Beranda blog Halaman 2136

Akademisi Sarankan Nova Iriansyah Cuti dan Fokus Kesembuhan

0
Gubernur Aceh Nova Iriansyah. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Akademisi  Affan Ramli menyarankan Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar mengambil cuti sebagai kepala daerah, mengingat hasil swab terakhir Gubernur Aceh masih dinyatakan positif Covid-19. 

Menurut Affan, pengambilan  cuti pantin, agar Gubernur Aceh lebih fokus pada pemulihan  penyakit yang mematikan tersebut.

“Sebaiknya Nova Iriansyah mengambil cuti dulu untuk pemulihan dari Covid-19, sehingga dia lebih fokus untuk kesehatannya,” kata Affan Ramli, di Banda Aceh, Rabu (16/6).

Selama cuti, kata Affan, tugas Gubernur Aceh sebagai kepala daerah dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) untuk sementara.

“Karena virus itu sangat mematikan, dan juga membahayakan orang disekitarnya, jadi sebaiknya Gubernur fokus pada pemulihannya, dan tugasnya sementara di ambil oleh Sekda,” tuturnya.

Affan menyebutkan, hal tersebut juga sesuai dengan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah dearth, pada pasal 65 ayat 5 menjelaskan bahwa apabila kepala daerah berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah sekretaris daerah melaksanakan tugas sehrai hari kepala daerah.

“Hal itu juga tidak bertentangan dengan undang-undang, karena selain membahayakan dirinya sendiri juga membahayakan orang lain,” tutupnya.[rls]

Sampah Medis yang Dibuang Sembarangan, Petugas Medis Aceh Tenggara: Ulah Oknum Tak Dikenal

0

Nukilan.id – Sampah medis yang dibuang sembarangan oleh oknum tak dikenal di pinggir jalan Desa Bambel, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara kini telah dibersihkan.

Hal itu disampaikan oleh salah seorang pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Tenggara yang enggan disebut namanya saat dikonfirmasi Nukilan.id, Selasa (15/6/2021).

Dia mengatakan bahwa Sampah medis yang dibuang oleh oknum tak dikenal itu, tentunya bukan dari Rumah Sakit Umum Aceh Tenggara.

Baca juga: Limbah Medis Dibuang Sembarangan di Desa Bambel Aceh Tenggara

“Sampah medis di rumah sakit umum itu, sudah ada tempat penampungannya, pihak kebersihan menempatkan atau menampung sampah medis di suatu tempat. Bukan dengan cara membuang seperti kejadian yang berada di desa bambel itu,” tegasnya.

Dirinya menyebutkan bahwa, kemungkinan ada oknum yang bermain. Dan tentunya itu bukan orang dinas, apalagi dalam suasana Covid-19 seperti ini.

Sementara itu, kata dia, walaupun limbah medis sudah dibersihkan. Namun, kita berharap kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti pembuangaan limbah medis sembarang.

“Agar masyarakat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh limbah medis itu,” lanjutnya.[]

Tak Berjilbab Saat Rapat, Utusan Kemenkes Ditegur Bupati Aceh Besar

0
Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan utusan Kemenkes. (dok. Pemkab Aceh Besar)

Nukilan.id – Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, menegur utusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Teguran disampaikan karena utusan wanita tersebut tidak mengenakan jilbab saat rapat di Aceh Besar.

Rapat antara Mawardi dan utusan Kemenkes itu digelar di Gedung Dekranasda di Gani, Aceh Besar, Rabu (16/6/2021). Perempuan utusan Kemenkes itu duduk di samping Mawardi dan mengenakan masker.

Perempuan itu disebut hanya mengenakan bando dan tidak berhijab. Saat rapat itulah Mawardi menegur perempuan tersebut.

“Mohon maaf, Ibu, kita di Aceh dan Aceh Besar, khususnya bagi wanita di tempat umum harus menggunakan hijab,” kata Mawardi dalam keterangan tertulis Pemkab Aceh Besar.

