Beranda blog Halaman 1772

Konservasi Hutan Lebih Efektif Bersama Masyarakat Adat

Penulis
Mirzu
-
0
Pemuda adat To Cerekeng membentuk Lembaga yang disebut Wija To Cerekeng (WTC) yang salah satu fungsinya melakukan patrol menjaga hutan. Foto: Perkumpulan Wallacea/Mongabay Indonesia

Nukilan.id – Konservasi hutan dan keanekaragaman hayati akan lebih efektif, mudah dan murah kalau melibatkan masyarakat adat maupun komunitas lokal. Karena merekalah yang sudah mempraktikkan pelestarian wilayah leluhur ini tradisional dan turun-temurun.

“Bagi saya, pengakuan atas konservasi itu ada di pengakuan untuk keberagaman di lapangan,” kata Gam A. Shimray, Sekjen Asia Indigenous People Pact, dalam peluncuran laporan dan diskusi bertajuk “dialog tentang HAM dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Asia,” baru-baru ini.

Ketika konservasi bersifat eksklusif, biaya jadi bengkak. Dengan memindahkan pemukiman masyarakat adat atau lokal yang berada di area konservasi, biaya ganti rugi, hingga mengganti praktik konservasi masyarakat bisa 100-1.000 kali lebih besar daripada biaya pengakuan hak masyarakat atas wilayahnya.

Jumlahnya bervariasi di berbagai negara. Di India, misal, bisa mencapai US$12,6 juta dan di Nepal diperkirakan sampai US$23,1 juta. Tertinggi di Indonesia, bisa mencapai US$200 juta.

Jumlah itu, tercantum dalam laporan yang dirumuskan berbagai mitra dan organisasi yang tergabung dalam Rights and Resources Initiative (RRI), Asia Indigenous People Pact (AIPP), Center for Indigenous People’s Research and Development (CIPRED) hingga Rights and Resources Group (RRG).

Laporan itu mencatat, lebih dari satu miliar orang kini tinggal di wilayah lindung atau kawasan yang penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di Asia. Jumlah kawasan ini mencakup 15,37% dari total luas Asia.

Sebanyak 150 juta orang tinggal di area yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Sekitar 859,2 juta yang lain tinggal di kawasan keanekaragaman hayati yang tak ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Kalau dikalkulasi, jumlah itu mencapai 23,3% populasi di Asia. Yang berarti, sebanyak itu pula keanekaragaman hayati dan manusia saling tumpang tindih.

Conference of the Parties (COP) ke-15 Konservasi Keanekaragaman Hayati Oktober tahun lalu justru bisa mengancam HAM masyarakat adat atau komunitas lokal atas nama konservasi.

Hal ini bisa terlihat dari target ambisius 30×30 untuk memberikan perlindungan formal terhadap 30% permukaan tanah dan air pada tahun 2030. Padahal, mereka yang kerap tumpang tindih dengan kawasan konservasi terabaikan hak atas wilayahnya.

Shimray mengatakan, baru 8,7% wilayah masyarakat adat diakui secara legal. Ada 140,3 juta hektar area tinggal atau wilayah masyarakat adat tak diakui di Asia Tenggara.

Padahal, hasil laporan menunjukkan wilayah yang diatur, dikelola dan dilestarikan masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan model utama konservasi alam yang berkelanjutan.

Setidaknya, komunitas-komunitas itu, katanya, menginventasikan rata-rata US$3,57 per hektar atau hampir US$5 miliar per tahun. Jumlah itu setara gabungan pengeluaran konservasi oleh pemerintah, donor, yayasan dan LSM di seluruh dunia.

Hal ini makin menunjukkan peran masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pemimpin konservasi. Bahkan, saat mereka sedang berjuang mendapatkan ruang dalam proses pengambilan keputusan.

“Masyarakat adat adalah pahlawan yang jarang disebut-sebut,” ucap Peter Kallang, dari Masyarakat Adat Kenyah, Malaysia. Setidaknya, lebih dari sepertiga hutan diasuh masyarakat adat.

Laporan itu menyebut, wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki deforestasi lebih rendah, menyimpan lebih banyak karbon dan mengandung lebih banyak keanekaragaman hayati daripada pemerintah atau entitas swasta. Sekitar 80% keanekaragaman hayati tersisa disebut berada dalam wilayah adat.

Bagaimana di Indonesia?

Laporan ini menyebutkan, di Indonesia ada 2,9 juta masyarakat adat berada dalam 22,573 juta hektar kawasan lindung dan 94,3 juta lain dalam 67,562 juta hektar kawasan keanekaragaman hayati yang tak dilindungi.

Rukka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, agenda konservasi keanekaragaman hayati tidak bisa terpisahkan dari masyarakat adat. Praktik ini sudah dilakukan leluhur dari generasi ke generasi.

“Kami sudah berladang, meramu, berburu, bertani pengobatan hingga berbagai aneka cara memakai sumber daya alam yang dilestarikan,” katanya.

Sayangnya, banyak pelanggaran HAM dengan dalih konservasi. Bahkan, kebijakan-kebijakan konservasi kerap dibuat untuk merampas hak masyarakat adat.

Bentuk perampasan paling nyata adalah mandeknya mandat Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU–X/2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara.

“Mandat ini terhambat oleh berbagai kebijakan, salah satunya kebijakan konservasi,” ucap Rukka.

