Beranda blog Halaman 2286

Indonesia Masuk 35 Negara Paling Rawan Bencana

0
Lebih dari 100 hektare kawasan hutan rawa gambut suaka margasatwa (SM) Giam Siak Kecil (GSK) yang masuk dalam zona inti Cagar Biosfer GSK di Desa Bagan Benio, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, terbakar hebat selama 11 hari terakhir. (Foto: BBKSDA Riau)

Nukilan.id – INDONESIA menjadi satu dari 35 negara paling rawan bencana di dunia. Pada periode Februari 2020-2021 tercatat terjadi 3.253 bencana di Indonesia, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi.

“Indonesia menjadi salah satu negara paling rawan bencana. Secara nasional, Kalsel juga masuk kategori rawan bencana, sehingga upaya antisipasi dan penanganan bencana menjadi prioritas,” ungkap Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, Kamis (4/3).

Baca juga: Sudah 17,5 Hektare Lahan Terbakar di Nagan Raya

Hal ini menjadi salah satu informasi penting yang terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021, secara virtual, dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo, kemarin. Pemerintah mencatat dalam periode Februari 2020 hingga Februari 2021, sedikitnya terjadi 3.253 bencana terjadi di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi.

Presiden meminta agar  pengalaman kebencanaan ini harus dijadikan momentum untuk memperkokoh ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk bencana yang terjadi. Terlebih bangsa Indonesia dihadapkan juga pada bencana non alam berupa pandemi covid-19.

Baca juga: Masuk Peringkat 62 Dunia, IPB Universitas Terbaik di Asia Tenggara

Sementara, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, Kamis (4/3) menegaskan pihaknya sejak lama mengingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Dari luas wilayah Kalsel 3,7 juta hektare, 50 % sudah dibebani ijin tambang (33 %) dan perkebunan kelapa sawit (17 %) dan ditambah izin HTI dan HPH.

Walhi mendesak pemerintah segera melakukan review dan audit seluruh perizinan industri ekstraktif, stop izin baru, penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan serta perbaikan/pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalsel. (OL-3)

Sumber: mediaindonesia.com

Kapolda Aceh: Tindak Tegas Anggota Terlibat Narkoba

0

Nukilan.id – Kepala Polda Aceh Irjen Wahyu Widada menegaskan, tidak ada toleransi oknum polisi di jajarannya yang terlibat narkoba maupun tindak pidana lainnya. Hal itu termasuk pelanggar disiplin dan kode etik.

Baca juga: Soal Ledakan di Banda Aceh, Polisi Periksa 4 Saksi

“Kapolda Aceh sudah berkomitmen tidak ada toleransi bagi oknum polisi yang terlibat narkoba maupun tindak pidana lainnya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Winardy di Banda Aceh, Rabu (3/3).

Kombes Winardy mengatakan, Kapolda Aceh sudah berkomitmen membersihkan organisasi Polda Aceh dari oknum-oknum polisi yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, serta pidana. Sanksi tegas menanti oknum polisi yang tidak amanah dan mengkhianati rakyat.

Baca juga: Makmur Budiman Wafat, Keluarga: Ada Riwayat Penyakit Jantung

“Apalagi oknum polisi yang terlibat jaringan narkoba. Selain dipidana, oknum yang terlibat tersebut akan dipecat,” tegas Winardy.

Terkait pelanggaran anggota Polri, kata Winardy, Wakapolda Aceh Brigjen Raden Purwadi juga telah melaksanakan video konferensi dengan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

“Pertemuan berlangsung secara virtual tersebut membahas antisipasi dan pencegahan peningkatan pelanggaran anggota Polri, pelanggaran disiplin, kode etik, serta pelanggaran tindak pidana,” ujarnya.
Baca juga: Polda Aceh Dalami Dugaan Korupsi Proyek Jalan Segmen 2 Blangkejeren-Tongra
Sumber: Republika

Sudah 17,5 Hektare Lahan Terbakar di Nagan Raya

0

Nukilan.id – Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyatakan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Nagan Raya Aceh hingga Rabu mencapai 17,5 hektare.

