Beranda blog Halaman 1555

SMK-SMTI Juara 1 Lomba Pidato “Perempuan dan Politik” Tingkat SMA di Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Penyerahan piala dan hadiak kepada pemenang Lomba Pidato "Perempuan dan Politik". (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Zahra Hamid dari SMK-SMTI berhasil meraih juara I lomba Pidato “Perempuan dan Politik” tingkat SMA Sederajat yang digelar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh di Aula Kesbangpol Aceh, Sabtu (17/9/2022).

Untuk juara II diraih Karin Leonard dari SMA Methodist, Juara III Yunus Mutawal dari SMA Darul Ulum, Juara IV Nida ankhallya Alhadiy dari SMA 10 Fazar Harapan, dan Juara V M.Faris Rauzan dari MAN 1 Banda Aceh.

Ketua Panitia panitia Husniati Bantasyam mengatakan, peserta lomba pidato diikuti oleh 35 peserta dari 20 SMA sederajat yang ada di Banda Aceh.

“Semangat dan materi pidato yang disampaikan peserta umumnya sangat menarik dan bagus-bagus,” kata Husniati Bantasyam yang juga politisi Partai persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Aceh.

Juara 1 berhasil memboyong piala dan Uang Tunai Rp 1.500.000 juta dari sumbangan Ketua DPW Nasdem Taufiqulhadi dan diserahkan Ketua KPPI Aceh yang juga politisi Partai Nasdem Aceh Hj. Ismaniar, Juara 2 Sumbangan DPW PPP sebesar 1.250.000 yang diserahkan Wakil Ketua DPW PPP Musanif, dan Juara III sebesar Rp 1.000.000 dari sumbangan Ketua KKPI Aceh yang diserahkan salah satu Dewan Juri, Saifuddin Bantasyam.

Sedangkan untuk Juara 4 mendapatkan Rp 750.000 yang diserahkan Ketua Panitia Husniati Bantasyam, serta Juara V mendapat hadiah uang tunai sumbangan Anggota Fraksi PKS Eva Zahara yang diserahkan Bendahara DPD KPPI Aceh Dwiwati.

Kegiatan Lomba Pidato “Perempuan dan Politik” tingkat SMA menghadirkan dewan juri dari kalangan media dan penyiar Dosi Elfian, politisi dan Wakil Ketua DPW Nasdem Hj Ismaniar AB Mizan, dan akademisi Saifuddin Bantasyam.

Acara dibuka Syamsul Bahri, S.Pd, Koordinator Pengawas SMA Sederajat dari Dinas Pendidikan Aceh, mewakili Kadisdik Aceh Alhudri.[]

Editor: js

Sukses Tangani PMK, Kadisnak Aceh Apresiasi Dukungan Mentan RI

Penulis
Mirzu
-
0
Kepala Dinas Peternakan Aceh, Zalsufran, ST, M.Si

Nukilan.id – Pemerintah Aceh mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian RI dan seluruh pemangku kebijakan terkait di Aceh, yang telah secara bersama membantu upaya pencegahan dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Bumi Serambi Mekah.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran, mewakili Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, di ruang kerjanya, Selasa (13/9/2022) siang.

“Saya Zalsufran Kepala Dinas Peternakan Aceh, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Seluruh jajaran Kementerian Pertanian yang telah mendukung kami untuk menangani PMK di Aceh,” ujar Zalsufran.

Kadisnak Aceh itu menambahkan, keberhasilan penanganan dan pencegahan PMK di Aceh, juga tidak terlepas dari dukungan dan sinergitas yang kokoh antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk TNI-Polri, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Profesi yang tergabung dalam Gugus Tugas PMK, dalam melakukan pengendalian PMK seperti bantuan vaksin, obat-obatan dan vitamin, desinfektan dan peralatan lainnya yang terus menerus dilakukan.