Dia menilai, kemitraan konservasi yang coba digalakkan pemerintah merupakan satu bentuk perampasan. “Karena wilayah ini tidak akan balik ke masyarakat adat.”

Insentif perubahan iklim

Pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat untuk menjaga hutan bukan hanya memiliki dampak positif terhadap konservasi, juga perubahan iklim. Pasalnya, tanah dan wilayah adat dan komunitas lokal banyak dengan cadangan karbon penting.

Sayangnya, negara-negara Asia tak banyak mengakui hak atas karbon untuk masyarakat adat dan komunitas lokal. Sejauh ini, katanya, baru Laos, Nepal dan Vietnam, yang memiliki ketentuan hukum pengalihan hak atas karbon itu.

Di Indonesia, tak ada hukum itu. Instrumen pasar karbon yang gencar disiapkan pemerintah dia nilai justru berpotensi mengawetkan ketidakadilan pada masyarakat adat.

“Itu adalah solusi palsu, karena dapat memaksa dan melanggengkan ketidakadilan struktural yang dihadapi masyarakat adat,” kata Rukka.

Pasar karbon pun turut disinggung dalam laporan ini. Para penyusun beranggapan ketidakpastian hak tenurial masyarakat secara global dan industri komoditas karbon dapat mendorong neokolonialisme, teritorialisasi negara dan kebijakan keamanan agresif untuk mengamankan keuntungan hasil iklim.

Sementara, katanya. masyarakat terdampak justru makin tidak terwakilkan dalam komoditas pasar karbon.

Data dalam laporan menyebut, baru 4,46 juta hektar area hak tenurial masyarakat adat atau komunitas lokal yang diakui secara hukum. Sedangkan yang belum diakui mencapai 40 juta hektar.

Padahal, wilayah adat saja sudah ada 1.034 peta dengan luas sekitar 12,4 juta hektar terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Baru 154 wilayah adat seluas 2,46 juta hektar diakui dan ditetapkan secara hukum melalui kebijakan daerah.

Sampai Maret 2022 ini ada penambahan peta partisipatif wilayah adat menjadi 17,6 juta hektar dengan 1.091 peta. Ia ada di 29 provinsi dan 141 kabupaten.

Rukka menyebut, setidaknya masyarakat adat mampu menjaga 15 juta hektar kawasan yang dipercayakan pada mereka. Karena itu, segala bentuk konservasi yang merampas wilayah adat perlu dihentikan.

“Berbagai model konservasi sudah banyak di masyarakat adat,” katanya.

Sumber: Mongabay

Perluasan Pertambangan Batubara Merusak keanekaragaman Hayati

Penulis
Mirzu
-
0
Konsesi PT.KPC lokasi di Desa Tebangan Lembak, Kec.Bengalon, Kab.Kutai Timur. Foto: Jatam

Nukilan.id – Organisasi lingkungan mendesak agar penghentian perluasan wilayah produksi batu bara menjadi bagian The-Post 2020 Global Biodiversity Framework. Selama ini aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan merusak sebagian besar kondisi keanekaragaman hayati di pulau itu.

The-Post 2020 Global Biodiversity Framework merupakan kerangka kerja penyelamatan keanekaragaman hayati dunia. Kerangka kerja ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2050 dengan milestones pada tahun 2030 dan tengah dipersiapkan oleh instrumen PBB, The Convention on Biological Diversity (CBD).

Tiga organisasi lingkungan berpendapat Indonesia dapat berkontribusi bagi inisiatif penyelamatan keragaman hayati global ini dengan menghentikan perluasan wilayah produksi pertambangan. Pemerintah juga dapat mencabut izin pertambangan yang masih eksplorasi.

Tiga organisasi tersebut adalah Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Kanopi Hijau Indonesia.

Menurut mereka pertambangan batubara yang besar di Pulau Kalimantan telah merusak kondisi keanekaragaman hayati. Aktivitas tambang seperti pembersihan lahan, penggalian top soil¸serta pengangkatan overburden memberikan dampak buruk pada skala bentang lahan serta mengganggu proses-proses ekologis yang terjadi di sekitar kawasan. Perusakan proses ekologis berpotensi mengurangi habitat kehidupan liar serta mengurangi keanekaragaman hayati kawasan setempat.

Kajian AEER, menggunakan data keanekaragaman hayati Pulau Kalimantan serta data aktivitas pertambangan di Pulau Kalimantan, menunjukkan aktivitas pertambangan di Pulau Kalimantan memberikan ancaman signifikan pada keanekaragaman hayati. Berbagai spesies yang dilindungi, baik menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) atau menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terancam aktivitas pertambangan di sekitar habitat kehidupan liar.

Selain itu berbagai ekosistem yang memiliki peran penting sebagai habitat kehidupan liar, seperti hutan lahan kering serta hutan mangrove, terancam mengalami degradasi. Ancaman ini terjadi karena lokasi tambang dekat dengan habitat spesies dilindungi dan ekosistem penting yang mendukung kehidupan liar serta manusia yang ada di sekitarnya.

Beberapa spesies penting yang terdampak akibat aktivitas pertambangan di Kalimantan antara lain Pongo pygmaeus (Orangutan Kalimantan), Sphyrna lewini (Hiu kepala martil), Helarctos malayanus (Beruang madu), serta Nasalis larvatus (Bekantan).

