Beranda blog Halaman 2283

Empat Bulan Terakhir, Dua Juta Lebih Penduduk Indonesia Pindah Domisili

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus berupaya membangun big data kependudukan. Semua detail transaksi data yang dilakukan penduduk seperti registrasi kelahiran, kematian, dan pindah domisili bisa masuk dalam data base kependudukan.

Sepanjang 4 bulan terakhir, Ditjen Dukcapil melansir pergerakan data statistik kependudukan berupa jumlah penduduk yang lahir, meninggal dan pindah domisili.

Baca juga: Mendagri: Indonesia Punya Banyak Potensi Sumber Energi Terbarukan

Pergerakan data statistik kependudukan di Indonesia ini bisa dilihat mulai pada Nopember dan Desember 2020 hingga Januari-Februari 2021.

Pada Nopember 2020 tercatat sebanyak 170.278 bayi lahir. Sebulan berselang, pada Desember jumlah bayi yang lahir sedikit menurun menjadi 146.693 jiwa.

Kemudian awal tahun 2021 pada Januari tercatat jumlah bayi lahir sebanyak 113.057 jiwa. Pada Februari 2021, jumlah bayi lahir turun menjadi 71.291 jiwa. Sehingga selama 4 bulan sejak Nopember 2020 hingga Februari 2021 jumlah pertambahan penduduk Indonesia sebanyak 501.319 jiwa.

Baca juga: Mendagri: Petugas Damkar Harus Adaptif

Data statistik kependudukan Dukcapil juga mencatat angka kematian selama 4 bulan terakhir, mulai Nopember 2020 hingga Februari 2021, yakni sebanyak 355.332 jiwa. Terdiri mulai Nopember 2020 penduduk yang meninggal dunia sebanyak 87.161 jiwa, pada Desember 2020 sejumlah 86.503 jiwa, Januari 2021 (88.625) dan Februari 2021 penduduk meninggal sebanyak 93.043 jiwa.

Selanjutnya, Dukcapil juga mencatat jumlah penduduk yang melakukan pindah domisili sejak Nopember 2020 hingga Februari 2021 sebanyak 2.034.715 jiwa. Jumlah ini terdiri penduduk yang pindah pada Nopember 2020 sebanyak 508.069 jiwa; kemudian pada Desember 2020 sebanyak 529.382 jiwa. Pada awal 2021 di bulan Januari, penduduk yang pindah alamat sebanyak 498.213 jiwa, pada Februari 2021 jumlah sedikit meningkat menjadi 499.051 jiwa.

Baca juga: HUT Damkar, Mendagri Tekankan Misi Penyelamatan

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan transaksi data kependudukan di Indonesia bergerak sangat dinamis. Hal itu terlihat dari data statistik yang diuraikan barusan.

Dengan dinamika yang tinggi seperti ini, kata Dirjen Zudan, maka program vaksinasi, bansos, kartu prakerja harus rutin mengupdate data kependudukan dan disesuaikan dengan data Dukcapil.

“Pergerakan selama 4 bulan saja sudah lebih dari 2 juta penduduk pindah domisili. Belum lagi ditambah yang meninggal, yang lahir, yang berubah pekerjaan, dan lainnya. Dukcapil melakukan updating data setiap hari berdasarkan pelaporan dari penduduknya. Tidak ada instansi di Indonesia yang mengupdate data penduduk setiap hari kecuali Dukcapil Kemendagri,” tutur Zudan menjelaskan.

Baca juga: Komisi I DPR Aceh Akan Revisi dan Selaraskan Qanun Pilkada

Menurut Dirjen Zudan, Dukcapil mencatat dengan rapi pergerakan data statistik kependudukan ini, agar para instansi pengguna data mengetahui dengan pasti posisi atau gambaran penduduk sebenarnya secara real time by name by address.

“Kegunaannya banyak sekali. Bagi perbankan dan industri keuangan bisa mengetahui siapa nasabahnya yang meninggal dunia atau pindah alamat,” katanya.

