Beranda blog Halaman 2092

Mendikburistek Akan Izinkan Mahasiswa Riset Setahun Penuh

Penulis
Mirzu
-
0
Nadiem Makarim (Dok. Kompas.com)

Nukilan.id – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal mengizinkan mahasiswa melakukan riset selama satu semester hingga satu tahun penuh.

Selama masa riset yang akan setara dengan beban 20 sistem kredit semester (SKS) atau lima mata kuliah itu, kata Nadiem, mahasiswa akan dibebaskan dari perkuliahan.

“Jadi mahasiswa sekarang bisa melakukan riset full time di lapangan pun dan itu akan seolah-olah dia mengambil full 4-5 mata kuliah di perguruan tinggi,” kata Nadiem dalam diskusi daring, Rabu (14/7/2021).

Nadiem belum menjelaskan lebih detail terkait program tersebut. Termasuk mulai kapan program riset itu akan diberlakukan.

Namun menurutnya, cara itu dilakukan agar riset yang dilakukan mahasiswa, juga dosen, di perguruan tidak mengganggu jadwal rutin perkuliahan seperti yang selama ini dilakukan.

Ia menjelaskan langkah itu merupakan bagian dari kerja sama pihaknya dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), badan riset otonom yang baru dibentuk dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Joko Widodo.

“Jadinya program-program riset kita, baik dari sisi karier dosen maupun juga prestasi mahasiswa itu tidak ada pengorbanan yang harus dilakukan,” kata dia.

“Jadi dia mau riset satu semester, atau satu tahun itu dia akan mendapatkan SKS seolah-olah dia mengambil 4-5 mata kuliah,” imbuh Nadiem.

Mantan bos Gojek itu menjelaskan, saat ini Kemendikbudristek merupakan mitra BRIN dalam melaksanakan riset di perguruan tinggi. Sedangkan program riset oleh pemerintah, mencakup pelaksanaan dan anggaran berada langsung di bawah tanggung jawab BRIN.

Pembagian tugas itu, kata dia, diberikan sejak pemerintah mulai mendirikan BRIN dan menggabungkan Kemenristek menjadi di bawah Kemendikbud.

“Kira-kira seperti itu pembagiannya. Jadi, BRIN langsung lapor di bawah Presiden, jadi menjadi mitra kita dalam melaksanakan riset,” kata Nadiem. [cnnindonesia]

Sistem Pembelajaran yang Adaptif-Sinergis Kunci Meningkatkan Kualitas Pendidikan Aceh

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Perubahan sistem pembelajaran di masa pandemi berdampak pada kualitas pendidikan di tanah air yang membutuhkan upaya adaptasi lewat berbagai inovasi. Karena itu, diperlukan restrukturisasi sistem dan tata pembelajaran secara sinergis untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini.

“Pekerjaan rumah yang mesti diperhatikan dalam sistem pendidikan yang berubah saat ini adalah learning loss, learning culture, learning adaptation dan learning innovation,” kata Ketua Yayasan Sukma Lestari Moerdijat yang juga Wakil Ketua MPR RI dalam webinar bertema ‘Membangun Sinergi Demi Mutu Hebat Pendidikan Aceh’ dalam rangka peringatan 15 tahun Sekolah Sukma Bangsa, Rabu (14/7/2021).

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan patut dipersiapkan dengan mempertimbangkan situasi lokal mengingat Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan perbedaan suku, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat.

Pascabencana dan tsunami Aceh, ujar Rerie, Yayasan Sukma hadir untuk merevitalisasi pendidikan di Aceh dengan mendirikan Sekolah Sukma Bangsa di Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe.

Sekolah Sukma Bangsa, ungkap Rerie, menanamkan filosofi school that learns sebagai fondasi pengembangan sekolah. Dalam perkembangannya, tambah Rerie, Sekolah Sukma Bangsa dengan kemampuan inovasinya di setiap periode, merumuskan kurikulum perdamaian dan resolusi konflik berbasis sekolah.

Rerie menilai, mutu pendidikan sesungguhnya tidak diukur dengan variabel dan parameter “dari luar” tetapi dimulai dengan kemampuan institusi untuk melakukan pembelajaran dengan bekal kemampuan inovasi.