Dinamisator Jatam Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, menyatakan, pertambangan merusak keanekaragaman hayati melalui degradasi serta pengurangan habitat kehidupan liar. Transisi energi dari penggunaan batubara menuju energi bersih serta ramah lingkungan akan menghentikan aktivitas pertambangan batubara, konversi lahan, dan memperlambat perubahan iklim global.

Keanekaragaman hayati akan menyediakan berbagai jasa ekosistem (ecosystem services) bagi keberlanjutan kehidupan manusia.

“Akan tetapi, degradasi habitat serta kepunahan yang mengancam keanekaragaman hayati global akan terus terjadi jika produksi batubara tidak dikurangi,” ucapnya.

Koordinator Program Iklim dan Keanekaragaman Hayati Perkumpulan AEER, Muhammad Iqbal Patiroi, mengingatkan laju kepunahan hayati global meningkat sebesar seribu kali lipat dibandingkan dengan catatan fosil yang tersedia. Laju ini dapat meningkat hingga sepuluh kali lipat lagi di masa mendatang salah satunya karena kegiatan penambangan batubara.

Penilaian dari IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) pada tahun 2021 bahwa setidaknya 75 persen dari luas lahan dunia telah berubah secara signifikan dan 35 persen dari spesies dunia mengalami ancaman kepunahan juga tercermin di dalam keadaan keragaman hayati Pulau Kalimantan.

Ketua Badan Eksekutif Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar, menyatakan, komunitas global seharusnya mengambil langkah untuk menghentikan ancaman kepunahan yang sudah terjadi secara global. Aichi Biodiversity Targets yang sudah disepakati tahun 2011 dan berlaku hingga tahun 2020 telah gagal mendorong masyarakat global untuk memperlambat laju penurunan keanekaragaman hayati global.

Menurutnya saat ini dibutuhkan kerangka kerja penyelamatan keanekaragaman hayati baru untuk meneruskan semangat konservasi yang telah diusung melalui Aichi Biodiversity Targets. Rancangan kerangka kerja ini perlu perbaikan agar memenuhi kesepakatan bersama.

“Makanya penghentian perluasan wilayah produksi tambang batubara penting menjadi strategi utama,” tandasnya. [Betahita]

Nasir Djamil Salurkan 12.000 Paket Sembako Selama Pandemi Covid-19

Penulis
Mirzu
-
1
Nasir Djamil salurkan paket sembako (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah, Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil kembali menyalurkan bantuan paket sembako. Pembagian sembako menjadi salah satu program dari rangkaian kunjungan masa reses perorangan ke daerah pemilihan (dapil) Aceh 2.

Realisasi pembagian paket sembako itu telah didistribusikan di delapan kabupaten dan kota meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Pembagian dilakukan sejak Selasa (15/3/2022) hingga Kamis (17/3/2022).

Bantuan ini adalah paket yang ke 12.000 dari total bantuan paket sembako yang telah disalurkan selama masa pandemi Covid-19.

Paket bantuan itu langsung diantarkan oleh Staf Nasir Djamil dan dibantu oleh pengurus dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke rumah-rumah warga yang tersebar di delapan kabupaten dan kota dapil Aceh 2.

Menurut Nasir, pembagian sembako bukan hanya kegiatan menyalurkan bantuan saja, namun sebagai sebuah inisiatif dan kepedulian kepada masyarakat yang kurang mampu juga kelompok masyarakat yang berdampak akibat pendemi Covid-19.

“Bantuan ini kita prioritaskan kepada para janda, disabilitas dan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. InsyaAllah program sembako akan tetap kita lakukan kedepannya, Saya berharap semoga bisa mengurangi beban masyarakat kita yang sedang mengalami kesulitan,” kata Nasir Djamil.

Masyarakat penerima bantuan sembako merasa terharu dan bergembira dengan adanya bantuan tersebut ditengah melonjaknya harga barang-barang di pasaran. Muncul banyak kekhawatiran masyarakat saat ini, apalagi beberapa barang pokok, seperti minyak goreng menjadi “langka” dan dijual dengan harga yang tinggi di pasar-pasar tradisional.

“Alhamdulillah, terima kasih Bapak Nasir Djamil sudah ingat kepada kami dan peduli akan situasi yang kami hadapi saat ini, bantuan Bapak sangat bermanfaat” ungkap salah seorang penerima paket sembako yang tidak ingin disebut namanya.

Dalam kegiatan tersebut para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS di dapil Aceh 2 dan para kader PKS juga ikut aktif dan turun lapangan. Selain membagikan paket sembako secara langsung, kesempatan itu juga digunakan untuk berdialog dan menyerap aspirasi rakyat.

Dikatakan bahwa pembagian sembako ini sangat bermanfaat untuk rakyat ditengah kesulitan ekonomi dan tingginya angka pengangguran di Aceh.

“Kami pastikan penerima bantuan paket sembako adalah orang-orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, Alhamdulillah pembagian telah merata sampai ke masyarakat di akar rumput” ungkap salah seorang Ketua DPD PKS. []

DPR Aceh Minta Instansi Terkait Perbaiki Saluran Irigasi Patah dan Abrasi

Penulis
irfan
-
0

Nukilan.id – Kunjungi Dapil II Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya dalam reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ihsanuddin MZ mengungkapkan beberapa permasalahan terjadi diantaranya seperti di Kabupaten Pidie, tentang adanya Mbung dan saluran irigasi patah dan sudah waktunya perbaikan.