Sedangkan bagi penduduk baru lahir, Dinas Dukcapil setempat langsung membuatkan 3 dokumen kependudukan sekaligus yakni akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) serta KK baru lengkap dengan nama si adik bayi.[]

Puspen Kemendagri
Baca juga: Bukan Ucapan “Termiskin”, Papan Bunga “Selamat Untuk Pemerintah Aceh” Tanpa Pemberitahuan ke Polresta

Penjual Sayur di Ulee Kareng Sepi Akibat Covid, Cara Baru Rahmad “Jemput Bola”

Penulis
nukil
-
0
Rahmad, pedagang sayur di Ulee Kareng

Nukilan.id – Pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi biang kerok penyebab kerugian bagi banyak pihak, tetapi juga paling mengancam hampir seluruh bidang usaha. Termasuk Pedagang pasar seperti yang dialami Rahmad, pedagang di Ulee Kareng, Banda Aceh.

“Pendapatan turun drastis selama pandemi covid-19, namun harus tetap bertahan karena untuk pemenuhan kebutuhan keluarga,” kata Rahmad, pedagang sayur-sayuran dan rempah-rempah di Pasar Ulee Kareng ketika dihampiri Nukilan.id, media online di Aceh, beberapa waktu lalu.

Menurut Rahmad, yang dia lakukan sekarang berjualan bukan hanya menunggu di kedai, tetapi dia merubah cara seperti menjemput bola, yakni antar jemput layanan.

“Itu salah satu cara saya menjaga pelanggan, bila seperti dulu menunggu pembeli datang, pandemi begini sulit,” ujar pria berusia 33 tahun itu.

Katanya, berjualan rempah-renmpah distuasi begini yang terpenting mencipta perputaran uang, walau terbilang kecil. Diakuinya, apabila pemesan barang dengan antar jemput itu masih sangat kecil.

“Sehari paling ada 4 atau 6 orang. Paling banyak itu 8 orang pemesan, yang penting ada perputaran, walaupun sedikit,” katanya.

Rahmad, pedagang di Ulee Kareng

Namun–tentu saja–setiap pesanan dirinya harus mengedepankan kualitas.

“Insyallah, saya jamin semua barang yang saya antar itu bagus,” ujarnya

Rahmat menyampaikan – metode pemesanannya bisa melalui telpon ataupun mengirim pesan langsung ke whatsapp (wa) di nomor kontak 0822-7558-2706, minimal pemesanannya 50 ribu.

Rahmad menyebut dia melayani pesanan seperi ikan, daging, bumbu masak, rempah-rempah dan segala jenis sayur-sayuran.

“Saya akan antar langsung ke alamat pembeli,” demikian Rahmad.

Reporter: Akhi Wanda

Moeldoko Jadi Ketum PD, Rocky Gerung: Kalau Diam Artinya Presiden Setuju

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Rocky Gerung angkat bicara terkait peristiwa terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB Sibolangit. Tak hanya menyoroti sosok Moeldoko, Rocky juga menyentil Presiden Jokowi yang ia nilai harus segera menyampaikan tanggapan terkait peristiwa ini.

Baca juga: Moeldoko Ketua Umum DPP Partai Demokrat Versi KLB

Dalam video berjudul ‘Kudeta Demokrat. Moeldoko Jadi Ketum Melalui KLB Aba-abal’ yang tayang di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (6/3/2021) Rocky menyampaikan tanggapannya.

Rocky menilai Presiden Jokowi harus segera menyampaikan pidato singkat terkait peristiwa KLB di Sibolangit. Menurut Rocky, jika Presiden diam, tandanya ia menyetujui aktivitas politik Moeldoko dalam KLB tersebut.

“Pak Presiden harus betul-betul memberi semacam pidato singkat terhadap peristiwa ini,” ucap Rocky.

Baca juga: Soal KLB Demokrat, Pakar Hukum USK: Pertunjukan Lelucon Tidak Lucu

“Kalau dia diam tidak memberi komentar, artinya presiden menyetujui aktivitas politik Moeldoko, itu rumusnya tuh” lanjut Rocky.

Rocky lantas menantikan langkah apa yang akan diambil oleh istana menanggapi peristiwa yang terjadi di Sibolangit. Ia berharap staf presiden telah menyiapkan teks tanggapan presiden tentang peristiwa ini.

“Kita mau tunggu besok, apa yang akan diucapkan oleh presiden, mudah-mudahan staf presiden sudah menyiapkan teks keterangan pers dari presiden,” ucap Rocky.