Baca juga: TNI, Polri, BPBD Fokus Padamkan Karhutla di Aceh

“Saat ini upaya pemadaman untuk sebagian lokasi kebakaran masih terus dilakukan,” kata Petugas Pusat Pengendalian Data dan Informasi (Pusdatin) BPBA Haslinda Juwita dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, Rabu malam.

Ada pun sebaran lokasi kebakaran lahan di Nagan Raya, kata dia, meliputi di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir dengan areal yang sudah terbakar mencapai tujuh hektare.

Kemudian di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh mencapai sekitar dua hektare.

Baca juga: BPBA: Luas Lahan Terbakar Capai 107 Hektare

Sedangkan di Kecamatan Kuala Nagan Raya, tersebar di tiga desa meliputi Desa Kuta Makmur seluas dua hektare,k Desa Puloe Ie sekitar 5,5 hektare, serta Desa Blang Baro luas lahan yang terbakar sekitar satu hektare.

Haslinda Juwita juga menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah lokasi kebakaran lahan tersebut melibatkan petugas dari BPBD Kabupaten Nagan Raya dibantu TNI, Polri, masyarakat, KPH Wilayah IV Aceh Barat, Brimob Kompi V Kuala menggunakan tiga unit mobil pemadam kebakaran, termasuk empat unit mesin pompa air.

Baca juga: Selama Pandemi, Pengunjung Makam Syiah Kuala Berkurang

“Sulitnya akses jalan yang tidak bisa dilintasi mobil pemadam kebakaran, juga menyebabkan upaya pemadaman terkendala,” katanya.

Selain itu, persoalan terbatasnya sumber air dan selang untuk melakukan upaya pemadaman, juga menyebabkan proses pemadaman kebakaran lahan di Nagan Raya juga ikut terkendala, tuturnya.

Baca juga: Soal Limbah Tambang Ilegal di Aceh Selatan, Ini penjelasan Kadis ESDM
Sumber: Antara

Sempat Terpuruk, Kini Sektor Pariwisata Aceh Mulai Bangkit

0

Nukilan.id –  Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin mengatakan, sektor pariwisata di Aceh perlahan mulai bangkit, walau sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Selama Pandemi, Pengunjung Makam Syiah Kuala Berkurang

Kendati demikian, kata Jamaluddin, upaya pencegahan Covid-19 serta pemulihan sektor pariwisata terus dilakukan secara bertahap. Karena itu, kami mengingatkan kalangan pelaku pariwisata di Aceh tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Awal pandemi Covid-19 menyebabkan dampak negatif bagi pengembangan kepariwisataan di Aceh. Jumlah kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara menurun drastis,” kata Jamaluddin, Rabu (3/3/2021).

Lanjutnya, sehingga beberapa usaha kepariwisataan terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Anjloknya sektor pariwisata juga berdampak kepada perekonomian masyarakat.

Baca juga: Kadis Disbudpar Aceh: Wisata Halal Ujung Tombak Saat Pandemi

Namun, lanjutnya – kini perlahan sektor pariwisata Aceh bangkit. Pelaku pariwisata sedikit demi sedikit mulai bergairah. Kunjungan wisatawan, terutama nusantara mulai berdatangan. Kunjungan ini harus sejalan dengan pencegahan Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah Aceh, kata dia, terus berupaya mengembangkan pariwisata dan menjadikannya sektor unggulan serta dapat bersaing dengan sektor lainnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh.

“Sektor pariwisata saat ini menjadi penyumbang pendapatan asli daerah yang ke delapan bagi Pemerintah Aceh. Banyak potensi pariwisata Aceh. Jika ini dikelola dengan optimal, kami yakin pariwisata Aceh berkembang,” demikian jelas Jamaluddin Kepada Disbudpar Aceh.[]
Baca juga: Disbudpar Aceh Dorong Pelaku Wisata Manfaatkan Medsos

Masuk Peringkat 62 Dunia, IPB Universitas Terbaik di Asia Tenggara

0
Rektor IPB Arif Satria (Foto: Jalan Ary)

Nukilan.id – Hari ini, Kamis (4/3), lembaga pemeringkatan QS kembali merilis QS World University Ranking by Subject 2021. Pada tahun ini sebanyak 51 bidang keilmuan (subject) yg dievaluasi dengan empat indikator, yaitu academic reputation, employer reputation, citation, dan h-index.