Mawardi meminta perempuan itu mengenakan jilbab usai pertemuan. Utusan Kemenkes itu disebut bakal berada di Aceh Besar selama 3 hari untuk melaksanakan tugas asesmen kesehatan masyarakat terkait eliminasi penyakit malaria.

Dalam keterangan tertulis itu disebutkan utusan Kemenkes RI tersebut meminta maaf atas kekhilafannya. Perempuan itu menyebut tidak mengetahui aturan itu.

“Mohon maaf, Bapak, saya belum tahu dan belum ada yang beri tahu sebelum Bapak Bupati sendiri,” ujarnya.

Tiga tahun lalu, Mawardi juga pernah membuat heboh setelah mewajibkan pramugari yang mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, berjilbab. Aturan itu tertuang dalam surat bernomor 451/65/2018 dan ditujukan kepada seluruh maskapai.

Meski sempat menimbulkan pro dan kontra, seluruh maskapai mematuhi aturan yang mulai berlaku sejak Januari 2018. Beberapa minggu setelah Mawardi meneken aturan ini, pramugari maskapai yang terbang ke Aceh terlihat berjilbab.

“Di Aceh, dari 2001 ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam. Sekarang sudah kita laksanakan secara menyeluruh di Aceh. Ada pelanggaran syariat sudah kita sosialisasikan. Salah satunya soal busana, salah satunya pramugari,” kata Mawardi kepada wartawan saat ditemui di rumahnya, Selasa (30/1/2018).[detikcom]

Aminullah Ajak ISMI Berinvestasi di Banda Aceh

0
Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, SE, Ak, MM memberi sambutan dalam acara Silaturahmi Bisnis (Silabis) ke 12 Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) di Hotel Hermes, Rabu (16/6/2021).

Nukilan.id – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengajak para pengusaha dari Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) menanamkan investasi di Banda Aceh.

Ajakan ini disampaikan mantan Dirut BPD ini saat memberikan sambutan pada acara Silaturrahmi Bisnis (Silabis) ke 12 ISMI, Rabu (16/62021) di Hermes Hotel Banda Aceh.

Di depan Ketua Umum ISMI Pusat, Ilham Habibie, Sesmen Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim serta para peserta Silabis memastikan ibukota Provinsi Aceh memiliki iklim investasi yang sangat kondusif.

Ia pun memastikan Pemko akan memberikan kemudahan layanan perizinan jika ISMI berinvestasi di ‘Kota Gemilang’.

Dalam kesempatan ini, Aminullah juga menyampaikan sekilas perkembangan UMKM di Banda Aceh yang saat ini jumlahnya mencapai 15.107 unit. Sebagai kota perdagangan, pendidikan, budaya dan pariwisata, sektor usaha mikro kecil dan menengah terus berkembang meski sempat melambat karena diterpa pandemi Covid-19. Namun Pemko Banda Aceh bekerja keras membuat UMKM survive dan tetap berdaya di tengah wabah corona.

Aminullah menyampaikan, kota dengan luas sekitar 61 KM persegi tidak memiliki lahan perkebunan, namun sektor pariwisata menjadi andalan. Ia meyakini ketika pariwisata maju maka UMKM juga ikut maju.

Namun, lanjutnya dalam memberdayakan UMKM ada sejumlah kendala yang dihadapi. Untuk persoalan modal usaha sudah teratasi karena dirinya telah membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) PT Mahirah Muamalah. Lewat lembaga tersebut, pelaku usaha kecil di Banda Aceh sangat mudah mendapatkan pinjaman modal usaha. Namun kendala lain yang dihadapi adalah di bidang kemasan dan pemasaran.

Ia pun meminta Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan ISMI ikut berkolaborasi dengan Pemko dan berkontribusi mencari solusi kendala tersebut.

“Untuk modal mungkin sudah teratasi karena sudah ada Mahirah. Tinggal kemasan dan pemasaran saja. Saya harap Kementerian Koperasi dan UKM bersama para saudagar ISMI juga mau berkolaborasi, membantu mencarikan solusi dan ikut mempromosikan ke seluruh nusantara bahkan hingga ke manca negara karena produk-produk lokal unggulan di Banda Aceh ini sebenarnya sangat berkualitas,” pinta Aminullah.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa Aminullah juga mempromosikan wisata Banda Aceh, kota tua berusia 816 tahun yang memiliki sejumlah destinasi wisata menarik, baik wisata budaya, wisata sejarah, wisata tsunami, wisata religi hingga kuliner 3E yang menggugah selera.