“Apresiasi juga kami sampaikan kepada para pemangku kebijakan di Aceh yang telah secara bersama mendukung penanganan PMK di Aceh. Semoga dengan sinergitas ini akan terjalin lebih baik lagi antara Pemerintah Pusat dan daerah, sehingga upaya kita wujudkan Indonesia bebas PMK akan mendapatkan hasil maksimal,” kata Zalsufran.

Kadisnak Aceh itu mengungkapkan, saat ini Aceh berhasil menekan angka kasus PMK dengan sangat baik. Hingga hari ini, yang sakit hanya tersisa 113 ekor atau sebesar 0,24 persen

“Persentase ternak yang sembuh dari PMK juga cukup baik, sudah mencapai 46,833 ekor atau sebesar 89,99, dari total 47.310 ekor ternak yang terjangkit selama wabah ini melanda. Sementara itu, jumlah ternak yang sudah divaksinasi sebanyak 47.993 dosis,” imbuh Zalsufran.

Zalsufran menambahkan, selama PMK melanda, sebanyak 300 ternak mati dan 64 ternak warga harus dipotong paksa.

Sebagaimana diketahui, upaya pencegahan dan penanganan PMK menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Beberapa waktu lalu, Pj Gubernur bahkan menugaskan Satgas Penanganan PMK Aceh untuk terjun langsung ke 23 kabupaten/kota, untuk memantau serta menyalurkan vaksin dan obat-obatan pendukung lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Zalsufran juga mengapresiasi tiga kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah dan Simeulue, yang berhasil menjaga daerahnya sebagai zona hijau atau tidak ada laporan kasus PMK.

“Apresiasi kami kepada Pemkab Aceh Tengah, Bener Meriah dan Simeulue yang sukses melakukan upaya pencegahan dan menjaga daerahnya sebagai zona hijau PMK. Apresiasi juga pada 20 kabupaten/kota lainnya yang sukses melakukan upaya penanganan PMK. Alhamdulillah, hingga saat ini apa yang kita lakukan bersama sukses mencegah dan penangani PMK,” pungkas Zalsufran. (*)

Kadisnak Aceh: 46.876 Ternak Sembuh dari PMK

Penulis
Mirzu
-
0
Kepala Dinas Peternakan (Kadisnak) Aceh Zalsufran. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Pemerintah Aceh masih terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak warga. Hingga saat ini, sebanyak 46.876 ternak warga dinyatakan telah sembuh dari PMK di seluruh Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan (Kadisnak) Aceh Zalsufran, saat menyampaikan perkembangan terbaru penanganan PMK, di ruang kerjanya, Sabtu (17/9/2022).

“Saat ini upaya penanganan dan pencegahan PMK masih terus kita lakukan. Alhamdulillah, sekarang sebanyak 46.876 ekor ternak warga sudah sembuh Dari total 47.347 ternak warga yang terinveksi PMK,” ujar Kadisnak.

Zalsufran menambahkan, sebagai upaya pencegahan, Dinas Peternakan Aceh telah melakukan vaksinasi pada sebanyak 57.394 ternak warga di seluruh Aceh.

“Saat ini, sudah 57.394 dosis vaksin kita suntikkan ke ternak warga. Kini masih tersisa 107 ternak yang sakit. Dan itu masih terus kita awasi. Selama PMK mewabah, sebanyak 300 ternak warga mati dan 64 lainnya harus kita lakukan pemotongan paksa,”kata Zalsufran.

Pada kesempatan tersebut, Zalsufran juga menyampaikan apresiasi kepada para pemangku kebijakan di seluruh kabupaten/kota yang telah secara bersama melakukan upaya penanganan PMK.