IPB University meraih posisi terbaik di kawasan Asia Tenggara di bidang Pertanian dan Kehutanan (Agriculture and Forestry), menduduki peringkat 62 dunia, lebih tinggi dibandingkan Kasetsart University (63), Nanyang Technological Singapore (71), University Putra Malaysia (80).

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh warga institusinya atas capaian prestasi ini. “Selamat, prestasi ini sungguh luar biasa. Terima kasih atas kerja keras seluruh warga IPB University sehingga kita bisa ada di posisi ini pada tahun ini. Saya berharap kita semua terus bersemangat meningkatkan prestasi dan reputasi, sehingga peringkat IPB semakin meningkat. Growth mindset kita perkuat agar terus optimis untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu” ungkap Prof Arif Satria dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Secara keseluruhan nilai (total score) IPB University di bidang Pertanian dan Kehutanan tahun ini 71,3, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu (70,8). Kenaikan ini terutama karena adanya peningkatan signifikan pada score employer reputation dari 81,3 menjadi 86,1 dan juga score citation dari 62,5 menjadi 72.0. “Hasil penilaian ini memperlihatkan kinerja akademik dan lulusan IPB University dinilai sangat baik,” ujar rektor.

Sementara itu, Wakil Rektor IPB bidang Internasionalisasi, Kerja Sama dan Hubungan Alumni, Prof Dodik R Nurrochmat mengatakan, QS World University Ranking adalah salah satu sistem pemeringkatan universitas dunia yang menjadi rujukan utama berbagai perguruan tinggi di dunia, termasuk Indonesia. “Pada tahun ini dari sekitar 5.500 perguruan tinggi, ada 1.000 perguruan tinggi yang masuk dalam daftar pemeringkatan. Di antaranya ada delapan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tahun ini, IPB University juga mencatatkan lagi satu bidang keilmuan yang masuk dalam pemeringkatan, yaitu Ekonomi & Ekonometrika, sehingga menjadi empat bidang keilmuan yang masuk pemeringkatan yaitu Pertanian & Kehutanan, Biologi, Ilmu Lingkungan, dan Ekonomi & Ekonometrika.

IPB University mendapat peringkat ke 601-620 dalam bidang Ilmu Biologi (Biological Science), peringkat 351-400 dalam bidang Ilmu Lingkungan (Environmental Science) dan menjadi yang terbaik di Indonesia, peringkat 401-450 dalam bidang Economics and Econometrics yang merupakan terbaik ketiga di Indonesia. []

Sumber: Republika

Sekda Aceh Minta DLHK Susun Strategi Pembangunan Lingkungan dan Hutan

0
Hutan Pining, Gayo Lues. (Foto: Mongabay _ Junaidi Hanafiah)

Nukilan.id: Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih efektif bagi kelestarian alam dan sumber daya alam hayati.

Para pihak diharapkan mampu bersinergi dan berkoordinasi secara maksimal dalam rangka sinkronisasi pembangunan guna menghindari tumpang tindih kegiatan dan pengabaian program yang seharusnya digulirkan.

Hal itu disampaikan Taqwallah dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2021 di Kantor DLHK Aceh, Rabu (3/3/2021).

Rakornis tersebut digelar selama 2 hari, diikuti oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh A. Hanan, Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dadek, para Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pejabat struktural di lingkungan DLHK Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, NGO Fauna & Flora International (FFI) serta sejumlah peserta lainnya.

Rapat koordinasi diharapkan mampu memetakan berbagai persoalan bencana dan kemudian memikirkan solusi untuk mitigasi bencana, serta memperbaiki jika selama ini ada kekeliruan dalam mengelola hutan dan lingkungan hidup. “Sehingga ke depan, peristiwa bencana alam semakin berkurang di Aceh,” ujar Mawardi membacakan sambutan Sekda Aceh.