Sebelumnya, Rocky dalam video tersebut juga menyoroti sosok Moeldoko. Bagi Rocky, Moeldoko telah mempertaruhkan karier politiknya dalam KLB tersebut.

“Seluruh cadangan devisa politiknya dia taruh di situ, kalau berhasil makan dia akan melenggang ke 2024, kalau gagal seluruh reputasi politiknya berhenti,” ujar Rocky.

Baca juga: Dr Nasrul Zaman: KLB Demokrat Tanda Aksi Penguasa Legalkan Demokrasi Kalap

“Jadi Pak Moeldoko benar-benar bertaruh habis-habisan, tentu banyak sponsor di belakangnya,” lanjut Rocky.

Lebih lanjut Rocky menyebut derajat Moeldoko diturunkan dalam KLB tersebut. Rocky menyebut Moeldoko sebagai dalang yang juga menjadi wayang.

“Ya oke secara formal KLB itu mengangakat Pak Moeldoko tetapi derajat Pak Moeldoko diturunkan justru,” ucap Rocky lagi.

Baca juga: Bukan Ucapan “Termiskin”, Papan Bunga “Selamat Untuk Pemerintah Aceh” Tanpa Pemberitahuan ke Polresta

“Karena dia langsung tampil sebagai ketua umum. Jadi orang menganggap kalau berpolitik agak bermutu kenapa nggak orang lain yang dijadikan ketua umum? Sehingga Moeldoko tetap jadi dalang,” lanjutnya.

“Ini sekarang dalang menjdai wayang gitu, terlihat kan,” ucap Rocky.

Menurut Rocky, tindakan Moeldoko tersebut justru akan menaikkan simpati publik pada AHY. Dari segi umur dan ketenangan, menurut Rocky, AHY justru lebih dewasa dalam hal berpolitik.
Sumber: stories-id
Baca juga: Komisi I DPR Aceh Akan Revisi dan Selaraskan Qanun Pilkada

Milad ke-10, FPMPA Diminta Suarakan Aspirasi Pemuda Aceh

Penulis
nukil
-
0

Nukilan.id – Sekertaris Dinas Badan Dayah Azhari S.Ag M.Si, membuka Milad ke-10 forum Paguyuban Mahasiswa Pemuda Aceh (FPMPA) yang sekaligus meresmikan gedung kesekretariatan FPMPA di Gampong Pineung, Banda Aceh, Sabtu (06/3/2021)

Azhari yang berpidato menyampaikan pesan Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, FPMPA harus menjadi wadah dan media untuk menampung aspirasi pemuda dari seluruh paguyuban daerah di Aceh, sekaligus menyuarakan aspirasi pemuda Aceh.

“FPMA harus menjadi wadah penampung atau media dalam menampung aspirasi pemuda demi kepentingan Aceh, menjadikan anak muda Aceh unggul menuju pembangunan Aceh hebat,” kata Azhari.

Azhari berharap FPMPA dapat menghasilkan pemuda Aceh yang semangat dengan spirit mampu bersaing dalam membangun Aceh kedepan.

Peringatan segaligus peresmian Gedung kesekretariatan ditandai dengan pemotongan Tumpeng yang dilakukan oleh Sekertaris dinas Badan Dayah Aceh dan ketua FPMPA Rahmad Muchlyan.[]

Reporter: Yuli Asmiati

Subhandy Jabat Sekda Aceh Tengah

Penulis
nukil
-
0

Nukilan.id – Subhandy, AP. M.Si resmi menjabat Sekda Aceh Tengah setelah dilantik Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar, Sabtu (6/3/2021).

Subhandy resmi menjabat jabatan tertinggi pada ASN di lingkup Pemkab Aceh Tengah tersebut sekaligus sebagai suksesor Mr. Clean Karimansyah yang kini pensiun.

Pelantikan berlangsung di Gedung Ummi, Pendopo Bupati Aceh Tengah yang dihadiri perwakilan pemerintahan Aceh, Forkopimda Aceh Tengah dan sejumlah kepala SKPK di lingkup Pemkab Aceh Tengah.

Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar dalam sambutannya mengatakan bahwa proses seleksi Sekda Aceh Tengah telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jabatan ini, jabatan yang berat. Perlu mental dan fisik yang kuat,” kata Shabela.

Sumber: LG.CO

Soal KLB Demokrat, Pakar Hukum USK: Pertunjukan Lelucon Tidak Lucu

Penulis
nukil
-
0
Mawardi Ismail

Nukilan.id – Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail, M.Hum., MA, mengatakan legalitas Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih lebih kuat dibanding Demokrat produk Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko.

“Tidak mudah membangun sebuah partai politik. Kalau misalnya pimpinan Demokrat sekarang ini (kubu AHY) minus beberapa DPD/DPC yang membelot, tapi yang lain masih kompak, ini akan sulit untuk Moeldoko Cs kuasai Partai Demokrat,” kata Mawardi Ismail saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021).

Katanya, kalau dulu ada sebuah fenomena semua yang tersisih dari sebuah perhelatan politik, maka akan mendirikan partai baru. Sekarang, lanjutnya, gejala baru tersebut bukan mendirikan partai baru, tapi mengkudeta.

“Kudeta dikatakan resmi artinya menguasai secara resmi. Ini KLB penguasaanya pun tidak. Parameternya AD/ART, jelas di anggaran dasar itu pertama, ada sejumlah DPD yang mengusulkan, kemudian harus persetujuan Ketua Majelis Tinggi,” ujar Mawardi.

Menurutnya, Sampai sekarang ini pun tidak ada informasi misalnya siapa DPD yang mengusulkan itu. Sehingga bisa dilihat yang hadir apakah memang perwakilan dari DPD atau orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai DPD.

“Hanya dalam 35 menit sudah ada ketua umum baru. Jadi betul-betul sebuah pertunjukan lelucon yang tidak lucu. Kita sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia politik, maunya janganlah seperti itu. Sebab kalau seperti itu kejadiannya, tidak akan pernah dewasa kita berpolitik,” kata Mawardi.

Pengamat politik itu juga menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan membiarkan jalannya KLB Demokrat.

“Yang kita sesalkan ini, saya melihat pemerintah tidak berperan sama sekali. Tidak berperan dan membiarkan. Coba lihat misalnya, KLB berlangsung, polisi tidak memberi izin, tapi kegiatan tidak dibubarkan. Katanya dengan alasan Prokes dijalankan, dengan 1200 orang hadir, apakah bukan kerumunan. Jadi ini ada inkonsistensi. Saya melihat di sini,” jelas Mawardi.

Seperti diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021) kemarin.[red]

PKS Ingin “Presidential Threshold” turun

Penulis
Redaksi
-
0

Nukilan.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan agar angka ambang batas partai mengusung calon presiden atau presidential threshold (pres-T) turun menjadi 10% kursi DPR atau 15% suara sah nasional. Hal ini dinilai penting dalam rangka mencegah polarisasi di tengah masyarakat.

Politikus PKS Mardani Ali Sera mencontohkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2014 dan 2019. Dua perhelatan tersebut memberi catatan buruk bagi demokrasi Indonesia, karena hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Dua kali pilpres dengan dua pasangan calon, buruk bagi demokrasi. PKS tegas ingin agar presidential threshold, turun jadi 10% kursi DPR atau 15% suara agar tidak ada pembelahan dan politik identitas,” kata Mardani dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024”, Senin (22/2/2021).

Mardani menyatakan, PKS tetap berjuang agar Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu tetap direvisi. Berdasarkan UU Pemilu, angka pres-T saat ini yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

Mardani menambahkan, PKS juga berharap agar Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2022 dan 2023, tidak diundur hingga November 2024, sebagaiamana diatur UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“PKS tetap berjuang agar ada revisi UU Pemilu. Kami tetap berpendapat kalau tidak ada Pilkada 2022 dan 2023, maka akan ada banyak plt kepala daerah, dan itu buruk. Di masa pandemi Covid-19 ini, kita perlu kepala daerah definitif,” tegas Mardani.

Mardani menuturkan, penyatuan pemilu legislatif (pileg), pilpres, dan pilkada pada tahun yang sama bakal berdampak negatif. Mardani mengatakan, PKS mengusulkan pemilu nasional dan daerah. Pemilu daerah digelar 3 tahun setelah pemilu nasional.