“Alhamdulillah kota ini merupakan kota pusaka, telah ditetapkan sebagai ibukota kebudayaan Indonesia oleh forum JKPI. Selain itu untuk destinasi wisata, Museum Tsunami baru saja mendapat kan anugerah API dengan katagori destinasi wisata unik terpopuler tahun 2020,” ungkapnya.

Hanya saja, lanjut Aminullah, saat ini sejumlah lokasi wisata di Banda Aceh ditutup sementara karena status zona merah Covid-19.

“Namun para peserta Silabis ISMI masih bisa keliling menikmati kuliner kota ini. Ada kopi yang sangat enak, di sini ada istilah secangkir kopi sejuta cerita. Kita bisa keliling nanti dan saya minta tolong habiskan uang untuk berbelanja di kota ini,” ujar Aminullah disambut tepuk tangan anggota ISMI.

Di penghujung acara, Aminullah Usman menyerahkan cindera mata untuk Sesmen Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dan Ketum ISMI Ilham Habibie.

Tak lupa ia juga menyerahkan proposal pengajuan kepada Kementerian untuk pembangunan kios bagi para pedagang kaki lima, tempat pengemasan produk UMKM dan juga Pusat Layanan Usaha UMKM Terpadu di Kota Banda Aceh.

“Semoga dapat menjadi pertimbangan dari Bapak Menteri, saya kira ini dapat menjadi solusi nyata untuk membuat masyarakat maju dan sejahtera,” kata wali kota.[]

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Resmi Diumumkan, Simak Link Berikut Ini!

0
Ilustrasi tes CPNS. (Foto: Nukilan)

Nukilan.id – Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 sudah resmi diumumkan oleh pemerintah. Pemerintah juga secara resmi telah menerbitkan aturan terbaru terkait pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 pada Senin (14/6) kemarin.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah menerbitkan tiga peraturan terkait penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021.

Hal ini telah disampaikan melalui akun instagram resmi yang dikelola oleh Biro Humas BKN di @bkngoidofficial. Adapun aturan baru pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 tersebut dapat diakses melalui https://www.bkn.go.id/regulasi.

3 Aturan Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, yakni:

Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, per tanggal 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan CASN sebanyak 707.622. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK Guru sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non Guru 20.960 dan CPNS sebanyak 80.961.

Pengadaan pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 JF bisa diikuti oleh instansi pusat dan daerah. Sementara pengadaan PPPK JF Guru diperuntukkan khusus bagi instansi daerah.

“Khusus untuk PermenPANRB 28 sifatnya adalah berlaku tahun ini, tahun 2021. Sementara PermenPANRB 27 dan 29 diharapkan bisa multi year,” jelas Katmoko dalam acara Kupas Tuntas Seleksi CASN 2021, secara virtual, Senin, (14/6/2021).

Sebagaimana sudah diketahui sebelumnya, pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 akan dibuka melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN. Portal tersebut dapat diakses melalui link pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 sscasn.bkn.go.id yang saat ini sudah dapat diakses.

Pada website pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 tersebut sudah tersedia fitur buat akun dan login di sscasn.bkn.go.id. Hanya saja, hingga saat ini, login dan buat akun di sscasn.bkn.go.id belum bisa dilakukan.

Fitur tersebut ketika diklik akan memunculkan laman tampilan pemberitahuan yang bertulis “under contruction we’ll back soon!” yang berarti fitur tersebut masih dalam tahap perbaikan dan belum bisa diaktifkan. Namun yang pasti situs resmi SSCASN sudah bisa diakses dan akan berfungsi sepenuhnya saat pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 sudah dibuka.