“Alhamdulillah, hingga saat ini apa yang kita lakukan bersama sukses mencegah dan penangani PMK, sehingga persentase kesembuhan PMK di Aceh sangat baik sejauh ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Simeulue, Aceh Tengah dan Bener Meriah, yang hingga saat ini sukses mempertahankan daerahnya sebagai zona hijau atau tidak ada laporan kasus PMK,” tandas Zalsufran

Kadisnak Aceh itu juga mengapresiasi keterlibatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk TNI-Polri, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Profesi yang tergabung dalam Gugus Tugas PMK, dalam melakukan pengendalian PMK seperti bantuan vaksin, obat-obatan dan vitamin, desinfektan dan peralatan lainnya yang terus menerus dilakukan.

“Keberhasilan penanganan dan pencegahan PMK di Aceh, juga tidak terlepas dari dukungan dan sinergitas yang kokoh antara Pemerintah Aceh dan aparatur dari TNI, Polri serta para vaksinator, yang terlibat dan terjun langsung pada upaya penanganan dan pencegahan PMK di Aceh. Dengan sinergitas yang telah terjalin baik selama ini, kami optimis upaya kita wujudkan Indonesia bebas PMK akan mendapatkan hasil maksimal,” tutur Zalsufran.

Sebagaimana diketahui, upaya pencegahan dan penanganan PMK menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Beberapa waktu lalu, Pj Gubernur bahkan menugaskan Satgas Penanganan PMK Aceh untuk terjun langsung ke 23 kabupaten/kota, untuk memantau serta menyalurkan vaksin dan obat-obatan pendukung lainnya. []

Partai Golkar Salurkan Pupuk Gratis di Abdya

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Aceh Barat Daya (Abdya) menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 19,5 ton kepada para kelompok dalam kabupaten setempat.

Penyerahan pupuk secara simbolis kepada para kelompok tani dilakukan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Abdya Agusri Samhadi kepada perwakilan kelompok tani di tiga kecamatan yang berlangsung di Gampong Tanjung Bunga, Kecamatan Tangan-tangan, Sabtu (17/9/2022).

Ketiga kelompok tani yang menerima pupuk di tiga kecamatan diantaranya kelompok tani Alue Leugeh Barokah perwakilan kecamatan Tangan-tangan, Semangat Baru dari Kecamatan Manggeng dan kelompok tani Tanaman Keras Jak Taseumula dari kecamatan Lembah Sabil dengan luas lahan 162 Hektar.

Ketua DPD II Parta Golkar Abdya, Agusri Samhadi mengatakan, jenis pupuk yang dibagi adalah pupuk bananas PMLT atau pupuk majmum lengkap terkendali yang merupakan program Partai Golkar Prov. Alhamdulillah Abdya dapat 19,5 ton. Agusri menambahkan
minggu lalu partai Golkar juga telah membagikan 11.300 liter pupuk cair utk 3 kecamatan yaitu babahrot, kuala batee dan setia sebanyak 109 kelompok tani.

Agus menjelaskan, pemberian pupuk gratis ini merupakan bentuk kepedulian partai Golkar kepada masyarakat petani di Aceh. Bahkan, katanya, bantuan pupuk gratis yang disalurkan kepada kelompok tani merupakan pesan Ketum DPP Partai Golkal Airlangga Hartarto.

“Kita dari partai Golkar akan terus hadir ditengah-tengah masyarakat Aceh khususnya di Abdya. Kita juga berharap dengan bantuan pupuk ini hasil perkebunan petani di Abdya akan terus meningkat yang pada akhirnya memberi kesejahteraan pagi patani.,” jelasnya. []

Penasehat Hukum Toke AW: Klien Kami Bukan Aktor Utama

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar menerima pelimpahan perkara dari Polda Aceh setelah P21 atas kasus penembakan dua warga Indrapuri yang melibatkan Toke AW.

Penasehat Hukum (PH) Toke AW, Fajri S.H menyampaikan bahwa kliennya (Toke AW) bukan aktor intelektual atau pemeran utama dibalik kasus pembunuhan tersebut.