DLHK Aceh Diminta Susun Strategi Pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup (1) Rakornis Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2021 di Kantor DLHK Aceh.

Disebutkan, pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran penting dalam rangka mendukung pembangunan Aceh. Alasannya, lingkungan hidup merupakan wadah esensial bagi keberlanjutan setiap makhluk hidup yang memanfaatkan keberadaannya. Hal itu disebut sejalan dengan Visi Misi Aceh Hebat, yang menjadi kebijakan Pemerintah Aceh periode 2017-2022. Salah satu program unggulannya adalah ‘Aceh Green’, yang merupakan bentuk penegasan kembali bahwa pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Saat ini, kata Mawardi, begitu banyak permasalahan lingkungan muncul, baik disebabkan industri tanpa berlandaskan aspek kelestarian lingkungan, maupun kontribusi negatif masyarakat dalam pencemaran lingkungan.

Pembukaan wilayah hutan sebagai konsekuensi industri hulu, pemukiman baru yang terbentuk di dalam kawasan hutan, hingga merosotnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, telah berakumulasi dalam menghadirkan permasalahan bagi kehidupan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan bahkan hingga wilayah-wilayah yang jauh dari kawasan hutan.

“Beberapa waktu yang lalu, kita telah saksikan bagaimana kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, banjir luapan sungai, tanah longsor, hingga pemanasan global yang mendera bumi secara beruntun,” sebutnya.

Secara lebih luas, kerusakan alam juga disebut telah berimplikasi pada perubahan iklim yang cenderung ekstrim sebagaimana dirasakan akhir-akhir ini. []

Sumber: Kumparan

Muslim Inggris tak Nyaman dengan Kebiasaan di Tempat Kerja

0

Nukilan.id – Dewan Muslim Inggris dalam laporannya tentang islamofobia mengatakan, pengusaha dan pekerja harus menyadari, bahwa jabat tangan, kontak mata langsung, dan sosialisasi di tempat seperti pub mungkin dapat membuat canggung bagi orang-orang yang beragama Islam. 

Organisasi tersebut, sebuah kelompok payung yang mewakili lebih dari 500 badan Muslim di Inggris, merekomendasikan tempat kerja yang ingin mengembangkan lingkungan inklusif. Termasuk dalam saran ini adalah mempertimbangkan perbedaan budaya.

Laporan yang membahas tentang Islamofobia tersebut menyarankan perusahaan menawarkan berbagai kegiatan sosial dan pembangunan tim, sehingga karyawan Muslim dapat mengambil bagian. Hasilnya, peluang membangun hubungan antara pekerja dari berbagai latar belakang meningkat.

Pengusaha dan pekerja juga harus menyadari perbedaan budaya seputar berjabat tangan, di mana tidak ada sentuhan tangan dan kontak mata yang dihindari secara langsung. Bagi banyak komunitas Muslim, hal ini perlu diperhatikan dan menjadi salah satu cara yang dianggap menghormati.

Laporan tersebut mendesak pengusaha mempertimbangkan bagaimana cara berpakaian dan seragam dapat memasukkan jilbab. Perlu juga ada aturan untuk waktu yang dapat memungkinkan pekerja Muslim melaksanakan sholat Jumat.

Laporan menyarankan perusahaan melihat apakah ada makanan halal dan hidangan vegetarian tersedia di kantin atau tempat makan di sekitar lokasi bekerja. Selain itu, akomodasi permintaan cuti untuk Hari Raya seperti Idul Fitri, hingga adaptasi sederhana untuk hari kerja, seperti mengubah waktu rapat atau bekerja saat istirahat yang dapat membantu pekerja Muslim selama Ramadhan, juga diminua untuk diperhatikan. 