Kepala bidang SMA, Dinas Pendidikan Aceh, Hamdani, Spd, Mpd mengaku pihaknya sudah melakukan penguatan kurikulum karena tujuan pendidikan di Aceh tidak hanya agar siswa mendapat nilai tinggi tetapi harus sadar hukum dan norma kehidupan di keseharian.

Dinas Pendidikan Aceh, jelas Hamdani, sudah mengajak sejumlah instansi dan lembaga untuk ikut bekerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh.

Rektor Universitas Syiah Kuala, Samsul Rizal menilai daya saing lulusan SMA di Aceh masuk perguruan tinggi belum merata. Lulusan SMA Aceh diterima di perguruan tinggi di Aceh jumlahnya cukup memadai. Namun, ujar Samsul, lulusan SMA Aceh yang diterima di perguruan tinggi di luar Aceh hanya 3,6%.

Kondisi tersebut, jelasnya, harus jadi perhatian bersama, bagaimana anak-anak Aceh bisa lebih baik di masa depan, karena itu pendidikan di Aceh harus lebih baik. “Sepuluh anak Aceh terbaik, ungkap Samsul, hanya berasal dari satu sekolah. Kondisi ini harus dimeratakan kualitas pendidikan agar rata-rata pendidikan di Aceh bisa meningkat,” harapnya.

Samsul berpendapat, harus segera mulai ada perbaikan sejak pendidikan dasar dalam penalaran umum, baca dan tulis. Selain itu, berbagai afirmasi harus diterapkan agar masyarakat kurang mampu bisa belajar, demikian juga dengan pemerataan jumlah guru yang bermutu di setiap sekolah di Aceh.

Anggota Komisi X DPR-RI dari Aceh Illiza Saaduddin Djamal berpendapat peserta didik di Aceh harus menjadi anak yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia.

Proses pendidikan harus lebih baik, tetapi, ujar Illiza, kondisi pendidikan saat ini banyak sekali berubah. Karena sangat dipengaruhi kondisi kesehatan atau pandemi Covid-19 yang yang ketat dengan 3 M. Selain itu, tambahnya, juga pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan.”Kemampuan adaptasi dalam menyikapi perubahan zaman saat ini sangat diperlukan,” ujarnya.

Antropolog UIN Ar-Raniry Aceh, Reza Idria menilai setiap manusia harus dilihat berbeda karena memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang baik secara visual atau kemampuan mendengar lebih baik, bahkan meraba lebih baik. Jadi, jelas Reza, cara pendekatannya pun berbeda-beda pula. Demikian juga, tambahnya, pendekatan terhadap manusia Aceh dalam hal pendidikan.

Di era modern, jelas Riza, kualifikasi manusia yang dibutuhkan antara lain komunikatif, korektif dan kritis. Riza berharap, pemerintah bisa memfasilitasi dan sekolah membuka diri untuk membentuk peserta didik di Aceh agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan era modern saat ini.

Diskusi daring yang dimoderatori Direktur Sekolah Sukma Bangsa Bireun, Fachrurrazi, juga dihadiri Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, Ahmad Baedowi; Direktur Pendidikan Yayasan Sukma; Victor Yasadhana; dan Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia Yarmen Dinamika sebagai panelis.[sindonews.com]

Dukung Berantas Narkoba, Pemerintah Aceh Hibahkan Tanah untuk BNNP

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Pemerintah Aceh menghibahkan sebidang tanah dan bangunan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh.

Naskah serahterima tersebut diteken langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah M.Kes, bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh, Brigjen Pol. Drs. Heru Pranoto, di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu 14 Juli 2021.

Sekda Aceh mengatakan, pemberian tanah kepada BNN merupakan wujud keseriusan Pemerintah Aceh mendukung BNN memberantas narkoba di Aceh. Sekda berharap kinerja BNN terus meningkat dan seluruh masyarakat Aceh bisa terbebas dari paparan narkoba.

Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol. Drs. Heru Pranoto, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Aceh. Dia mengatakan, dengan adanya hibah tanah yang di atasnya juga terdapat bangunan, bisa membuat kinerja BNN di Aceh menjadi lebih baik.

“Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan juga untuk rehab. Dan mudah-mudahan bisa meningkatkan pelayanan BNN di Aceh,” kata Heru.

Heru berharap dengan adanya kerja sama antara BNNP dan Pemerintah Aceh tersebut, bisa membuat kinerja BNNP lebih baik. Dengan demikian seluruh masyarakat Aceh terlayani dengan baik.

“Tujuannya adalah melindungi masyarakat Aceh agar tidak terpapar terhadap penyalahgunaan narkoba,” ujar Heru.

Hal tersebut, ujar Heru selaras dengan moto BNN Aceh yaitu agar Aceh harus terbebas dari penyalahgunaan narkoba.[]

Kemenag Aceh Dukung Pelaksanaan PPKM Darurat

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Aceh Dr H Iqbal SAg MAg mengatakan, pandemi Covid-19 terus menyebar dan menelan ribuan korban jiwa, sudah sepatutnya PPKM diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Mari sama-sama kita berjuang bersama pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Semoga ikhtiar kita ini mendapatkan hasil yang memuaskan,” kata Iqbal.

Iqbal juga mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, Kankemenag Kabupaten/Kota, madrasah,  dan KUA untuk bersinergi dalam mensosialisasikan upaya pencegahan Covid-19 yang diinisiasi pemerintah ini kepada masyarat di lingkungan masing-masing.

“Covid ini nyata dan telah menelan ribuan jiwa. Ini sangat memilukan, karenanya kita mengajak masyarakat untuk mematuhi dan mendukung penerapan PPKM,” ujarnya.[]

Pemerintah Aceh Perpanjang Jadwal Vaksinasi Massal

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Pemerintah Aceh untuk kesekian kalinya kembali memperpanjang jadwal Vaksinasi Massal Covid-19, karena mencermati tingginya animo masyarakat untuk ikut divaksin, dalam sepekan terakhir.

Kepastian perpanjangan waktu itu diungkapkan oleh Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Covid-19 Aceh, Muhammad Iswanto. Menurutnya, Pemerintah Aceh kembali memperpanjang jadwal vaksinasi massal hingga 31 Juli 2021.

“Melihat antusiasme masyarakat kian tinggi, Bapak Gubernur melalui Bapak Sekda menugaskan tim vaksinator untuk terus melanjutkan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat Aceh. Jadwal untuk sementara itu diperpanjang hingga tanggal 31 Juli 2021,” kata Iswanto dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa (13/07/2021).

Iswanto menyebutkan, per hari Selasa 13 Juli hari ini, jadwal vaksinasi massal tahap 2 seharusnya berakhir. Namun dalam sepekan terakhir, antusiasme masyarakat semakin tinggi. Karenanya Pemerintah Aceh kemudian memutuskan untuk melanjutkan vaksinasi massal demi terlayaninya seluruh masyarakat Aceh.

“Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama memutus mata rantai COVID-19 di Aceh,” kata Iswanto.

Lebih lanjut, Iswanto mengajak seluruh masyarakat yang hendak mengikuti vaksinasi, untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Panitia kegiatan, kata Iswanto, telah menyusun kursi secara rapi dan teratur. Semuanya diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik tanpa harus mengantri dengan berdesak-desakan.

“Mohon jaga protokol kesehatan dengan baik. Semuanya tolong tetap menjaga jarak dan jangan melepaskan masker saat mengantri untuk divaksin,” kata Iswanto.

Sebanyak 2.665 Orang Divaksin, Total 34.014

Iswanto menambahkan, sebanyak 2.665 orang disuntik vaksin COVID-19 pada Selasa 13/07 hari ini. Dengan penambahan itu, sampai hari ini telah 34.014 orang disuntik vaksin dalam dua tahapan pelaksanaan vaksinasi massal.

“Alhamdulillah antusiasme masyarakat masih sangat tinggi. Setiap harinya lebih dari 1.000 orang berpartisipasi dalam vaksinasi massal ini. Sampai hari ini sebanyak 34.014 orang telah divaksin,” tutur Iswanto.