“Dengan banyaknya saluran irigasi atau mbung air yang sudah patah sehingga menyebabkan aliran air untuk mengairi persawahan mulai tersendat.” Kata Ihsanuddin, MZ kepada Nukilan.id di Banda Aceh, Kamis (17/03/2022).

Menurutnya, apakah domainnya Kementrian Pekerjaan Umum, Balai Sungai dan Rawa, maupun Dinas Pengairan Provinsi Aceh atau Dinas Pengairan Kabupaten Pidie untuk sesegera mungkin mengantisipasi persoalan saluran, karena persoalan irigasi di tiga Kecamatan, Geulumpang Tiga, Geulumpang Baro dan Mutiara di Kabupaten Pidie ini benar-benar butuh perhatian sangat serius.

“Ini merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat tani, yang merupakan kelompok paling dominan masyarakat Aceh terutama di Pidie adalah sektor pertanian terutama menanam padi saat musimnya dan tanaman horti di waktu lain seperti cabai merah, bawang dan kacang panjang,” ujarnya.

Jika ini dibiarkan seterusnya maka sudah pasti akan membawa malapetaka bagi masyarakat tani yang selama Ini hidup dalam kondisi yang sangat berat dimana Presiden juga sedang menggalakkan swasembada pangan dalam negeri jangan terus menerus import, Pungkasnya.

Selanjutnya,  terjadi Abrasi pantai yang begitu tinggi dan parah di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya.

“Dengan terjadinya Abrasi, luapan air pasang tinggi, itu nyaris terendam areal perkampungan rumah penduduk,” ungkapnya.

Menurutnya, Ini juga harus diperhatikan sesegera mungkin oleh pihak terkait, sehingga jangan meresahkan masyarakat setempat,” tuturnya.[Irfan]

92 Persen Tenaga Kerja di Pabrik Semen Andalas adalah Masyarakat Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Pabrik Semen PT. Solusi Bangun Andalas (SBA) Provinsi Aceh. (Foto: Dinas ESDM Aceh)

Nukilan.id – Kehadiran Pabrik Semen Solusi Bangun Andalas di Aceh, telah membuka lapangan pekerjaan kepada sejumlah masyarakat di Kabupaten Aceh Besar, khususnya dan Aceh umumnya, mengapa tidak 92 persen tenaga yang dipekerjaan di Pabrik Semen pertama di Aceh itu merupakan tenaga kerja lokal.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Jendral Maneger PT SBA Aceh melalui Bagian kehumasan Farabi, di Banda Aceh, Rabu (15/3/2022).

“Sembilan puluh dua persen tenaga kerja di SBA merupakan tenaga kerja lokal “Aceh”, selebihnya adalah tenaga dari luar Daerah,” kata Farabi.

Kecuali menampun sejumlah tenaga kerja dari dalam Daerah Aceh, SBA juga setiap tahun menyediakan CSR yang diperuntukan kepada dua Kecamatan bertetangga dan merupakan wilayah lingkungan pabrik beroperasi, yakni Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung.

“Untuk CSR setiap tahun perusahaan menyediakan senilai tiga milyar,” sebutnya.

Farabi yang saat itu menjamu pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh berharap dapat menjalin kerjasama yang harmonis dengan semua pihak, terutama insan pers, masyarakat dan semua leding sektor dalam rangka membangun Aceh kedepan.

“Kami mengharapkan terbangun kerjasama yang baik dengan SPS Aceh dan menjadi mitra kerja dalam membangun Aceh ke depan,” harapnya.

Terkait dengan perkembangan PT SBA atau Pabrik Semen di bibir Pantai Lhoknga itu, turut mengalami pengaruh pasca pandemi Covid-19 yang melanda selama ini, sehingga di sektor produksi maupun aktivitas yang berlangsung hari-hari berdampak.

Farabi juga menyebutkan bahwa produksi PT SBA saat ini tercatat sebesar 1,8 ton pertahun. Untuk peredaran Semen Andalas belum tercaver ke 23 Kabupaten Kota di Aceh.

“Tidak semua kabupaten kota tercaver oleh SBA,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut PT. SBA mengaku sangat Well Come bagi siapapun dan tidak pernah menutup diri dalam berbagai hal dan perkembangan yang terjadi dan harapan masyatakat yang suarakan, namun dia berharap untuk tidak selalu menghakimi dan mengedepankan agresif.

“Harapan kita setiap sesuatu hal itu tidak hanya datang dari sebelah pihak, tetapi juga harus dikedepan azas tak bersalah dan kebenaran informasi tertentu yang diterima,” harap Farabi.

Farabi mengaku optimis seiring terjalinnya kemitraan dengan SPS Aceh, dapat mendorong keharmonisan antara pelaku usaha dan publik, demi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan di Aceh ke depan.

“Semoga kemitraan ini dapat terus terjalin dan kami pihak SBA siap menjadi mitra SPS dan Insan pers,” tukas Farabi.

