas tambang ilegal.

Kegiatan FGD tersebut dalam rangka menjemput bola, menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor: 500.10.25/2656 tanggal 11 Maret 2025 perihal Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Saat ini, kata Zulhir, baru tiga kabupaten yang mengusulkan blok WPR yang telah sesuai dengan titik koordinat, yakni Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Gayo Lues. Mantan Kapolres Pidie itu mendorong daerah lain yang belum mengusulkan WPR agar segera menyampaikannya melalui Kabag Ekonomi di Pemkab masing-masing.

“Sudah ada tiga kabupaten yang mengusulkan WPR. Ini merupakan upaya melegalkan aktivitas tambang yang ada. Namun, ada juga yang belum mengusulkan karena aktivitas tambang berada dalam kawasan hutan lindung, sehingga memerlukan pengkajian lebih lanjut oleh pihak berwenang,” jelasnya.

Pihaknya juga telah berupaya untuk menjemput bola baik di tingkat provinsi maupun Kementerian ESDM (melalui Dirjen Minerba) demi kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menghilangkan penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan, serta menambah pendapatan masyarakat lokal dan daerah dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Abituren Akpol 1999 itu menambahkan, untuk mempermudah pengajuan WPR, pihaknya rencana akan membentuk forum koordinasi dengan membuat grup WhatsApp yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi informasi antarwilayah maupun dengan aparat kepolisian.

“Tambang ilegal yang saat ini berada di kawasan hutan lindung dan sungai akan dilakukan survei terlebih dahulu sebelum diusulkan serta berkoordinasi dengan DPRK setempat. Namun, nanti akan ada grup WA untuk memudahkan koordinasi dalam proses pengusulan. Dan semua ini perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara aparatur pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menuntaskan permasalahan tambang ilegal yang ada di Aceh,” pungkas Zulhir.

Sinergi PT PEMA dan Komisi III DPRA Perkuat Strategi Tingkatkan PAD Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
PT Pembangunan Aceh (PEMA) menggelar rapat strategis bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Rabu (24/9/2025). (Foto: Humas PT PEMA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – PT Pembangunan Aceh (PEMA) menggelar rapat strategis bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Rabu (24/9/2025). Pertemuan ini membahas upaya memperkuat koordinasi dan mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat dihadiri jajaran pimpinan PEMA dan anggota Komisi III DPRA. Dari pihak legislatif hadir Ketua Komisi III DPRA Hj. Aisyah Ismail atau yang akrab disapa Kak Lin, bersama anggota Bunda Salma, Edi Sadikin, Ermiyadi, Musdi Fauzi, dan Dalimi.

“Kita harus akui, anak-anak muda yang memimpin PEMA selama ini telah menunjukkan kinerja yang cukup optimal. Ini patut kita dukung bersama,” ujar Hj. Aisyah Ismail.

Sementara dari PEMA, jajaran direksi yang hadir antara lain Direktur Utama Mawardi Nur, SE., Direktur Umum dan Keuangan Dr. (C) Tgk. H. Muhammad Nur, M.Si., Direktur Pengembangan Bisnis Naufal Natsir Mahmud, ST., Direktur Komersial Faisal Ilyas, SE., MM., Sekretaris Perusahaan Reza Irwanda, serta Manajer Keuangan Dedi Darmadi.

Dalam pertemuan tersebut, manajemen PEMA memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dan akan dilakukan dalam mengelola potensi sektor migas, energi, dan bisnis lain di Aceh.

Komisi III menilai, keberadaan PEMA sangat penting dalam memaksimalkan potensi ekonomi daerah. Dengan tata kelola yang profesional dan transparan, perusahaan ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak PAD sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Kami berharap PEMA terus memperluas jaringan bisnis dan memperkuat investasi agar bisa memberikan manfaat nyata bagi rakyat Aceh,” kata salah satu anggota Komisi III.

Rapat strategis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan BUMD daerah. Dengan dukungan penuh dari Komisi III, PT PEMA diharapkan tumbuh menjadi perusahaan daerah yang modern, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Harapannya, keberadaan PEMA tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar hadir sebagai penopang utama ekonomi Aceh di masa mendatang. (XRQ)

Editor: AKil

1...228229230...2,405Halaman 229 dari 2,405

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id