Iswanto menyebutkan, keberhasilan capaian ribuan orang divaksin tersebut, tidak lepas dari kerja keras para vaksinator. Mereka bekerja sampai sore hari, dengan tujuan melayani seluruh masyarakat Aceh.

Mereka lanjut Iswanto, telah menunjukkan dedikasi tinggi untuk menjaga rakyat Aceh sehingga tidak tertular virus covid-19.

Iswanto menyebutkan pelaksanaan vaksinasi massal yang diinisiasi oleh Pemerintah Aceh itu telah berjalan hingga tahap 2, yang didukung penuh oleh para vaksinator dari RSUDZA, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Jiwa Aceh, Rumah Sakit Kodam Iskandar Muda dan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh.

Atas nama Satgas Covid-19 Aceh, Iswanto mengapresiasi para vaksinator dan seluruh Satgas Kabupaten/Kota atas semua usaha vaksinasi yang terus berjalan.

Lebih lanjut, Muhammad Iswanto yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh itu mengatakan, antusiasme masyarakat disuntik vaksin masih tinggi. Hal itu menandai bahwa masyarakat percaya akan adanya covid-19 dan salah satu ikhtiar menghilangkan covid adalah dengan cara vaksinasi. Mereka atau masyarakat yakin sepenuhnya vaksin yang digunakan aman dan halal.

“Usaha bersama vaksinasi ini bagian dari ikhtiar kita melawan dan memutuskan mata rantai covid-19 di Aceh,” kata Iswanto.

Sementara itu, Koordinator vaksinasi massal Pemerintah Aceh yang juga Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, dr. Iman Murahman, mengatakan sebanyak 2.665 orang disuntik dalam vaksinasi massal pada hari Selasa 13 Juli 2021.

Dr. Iman merinci, sebanyak 2.162 disuntik vaksin dosis 1, dan 503 disuntik vaksin dosis 2. Sementara 38 lainnya disuntik vaksin tahap pertama, oleh mereka yang tertunda suntik pada screening beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, sampai hari ini sebanyak 34.014 orang telah divaksin dalam vaksinasi massal yang digelar Pemerintah Aceh di Gedung Banda Aceh Convention Hall tersebut.[]

Sekda Taqwallah Minta Dokter Ahli RSUDZA Tingkatkan Pelayanan Pada Pasien

Penulis
nukil
-
0
Sekretaris Daerah Aceh, dr.Taqwallah, M. Kes, saat memberi arahan pada Presentasi Buku Kerja Dokter Non Pemda Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.(Foto: Humpro)

Nukilan.id – Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, meminta dokter ahli yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) meningkatkan kinerja pelayanan kepada pasien.

“Pasien harus ditangani langsung oleh dokter ahli, jangan residen yang menanganinya,” kata Taqwallah usai mendengarkan presentasi buku kerja dokter ahli non Pemda RSUDZA, di Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu, 14/7/2021.

Dalam presentasi itu, dokter ahli memaparkan tugas dan jadwal kerja selama ini. Mereka juga diminta untuk memaparkan upaya pribadi sebagai dokter dalam mencegah tujuh hal yang menjadi permasalahan dan keluhan pasien selama ini.

Pada kesempatan tersebut Sekda juga mengevaluasi kinerja sejumlah Kepala Kelompok Staf Medik (KSM) RSUDZA. Ia mempertanyakan setiap komitmen perubahan yang telah disepakati dalam pertemuan pada bulan Mei lalu, saat penyerahan SK Gubernur Aceh kepada para dokter ahli RSUDZA. Sejumlah Kepala KSM yang hadir itu adalah KSM bedah, anak, jiwa dan emergensi.

Sekda berharap, diantara sejumlah komitmen perubahan yang telah disepakati dua bulan lalu itu sudah menampakkan hasil, meskipun tidak seluruhnya sempurna.

“Setidaknya ada beberapa hal yang sudah berubah, meskipun belum sepenuhnya berubah. Karena memang semuanya butuh waktu,” kata Sekda.

Sekda dalam pertemuan tersebut didampingi Wakil Direktur RSUDZA, dr. Abdul Fatah, Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Abdul Qohar dan Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Usamah El Madny. [ji]

Kesbangpol Aceh Minta Tokoh Daerah Ikut Mendeteksi Potensi Konflik Akibat Pandemi

Penulis
nukil
-
0
Suburhan, SH., Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Aceh. (Foto: Ist.)