Sementara, Ketua terpilih SPS Aceh, Mukhtarruddin Usman, atas seluruh Pengurus SPS Aceh periode 2022-2026 mengucapkan terimakasih atas jamuan pihak PT SBA Aceh, sehingga sudah dapat berkomunikasi langsung dengan pihak internal PT. SBA selaku perusahaan yang mengendalikan produk kebutuhan primer masyarakat di Aceh.

“Selaku Organisasi perusahaan pers kami akan terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak di Aceh, guna terwujudnya perusahaan yang mapan dan menjamin kesejahteraan bagi insan pers yang bernaung di perusahaan perusahaan pers yang bernaung di SPS,” kata Mukhtar.

Mukhtar juga mengaku prihatin atas sejumlah hal yang menimpa SBA selama ini khususnya yang melibatkan para pekerja pers yang terkesan tidak profesional dalam memberitakan sesuatu perkara yang belum pasti kebenarannya, seperti yang diutarakan oleh Humas PT. SBA, Farabi.

“Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi lagi ke depan, sehingga kehadiran pers di Aceh turut menjadi pendukung pembangunan ke arah yang lebih baik di masa mendatang,” timpalnya.

Pertemuan antara PT.SBA Aceh dan SPS Aceh tersebut merupakan salah satu program SPS Aceh periode ini dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pekerja pers yang profesional ke depan.

“Sejumlah mitra menyampaikan keluhan dan curhat tentang pelaku sejumlah pekerja profesi pers selama ini, maka kita berharap wartawan yang bekerja di perusahaan di bawah naungan SPS Aceh ke depan harus bertindak secara profesional,” demikian harap Mukhtar. []

BI Aceh dan ITB Gelar Diseminasi Kajian Vision Master Plan Pengembangan Pulau Banyak

Penulis
Mirzu
-
0
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Achris Sarwani saat memberi sambutan dalam kegiatan diseminasi kajian vision master plan pengembangan Pulau Banyak yang diselenggarakan di Auditorium Teuku Umar Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kamis (17/3/2022). Foto: Ist.

Nukilan.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh bersama dengan Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan (P-P2Par) ITB melaksanakan kegiatan diseminasi kajian vision master plan pengembangan Pulau Banyak yang diselenggarakan di Auditorium Teuku Umar Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Kamis (17/3/2022).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Achris Sarwani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Aceh sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI di Aceh, Instansi Vertikal, Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Aceh Singkil, perbankan syariah, pegiat wisata serta media massa.

Diseminasi kajian vision master plan (VMP) ini merupakan penjelasan dari serangkaian hasil kajian yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh singkil dan P2Par ITB dalam rangka mendorong tumbuhnya sentra pariwisata di Provinsi Aceh sesuai dengan potensi sumber daya daerah.

Hasil kajian VMP pengembangan Pulau Banyak diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh pihak dalam rangka pengembangan Pulau Banyak sebagai destinasi wisata yang memenuhi aspek Atraksi, Akses, Amenitas dan Ansilari (4A).

Acara diawali dengan sambutan Bupati Aceh Singkil yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Ir. Muzni Sp., yang menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia perihal hasil kajian VMP Pulau Banyak. Tindak lanjut dari hasil kajian ini diharapkan dapat mendorong peluang masuknya investor dalam rangka pengembangan pariwisata di Aceh Singkil.

“Nantinya, kajian yang telah dilakukan akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagai panduan pengembangan wisata di Pulau Banyak yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Achris Sarwani menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan yaitu pariwisata. Sektor parwisata dianggap sebagai sektor yang memiliki multiplier effect dan sebagai trigger yang baik bagi perkembangan sektor lainnya.

Menurutnya, membangun sebuah destinasi wisata yang baik diperlukan adanya pemahaman mengenai indikator pariwisata seperti Amenitas, Atraksi, Akses, dan Ansilari untuk menjadikan sebuah destinasi wisata yang berkesinambungan. Sebagai advisor/strategic partner bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi, BI secara aktif memberikan rekomendasi dan masukan berbasis pada kajian dan data yang salah satunya adalah penyusunan kajian pedoman dan acuan tentang arah pengembangan pariwisata (Vision Master Plan) kawasan Pulau Banyak, agar di masa depan dapat berkembang sesuai dengan keunggulan potensi yang dimiliki dan didukung semua sektor.

“Kami akan terus bersinergi dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan sebagai tindak lanjut kajian ini dalam mengembangkan Pulau Banyak sebagai sebuah destinasi wisata,” pungkas Achris.

Yani, sebagai salah satu narasumber diseminasi Kajian VMP pengembangan Pulau Banyak memaparkan terkait dengan visi pengembangan Pulau Banyak sebagai destinasi wisata petualangan bahari internasional dengan branding “The Light of Ecomarine Adventures”.

“Kawasan Kepulauan Banyak sebagai destinasi pariwisata petualangan bahari berwawasan lingkungan yang memberikan cahaya benderang dalam mengajak pada nilai-nilai kebaikan, kemakmuran, serta memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua, baik itu masyarakat, wisatawan, dunia usaha, pemerintah, dan juga bagi kelestarian sumber daya alam dan budaya”, tutur Yani.