“Lebih baik ada pemilu nasional, provinsi, kabupaten/kota, terpisah,” ucap Mardani.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 memang perlu dievaluasi.

“Tentu kita evaluasi Pemilu 2019. Mulai memilih presiden, DPR, DPD, sampai DPRD provinsi, kabupten/kota dengan jangka waktu penghitungan suara sangat singkat. Apakah Pemilu 2024 itu melakukan pola yang sama? Ini perlu evaluasi,” kata Djarot.

Djarot juga menilai ambang batas partai lolos ke parlemen atau parliamentary threshold (PT) perlu dinaikkan. Tujuannya dalam rangka penyederhanaan partai politik (parpol). Kemudian, lanjut Djarot, terkait sistem pemilu.

“Apakah tetap proporsinal terbuka dengan suara terbanyak? Ini yang sebabkan banyak sekali calon yang lomba-lomba lakukan politik uang. Proses kaderisasi partai menjadi terhambat. Jadi, banyak hal perlu kita evaluasi, kalau kita ingin tingkatkan kualitas demokrasi,” kata Djarot.

beritasatu.com

Bukan Ucapan “Termiskin”, Papan Bunga “Selamat Untuk Pemerintah Aceh” Tanpa Pemberitahuan ke Polresta

Penulis
nukil
-
0

Nukilan.id – Bidang perizinan Polresta Banda Aceh menyampaikan apabila pihaknya tidak menerima pemberitahuan apapun terkait pajangan 40 papan bunga ucapan “Selamat dan Sukses kepada pemerintah Aceh” di depan Meuligo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jum’at (5/3/2021).

“Izin pemasangan papan bunga tidak ada di kita, itu urusan satpol PP,” kata Deni, ketika dihubungi Nukilan.id di Banda Aceh, Jum’at.

Deni menyebut, yang menertibkan papan bunga itu pihak Satpol PP, Kecuali sudah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dan yang berhak mencabut papan bunga itu tetap Satpol PP.

Baca juga: Giliran Papan Bunga “Selamat dan Sukses” Atas Prestasi Pemerintah Aceh Terpajang di Depan Meuligoe

Baca Juga: Papan Bunga di Depan kantor Gubernur, Isinya Ucapan “Aceh Termiskin”

Namun, kata Deni, papan bunga ucapan “Aceh Termiskin” yang pernah terpajang didepan kantor Gubernur Aceh beberapa waktu lalu itu, pihak Polresta dapat pemberitahuan, namun untuk menerima informasi saja.

Karena–ujarnya–Selama pandemi Covid-19, pihak Polresta Kota Banda Aceh tidak pernah mengeluarkan izin apapun, kalaupun diperlukan hanya berita acara.

“Kita tidak pernah keluarkan surat apapun lagi selama pandemi, paling kita buat berita acara saja,” ujar Deni.

Sementara itu, petugas Satpol PP Kota Banda Aceh yang dihubungi Nukilan.id menyampaikan, pemasangan papan bunga memang tidak perlu ada izin. Dan kalaupun, kalaupun memakai izin, itu bukan di Satpol PP.[]

Reporter: Akhi Wanda

Balai Latihan Kerja Dituntut Bisa Tingkatkan SDM

Penulis
Redaksi
-
0

Nukilan.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, didampingi Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Budi Hartawan, dan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba resmi membuka pelatihan berbasis kompetensi tahap I di Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate, Maluku Utara, bertempat di aula BLK Ternate, Jumat (5/3/2021).

Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. Hal itu untuk semakin memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia, dan juga di Maluku Utara.

“Arah kebijakan dari program transformasi BLK adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional,” kata Ida Fauziyah pada acara pembukaan pelatihan berbasis kompetensi (PBK).

Untuk menyuseskan program tersebut Kemnaker menjadikan agenda 6R sebagai perhatian utamanya. 6R yang dimaksud yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, re-branding BLK dan relationship.

Menurut Ida, sinergi dan kolaborasi antara BLK dan stakholders, terutama dari dunia usaha dan industri sebagai pengguna tenaga kerja sangat penting. Sebab di lakukanya sinergi, maka dapat di pastikan lulusan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap.