Nukilan.id – Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Aceh Suburhan, SH mengatakan menangani virus covid-19 tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, dibutuhkan kerjasama semua pihak, terutama peran para tokoh, ulama, dan pengambil kebijakan hingga ke tingkat desa. Untuk itu, diperlukan masukan-masukan guna  membantu penanganan dampak virus Covid-19.

“Akibat dari virus ini  telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat,  baik dari aspek ekonomi, maupun kehidupan sosial masyarakat, semua terimbas,” kata Suburhan saat mewakili Kepala Kesbangpol Aceh Drs Mahdi Efendi membuka “Dialog Isu Aktual” dihadapan 50 lintas tokoh dan komponen masyarakat Lhokseumawe di aula kantor Walikota Lhokseumawe, Rabu, 14 Juli 2021.

Untuk itu—Kesbangpol Aceh berharap kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah untuk penanggulangan dan penanganan dampak pandemi Covid-19,  harus didukung  penuh oleh seluruh elemen masyarakat.

“Kita punya memiliki tanggung jawab bersama dalam pencegahan pandemi ini,” kata Suburhan.

Lebih jauh Suburhan juga meminta kepada seluruh elemen agar konsisten menjaga perdamaian yang sudah terlaksana, termasuk konsisten menjaga lingkungan dan mencegah potensi konflik sosial yang mengancam.

“Potensi konflik sosial ini harus dapat kita deteksi, agar tidak meluas kemana-mana, caranya dengan tetap menjalin komunikasi untuk setiap benih konflik sosial ini, termasuk potency konflik akibat pandemi civid-19,” ujarnya.

Kegiatan Dialog Isu Aktual digelar Kesbangpol Aceh bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Kota Lhokseumawe.[ji]

Pansus DPR Aceh Akan Investigasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penulis
Mirzu
-
0
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. H. Azhar Abdurrahman. (Foto: Nukilan/Wanda)

Nukilan.id – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan melakukan investigasi pada biro barang dan jasa Pemerintah Aceh terkait dengan lemahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021 triwulan I.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus biro barang dan jasa pemerintah Aceh, Ir. Azhar Abdurahman kepada Nukilan.id di ruang kerja Komisi I DPRA, Rabu (14/7/2021).

“Kita akan menginvestigasi dan mempertanyakan apa saja kendala di lapangan dan termasuk kendala yang ada Unit Layanan Pengadaan (ULP),” kata Azhar.

Selain itu, kata dia, kita juga ingin mempertanyakan berapa jumlah paket yang masuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

“Dan berapa yang sudah lewat dan di tender, dan berapa yang belum itu harus jelas termaksut sisanya tinggal berapa. Itu semua akan kami investigasi sedetil-detilnya sampai ke akar,” tegasnya.

Kata Azhar, dari segi pengerjaan yang memiliki jumlah anggaran besar seperti, proyek jembatan atau lainnya, dengan memakai tehnisi tinggi, material banyak dan juga mobilisasi dengan keadaan cuaca hujan, apakah itu semua mencukupi waktu atau tidak dan bisa diselesaikan atau tidak?.

“Jika pemerintah tidak bisa menyelesaikan, ini akan menjadi warning dan DPRA tidak merespon APBA-P 2021, yang anggaran APBA murni saja tidak terealisasi apalagi yang di perubahan,” tegas azhar.

Oleh karena itu, Azhar berharap, dengan adanya dorongan dari DPRA, maka APBA tahun 2021 bisa realisasi semaksimal mungkin oleh Pemerintah Aceh, dengan mencapai target-target yang sudah disahkannya.

“Semoga dengan dorongan ini, pemerintah aceh dapat segera merealisasikannya dengan secepatnya,” pungkasnya.

Selain itu, Azhar menambahkan, pihaknya selalu menggelar rapat evaluasi dan rapat koordinasi anggaran dengan semua komisi. Termasuk juga mengevaluasi dan menanyakan tentang realisasi APBA yang tidak langsung dan langsung.