Terdapat empat tahapan yang diusulkan dalam vision master plan Pulau Banyak. Tahap pertama adalah penyiapan masyarakat dan kelembagaan pariwisata, tahap kedua adalah perkembangan produk pariwisata berkualitas, tahap ketiga adalah pengembangan jejaring produk dan pariwisata berkualitas, serta tahap ke empat adalah percepatan pengembangan destinasi pariwisata internasional.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah DJBC Provinsi Aceh, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan RI di Aceh, Safuadi memberikan apresiasi atas penyusunan kajian VMP yang telah diinisiasi oleh Bank Indonesia dan menyampaikan bahwa kajian perencanaan yang telah disusun harus segera direalisasikan.

“Pengembangan Pulau Banyak dapat diakselerasi dengan penerapan kawasan ekonomi khusus pariwisata” kata Safuadi.

Kata dia, Pengembangan Pulau Banyak dapat memanfaatkan dan mereplikasi success story yang sudah ada seperti Tanjung Kelayang dan Mandalika. Dari sisi pembiayaan, pengembangan kawasan ekonomi khusus Pulau Banyak dapat menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu alternatif yang dapat dilakukan.

Karena itu, kata Safuadi, kajian Vision Master Plan Destinasi Pariwisata Kepulauan Banyak diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan kepariwisataan Kawasan Kepulauan Banyak dalam bentuk rencana induk kawasan pariwisata sebagai pedoman pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan yang berlandaskan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip kepariwisataan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mahasiswa Penerimaan Beasiswa PEM Akamigas Diharapkan Angkat Kejayaan Migas Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat memberikan kuliah umum di harapan 250 mahasiswa/i di kampus Politeknik Energi Mineral (PEM) Akamigas Cepu, Blora, Jawa Tengah, Kamis, 17 Maret 2022. (Foto: Humas BPPA)

Nukilan.id – Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT berharap agar mahasiswa Aceh yang menerima beasiswa Politeknik Energi Mineral (PEM) Akamigas Cepu mampu mengangkat kembali kejayaan minyak dan gas (migas) Aceh.

“Kalian para mahasiswa Aceh belajarlah dengan giat dan penuh kesungguhan, jadilah kebanggan orang tua dan daerah asal. Dipundak kalian kejayaan migas Aceh dapat kembali,” kata Gubernur Aceh dihadapan 250 mahasiswa/i yang 97 diantaranya berasal dari Aceh dalam kuliah umum One Day With Expert (1DWE) dengan tema “Pengembangan Sumber Daya Manusia Subsektor Migas” di Grha Oktana, Kampus PEM Akamigas, Cepu, Blora, Jawa Tengah, Kamis (17/3/2022).

Gubernur Nova mengatakan, Aceh pernah berjaya pada sektor migas di era 80 dan 90-an, dengan produksi lapangan migas Arunnya dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional.

“Sampai dengan sekarang sektor migas masih juga menjanjikan sebagai penggerak perekonomian di Aceh,” katanya.

Dalam hal ini kata Nova, salah satu dari program Aceh Hebat adalah Aceh Carong
yaitu program pemberian beasiswa kepada putra-putri terbaik Aceh terpilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Sebagai implementasi program Aceh Carong dan untuk mengantisipasi Kebutuhan tenaga kerja di subsektor hulu dan hilir migas, Pemerintah Aceh telah mengirimkan 97
putra-putri terbaiknya sebagai penerima beasiswa dalam 3 tahun anggaran yaitu 2019, 2020 dan 2021,” kata Nova.

Untuk itu, sebutnya, Pemerintah Aceh mempercayakan Politeknik Energi dan
Mineral Akamigas Cepu ini bisa mendidik mereka yang nantinya diharapkan dapat mendukung aktivitas operasi K3S hulu migas dan aktivitas operasi hilir migas di Aceh.

“Penerima beasiswa Pemerintah Aceh ini berasal hampir dari seluruh kebupaten/kota yang ada di Aceh dan diutamakan putra-putri yang berasal dari kabupaten/kota penghasil migas di Aceh,” katanya.

Ia menambahkan, mereka menempuh pendidikan di semua jurusan yang ada pada politeknik ini, yaitu jurusan Logistik Migas, Teknik Instrumentasi Kilang, Teknik Mesin Kilang, Teknik Pengolahan Migas dan Teknik Produksi Migas.

“Kita punya harapan dan rencana ke depan, yaitu menjadikan reservoir lapangan Arun sebagai Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) Hub Regional/Internasional yang bisa menerima CO2 dari lapangan di sekitarnya dan bahkan dari negara lain, mengingat kapasitasnya yang besar,” kata Gubernur.

Nova menyebutkan, CCUS ini memberikan solusi untuk memproduksikan lapangan-lapangan yang belum dapat dikembangkan, karena CO2 yang tinggi seperti Kuala Langsa dan lain-lain, juga berpotensi meningkatkan produksi lapangan arun, menghidupkan perekonomian sekitar Arun, dan membuka lapangan kerja untuk jangka panjang.

“Mudah-mudahan forum ilmiah ini, bisa bermanfaat dan menambah kompetensi lulusan yang dihasilkan Politeknik Energi Mineral Akamigas Cepu yang sesuai dengan kebutuhan industri perminyakan, gas bumi dan petrokimia,” ujarnya.