“Pernah kita sampaikan sejak awal bahwa klien kami ini bukan aktor intelektual sebagaimana yang di tuding dan kami akan membela klien kami pada kepentingan hukumnya nanti di pengadilan,” kata Fajri, Sabtu (9/17/2022).

Fajri mengatakan, setelah penyerahan tahap II ini kliennya tidak lagi menjadi tahanan kepolisian, kini sudah menjadi tahanan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Perlu diketahui bahwa klien kami tetap koperatif semenjak pemariksaan hingga penahanan dan sampai sekarang juga akan mengikuti semua prosesnya,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Fajri, pada awal perkara pihak kepolisian mengungkap adanya sejata api M-16 sebagai
barang bukti. Namun sejata api tersebut belum ditemukan.

“Dari keterangan penyidik senjata api tersebut masih dalam pencarian sehingga masuk ke daftar pencarian barang bukti,” pungkasnya. [Reji]

Tanggapan DPP PDA Soal Parlok Aceh Belum Memenuhi Syarat Pemilu 2024

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Sekretaris Tim Verifikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Darul Aceh (PDA) Muhammad Saddam, S.Pd.I., M.Pd memberi tanggapan terkait beredarnya berita di media empat partai lokal (Parlok) Aceh belum memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2024.

“Iya kami sedang dalam tahap memperbaiki, hasil dari pengumuman administrasi KIP Aceh sesuai dengan tahapan dan aturan KIP, ada masa pendaftaran, klarifikasi, pengumuman administrasi, dan sekarang masa perbaikan administrasi karna ada beberapa Kabupaten statusnya BMS (Belum Memenuhi Syarat),” kata Muhammad Saddam.

“Bukan hanya empat partai lokal saja belum belum memenuhi syarat, bahkan Partai Nasional yang sudah lolos ke senayan pun masih banyak belum memenuhi syarat,” tambah Saddam.

Lebih lanjut, kata Saddam, yang dimaksud dengan BMS disini terdapat kesalahan pengetikan di sistem dan penginputan salah satu contohnya seperti alamat a terinput di alamat b.

Kemudian dari segi nama Muhammad Disingkat jadi M. di KTP terdapat titik komanya namun dalam penginputan di sipol tidak terinput titik koma, Itu hal yang wajar lumrahnya manusiawi dalam bekerja.

Muhammad Saddam juga berpesan kepada pengurus dan seluruh kader PDA se Aceh agar tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas sumbernya.

“Kami berharap kepada pengurus dan kader PDA se-Aceh tetap fokus dengan verifikasi dan jangan terprovokasi, ini belum final karna ada beberapa tahapan lagi perlu kita ikuti,” tutup Muhammad Saddam yang juga Wakil Sekretaris Jendral DPP PDA.

Editor: Reji

Korwas SMA Disdik Aceh: Siswa di Sekolah Perlu Diberi Pendidikan Politik

Penulis
Redaksi
-
0
Koordinator Pengawas Waka Bidang SMA Dinas Pendidikan Aceh Samsul Bahri, S.Pd, MEd. (foto: Nukilan.id/js)

Nukilan.id – Koordinator Pengawas Waka Bidang SMA Dinas Pendidikan Aceh Samsul Bahri, S.Pd, MEd mengatakan, bukan hal tabu lagi bagi siswa di sekolah yang diberi pendidikan politik, karena diketahui semua keputusan yang ada adalah hasil dari kebijakan politik.

“Anak-anak harus diberi pelajaran dasar soal politik, karena politik itu masuk disemua ranah pendidikan,” kata Samsul Bahri saat membuka Lomba Pidato tingkat SMA sederajat yang digelar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh bertajuk “Perempuan dan Politik”. Acara digelar di Aula Kesbangpol Aceh, Banda Aceh, Sabtu (17/9/2022).

Menurut Samsul Bahri, Lomba bicara “Perempuan dan Politik” yang digelar KPPI sangat positif untuk membuka wawasan politik kepada generasi muda, terutama kalangan perempuan.