Adapun alur seleksi CPNS 2021 sendiri sudah resmi diumumkan melalui portal terintegrasi penerimaan ASN 2021 yang dapat diakses lewat link pendaftaran CPNS 2021 sscasn.bkn.go.id. Dalam alur pendaftaran CPNS 2021, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui. Tahapan tersebut dimulai dari pembuatan akun pada portal resmi sscasn.bkn.go.id.

Berikut 6 alur Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 selengkapnya:

1. Daftar Akun
2. Daftar Formasi
3. Seleksi Administrasi
4. Seleksi Kompetensi Dasar
5. Seleksi Kompetensi Bidang
6. Pengumuman Kelulusan [detik]

Walikota Banda Aceh Bangun Perpustakaan Umum di Keudah

0
Foto: dok. bandaacehkota.go.id

Nukilan.id – Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pengembangan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang produktif serta berjiwa entrepreneur.

Hal itu disampaikan Wali Kota Aminullah Usman saat meninjau Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kota Banda Aceh, Rabu (16/6/2021).

Dalam peninjauan proyek yang berlokasi di Gampong Keudah tersebut, Wali Kota Aminullah didampingi Asisten III Tarmizi, Kepala Dispersip Alimsyah dan Kepala BPKK Ikbal Rokan.

Usai meninjau, wali kota menyampaikan bahwa gedung layanan perpustakaan ini direncanakan dibangun dengan ciri bangunan berarsitektur unik, perpaduan antara gaya modern dengan sentuhan etnik tradisional Aceh.

“Gedung layanan pustaka ini direncanakan terdiri dari empat lantai yang setiap lantainya didesain secara modern serta nantinya akan difasilitasi dengan pustaka digital yang akan bisa diakses dengan mudah oleh para pengunjung,” sebutnya.

Wali Kota juga menyampaikan gedung layanan pustaka ini juga akan menjadi destinasi wisata literasi baru bagi warga yang berkunjung ke Kota Banda Aceh.

“Nantinya bagi warga yang berwisata ke Kota Banda Aceh selain berburu kuliner, belanja atau berswapoto, juga bisa mengisi liburannya dengan berkunjung ke gedung layanan pustaka ini,” ungkapnya.

Pembangunan gedung layanan perpustakaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini juga diperuntukan untuk Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banda Aceh.[]

Panwaslih Aceh Tengah dan STIMMAD Takengon Teken MoU

0

Nukilan.id – Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIHMAD) Takengon melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Selasa, (15/6/2021).

“Kerja sama ini ruang lingkupnya adalah soal penelitian, pengabdian masyarakat, serta pendidikan politik dan hukum, ” kata Fahrul Rizha Yusuf, SH.I, MH selaku Kooordinator Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh, yang hadir memberikan sambutan pada penandatanganan kerjasama tersebut.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota Panwaslih Aceh Tengah dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah di kantor Pawaslih Aceh Tengah.

Pada sambutanya, Fahrul memparkan bahwa, perhelatan konstestasi Pemilu dan Pilkada serentak nasional yang rancangan tahapannya berdasarkan hasil kesepakatan DPR RI, Bawaslu, KPU dan Pemerintah pada 3 Juni 2021 yang lalu akan dimulai pada Maret 2022 dengan agenda Pemilu serentak Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024.

“Agenda ini tentunya membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam mengawal demokrasi,” lanjutnya.

Demokrasi sejatinya, kata dia untuk kesejahteraan rakyat. Namun dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada kerap diwarnai dengan hal-hal yang mendistorsi makna demokasi, terjadi praktek kecurangan terutama bahaya laten politik uang.

“Selain praktik politik uang, tantangan lainnya penggunaan media sosial yang begitu masif, banyaknya hoaks, dan ujaran kebencian,” lanjutnya.

“Saya kira ini adalah tantangan bangsa yang harus kita perbaiki dari diri dan lingkungan kita. Tetapi komitmen demokrasi dengan sistem pemilu atau pilkada ini sudah menjadi pilihan sistem demokrasi kita. Dan ini merupakan peran kita bersama,” sambung Fahrul.

Menurutnya, permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab Panwaslih semata, ini tanggung jawab seluruh komponen bangsa yang ada di Aceh termasuk adalah perguruan tinggi yang mendidik generasi penerus bangsa.