“Kalau anggaran belanja langsung, lebih ke belanja pegawai, sudah terealisasi. Sedangkan anggaran tidak langsung untuk belanja publik belum bergerak sama sekali belum terealisasi. Dan sekarang ini baru bergerak sekitar 9 sampai 15 % dan itu sangat rendah dalam satu semester, seharusnya sudah berjalan 50 % memasuki bulan Juli tahun 2021,” jelasnya.

Maka dari itu, kata Azhar, DPRA menggunakan fungsi pengawasan dan melakukan evaluasi dengan membentuk Pansus biro pengadaan barang dan jasa di dalam paripurna. Karena, dari pihak Pemerintah Aceh tidak memberitahukan apa kendala di ULP, sehingga lemahnya serapan anggaran APBA tahun 2021.

“Pihak ULP seperti SKPA di pemerintah Aceh dengan berdiri sendiri, sulit ditembus dan tidak adanya informasi yang terbuka,kurangnya transparan dan Sampai saat ini belum ada jawaban sama sekali terkait lemahnya realisasi anggaran,” ujarnya.

“Maka, kita mendorong percepatan dan kepekaan pemerintah dalam situasi ekonomi di Aceh, dikarenakan pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada APBA,” lanjutnya.

Dengan di sahkan anggaran tahun 2021 pada Desember 2020, kata dia, kita semua berharap kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Ditambah lagi dengan kondisi Covid-19 yang melanda dunia khususnya Aceh, sehingga masyarakat masih trauma dan perekonomian semakin melemah.

“Seharusnya pemerintah harus mengupayakan lebih ekstra anggaran APBA Tahun 2021, sehingga masyarakat bisa terbantu dalam pembangkitan ekonomi, dengan bergeraknya ekonomi, persoalan trauma covid-19 bisa teratasi,” pungkasnya.[]

Reporter: Irfan

Joe Biden Ingatkan Perusahaan yang Berhubungan dengan China Melanggar Hukum!

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Pemerintahan Biden memperingatkan setiap perusahaan atau bisnis yang memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan provinsi Xinjiang China dapat menghadapi konsekuensi hukum.

Melansir dari CNBC, Rabu (14/7/2021), pemerintah AS mengeluarkan peringatan tersebut setelah mereka memiliki semakin banyak bukti akan adanya genosida dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di wilayah provinsi Xinjiang China.

Karenanya pemerintah AS menegaskan bahwa bisnis dan individu yang tidak keluar dari rantai pasokan, usaha, dan/atau investasi yang terkait dengan provinsi Xinjiang China dapat berisiko tinggi melanggar hukum AS.

“Pemerintah Republik Rakyat China melanjutkan pelanggaran (HAM) mengerikan di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang dan di tempat lain di China, menargetkan Uyghur, etnis Kazakh, dan etnis Kirgistan yang mayoritas Muslim, dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya,” tulis juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price dalam sebuah pernyataan.

“Pelanggaran-pelanggaran ini termasuk kerja paksa dan pengawasan intrusif yang meluas dan disponsori negara, tindakan pengendalian populasi paksa dan pemisahan anak-anak dari keluarga, penahanan massal, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di tengah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung,” tambahnya.

Peringatan seperti ini sebelumnya juga pernah dikeluarkan oleh pemerintah AS.

Sebelumnya pemerintahan Biden telah menambahkan 14 perusahaan China dan entitas lain ke daftar hitam ekonominya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang.

Selain itu pada Maret kemarin, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat China, dengan alasan peran mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap etnis minoritas di Xinjiang. Sanksi yang diberikan oleh pemerintahan Biden ini mengikuti tindakan serupa yang juga diambil oleh Uni Eropa, Inggris, dan Kanada.

Tidak berhenti di sana, instansi Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS juga telah melarang beberapa impor peralatan surya dari wilayah tersebut.