“Perlu mendapat lebih banyak tentang sistem perpolitikan di sini. Itu ada di materi pelajaran Pendidikan Kewarga Negaraan (PKN) yang mengajarkan bagaimana berpolitik yang baik,” katanya.

Kegiatan Lomba Pidato tersebut akan dinilai dewan juri dari kalangan media dan penyiar Dosi Elfian, politisi dan Wakil Ketua DPW Nasdem Hj Ismaniar AB Mizan, dan akademisi Saifuddin Bantasyam.

Acara tersebut dibuka Syamsul Bahri, S.Pd, Koordinator Pengawas SMA Sederajat sedari Dinas Pendidikan Aceh, mewakili Kadisdik Aceh Alhudri.[]

Editor: js

Pemerintah Bakal Ganti 189.803 Kendaraan Dinas Jadi Mobil Listrik

Penulis
Mirzu
-
0
Kendaraan dinas pimpinan parlemen, Toyota Crown 2.5 HV G-Executive di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/19). - ANTARAPuspa Perwitasari

Nukilan.id – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban memastikan penggantian kendaraan dinas ke mobil listrik akan dilakukan secara bertahap.

Hal ini menanggapi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Data Kemenkeu, sekarang ini total kendaraan dinas pemerintah sebanyak 189.803 unit.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban memastikan penggantian kendaraan dinas ke mobil listrik akan dilakukan secara bertahap.

Hal ini menanggapi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Data Kemenkeu, sekarang ini total kendaraan dinas pemerintah sebanyak 189.803 unit.

“Soal mobil dinas, semua akan dilakukan secara bertahap tergantung usia kendaraan. Tentu kita akan perhatikan SBSK (standar barang sesuai kebutuhan) nya,” ujarnya dalam diskusi virtual, Jumat (16/9).

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Encep Sudarwan menjelaskan saat ini pemerintah tengah membahas mengenai berapa jumlah mobil dinas yang sudah layak atau waktunya untuk diganti. Nanti, penggantiannya langsung ke mobil listrik.

“Ini yang lagi kami rapat di tim. Kita ingin maju selangkah kalau bisa diganti EV (semua). Jadi ini kita masih dalam pembahasan yang mau dijadikan (EV),” jelasnya.

Menurutnya pemerintah masih melihat berbagai aspek untuk melakukan perubahan kendaraan dinas ini. Misalnya, kendaraan yang lama akan diapakan dan apakah tepat langsung diganti semua dan pertimbangan lainnya.

“Kan harus dari end to end dari awal akhir harus diperhatikan. Jangan langsung diganti. Jadi lebih aman. Sedang diproses sedang dibikin timnya, kami ikut,” imbuhnya.

Terlebih, kata Encep, ada standar barang kebutuhan yang perlu diperhatikan juga. Ia menambahkan selama ini dalam aturan tidak ada mengenai mobil listrik. Sehingga, harus ada aturan tambahan yang memasukkan standar perhitungan jenis mobil listrik yang bisa dan tepat digunakan sebagai kendaraan dinas.

“Dengan EV apa ukurannya, kami harus membuat standar barangnya. Harus jelas ada standar barang dan kebutuhan. Ini yang kami akan membuat kalau EV contohnya apa. Ini yang sedang kami rumuskan,” tegasnya. [CNN]

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai

Penulis
Mirzu
-
0
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan penjabat (Pj) kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota/bupati untuk menjatuhkan sanksi dan memutasi pegawai.

Hal itu disampaikan Tito melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ kepada gubernur maupun wali kota/bupati bertanggal 14 September 2022.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyampaikan bahwa surat edaran itu juga dialamatkan kepada para pj kepala daerah.

“Itu maksudnya ke semua, jadi, gubernur dan bupati, termasuk di dalamnya para pj. Kan mereka sebenarnya gubernur, bupati, dan wali kota, tapi mereka penjabat,” kata Benni kepada Kompas.com, Jumat (16/9/2022).