Nova juga menjelaskan bahwa di Aceh ada 12 wilayah kerja migas (PP 23/2015) dengan wilayah kerja aktif untuk eksplorasi ada Andaman I: Mubadala Petroleum, Andaman II: Premier Oil, Andaman III: Repsol, South Block A: Renco, South Andaman: Mubadala Petroleum, dan Bireuen Sigli: Aceh Energy. Sedangkan untuk produksi ada Lhokseumawe: Zaratex N.V., Blok B: PGE, North Sumatera Onshore (NSO): PHR, Pase: Triangle Pase Inc., Blok A: MEDCO, dan Rantau: Pertamina EP Asset I.

“Kemudian masih ada wilayah kerja yang akan dilelang seperti Blok ONWA (Meulaboh) dan Blok OSWA (Singkil), serta Blok Arakundo,” kata Nova.

Untuk itu dia juga berharap agar mahasiswa Aceh di PEM Akamigas harus selalu mengisi mindset dan paragdimanya dengan berinovasi, sehingga lulusan PEM dari Aceh menjadi yang terbaik dan dapat mengisi berbagai kekosongan di 12 wilayah kerja migas Aceh.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syaridin S.pd, M.Pd, mengatakan, besar harapan pemerintah Aceh anak-anak Aceh yang mendapatkan beasiswa nantinya dapa diberdayakan sebagai tenaga kerja di sektor migas yang sedang dikembangkan di beberapa wilayah di Aceh.

“BPSDM bukan hanya memprogramkan beasiswa bagi anak Aceh untuk di Politeknik Akamigas saja, akan tetapi tersebar di 10 Politeknik terbaik yang ada di Indonesia sesuai dengan kebutuhan SDM di Aceh kedepan, termasuk bidang kesehatan, manufaktur, pelayaran, teknik informatika, pariwisata serta pertanian, perikanan dan perkebunan,” kata Syaridin.

Syaridin menambahkan, pada tahun 2022 Pemerintah Aceh masih menyediakan Beasiswa Diploma Aceh Caroeng, yang berjasama dengan Politeknik. Namun, kata dia jumlahnya tidak sebanyak tahun 2021 dan akan dibuka pada bulan April.

Direktur PEM Akamigas, Prof. Dr. R.Y. Perry Burhan, M.Sc mengatakan, 1DWE PEM Akamigas merupakan salah satu program kuliah umum yang ditujukan untuk menambah pengetahuan, skill, dan experience mahasiswa dengan menghadirkan para ahli/praktisi dari industri, akademisi, maupun pejabat eselon I, pejabat eselon II di sektor energi dan sumber daya mineral, dan pendukungnya.

“Saat ini PEM Akamigas memiliki 97 mahasiswa yang berasal dari Provinsi Aceh. 25 orang diantaranya ada di Program Studi Teknik Produksi Minyak dan Gas. 23 orang di Program Studi Teknik Pengolahan Minyak dan Gas,” jelasnya.

Sementara, 12 orang lainnya mengambil Program Studi Teknik Instrumentasi Kilang, 17 orang di Program Studi Teknik Mesin Kilang, serta 20 orang di Program Studi Logistik Minyak dan Gas. []

Gelora Disebut Partai Nasional Pertama Audiensi ke KIP Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menerima Kunjungan Audiensi dari Partai Politik Gelombang Rakyat (GELORA) Indonesia Aceh di ruang Aula Lantai II KIP Aceh, Rabu (16/3/2022).

Rombongan diterima langsung oleh Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri bersama dengan Anggota KIP Aceh Munawarsyah, Akmal Abzal, Agusni AH dan Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya KIP Aceh Nur Azizah serta para Kasubbag dan staf Sekretariat KIP Aceh.

Kunjungan pengurus partai Gelora tingkat wilayah ini sebagai bentuk silaturahmi dalam rangka berdiskusi mengenai persoalan persyaratan dan aturan-aturan terkait dengan ketentuan KIP/KPU terutama dalam hal Verifikasi Partai Politik. Sehingga Partai Gelora bisa menjadi peserta dan mengikuti Pemilu pada tahun 2024 mendatang.

Acara dibuka secara resmi oleh ketua KIP Aceh yang dilanjutkan dengan sambutan sekaligus memperkenalkan para pengurus yang hadir ke KIP oleh ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Aceh, Fuady Sulaiman. Dalam sambutannya, Fuady menjelaskan saat ini di Aceh sudah memiliki 100 persen pengurus di tiap kabupaten dan 90 persen kepengurusan di tingkat kecamatan.

“Partai Gelora lahir sekitar 2 tahun lalu, saat pandemi. Dan sekarang sudah lengkap kepengurusan di tingkat kabupaten dan kecamatan. Di Aceh sendiri sudah 100 persen DPD dan 90 persen DPC.” Kata Fuady.

Salah seorang komisioner KIP Aceh, Munawarsyah yang juga ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu menyampaikan bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu mengusahakan kemudahan dalam setiap proses yang akan dihadapi dalam pemilu mendatang, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Seperti dengan hadirnya aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), sehingga pihak Partai Politik tidak perlu lagi ribet dengan tumpukan berkas yang menggunung danmengarahkan untuk Partai Gelora Aceh untuk sesegera mungkin menyiapkan Operator untuk menangani Aplikasi tersebut.

“Nanti kedepan, semua akan paperless, tidak ada lagi berkas yang dibawa pakai kontainer. Hanya rekap saja yang akan dibawa. Selebihnya diinput di SIPOL” kata munawarsyah.