Ida mengatakan, dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja yang memiliki peran besar dalam menentukan kompetensi yang di butuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match antara pendidik dan dunia kerja bisa tercipta. Oleh karena itu BLK harus menjadi titik unggulan bagi dunia usaha dan dunia industri.

“Pada akhirnya, program pelatiha vokasi akan mengurangi biaya training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BLK dan industri,” Jelasnya.

Sementara Budi Hartawan dalam sambutannya mengatakan sesuai dengan arahan Presiden RI yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sumber daya manusian merupakan salah satu prioritas yang harus terus di tingkatkan nilai kompetensinya.

Angkatan kerja di Provinsi Maluku Utara 541,445 orang, dengan yang menganggur -+250,831 Orang atau 44,7%, jika BLK Ternate bisa melatih -+1,500 Orang /Tahun di Maluku Utara ini yakni akan hanya melatih 5,8% dari seluruh jumlah penganggur yang ada.

Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan ini tidak boleh di lakukan oleh satu instansi saja, tentunya harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada baik di pemerintah pusat dan daearah agara dapat mendukung peningkatan ketrampilan atau kompetensi yang sudah bekerja di Provinsi Maluku Utara ini.

Sementara itu, Gubernur Malut Abdul Gani Kauba, dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, telah menghibah lahan seluas 4,8 H di Sofifi kepada BLK Ternate, untuk digunakan pembangunan perkantoran BLK di areal Kota Sofifi.

“Insah Allah ini adalah sebuah awal dan muda-mudahan kedepannya lahan yang disiapkan jadi tertambah dan bisa terealisai sehingga pembagunan Balai Latihan Kerja bisa menjadi BLK yang terbesar di bagian timur Indonesia sesui dengan keinginan Ibu Menaker RI,” kata Gubernur.

Gubernur juga berharap agar dapat membantu kepada pemerintah daerah agar dapat membangun SDM yanga unggul di Maluku Utara, sehingga generasi pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat diberdayakaan sehingga tidak tertinggal dengan pekerja-pekerja yang berasal dari luara Maluku Utara.

Gubernur juga menginginkan sebelum berakhir masa jabatanya berakhir bisa melihat dan bersama-sama dengan Menaker untuk melakukan peresmian gedung BLK areal Sofifi tersebut.

(Sumber: beritasatu.com)

Erick Thohir Akan “Singkirkan” BUMN Berpendapatan Dibawah Rp50 Miliar

Penulis
Redaksi
-
0
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Swaranesia)

Nukilan.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan untuk mencabut status perusahaan milik negara dengan pendapatan di bawah Rp50 miliar. BUMN dengan pendapatan di bawah standar tersebut akan diswastanisasikan saja.

“Kami di [Kementerian] BUMN sedang mikirin BUMN dengan revenue Rp50 miliar ke bawah diswastanisasikan saja. Tapi ini mesti duduk dengan DPR dan BPK dulu,” kata dia dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Jumat (5/3/2021).

Erick menjelaskan, BUMN dengan pendapatan di bawah Rp50 miliar sudah memiliki pasar, transaksi sampai pendanaan yang jelas. Maka dari itu, wacana ini akan dibahas dan dibuat payung hukum yang jelas sehingga BUMN ini bisa lebih berkembang.

“Daripada BUMN kecil, BUMN ngapain main yang kecil-kecil, usaha pengelolaan air, suplai aspal ke BUMN karya-karya. Mendingan main yang gede-gede yang puluhan triliun yang kita bisa juga menjadi garda terdepan bersaing dengan asing,” kata Erick.

Selain berencana melakukan swastanisasi, Erick ingin BUMN yang sudah kuat lebih bisa bertransformasi dan memiliki daya saing tinggi. Seperti BUMN di sektor perbankan, ia menginginkan ada transformasi bisnis agar sektor ini bisa lebih kompetitif untuk bisa bersaing di market terbuka.

“Bisnis perbankan ada bank asing, bank swasta, BUMN-nya oke, Mandiri, BNI, BTN oke. Tapi kita ubah juga bisnis modelnya supaya bisa bersaing di market terbuka,” terang dia.

(Sumber: Tirto.id)

1...2,2822,2832,284...2,329Halaman 2,283 dari 2,329

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id