Di antara rekomendasi lain dalam laporan setebal 150 halaman itu adalah pelajaran khusus di sekolah tentang islamofobia dan perekrutan guru dari kelompok minoritas, termasuk Muslim. Mengutip jajak pendapat pada 2015 yang menunjukkan 31 persen anak muda setuju dengan pernyataan Muslim mengambil alih Inggris, disebutkan wacana islamofobia tampaknya telah menjadi normal di dalam pikiran pelajar Inggris. 

Universitas diminta mendorong permintaan umat Muslim dan menumbuhkan budaya inklusivitas dengan, misalnya, menyediakan ruang sholat. Pekerja Muslim harus didorong untuk bergabung dengan serikat pekerja dan melaporkan kasus islamofobia.

“Rekomendasi dalam laporan kami harus digunakan sebagai prinsip panduan oleh mereka yang ingin mengambil langkah praktis dan bermakna untuk mengatasi islamofobia dan membuat masyarakat nyaman bagi mereka dari semua agama,” ujar pernyataan dari juru bicara Dewan Muslim Inggris, seperti dilansir The Guardian, Rabu (3/3). 

Dewan Muslim Inggris mengatakan, dibandingkan aturan yang harus diikuti secara dogmatis, saran yang diberikan oleh organisasi itu adalah mendorong refleksi konstruktif tentang keragaman pengalaman Muslim. Laporan tersebut mendukung definisi islamofobia yang dibuat oleh kelompok parlementer partai tentang Muslim Inggris pada 2018.

Definisi tersebut mengatakan: “Islamofobia berakar pada rasisme dan merupakan jenis rasisme yang menargetkan ekspresi Muslim atau anggapan Muslim.”

Kesimpulan laporan menyebutkan, mengingat pendekatan yang diambil terhadap rasialisme oleh Pemerintah Inggris saat ini, Dewan Muslim Inggris mengatakan tidak mungkin melihat banyak tindakan yang diambil untuk mengatasi islamofobia tanpa tekanan rakyat.

Dewan Muslim Inggris sebelumnya melaporkan partai Konservatif ke Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia pada 2019. Setahun kemudian menyerahkan berkas lebih lanjut tentang kasus islamofobia di dalam partai tersebut.

Sumber: Republika

Soal Ledakan di Banda Aceh, Polisi Periksa 4 Saksi

0

Nukilan.id – Polda Aceh telah memeriksa empat saksi terkait ledakan diduga bom di Banda Aceh, Aceh. Polisi masih melakukan pemeriksaan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi ledakan tersebut.

Baca juga: Ledakan Diduga Bom Gegerkan Warga Banda Aceh

“Sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan. Yang sudah diperiksa hingga saat ini ada empat orang yang melihat, merasakan langsung kejadian ledakan tersebut,” kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardy, Rabu, (3/3/2021).

Baca juga: Polda Aceh Dalami Dugaan Korupsi Proyek Jalan Segmen 2 Blangkejeren-Tongra

Winardy menerangkan, belum dapat mengungkapkan penyebab pasti ledakan. Pihaknya masih melakukan pemeriksaan terkait adanya temuan serpihan-serpihan di lokasi yang sudah dibawa ke laboratorium forensik (labfor).

“Untuk hasil lapornya belum keluar. Hingga saat in kita belum bisa pastikan penyebab ledakan,” ujarnya.

Baca juga: Muatan Lengkap “Laporan Bodong” Multiyears yang Mencatut Nama Jang-Ko

Dia mengimbau masyarakat tetap tenang dan jangan panik dengan kejadian ledakan tersebut. Warga diminta tidak terpengaruh dengan isu yang beredar.

“Intinya masyarakat jangan panik dengan kejadian ledakan itu, karena sudah kita pastikan bahwa ledakan yang diduga bom itu tidak terkait dengan jaringan teroris atau kelompok tertentu,” jelasnya.

Baca juga: MaTA Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Segmen 2 Blangkejeren-Tongra
Sumber: medcom.id

Makmur Budiman Wafat, Keluarga: Ada Riwayat Penyakit Jantung

0
Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman. (Foto: Nukilan)

Nukilan.id – Kabar duka wafatnya Ketua Kamar Dagang dan Industri Aceh (Kadin) dan pengusaha Aceh terkenal, H. Makmur Budiman, menyebar cepat, Rabu (3/3/2021).