Dalam surat edaran itu, Tito memberikan persetujuan tertulis kepada pelaksana tugas (PIt), penjabat (Pj), dan penjabat sementara (Pjs) gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan beberapa hal yang sebelumnya harus atas izin Mendagri.

Pertama, memberhentikan, baik permanen maupun sementara, juga termasuk menjatuhkan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/ASN di lingkungan pemerintahannya (provinsi/kabupaten/kota) yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum, sesuai ketentuan.

Kedua, menyetujui mutasi antardaerah dan/atau antarinstansi pemerintahan, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis,” tulis Tito.

Tito meminta agar para plt, pj, dan pjs kepala daerah untuk melapor kepada dirinya maksimum 7 hari sejak dilakukannya tindakan kepegawaian.

Benni mengatakan, izin Mendagri ini dilakukan demi efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Adapun akan ada 271 provinsi dan kabupaten/kota yang akan dipimpin kepala daerah berstatus penjabat sejak 2022. Hal ini dilakukan akan dilaksanakan Pilkada serentak pada 2024.

Benni mengeklaim bahwa Tito mempunyai dasar hukum untuk menerbitkan izin ini meskipun tidak menjelaskan secara detail dasar hukum tersebut.

“Nanti saya sampaikan, ada peraturan yang mengatur itu,” ujarnya.

Sebelumnya, larangan bagi para plt, pj, dan pjs untuk melakukan tindakan kepegawaian tanpa izin Mendagri tercantum dalam beberapa peraturan.

Peraturan-peraturan itu di antaranya Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta angka 2 huruf a Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015–Hal Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah. [Kompas]

KPPI Aceh Gali Potensi Muda Lewat Lomba Pidato “Perempuan dan Politik” Tingkat SMA

Penulis
Redaksi
-
0
Hj. Ismaniar, SE pada acara Lomba Pidato Perempuan dan Politik di Banda Aceh. (Foto: js)

Nukilan.id – Organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh menggelar lomba pidato “Perempuan dan Politik” untuk siswa Sekolah menengah Atas (SMA)sederajat di Aula Kesbangpol Apeh, Banda Aceh, Sabtu (17/9/2022).

Pada sambutan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Aceh Hj. Ismaniar meminta generasi muda Aceh agar berani tampil dalam berbagai bidang, dan keberanian itu wujud sesungguhnya memperingati hari Pendidikan Daerah Aceh.

“Generasi muda harus berani tampil, apakah di bidang politik atau bidang lainnya,” kata Ismaniar pada acara Lomba Pidato Antar Siswa SMA bertajuk “Perempuan dan Politik”.

Ismaniar menyebut pelaksanaan pidato untuk orang muda juga bagian penting untuk menggali potensi generasi muda di Aceh. Dan perlombaan pidato “perempuan dan politik” adalah keharusan bagi siswa memahami politik.

“Semangat memahami politik seharusnya memang dilakukan sejak dini, agar generasi muda tidak melek politik,” ujar Ismaniar.

Untuk itu–KPPI berharap melalui lomba pidato “Perempuan dan Politik” ini akan tergali potensi dikalangan generasi muda, termasuk membangun kepedulian hubungan politik dan masyarakat atau lingkungannya.

“Kita berharap akan lahir potensi-potensi muda yang cerdas politik,” ujar Ismaniar.

Kegiatan Lomba Pidato tersebut akan dinilai dewan juri dari kalangan media dan penyiar Dosi Elfian, politisi Ismaniar AB Mizan, dan akademisi Saifuddin Bantasyam.

Acara tersebut dibuka Syamsul Bahri, S.Pd, Koordinator Pengawas SMA Sederajat sedari Dinas Pendidikan Aceh.[]

Editor: js

1...1,5541,5551,556...2,409Halaman 1,555 dari 2,409

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id