Melihat situasi AS-China tersebut, tidak heran bila pemerintah AS secara tegas akan memberikan sanksi kepada entitas yang masih memiliki hubungan bisnis dengan pemerintahan/perusahaan di provinsi Xinjiang China. [detikcom]

Pemko dan Forkopimda Banda Aceh Sepakat Longgarkan PPKM Mikro

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Nukilan/Irfan)

Nukilan.id – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh bersama Forkopimda Banda Aceh sepakat melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro terhadap para pelaku usaha di Kota Banda Aceh dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan usahanya.

Hal itu disampaikan Walikota Banda Aceh, H. Aminullah Usman, SE, Ak, MM kepada Nukilan.id di Pendopo Walikota Banda Aceh, Senin (12/7/2021).

“Kita ada kearifan lokal, jadi perlu pelonggaran pembatasan aktivitas bisnis di kota Banda Aceh, dan wajib mematuhi protol kesehatan. Dan kebijakan ini merupakan kesepakatan Forkopimda Kota Banda Aceh dengan beberapa pertimbangan,” kata Aminullah.

Ia menjelaskan bahwa, Kota Banda Aceh merupakan kota dagang, terdapat banyak jenis usaha kuliner yang didagangkan baik itu makanan atau minuman, yang justru banyak dari pelaku usaha tersebut mulai beroperasi pukul 17.00 Wib setiap harinya.

“Jadi kalau kita terapkan pembatasan hingga pukul 17.00 WIB, pastinya ekonomi mereka akan berhenti total. Maka, sudah sepatutnya kita berlakukan pembatasan operasional usaha tersebut hingga pukul 21.00 WIB, karena kita tidak menginginkan ekonomi masyarakat terhenti,” ungkapnya.

Kendati demikian, kata dia, Pemko Banda Aceh tetap menekankan kepada para pelaku usaha tersebut untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap kegiatan usahanya.

“Dan itu harus disiplin, jika tidak disiplin, jangan salahkan pemerintah menyegel tempat usahanya,” tegas Aminullah.

Selain itu, Aminullah juga menyampaikan bahwa, selama penerapan PPKM Mikro, tempat ibadah di Kota Banda Aceh tidak akan ditutup ataupun dihentikan kegiatannya. Tetapi, kata dia, kita akan lebih memperketat penerapan protokol kesehatan.

“Kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti aturan yang diberlakukan, Kita tidak melarang ibadah di mesjid maupun tempat ibadah lainnya, namun harus dilaksanakan dalam pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh, jadi aturan prokes yang ketat harus diterapkan,” imbaunya.

Pemerintah Kota Banda Aceh, kata Aminullah, akan menugaskan beberapa orang di setiap tempat ibadah untuk memantau jalannya protokol kesehatan dengan baik.

“Kalau nantinya ada juga yang tidak menaati aturan, maka akan kita beri sanksi dan denda,” tegasnya lagi.

Diketahui, Walikota Banda Aceh telah mengeluarkan instruksi tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. Instruksi itu juga memuat tetang aturan jam operasional bisnis di Kota Banda Aceh, diantaranya adalah kegiatan bisnis makan/minum seperti restoran, kafe, lapak jajanan, dan pedagang kaki lima.

Semua dibatasi beroperasi hingga pukul 21.00 WIB di masa pandemi ini.
Kecuali untuk layanan pesan-antar atau dibawa pulang, tetap diizinkan sampai pukul 22.00 WIB. Kemudian, kegiatan pusat perbelanjaan atau mall dan pusat perdagangan lainnya juga dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.

Selain itu, instruksi tersebut juga mengatur tentang kapasitas pengunjung di tempat-tempat usaha. Pengusaha wajib membatasi jumlah pengunjung yang makan/minum di tempat sebesar 25 persen dari kapasitasnya.

Begitu juga dengan pusat perbelanjaan atau mall yang diwajibkan membatasi jumlah pengunjung sebesar 25 persen serta harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat
Namun kebijakan itu sempat dipertanyakan Polda Aceh.

Kota Banda Aceh memberlakukan pembatasan operasional usaha hingga pukul 21.00 WIB, Kebijakan itu berbeda dengan Instruksi Mendagri yang mengatur kegiatan usaha tutup pukul 17.00 WIB selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 20 Juli 2021.[]

Reporter: Irfan 

1...2,0912,0922,093...2,351Halaman 2,092 dari 2,351

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id