Menurut informasi keluarga dekat, keluarga almarhum hampir rata-rata memiliki riwayat penyakit jantung, dan sebelum diangkut ke rumah sakit Siloam, Semanggi, Jakarta, almarhum sempat menyantap durian.

Beberapa saat kemudian Almarhum dikabarkan tidak sadarkan diri, dan pukul 16.00 Wib langsung dibawa ke rumah sakit. Di Rumah sakit Almarhum sempat sadarkan diri sejenak, namun pada pukul 18:55 Makmur Budiman dinyatakan wafat.

Pada pukul 22:00 Setelah dimandikankan dan diberi kafan langsung di bawa ke kediamannya di Rasamala, Jakarta Selatan.

Haji Makmur Budiman lahir di Montasik, Aceh Besar, 28 Februari 1962. Suami dari Linda ini, dikarunia lima anak yaitu, Cipta Purnama, lulusan University EASB Singapore, Jurusan Business.

Kedua, Arisma, alumni Curtain University Singapore, Jurusan Akuntansi. Ketiga, Yustika, Universitas Indonesia (UI), Jurusan Psikologi dan Imam Akbar : (Anak), Universitas CASS Inggris (Universitas London, Jurusan Finance).

Bappenas Percepat Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik

0
Gedung Bappenas. Foto: Katadata

Nukilan.id – Pemerintah memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk mempercepat program transformasi digital yang telah dicanangkan beberapa tahun lalu.

Percepatan itu dilakukan mengingat semasa pandemi cara hidup seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) pun mendorong akselerasi serta inovasi transformasi digital dalam pelayanan publik di masa pandemi.

Inovasi transformasi digital ini diimplementasikan pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).

“Transformasi digital dalam pemerintahan ditandai berbagai pembangunan infrastruktur pusat data dan lainnya yang dapat menghemat signifikan per tahun. Potensi penghematan ini adalah konsolidasi 2.700 aplikasi instansi pemerintah yang dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan Rp2,7 triliun per tahun, dan penghematan pengembangan aplikasi pemda yang dapat mencapai Rp12 triliun rupiah,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso, Rabu (3/3/2021).

Pemerintah juga mendorong pengembangan telemedis sebagai solusi kesehatan dengan pemanfaatan teknologi di tengah pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital.

Di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo menyebutkan telah menerapkan transformasi digital dalam penanganan kasus Covid-19. Dalam transformasi digital ini, Pemprov Jateng melibatkan masyarakat, dimana tujuannya birokrasi menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

“Strategi transformasi digital, yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia bidang IT, pembangunan infrastruktur TIK, kerjasama antar pemerintah daerah mulai didorong, literasi digital masyarakat. Humas berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kebaruan yang perlu diketahui masyarakat,” kata Ganjar.

Ganjar juga memaparkan tantangan tranformasi digital, antara lain anggaran terbatas dan kuatnya ego sektoral, aturan masih mensyaratkan dokumen cetak, dan kondisi infrastruktur yang belum memadai.

Transformasi digital pemerintahan juga berperan untuk mendukung proses koordinasi dan sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berbasis bukti dan tepat sasaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun sebuah database lengkap di website corona Jakartayang dapat diakses melalui aplikasi mobile JAKI.

JAKI berisi layanan Pemprov DKI Jakarta seperti Jakarta Tanggap Covid, Jakwifi, Jaklapor, JakPangan, dan JakSurvei. Kerangka Smart City 4.0 yang dibangun untuk merespons pandemi ini menawarkan peluang signifikan untuk memajukan pemahaman membangun ekosistem smart city dengan teknologi, inovasi, kolaborasi dan ko-kreasi.

“Khusus Covid, dibangun secara cepat. Kami manfaatkan momentum ini untuk membuat platform berisi data, informasi, dan fasilitas pendukung dalam menghadapi pandemi ini,” kata Anies.

(Sumber: Okezone.com)