Oleh karena itu, Panwaslih Provinsi Aceh menyambut baik dan mensupport kerjasama antara yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIHMAD) Takengon.

“Jadi latarbelakang kita mendorong kerjasama dengan perguruan tinggi untuk secara bersama-sama melakukan pendidikan politik, penelitian dan pengabdian masyarakat,” ujar Fahrul.

Fahrul mengharapkan, penandatanganan nota kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih konkret. kerja sama itu tidak hanya dilakukan dengan perguruan tinggi yang ada di Takengon.

“Namun telah dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi di Aceh sebelumnya,” tutup dia.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIHMAD) Takengon, Amir Syam, SH.MH. mengharapkan kerjasama dengan perguruan tinggi ini selain dapat menambah kompetensi pengetahuan bagi mahasiswa, sehingga perguruan tinggi dapat mendorong berkontribusi mahasiwa untuk menyebarluaskan nilai demokrasi dan memiliki peran ditengah-tengah masyarakat sebagai agen perubahan bagi bangsa yang memiliki jiwa demokrasi yang sehat yang mampu menghasilkan pemimpin yang kredibel, akuntabel memliki integritas tinggi dan anti perilaku korup.

“Sehingga rakyat melalui pemimpin yang telah dipilihnya mampu mewujudkan cita-cita menjadi bansa yang maju dan sejahtera,” Jelaanya.[]

BRI Medan Putri Hijau Jalin Kerja Sama dengan USK

0

Nukilan.id – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Medan Putri Hijau menjalin perjanjian kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (USK) dalam bidang pelayanan perbankan untuk dunia pendidikan.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Pimpinan Cabang BRI Medan Putri Hijau Ali Akbar dengan Rektor USK Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng di Ruang Senat USK.

Ali Akbar dalam sambutannya mengatakan, selama ini BRI telah berkomitmen untuk mendukung lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia dalam menjalankan fungsinya. Termasuk USK, yang dalam beberapa tahun ini telah menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Ali mengungkapkan, hubungan kerja sama BRI dengan USK sebenarnya telah terjalin lama. Salah satunya terkait sistem server antara USK dengan BRI atau host to host. Di mana sebelumnya, host to host tersebut terhubung antara USK dengan BRI Cabang Banda Aceh.

Namun, setelah Aceh memberlakukan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, yang menyebabkan BRI tidak ada lagi di Aceh karena semua perbankan di Aceh menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Untuk itulah, Ali mengatakan, salah satu poin kerja sama ini adalah bagaimana sistem host to host yang sempat terputus tersebut dapat kembali terhubung.

“Alhamdulillah, informasinya hal itu bisa dilanjutkan kembali dengan perubahan account. Kemarin account-nya BRI Banda Aceh ke depan pakai account BRI Putri Hijau. Hanya dibutukan sedikit surat dari Rektor yaitu permohonan untuk dilanjutkan host to host yang sudah ada,” ucap Ali.

Sementara itu, Rektor menyampaikan terima kasih atas komitmen BRI yang selama ini telah memberikan layanan yang optimal bagi USK. Rektor menilai, kerja sama ini sangatlah berarti sebab mahasiswa USK juga berasal dari luar Aceh, salah satunya adalah Sumatera Utara. Mahasiswa asal Sumut ini sebagiannya kuliah pada berbagai program studi favorit yang ada di USK. Seperti Pendidikan Dokter, Akuntansi, Teknik Sipil, Manajemen, Kedokteran Gigi dan lainnya.

“Dengan kerja sama ini, kami harapkan dapat memudahkan orang tua untuk membayar uang kuliah. Karena kita tahu, BSI di Sumut tidak sebanyak yang ada di Aceh,” ucap Rektor kepada Nukilan.id, Selasa (15/6/2021).