Sementara itu, Akmal Abzal salah satu komisioner KIP Aceh mengatakan bahwa Partai Gelora Aceh adalah partai pertama yang melakukan Audiensi ke KIP Aceh.

“Partai Gelora Aceh adalah partai nasional pertama yang datang beraudiensi ke KIP, kalau partai lokal ada 2, PAS dan Gabthat.” Ujar Akmal.

Silaturrahmi tersebut berjalan dengan lancar dan penuh keakraban. Sesekali diselingi dengan canda antara pengurus Partai Gelora Aceh dan Komisioner KIP Aceh.

Pada kesempatan tersebut, hadir dari Partai Gelora Aceh, Mukminan selaku sekretaris DPW, Zulkarnain M Isa, Muhammad Sufri, Zikrullah Nuzuli, Muhammad Sahar, Mustafa Saputra, Luki Zulkarnain, Suriawati, Ainul Mardhiah, Siti Sukmawati dan Abdus Sabur yang merupakan ketua DPD Partai Gelora Aceh Besar. []

Terkait JKA, Demokrat Aceh: Silahkan Dievaluasi, Tapi Jangan Dihapus

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Bakomstra Aceh Firdaus Noezula. (foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh, Firdaus Noezula mengatakan, Demokrat Aceh melalui Fraksi nya di DPR Aceh memastikan akan mempertahankan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta mempersilahkan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mengevaluasi sistem kerja BPJS Kesehatan.

Menurut Firdaus, perlu kita sadari bersama bahwa JKA telah menjadi Jaminan Universal Health Coverage pertama di Indonesia, yang telah memastikan setiap penduduk Aceh memiliki akses yang adil dan setara terhadap pelayanan kesehatan.

“Jika ada kendala dengan sistem atau ada tumpang tindih data, silahkan di evaluasi menyeluruh secara bersama-sama, tapi jangan dihapus,” tegas Firdaus kepada media di Banda Aceh Kamis, (17/3/2022).

Menurut nya, penghapusan anggaran JKA akan berdampak kepada masyarakat, karena nantinya ada biaya premi menjadi anggota jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang harus dibayar setiap bulannya.

“Biaya Premi anggota JKN akan menambah beban masyarakat dan berdampak pada meningkatnya kemiskinan di Aceh,” tambahnya.

Untuk itu, Firdaus menyampaikan Partai Demokrat Aceh melalui Fraksi di DPRA akan terus memperjuangkan JKA untuk menjamin kesehatan masyarakat Aceh.

Pemerintah Aceh dan DPRA harus mencari solusi yang terbaik, serta terus memastikan bahwa aspek kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan dan anggaran.

Disamping itu BPJS juga harus memastikan semua Fasilitas Kesehatan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.

“Dalam hal perbaikan layanan, penting juga dibuat Aplikasi sistem lapor yang terintegrasi antara Pemerintah, DPRA, BPJS, Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya yang bisa di akses oleh pasien. Sehingga jika ada kendala dalam pelayanan langsung tersampaikan ke pihak BPJS,” tutup Mahasiswa Pascasarjana Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB University Bogor ini.

Aprindo: 6 Ton Minyak Goreng Curah Tersedia di Aceh, Harga Rp14.000/Liter

Penulis
Mirzu
-
0
Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Aceh. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Aceh, H. Ramli mengatakan, ketersediaan minyak goreng curah di Aceh hari ini mencapai 6 ton.

Hal itu disampaikannya setelah Kapolda Aceh, Irjen. Pol. Ahmad Haydar melakukan pengecekan langsung ke gudang minyak goreng curah di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis (17/3/2022).

“Alhamdulillah minyak curah kita tersedia sebanyak 6 ton untuk 2-3 hari kedepan. Dan sekarang kita masih menunggu pasokan minyak lainnya dan kemungkinan akan masuk dalam beberapa hari ini,” kata Ramli dalam keteranganya kepada Nukilan di Banda Aceh.

Baca juga: Kapolda Aceh Sidak Gudang Minyak Goreng di Banda Aceh dan Aceh Besar

Ramli menyebutkan, hari ini harga minyak goreng curah di Aceh mulai meningkat sebesar Rp14000/liter dan Rp15.500/kilogramnya. Dan harga tersebut, kata dia, sesuai dengan keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag RI).

Untuk Diketahui, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ahmad Haydar hari ini turun ke lapangan untuk memantau dan mengawasi langsung terkait ketersediaan minyak goreng di Banda Aceh dan sekitarnya.

Pemantauan ini dilakukan Kapolda Aceh pada 2 lokasi, yaitu di gudang minyak goreng curah di Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dan Gudang distributor minyak goreng kemasan merk Sanco di Pagar Air, Aceh Besar.

Usai melakukan pengecekan ke 2 lokasi tersebut, Kapolda Aceh menjelaskan tidak ada penimbunan serta stok cukup utk masyarakat, dan minyak goreng dari 2 gudang distributor dijual secara normal dan lancar ke penjual lainnya.

“Untuk minyak goreng curah tersebut dijual dengan harga 14 ribu perliter. Dan Polda Aceh siap melakukan pengawasan untuk ketersediaan minyak goreng baik di tingkat distributor maupun penjual lainnya,” tutur Kapolda.

Reporter: Hadiansyah

1...1,7711,7721,773...2,397Halaman 1,772 dari 2,397

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id