Sebelumnya USK telah melakukan kerja sama seperti ini dengan BRI pada akhir 2018 dan 2019. Selain itu, USK juga telah menjalin kerja sama dengan BRI Syariah pada 1 September 2020.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Rektor I USK Prof. Dr. Ir. Marwan, Wakil Rektor II USK Dr. Ir. Agussabti, M.Si, Wakil Rektor IV USK Prof. Dr. Hizir, Kepala Biro Umum dan Keuangan USK, Kepala LPPM USK serta beberapa pejabat BRI Cabang Medan Putri Hijau.[]

Dicatat! Ini Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri

0

Catat Nih! Ini Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri – Para pegawai negeri sipil (PNS) maupun anggota TNI/Polri sudah sewajarnya mengetahui batas usia pensiun. Sebab, batas pensiun ini terkait dengan kehidupan di masa tua.

Dengan mengetahui batas pensiun, para abdi negara bisa melakukan berbagai persiapan di masa tua. Namun, tak jarang ada juga abdi negara yang tidak tahu kapan batas pensiun tersebut.

Lalu, berapa batas usia pensiun PNS dan anggota TNI/Polri? Ini jawabannya:

1. PNS

Batas usia pensiun untuk PNS pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan ialah 58 tahun. Sementara,pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya ialah 60 tahun.

Selanjutnya, untuk PNS yang memangku jabatan pejabat fungsional ahli utama ialah 65 tahun.

Hal ini mengacu Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 tertanggal 3 Oktober 2017 tentang Batas Usia Bagi PNS Yang Memegang Jabatan Fungsional.

2. TNI

Batas usia pensiun paling tinggi ialah 58 tahun untuk perwira. Sementara untuk bintara dan tantama ialah 53.

Batas usia anggota TNI ini diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

3. Polri

Selanjutnya, untuk anggota Polri batas pensiunnya ditetapkan maksimal 58 tahun. Batas usia ini berlaku untuk semua golongan kepangkatan.

Batas usia pensiun untuk anggota Polri ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.[detikcom]

USK Wajibkan Pegawainya Vaksin Covid-19

0

Nukilan.id – Universitas Syiah Kuala (USK) mewajibkan seluruh pegawainya baik PNS maupun non PNS untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Rektor No 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan USK.

Rektor USK Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng mengatakan, keputusan tersebut merupakan wujud dari komitmen USK untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, khususnya di lingkungan kampus.

Sebagai perguruan tinggi, ungkap Rektor, USK harus mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Untuk itulah, kewajiban untuk melakukan vaksinasi ini secara tak langsung merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat, bagaimana semestinya kita menghadapi pandemi ini.

“Vaksinasi ini merupakan ikhtiar universitas untuk menjaga warganya. USK juga ingin menjadi contoh bagi yang lain, bahwa untuk menyudahi pandemi ini butuh kemauan bersama. Disiplin prokes, dan menyukseskan vaksinasi sebagaimana anjuran dari pemerintah pusat,” ucap Rektor kepada Nukilan.id, Selasa (15/6/2021).

Adapun bagi pegawai yang tidak melakukan vaksinasi tanpa alasan khusus seperti sakit atau ibu hamil, maka USK akan memberikan sanksi. Bagi PNS, sanksinya adalah ia tidak diperkenankan untuk masuk kantor dan pembayaran renumerasinya akan ditunda. Sementara bagi pegawai non PNS, maka ia juga tidak diperkenankan masuk dan melakukan aktivitas di kantor. Selain itu, status pegawainya akan dipertimbangkan untuk dilanjutkan.

“Ya, kita memang harus tegas untuk masalah seperti ini. Karena tanpa komitmen pimpinan, pandemi ini akan sulit kita lalui. Inilah yang terjadi selama ini, kita seperti kehilangan arah dalam menghadapi wabah ini,” ucap Rektor.

Untuk diketahui, sebanyak 1.740 dosis vaksin Sinovac telah USK berikan kepada civitas akademika perguruan tinggi ini. Pemberian vaksin ini dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Pendidikan USK. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari dokter penyakit dalam, dokter umum, tenaga perawat dan lainnya.

Demi terealisasinya 100 persen vaksin bagi warganya, USK telah melakukan terobosan dengan ‘menjemput bola’ yaitu melakukan vaksinasi pada seluruh Fakultas yang ada di lingkungan USK.[]